PROSES PENYUSUNAN, PENGESAHAN & DINAMIKA AWAL UUD 1945

1. PROSES PENYUSUNAN, PENGESAHAN & DINAMIKA AWAL UUD 1945

2. LATAR BELAKANG SEJARAH PENYUSUNAN UUD 1945 ERA PENJAJAHAN JEPANG TAHUN 1943-1944 • Jepang Mulai Mengalami Kekalahan Di semua Medan Pertempuran. SALAH SATU ANTISIPASI JEPANG • Berusaha Mengambil Hati Bangsa-bangsa yang Dijajahnya (Seperti : Birma dan Filipina). TUJUANNYA • Agar Bangsa yang Dijajah Tetap Membantunya, Khususnya Perang Melawan Sekutu.

3. JANJI KEMERDEKAAN JEPANG PERTAMA : 7 SEPTEMBER 1944 • Akan Memberi Kemerdekaan Kepada Bangsa Indonesia Dengan Syarat : Jika Jepang Memenangkan Perang. • PERLAKUAN LAIN: • Bendera Merah Putih Boleh Dikibarkan Di Samping Bendera Jepang. • Diperbolehkan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya. • Diperbolehkan Membicarakan Persoalan Politik.

4. JANJI KEMERDEKAAN JEPANG KEDUA : 1 MARET 1945 • Janji Kemerdekaan Diulangi Lagi, Kali Ini Tanpa Syarat. • Dijanjikan Pula Akan Dibentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

5. BPUPKI • DIBENTUK 29 April 1945 • TUGAS Mempelajari Hal-hal yang Diperlukan untuk Menyelenggarakan Negara Merdeka • PELANTIKAN 28 Mei 1945 Oleh Pembesar Tertinggi Bala Tentara Jepang • JUMLAH ANGGOTA 62 Orang, Kemuidian Ditambah 6 Menjadi 68 orang. • KETUA & WKL. KETUARadjiman Wedyodiningrat dan RP. Soeroso.

6. SIDANG BPUPKI PRIODE ITanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 AGENDA UTAMAMenanmpung Berbagai Gagasan Mengenai Dasar Negara yang Akan Dipergunakan Bagi Negara Merdeka Kelak. PENYAMPAI GAGASAN DASAR NEGARA Mr. Moch. Yamin (29 Mei 1945). Prof. DR. Soepomo (30 Mei 1945). Ir. Soekarno (1 Juni 1945).

7. MR. MOCH. YAMIN • KONSEP DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS • Ketuhanan yang MahaEsa • Persatuan Indonesia. • Kemanusiaan yang AdildanBeradab • Kerakyatan yang DipimpinOlehHikmahKebijaksanaandalamPermusyawaratanPerwakilan • KeadilanSosialBagiSeluruh Rakyat Indonesia. KONSEP LISAN MELALUI PIDATO PADA 29 MEI 1945 • PeriKebangsaan • PeriKemanusiaan • PeriKetuhanan • PeriKerakyatan • Kesejahteraan Rakyat

8. PROF. DR. SOEPOMODISAMPAIKAN PADA 31 MEI 1945 PRINSIP DASAR NEGARA YANG DIKEMUKAKAN • Negara TidakAkanMempersatukanDiridenganGolonganTerbesar, MengatasiSemuaGolongan, BaikBesarMaupun Kecil (FahamIntegralistik). • WarganegaraTaklukKepadaTuhan • Pimpinan Negara, KhususnyaKepala Negara, TerusMenerusBersatuJiwadengan Rakyat. • Ekonomi Negara BersifatKekeluargaan. • HubunganAntarBangsa: Indonesia sebagaiAnggotaKeluarga Asia Timur Raya.

9. IR. SOEKARNODISMPAIKAN TANPA TEKS PADA 1 JUNI 1945 USULAN BELIAU MENGENAI LIMA PRINSIP DASAR • Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia). • Internasionalisme (PriKemanusiaan) • Mufakat (Demokrasi) • KesejahteraanSosial. • Ketuhanan Yang Berkebudayaan (JugaKetuhanan Yang MahaEsa) BELIAU USULKAN DIBERI NAMA : PANCASILA

10. IR. SOEKARNODISMPAIKAN TANPA TEKS PADA 1 JUNI 1945 PANCASILA • SOSIO - NASIONALISME • NASIONALISME • (Kebangsaan Indonesia) • INTERNASIONALISME • (Pri Kemanusiaan) • TRI SILA • SOSIO-NASIONALISME • SOSIO-DEMOKRASI • KETUHANAN • SOSIO - DEMOKRASI • MUFAKAT (Demokrasi) • KESEJAHTERAAN • RAKYAT EKA SILA GOTONG ROYONG

11. AKHIR SIDANG BPUPKI PRIODE IMEMBENTUK PANITIA DELAPAN TUGAS Mengkaji serta Merumuskan Berbagai Usul yang Masuk Mengenai Dasar Negara Selama Masa Sidang BPUPKI Priode I ANGGOTA Ir. Soekarno (Ketua), Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim, Mr. Muh. Yamin, Sutardjo Kartohadikusumo, Mr. AA. Maramis, Otto Iskandardinata, Drs. Muh. Hatta.

12. SIDANG PANITIA DELAPAN22 JUNI 1945 • Anggota BPUPKI yang Hadir 38 Orang • Anggota Hadir Bertempat Tinggal di Jakarta • Hasil Sidang Membentuk Panitia Sembilan ANGGOTA PANITIA SEMBILAN Ir. Soekarno, KH. Wakhid Hasyim, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. AA. Maramis, Drs. Muh. Hatta, H. Agus Salim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso.

13. KetuhanandenganKewajibanMenjalankanSyariat Islam Bagi Para Pemeluknya. DasarKemanusiaan yang AdildanBeradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang DipimpinOlehHikmahKebijaksanaandalamPermusyawaratanPerwakilan. KeadilanSosialBagiSeluruh Rakyat Indonesia DISEBUT PIAGAM JAKARTA DITETAPKAN 22 JUNI 1945 HASIL PANITIA SEMBILANKompromi antara Pihak Islam dan Kebangsaan

14. SIDANG 10 JULI 1945 PADA AWAL SIDANG DIUMUMKAN PENAMBAHAN 6 (ENAM) ANGGOTA BARU BPUPKI SIDANG 11 JULI 1945 DIBENTUK TIGA PANITIA PANITIA PERANCANG UUD KETUA IR. SOEKARNO PANITIA PEMBELA TANAH AIR KETUA ABIKUSNO TJOKROSUJOSO PANITIA KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN KETUA DRS. MOH. HATTA SIDANG BPUPKI PRIODE II10-16 JULI 1945

15. DIBENTUK PANITIA KECIL PERANCANG UUD KETUA : Prof. DR. SOEPOMO SIDANG 14 JULI 1945 Ketua Panitia Perancang UUD (Ir. Soekarno) Melaporkan Hasil Kerjanya di Sidang : Rancangan Teks Proklamasi Diambil dari Alinea 1, 2, dan 3 Piagam Jakarta. Rancangan Pembukaan UUD akan Diambil dari Alinea 4 Piagam Jakarta. Rancangan Batang Tubuh UUD Terdiri dari 15 Bab dan 42 Pasal, termasuk Aturan Peralihan dan Tambahan SIDANG PANITIA PERANCANG UUDSIDANG 12-14 JUNI 1945

16. KETUA PANITIA PERANCANG UUD MEMBERIKAN PENJELASAN UMUM MENGENAI DASAR, FALSAFAH, SERTA SISTEM YANG DIPAKAI MENYUSUN RANCANGAN UUD. KETUA PANITIA KECIL PERANCANG UUD (Prof. DR. SOEPOMO) MENERANGKAN SECARA RINCI MENGENAI PASAL-PASAL RANCANGAN UUD. SIDANG 16 JULI 1945 SETELAH MELALUI PERDEBATAN SERU, RANCANGAN UUD DITERIMA SECARA BULAT OLEH SIDANG BPUPKI SIDANG BPUPKI PRIODE IISIDANG 15 JULI 1945

17. TINDAK LANJUT SEUSAI SIDANG BPUPKI II • BPUPKI MELAPORKAN HASIL KERJANYA PADA PEMERINTAH BALA TENTARA JEPANG • MENGUSULKAN DIBENTUKNYA BADAN BARU DENGAN JANGKAUAN TUGAS LEBIH LUAS CATATAN PENTING TERNYATA BPUPKI TIDAK HANYA MENYELIDIKI PERSIAPAN KEMERDEKAAN, TETAPI LEBIH JAUH DARI ITU, SAMPAI PADA BENTUK NEGARA, DASAR NEGARA, SERTA RANCANGAN UUD.

18. PPKI PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA • DIBENTUK  7 AGUSTUS 1945 • KETUA Ir. SOEKARNO • WK. KETUA MOH. HATTA • JUMLAH ANGGOTA 21 ORANG

19. PERKEMBANGAN SETELAH PPKI TERBENTUK TANGGAL 9 AGUSTUS 1945 (DUA HARI SETELAH DIBENTUK)  KETUA DAN WAKIL KETUA PPKI SERTA MANTAN KETUA BPUPKI  DIMINTA MENGHADAP JENDRAL TERAUCI DI DALLAT.

20. PERTEMUAN DENGAN JENDRAL TERAUCI DI DALLAT (12 AGUSTUS 1945) JEPANG MENYAMPAIKAN : MenyetujuiKemerdekaan Indonesia, dan KapanKemerdekaanAkanDiumumkan, SepenuhnyaDiserahkanpada PPKI PERKEMBANGAN KEADAAN SETELAH PENYERAHAN JEPANG (14 AGUSTUS 1945)Ketiga PEMIMPIN (Ketuadanwakilketuappki) tibakembalidijakarta.PADA SAAT ITU PEJUANG BAWAH TANAH TELAH MENGETAHUI BAHWA JEPANG TELAH MENYERAH PADA SEKUTU

21. SITUASI TANGGAL 15 AGUSTUS 1945 Berita Penyerahan Jepang Kepada Sekutu Semakin Jelas. Para Pemuda Menuntut Segera Memproklamirkan Kemerdekaan. Namun Ir. Soekarno Menolak, dan Menyatakan Tanggal 16 Agustus 1945 akan Mengadakan Sidang PPKI. • SITUASI TANGGAL 16 AGUSTUS 1945 • Soekarno & M. Hatta Dibawah Oleh Para Pemuda Ke Rengas Dengklok Karawang. Alasannya Rakyat akan Menyerbu Jakarta untuk Melucuti Jepang. • Di Jakarta Tidak Terjadi Apa-apa. Malam Harinya Soekarno & M. Hatta Dijempu Oleh Ahmad Soebardjo Kembali Ke Jakarta. • Sidang PPKI akan Dimulai. Namun Jepang Melarang, Karena Diperintahkan Oleh Sekutu untuk Mempertahankan Status Quo. • Maknanya: Sejak Saat Itu Semua Janji Kemerdekaan dari Jepang Telah Dicabut.

22. PROKLAMASIKEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 JAM : 10.00 WIB Di JL. Pegangsaan Timur No, 56 Jakarta SIDANG PPKI TANGGAL 18 AGUSTUS 1945. AGENDA : PENETAPAN DAN PENGESAHAN UUD 1945 SEBELUM SIDANG : Atas Inisiatif dan Tanggungan Ketua, Anggota PPKI Ditambah 6 (Enam) Orang. Jumlah Keseluruhan 27 Orang. MAKNANYA : PPKI MENJADI BADAN NASIONAL

23. MAKNA LARANGAN JEPANG SAAT PPKI AKAN SIDANG DAN PENAMBAHAN ANGGOTA PPKI BAGI KEMERDEKAAN INDONESIA KemerdekaanIndonesinesiaBukanMerupakanHadiahdariJepang, MeskiSemulaJepangMenjanjikanKemerdekaan Indonesia, sertaBadan yang MemprosesKemerdekaanMerupakanBuatanJepang. KarenadenganLarangantersebut, BerartiJanjiJepangBatal. JugadenganPenambahanAnggota PPKI atasTanggunganKetua, MakaMenjadikan PPKI BukanLagiBadanBuatanJepang, MelainkanBadan yang BersifatNasional.

24. SIDANG PPKI18 AGUSTUS 1945AGENDA : PENETAPAN & PENGESAHAN UUD SIDANG PENDAHULUAN • DisepakatiPembahasan UUD dalamDuaTahap • Tahap I : Pembukaan UUD • Tahap II : Pasal-pasal UUD • MenggunakanPiagam Jakarta sebagaiAcuanMembahasPembukaan UUD. • MelakukanRapatPendahuluanSebelumMasukPlenoKasmanSingodimedjo, KiBagusHadikusumo, K.H.WachidHasyim, TeukuMoch.Hasan, danMoh.Hatta. GunaMembahasKlausulKrusial : ”KetuhanandenganKewajibanMenjalankanSyariat Islam BagiPemeluk-Pemeluknya”.Disepakatimenjadi:”Ketuhanan Yang MahaEsa”

25. CATATAN PENTINGHASIL RAPAT PENDAHULUAN • KesepakatanPenghapusanKata “KetuhanandenganKewajibanMenjalankanSyariat Islam Bagi Para Pemeluknya” Menjadi“Ketuhanan Yang MahaEsa”. MakaSeluruhIsiHukumDasarDapatDiterimaOlehSeluruhBangsa Indonesia, BaikPemeluk Agama Islam, Kresten, MaupunPemeluk Agama Lainnya. • BagiUmat Islam: MenunjukkanBahwaPemimpin Islam SaatItuBenar-benarMengutamakanKeutuhandanPersatuan Negara yang BaruSajaDiproklamirkan.

26. SIDANG PARIPURNA PPKIPENGESAHAN PEMBUKAAN UUD • SIDANG DIPIMPIN LANGSUNG OLEH KETUA DAN WAKIL KETUA PPKI • INFORMASI KETUA Ada Perubahan dalam Rancangan Pembukaan dan Beberapa Pasal Hukum Dasar (UUD) yang Disusun Oleh BPUPKI. • INFORMASI WK. KETUA  (1). Menghapus Pernyataan Indonesia Merdeka dan Rancangan Hukum Dasar, Serta Rancangan UUD Susunan BPUPKI Diganti Piagam Jakarta. (2). Perubahan Rancangan UUD Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 29 Ayat 1.

27. SIDANG PARIPURNA PPKIPENGESAHAN UUD • BAHAN PEMBAHASAN  RANCANGAN UUD HASIL PANITIA PERANCANG UUD YANG DISETUJUI BPUPKI • PEMBAHASAN DILAKUKAN DUA TAHAP  1. PANDANGAN UMUM, 2. PEMBAHASAN PASAL-PASAL. • DISEPAKATI PERUBAHAN BEBERAPA PASAL TERKAIT PERUBAHAN RANCANGAN PEMBUKAAN UUD. • PEMBAHASAN ATURAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN  (1). Mendahulukan Pasal 3 Aturan Peralihan. (2). Selanjutnya Pembahasan Pasal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan Lainnya. • PENGESAHAN UUD.

28. PERUBAHAN PADA PEMBUKAAN UUD • Kata “Mukaddimah” Diganti dengan “Pembukaan” • Kalimat “Hukum Dasar Negara Indonesia” Diganti dengan “Undang-undang Dasar Negara Indonesia”. • Kalimat “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para Pemeluknya” Diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. • Kalimat “Menurut Dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” Diganti dengan “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

29. PERUBAHAN PADA PASAL-PASAL UUD • Istilah “Hukum Dasar” Menjadi “Undang-undang Dasar”. • “Dua Orang Wakil Presiden” Menjadi “Seorang Wakil Presiden”. • “Presiden Harus Orang Indonesia Asli yang Beragama Islam” Menjadi “ Presiden Harus Orang Indonesia Asli” • “Selama Perang, Pimpinan Perang Dipegang Oleh Jepang dengan Persetujuan Pemerintah Indonesia”. Dihapus.

30. PEMBERIAN NAMA ATAU ISTILAH UUD 1945 • Ketika Ditetapkan pada 18 Agustus 1945, Namanya Undang-Undang Dasar (UUD). Tidak Memakai Embel-embel 1945, • Ketika Diundangkan dalam Berita RI Tahun II No. 7, Tanggal 15 Pebruari 1946 Namanya Disebut: Undang-Undang Dasar (UUD). Tidak Memakai Tahun 1945. • Tambahan 1945 Muncul pada Tanggal 19 Pebruari 1959 Ketika Kabinet Saat itu Bersepakat Bulat Mengenai “Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam Rangka Kembali ke UUD 1945”. • Tambahan 1945 Dipertegas Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Sebagaimana Dituangkan dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959.

31. PRIODE BERLAKUNYA UUD 1945 UUD 1945 Berlaku Secara Nasional pada Priode 1 dan 4. Sedang pada Priode 2 Hanya Berlaku untuk Negara Bagian RI Yogyakarta. Sedangkan pada Priode 3 Tidak Belaku, Meski Tidak Ada Ketentuan Formal yang Mencabut Berlakunya UUD 1945.

32. KEABSAHAN UUD 1945 ISMAIL SUNY Keabsahan UUD 1945 HarusDipertimbangkandenganMerujukpadaKeberhasilanRevolusi Indonesia. KarenaRevolusiBerhasil, Maka UUD 1945 sebagaiHasilRevolusi, SahKeberadaannya. HANS KELSEN Jika Suatu Revolusi Rakyat atau Suatu Republik Dirubah Bentuknya Menjadi Kerajaan Melalului Kudeta, dan Kemudian Pemerintahan Baru Tersebut Berhasil Mempertahankan Konstitusinya, Maka Menurut Hukum Internasional, Pemerintah dan Konstitusi tersebut Sah Keberadaannya. IVOR JENNINGS Revolusi yang BerhasilMenciptakanKonstitusiBaru, MeskipunMunculnyaRevolusiMenyalahiHukum yang BerlakuKetikaitu, NamunJikaRevolusiBerhasilMempertahankanKekuasaannya, MakaKekuasaandanKonstitusinyaolehIlmuHukumDinyatakanSah.

33. KONSTITUSI RIS • HasilKonfrensiMejaBundar • TidakBerlangsung Lama, KarenaTidakBerakardanSesuaiKeinginan Rakyat Indonesia. • MunculTuntutanKembaliKe Negara Kesatuan. Daerah SulitDiperintahdanKewibawaanPemerintahPusatMerosot. • Tinggal3 Negara Bagian:Negara RI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. • TidakBerlakuLagidenganDitetapkanya UUDS 1950. • UUDS 1950 MerupakanPerubahan/ModifikasidariKonstitusi RIS, danDitetapkanMelaluiUU Federal No. 7 Tahun 1950.

34. TIDAK ADA KETENTUAN FORMAL PENCABUTAN BERLAKUNYA UUD 1945 • PadaSaatBerlakunya UUDS 1950 : • UU. Federal No. 7 Tahun 1950 TidakMemuatSecaraTegasPencabutan UUD 1945. • TidakAdaSatupunKetentuan yang MencabutBerlakunya UUD 1945, BaikKesepakatan RIS-RI Yogyakarta, MaupunSelamaPemerintahan RIS. • Memang: UUD 1945 SaatBerlakunya UUDS 1950 KehilanganFungsinyaSebagai UUD Negara. • PadaSaatBerlakunyaKonstitusi RIS, UUD 1945 TidakDicabut. NamunHanyaBerlakudi Negara Bagian RI Yogyakarta.

35. BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945 • UUDS 1950 BERSIFAT SEMENTARA • Namanya • Pasal 134 UUDS 1950 : SecepatnyaMenetapkan UUD Republik Indonesia SebagaiGanti UUDS 1950. • DIADAKAN PEIMILIHAN UMUM 1955 • September 1955 : PemiluAnggota DPR • Desember 1955 : PemiluAnggotaKonstituante • DasarPemilu : UU. No. 7 Tahun 1956. • TERBENTUKNYA KONSTITUANTE • Dilantik : 10 Nopember 1956 • JumlahAnggota : 514 Orang.

36. BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945 • SIDANG KONSTITUANTE • SidangBerlangsung+ 2,5 Tahun, NamunBelumMemperolehHasil yang Signifikan. • PerbedaanPendapatCukupJauh, UtamanyaPerbedaanIdeologi. • SOLUSI KEBUNTUAN • Datang Dari PihakPemerintah. • PenyebabKebuntuanMenurutPemerintah : PrinsipDemokrasiLibraldalamSistemKetatanegaraan yang Dianianut UUDS 1950, BerdampakKebuntuanpadaSidangKonstituante. KarenanyaPrinsipTersebutHarusDiganti. • Solusi: DiusulkanPemberlakuanDemokrasiTerpimpin. KonsepIniDipandangSesuaidenganKepribadianBangsa Indonesia. • Tanggal19 September 1958 : DikeluarkanKeputusanPelaksanaanDemokrasiTerpimpindalamRangkaKembaliKe UUD 1945. IsinyaMemintaKonstituanteBersidanguntukMenetapkanBerlakunya UUD 1945.

37. BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945 • SIDANG KONSTITUANTE • Menanggapi sekaligus Menentukan Sikap Mengenai Keputusan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. • Bersepakat Menggunakan Mekanisme Pemungutan Suara untuk Menentukan Apakah Menerima atau Menolak Kembali ke UUD 1945. • HASIL PEMUNGUTAN SUARA • Sidang I : 30 Mei 1959 >> Suara Setuju : 269, dan Tidak Setuju : 199 untuk Penetapan UUD 1945 Sebagai UUD-RI Tanpa Perubahan. • Sidang II : 1 Juni 1959 >> Suara Setuju : 264, dan Tidak Setuju : 204 untuk Penetapan UUD 1945 Sebagai UUD-RI Tanpa Perubahan. • Sidang III : 2 Juni 1959 >> Suara Setuju : 262, dan Tidak Setuju : 203 untuk Penetapan UUD 1945 Sebagai UUD-RI Tanpa Perubahan.

38. BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945 • HASIL PEMUNGUTAN SUARA BUNTU TidakMemenuhiKetentuanPasal 137 Ayat 2 UUDS 1950 : UUD DinyatakanSahJikaDisetujui Minimal 2/3 Anggota yang Hadir. • DAMPAK KEBUNTUAN • BeberapaAnggotaKonstituanteMenyatakanTidakAkanMenghadiriSidang. • KonstituanteDipandangTidakLagiMungkinMenyelesaikanTugasnya. • PemerintahMemandang : SituasiKenegaraanMembahayakan.

39. BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945 • DIKELUARKANNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 ISINYA : • PembubaranKonstituante • UUD 1945 DiberlakukanKembali. • Pembentukan MPRS dan DPAS. • SEJAK SAAT ITU UUD 1945 BERLAKU KEMBALI SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

40. KEABSAHAN DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DINYATAKAN SAH KARENA KEADAAN DARURAT UNTUK MENYELAMATKAN NEGARA Prof. DR. Moch. Yamin Dasar Dikeluarkannya Dekrit Adalah Hukum Darurat. Karena Konstituante Tidak Mampu Menyelesaikan Pekerjaan, Maka Presiden Terpaksa Menempuh Satu-satunya Jalan untuk Menyelamatkan Negara Proklamasi. Juniarto, SH. HukumDarurattersebutBerdasarkanKetentuan UUDS 1950 Pasal 129 :PresidenDapatMenyatakanKeadaanBahayaJikaDiperlukan.

41. PERBEDAAN SISTEMATIKA PEMBUKAAN DENGAN PASAL-PASAL UUD 1945 SISTEMATIKA UUD 1945 MENURUT BERITA RI No. 7 TAHUN 1946 SISTEMATIKA UUD 1945 MENURUT LEMBARAN NEGARA RI No. 75 TAHUN 1959 UDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA. PEMBUKAAN …………………………………………………………………… dst. UNDANG-UNDANG DASAR BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN …………………………………………………………………………………… dst OEDANG-OENDANG DASAR PEMBOEKAAN …………………………………………………………………………………………………. dst. BAB I …………………………………………………………………………………… dst.

42. KONSEKWENSI HUKUM PERBEDAAN SISTEMATIKA PEMBUKAAN DENGAN PASAL-PASAL UUD 1945 • Terkait dengan Pasal 37 UUD 1945 Mengenai Perubahan UUD 1945. • Jika Menggunakan Sistematika BERITA RI No. 7 TAHUN 1946, Maka Perubahan UUD 1945 Akan Termasuk Pembukaannya. Namun Jika Menggunakan Sitematika LEMBARAN NEGARA RI No. 75 TAHUN 1959, Perubahan UUD 1945 Tidak Termasuk Pembukaan. SISTEMATIKA MANA YANG DIPAKAI? MEMAKAI SISTEMATIKA LEMBARAN NEGARA RI No. 75 TAHUN 1959

43. ALASAN MENGGUNAKAN SISTEMATIKALEMBARAN NEGARA RI No. 75 TAHUN 1959 • Segi Hukum : Menurut Teori Hukum, Jika Ada Dua Produk Hukum yang Sama atau Mirip, Maka yang Berlaku Adalah Produk Hukum yang Terakhir. • Segi Kemanfaatan Nasional : Sistematika Lembaran Negara RI No. 75 Tahun 1959 Lebih Bermanfaat dalam Upaya Menjamin untuk Mempertahankan Ideologi dan Dasar Negara Pancasila yang Terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. • Segi Kenyataan : MPR Ketika Mengamandemen UUD 1945 (Amandemen I-IV, Tahun 1999-2002), Tetap Mempertahankan Pembukaan UUD 1945. Bahkan MPR Bersepakat untuk Tidak Mengamandemen Pembukaan UUD 1945.