PERENCANAAN & PERSIAPAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG : PERMASALAHAN DAN TANTANGANNYA

1. PERENCANAAN & PERSIAPAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG: PERMASALAHAN DAN TANTANGANNYA DR. WICIPTO SETIADI, SH, MH Pelatihan Legislative Drafting Lanjutan Ditjen PP – Kementerian Hukum dan HAM & CILC Belanda, 4 Juli 2011

2. PENDAHULUAN • Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan: ”NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM.”

3. Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada Pancasila tersebut harus selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (rechtsidee) atau empat kaidah penuntun (Moh. Mahfud MD ):

4. Dalam suatu rechstaat yang modern, fungsi peraturan perundang-undangan bukanlah hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat, dan undang-undang bukanlah hanya sekedar produk fungsi negara di bidang pengaturan, TETAPI menurut Hamid S. Attamimi, peraturan perundang-undangan menjadi salah satu metoda dan instrument ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. • Besarnya peranan peraturan perundang-undangan terjadi karena beberapa hal (Bagir Manan):

6. AKAN TETAPI pemanfaatan peraturan perundang-undangan juga mengandung masalah-masalah (antara lain):

7. Pada dasarnya Pembentukan undang-undang adalah merupakan suatu proses yang dinamis danakanterus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat. • Pembentukanundang-undangtidak bolehdilakukanberdasarkan asumsi-asumsi dankeinginansepihakdaripenyusunnya. Tetapi harus memperhatikan: ASPEK FILOSOFIS, ASPEK YURIDIS DAN ASPEK SOSIOLOGIS.

8. Pembentukan undang-undang secara komprehensif harus memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu:

9. Secara garis besar proses pembentukan undang-undang terdiri dari 3 tahapan besar yaitu:

10. PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG : PROLEGNAS • Dasar Hukum penggunaan instrumen Prolegnas dalam Pembentukan Undang-Undang :

12. PROGRAM LEGISLASI NASIONAL • Prolegnasadalahinstrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis (Pasal 1 angka 9 UU No. 10 Tahun 2004 tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan)

13. Peran Prolegnas terkait dengan Pembangunan Hukum adalah:

14. Oleh karena itu Pengelolaan Prolegnas HARUS diarahkan agar rencana pembentukan UU dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

15. ACUAN PEMBAHASAN PENYUSUNAN PROLEGNAS Pasal 106 ayat (8) Peraturan DPR RI No. 1/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib

16. Tujuan Prolegnas:

17. Penyusunan Program Legislasi Nasional disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah

18. ALUR PENYUSUNAN PROLEGNAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROLEG-NAS INVEN-TARISASI PENYU-SUNAN PEMBA-HASAN KOORDI-NASI Kementerian/ LPNK Rapat Pembahasan Tahunan di lingkunganPemerintah Penyusunan Prolegnas Prioritas bersama dengan Baleg DPR RI Klasifikasi Sinkronisasi Pembulatan Lima tahunan & Prioritas tahunan (ditetapkan melalui Paripurna DPR RI) PAPARAN NA

19. Walaupun Perpres No. 61 tahun 2005 menyatakan bahwa Prolegnas ditetapkan untuk jangka waktu panjang, menengah dan tahunan, AKAN TETAPI sejak tahun 2004 DPR RI selaku koordinator penyusunan Prolegnas hanya menetapkan Prolegnas jangka menengah dan tahunan saja, sedangkan Prolegnas jangka panjang belum pernah ditetapkan

20. KENDALA PROLEGNAS

22. TANTANGAN PROLEGNAS KEDEPAN • Pengalaman 2 kali penetapan Proleganas jangka menengah menjadi pelajaran penting bagi BALEG DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM dalam MENATA ULANG (RE DESIGN) penyusunan dan pengelolaan Prolegnas baik di lingkungan DPR dan Pemerintah

23. upaya melakukan re design penyusunan dan pengelolaan Prolegnasdifokuskan terhadap:

24. PERSIAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG : NASKAH AKADEMI

25. Dasar Hukum Kewajiban Dukungan Naskah Akademik

26. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

27. Substansi Muatan Naskah Akademik terdiri dari:

28. Ketentuan Format Naskah Akademik • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan

29. „TERIMAKASIH“