1 / 23

Konsep dan Langkah-Langkah Setelah Ditetapkan Menjadi Satker BLU

Konsep dan Langkah-Langkah Setelah Ditetapkan Menjadi Satker BLU. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PEMBINAAN PK BLU. I. Sekilas Konsep PK BLU. DIAGRAM TINGKAT FLEKSIBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. P ublic Service Obligation. TINGKAT FLEKSIBILITAS. TIDAK DIPISAHKAN.

elle
Download Presentation

Konsep dan Langkah-Langkah Setelah Ditetapkan Menjadi Satker BLU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Konsep dan Langkah-Langkah Setelah Ditetapkan Menjadi Satker BLU DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PEMBINAAN PK BLU

  2. I. Sekilas Konsep PK BLU

  3. DIAGRAM TINGKAT FLEKSIBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Public Service Obligation TINGKAT FLEKSIBILITAS TIDAK DIPISAHKAN DIPISAHKAN

  4. PENGERTIAN BLU BLU adalahinstansidilingkunganPemerintah yang dibentukuntukmemberikanpelayanankepadamasyarakatberupapenyediaanbarangdan/ataujasa yang dijualtanpamengutamakanmencarikeuntungandandalammelakukankegiatannyadidasarkanpadaprinsipefisiensidanproduktivitas (Pasal 1 PP No. 23/2005)

  5. TUJUANBLU Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui: • Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas • Penerapan praktek bisnis yang sehat (Pasal 2 PP No. 23/2005)

  6. KARAKTERISTIK BLU • Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan) • Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik • Tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba) • Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi • Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk • Pendapatan BLU dapat digunakan langsung • Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS • Bukan sebagai subyek pajak

  7. REFORMASI KEUANGAN NEGARA UNTUK MENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PK BLU BLU bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan, melakukan kegiatan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas dengan pengelolaan keuangan yang fleksibel • Pendapatan dapat digunakan langsung • Manajemen business like • Enterprising the government • Performance oriented Fleksibilitas Keuangan • Praktek bisnis yang sehat • Pegawai PNS dan profesional non PNS • Akuntabel dan transparan • Eliminasi kegiatan off budget Tata Kelola yang Baik • Tidak mengutamakan mencari keuntungan • Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan • Peningkatan akses oleh masyarakat Peningkatan Pelayanan Publik Investor Lain-lain Stakeholders Pegawai Pemerintah Masyarakat

  8. II. Langkah-Langkah SetelahDitetapkanMenjadiSatker PK BLU

  9. Langkah-Langkah

  10. 1. Menyetorkan Seluruh PNBP Yang harusdiperhatikanantara lain: • Tanggalpisahbatas(cut off date) • Perlakuan terhadap setoran PNBP Satker PK BLU PTN • Perlakuan terhadap setoran PNBP Satker PK BLU Non PTN Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-5854/PB/2007 Tanggal 12 September 2007

  11. Mekanisme Pengembalian sisa PNBP Bagi BLU PTN Non BHMN Sisa PNBP = ∑ SSBP ke KN – (UP+Belanja+ Pengel.Lain) • Kriteria : • Telah disetor ke Kas Neg • Telah dibukukanKPPN & Satker • Setoran dilakukan sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai BLU • Belum digunakan oleh Satker Setoran PNBP TA Yang Lalu Setoran PNBP TA Berjalan Pengembalian melaluiDit PKN Pengembalian melaluiKPPN Dikonversi menjadi akun BLU (1119) melalui mekanisme MP saldo awal Dikonversi menjadi akun BLU (424) melalui mekanisme SPM Pengesahan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2008

  12. Mekanisme Pengembalian sisa PNBP bagi BLU Non PTN • MengikutiPeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor: PER-66/PB/2005 tentangMekanismePelaksanaanPembayaranatasBebanAnggaranPendapatandanBelanja Negara Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-5854/PB/2007 Tanggal 12 September 2007

  13. 2. Menyusun RBA & Merevisi DIPA Kanwil DJPBN Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 44/PMK.05/2009

  14. 3. Mempertanggungjawabkan Penggunaan PNBP • SP3B BLU dapat diajukan satu kali atau lebih darisatu kali dalam setiap triwulantetapitetapharusmelakukanpengesahanpadaakhirtriwulansepanjangterdapatrealisasipendapatandan/ataubelanja BLU sampaidenganakhirtriwulan berkenaan. • Mekanisme cut off realisasi pendapatan dan belanja BLU untuk kepentingan pengajuan SP3B BLU pada hari kerja terakhir triwulan berkenaan: • KhususpenyampaianSP3B BLUpadahariterakhirtriwulandapatdilakukancut off realisasipendapatandan/ataubelanja BLU sejak 3 harikerjasebelumakhirtriwulan berkenaan. • SP3B BLUpadahuruf a disampaikanke KPPN paling lambatpadaharikerjaterakhirpukul 10.00 triwulan berkenaan. • KPPN menerbitkan SP2B BLU ataspengajuanSP3B BLUsebagaimanadimaksudpadahuruf b. • Realisasi pendapatan dan belanja BLU setelah cut off dipertanggungjawabkan di triwulan berikutnya • SP3B BLUdilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Kuasa PA/Pimpinan BLU. • Pengajuan SP3B BLU pada akhir tahun anggaran mengikuti peraturan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran yang berlaku. PMK No. 44/PMK.05/2009, Perdirjen PBN No. PER-30/PB/2011,

  15. 4. Menyusun SOP Pengelolaan Keuangan

  16. SATKER BLU REKENING PENERIMAAN REKENING LAINNYA REKENING PENGELUARAN REKENING OPERASIONAL BLU REKENING PENGELOLAAN KAS BLU REKENING DANA KELOLAAN 5. MengelolaRekening BLU Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.05/2007 jo. PMK Nomor: 05/PMK.05/2010

  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 08/PMK.02/2006 6. Menyusun SOP Pengadaan Barang dan Jasa SOP PBJ Aturan PBJ Panitia Pengadaan/Unit PBJ

  18. 7. Menyusun Tarif Pricing Policy : Cost Plus Cost Recovery Cost Minus Kontinuitas dan Pengembangan Layanan Daya Beli Masyarakat Azas Keadilan dan Kepatutan Kompetisi yang Sehat

  19. 8. Menyusun SistemAkuntansi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.05/2008

  20. 9. Menyusun Remunerasi Proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, dankinerjaoperasional BLU • KetuaDewas : 40% darigajipemimpin BLU • AnggotaDewas : 36% darigajipemimpin BLU • SekretarisDewas : 15% darigajipemimpin BLU Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2006 jo. PMK Nomor: 73/PMK.05/2007

  21. 10.Dewan Pengawas • Pembinaan teknis BLU dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga terkait • Pembinaan keuangan BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai kewenangannya • Dalam melaksanakan pembinaan teknis dan keuangan dapat dibentuk dewan pengawas • Satker BLU yang memenuhi persyaratan, dapat mempunyai Dewas, yang ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga dengan persetujuan Menkeu. • Persyaratan jumlah Dewas sbb: • Nilai omset Rp 15 miliar s.d 30 miliar/th atau aset di atas Rp 75 miliar tiga Dewas. • Nilai omset di atas Rp 30 miliar/th atau aset Rp 200 miliar  tiga atau lima Dewas. • Unsur dewas terdiri dari unsur kementerian negara/lembaga teknis, kementerian keuangan, dan tenaga ahli. Pasal 34 PP 23 Tahun 2005

  22. Pemahamanatasperaturan-peraturantentang BLU; Pengaturaninstitusi BLU; Perubahanpolapikir (mindset) daribirokrasimenjadigovernmententrepreneur. Pengembangansistemdanprosedurpelayananpublik (bussiness process) sesuaitujuandanjenis BLU; Pengembangan SDM terutamadibidangmanajemendankeuangan; Penyediaansaranadanprasaranalayanan/kegiatan; Sisteminfomasikeuangandankinerja yang memadai; Dukungan dari Kementerian/Lembaga HAL YANG DIPERLUKAN AGAR SATKER BLU BERHASIL

  23. End of SessionThank You

More Related