160 likes | 331 Views
Challenges in Utilizing the HDI in Planning and Budgetting in Aceh. Islahuddin Faculty of Economics, Syiah Kuala University. Dana Otsus dan Migas: Aceh. Total Penerimaan Provinsi dan Kab/Kota di Aceh (1999-2008). Dana Otsus Lainnya INPRES/DAK
E N D
Challenges in Utilizing the HDI in Planning and Budgetting in Aceh Islahuddin Faculty of Economics, Syiah Kuala University
Total Penerimaan Provinsi dan Kab/Kota di Aceh (1999-2008) Dana Otsus Lainnya INPRES/DAK SDO/DAU DBH SDA DBH Pajak PAD
Rata-rata pengeluaran per kapita Kab/Kota untuk sektor kesehatan (Harga Konstan 2006)
Rata-rata pengeluaran per kapita Kab/Kota untuk sektor pendidikan (Harga Konstan 2006)
Belanja Adm. Pemerintahanmasihmenjadiprioritas, alokasiuntukpendidikan (% dari total belanja) menurun Komposisi Belanja Provinsi Aceh (% dari total belanja) Komposisi Belanja Kab/Kota di Aceh (% dari total belanja) • Alokasi untuk infrastruktur dan kesehatan sedikit meningkat
Tingkat kemiskinandi Aceh telahmenurun, tapimasihjauhdiatas rata-rata nasional Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
SecaraumumIndeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh masihdibawah rata-rata nasional Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
PendapatandaerahbelummenunjukkanhubunganpositifterhadappengurangantingkatkemiskinanPendapatandaerahbelummenunjukkanhubunganpositifterhadappengurangantingkatkemiskinan • Besaranalokasianggaranhanyasyaratawal, kualitasdanefisiensianggaranadalahsyaratmutlak Tingkat Kemiskinan (%), 2007
… alokasi per kapita yang tinggi belum menunjukkan hubungan positif terhadap keluaran pembangunan (outcomes) Belanja vs. keluaran di bidang kesehatan Belanja vs. keluaran di bidang pendidikan • Diperlukan evaluasi dan optimalisasi terhadap belanja intra-sektor (kualitas belanja)
Dana Otonomi Khusus (Setara 2% DAU Nasional) (100%) Provinsi Kabupaten/Kota (40%) (60%) Alokasi Dasar Alokasi Formula (30%) (70%) Penduduk (30%) Area (30%) HDI(30%) CCI (10%) SkemaPengalokasian Dana OtonomiKhusus
Keterbatasan HDI • Pengumpulan data • Komparabilitas dan reliabilitas data empiris • Tidak mencakup seluruh makna human life • Perlu diterjemahkan lebih konkret untuk tujuan penganggaran,pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
Rekomendasi: • Untuk membangun ownership, dinas-dinas terkait IPM harus dilibatkan dalam menetapkan baseline value dan target value untuk setiap indikator yang mendukung penguatan IPM • Untuk membangun respek terhadap IPM, perlu kesepakatan melakukan analisis gap secara reguler sebagai basis untuk advocacy dan follow-up intervensi pemerintah dalam penguatan IPM • Kualitas IPM tergantung kepada validitas dan reliabilitas data yang harus dibangun bersama BPS yang antara lain meliputi perluasan dan keterwakilan sampel dan penerbitan yang tepat waktu. • Perhatian yang terus menerus terhadap IPM harus dibangun dengan partisipasi masyarakat .