SOSIALISASI PETUNJUK PELAKSANAAN TUNJANGAN BAGI PTK PAUD NI

1. SOSIALISASI PETUNJUK PELAKSANAAN TUNJANGAN BAGI PTK PAUD NI Disampaikan Oleh: Kasubdit Program dan Evaluasi KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PAUD NI DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUD NI TAHUN 2013

2. LATAR BELAKANG • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 mengamanatkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal. Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. • Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru, subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

3. TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN Diberikan kepada PTK PAUD NI sebagai penghargaan atas dedikasi dalam melaksanakan tugasmendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik serta untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

4. BESARNYA TUNJANGAN • 1. Tunjangan Profesi Guru PNS = 1 x Gaji • Pokok • Guru bukan PNS dan telah lulus Impassing = sesuaikan dgn golongan dan masa kerja • Guru Non PNS belum Impasing = Rp 1.500.000/bulan

5. 2. Tunjangan Khusus Guru PNS = 1 x Gaji Pokok • Guru bukan PNS dan telah lulus Impassing = sesuaikan dgn golongan dan masa kerja • Guru bukan PNS belum Impassing = Rp 1.500.000/bulan

6. 3. Tunjangan Guru Bantu = Rp. 1.000.000/bulan 4. Tunjangan Kualifikasi S-1/DIV= Rp. 3.500.000/tahun

7. 5. Tunjangan Fungsional = Rp 300.000/bulan

8. KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN • PenerimaTunjangan Profesi Guru TK • Guru Tetap Bukan PNS yang mengajar pada satuan pendidikan dibawah binaan Kemdikbud dan diangkat oleh Pemerintah daerah kecuali Guru pendidikan agama • Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Guru(NRG) oleh Badan SDM • Memiliki SK Tunjangan Profesi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud • Memenuhi Kewjiban mengajar minimal 24 Jam tatap muka /minggu 5. Belum pensiun • Taidak Beralih status dari guru atau pengawas • Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif atau legislatif

9. B. Penerima Tunjangan Khusus 1. Memiliki NUPTK 2. Guru TK/TKLB yang ditugaskan di daerah Khusus oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah 3. Satuan Pendidikan di daerah khusus sebagai mana dimaksud angka 1 ditetapkan oleh pemerintah daerah 4. Usulan penetapan calon penerima tahun 2013 berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kab/kota yang memenuhi kreteria 5. Penugasan guru di daerah khus sebagaimana dimaksud angka 1 didasarkan pada analisis kebutuhan guru sesuai dengan perundang-undangan, maka guru berhak mendapatkan tunjangan khusus walaupun yang bersangkutan sudah menerima tunjangan profesi

10. C. Kriteria Penerima Honorarium Guru Bantu 1. Guru Bantu yang diangkat pada tahun 2003 dan 2004 sesuai keputusan Mendiknas No 023/U/2003 tanggal 26 Maret 2003 2. Surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kab/kota dan 3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 4 Memiliki Nomor Induk Guru Bantu (NIGB) 5. Aktif mengajar minimal 24 jam tatap muka/minggu 6 Belum memasuki usia pensiaun 7. Tidak Status sebagai CPNS 8. Tidak beralih statusnya sebagai guru bantu 9. Tidak Merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legeslatif

11. D. KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL • Memiliki NUPTK • Diperiioritaskan guru TK/TKLB Bukan PNS yang diangkat sebelum berlakunya UU No 14 Tahun 2005 tetang Guru dan Dosen • Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas minimal 24 jam tatap muka/minggu • Diperioritaskan bagi guru dalam jabatan yang berkualifikasi S-1/D-IV atau yng sedang mendapatkan kesempatan peningkatan kualifikasi S-1/D-IV • Guru yang dimaksud angka 2 yang telah mendapatkan tunjangan fungsional dari pemerintah daerah masih memungkinkan mendapatkanya • Guru TK/TKLB yang belum mendapat tunjangan profesi

12. E. Kriteri Penerima Peningkatan Kualifikasi • Memiliki NUPTK • Guru PAUDNI PNS yang masih aktif mengajar baik negeri maupun swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah • Guru PAUDNI bukan PNS yang masih aktif mengajar di swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dari Kepala Yayasan dan pembagian tugas dari Kepala Sekolah • Guru PAUDNI bukan PNS yang masih aktif mengajar di negeri yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah • Guru Bantu PAUDNI yang masih aktif mengajar dan memiliki NIGB sesuai dengan Kemendiknas nomor 34/U/2003 dan memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku • Belum memiliki ijazah S-1/D-IV

13. Gambar 2. Proses Manual Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH PUSAT KPPN/BANK SATUAN PENDIDIKAN KAB/KOTA PROVINSI PENYALUR Data Penerima TP & Lulusan Baru TA 2013 Sosialisasi Sosialisasi Ke Sosialisasi Ke Pemuktahiran Data Satuan Kab/Kota Pemberkasan Koordinasi Tidak Pemutakhiran Syarat Pemutakhiran Data Terpenuhi? Data Ya Penerbitan SKTP Copy SKTP Pencairan Tunjangan Penerbitan SP2D per Tri Wulan (SPP/SPM) Penyaluran Ke MONEV Pelaksanaan Rekening Penerima V. MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN • Tunjangan Profesi

14. B. Penyaluran Tunjangan Khusus

15. Gambar : Alur Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Guru Bantu KPPN/BANK PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH PUSAT PENYALUR PROVINSI KAB/KOTA Data Guru Bantu Sosialisasi Sosialisasi Ke Sosialisasi Ke Kab/Kota Satuan Pendidikan Pemberkasan dan Koordinasi dan verifikasi data rekapitulasi data Tidak Syarat Terpenuhi? Ya Copy Penerbitan SK SK Pencairan Honorarium Penerbitan SP2D (SPP/SPM) Penyaluran Ke MONEV Pelaksanaan Rekening Penerima Pembayaran Honorarium C. Penyaluran Honorarium Guru Bantu

16. Gambar 2: Alur Pelaksanaan Pembayaran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV secara manual PEMERINTAH PEMERINTAH KPPN/BANK PEMERINTAH PUSAT SATUAN PENDIDIKAN KAB/KOTA PROVINSI PENYALUR Data Penerima Sosialisasi Sosialisasi Ke Sosialisasi Ke Pemuktahiran Data Satuan Kab/Kota Pemberkasan Koordinasi Pemutakhiran Tidak Pemutakhiran Syarat Data Data Terpenuhi? Ya Penerbitan SK Copy SK Pencairan Bantuan Penerbitan SP2D (SPP/SPM) Penyaluran Ke MONEV Pelaksanaan Rekening Penerima D. Penyaluran Peningkatan Kualifikasi

17. Gambar 2. Alur Pelaksanaan Pembayaran Subsidi Tunjangan Fungsional secara manual PEMERINTAH PEMERINTAH KPPN/BANK PEMERINTAH PUSAT SATUAN PENDIDIKAN KAB/KOTA PROVINSI PENYALUR Data Penerima STF Sosialisasi Sosialisasi Ke Sosialisasi Ke Pemuktahiran Data Satuan Kab/Kota Pemberkasan Koordinasi Pemutakhiran Tidak Pemutakhiran Syarat Data Data Terpenuhi? Ya Penerbitan SKSTF Copy SKSTF Pencairan Tunjangan Penerbitan SP2D (SPP/SPM) Penyaluran Ke MONEV Pelaksanaan Rekening Penerima E. Penyaluran Tunjangan Fungsional

18. VI. TAHAPAN PENYALURAN • Tunjangan Profesi • Triwulan1 pembayaran paling lambat bulanApril 2013 • Triwulan2 pembayaran paling lambat bulanJuli 2013 • Triwulan 3 pembayaranpaling lambatbulanOktober 2013 • Triwulan 4 pembayaranpaling lambatbulanDesember 2013 B. Tunjangan Khusus • Triwulan1 pembayaran paling lambat bulanApril 2013 • Triwulan2 pembayaran paling lambat bulanJuli 2013 • Triwulan 3 pembayaranpaling lambatbulanOktober 2013 • Triwulan 4 pembayaranpaling lambatbulanDesember 2013

19. C. Tahapan Penyaluran Guru Bantu - Triwulan1 pembayaran paling lambat bulanApril 2013- Triwulan2 pembayaran paling lambat bulanJuli 2013- Triwulan 3 pembayaranpaling lambatbulanOktober 2013- Triwulan 4 pembayaranpaling lambatbulanDesember 2013 D. Tahapan Penyaluran Kualifikasi Penyaluran Peningkatan Kualifikasi dilaksanakan satu kali selama satu tahun E. Tahapan Penyaluran Tunjangan FungsionalPenyaluran Tunjangan Fungsional dilaksanakan 2 tahap, yaitu: • Tahap I Pembayaran Paling lambat bulan Juli 2013 • Tahap II Pembayaran paling lambat minggu ke 2 bulan • Desember 2013

20. VII. PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN • Penghentian Tunjangan Profesi • Meninggal dunia • Mencapai batas usia pensiaun • Tidak bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan • Sedang mengikuti tugas belajar • Tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka/minggu • Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik • Memiliki jabatan rangkap • Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lain • Pensiun dini • Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

21. B. Penghentian Tunjangan Khusus. • Meninggal dunia • Mencapai batas usia pensiaun • Tidak bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan • Sedang mengikuti tugas belajar • Tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka/minggu • Memiliki jabatan rangkap • Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lain • Pensiun dini • Guru sakit jasmani dan rohani • Untuk guru bukan PNS, telah berakhirnya perjanjian kerja atara guru dengan pihak penyelenggara • Guru dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum • Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

22. C. Penghentian Honorarium Guru Bantu. • Mengajukan Permohonan berhenti • Tidak sehat jasmani dan rohani • Tidak bertugas sebagai guruatau tidak menunjukkan kecakapan dalam tugas • Menjadi anggota atau pengurus partai pokitik • Tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka/minggu • Tidak menunjukkan sikap dan budipekerti baik sehingga akan mngganggu lingkungan • Pada saat melamar sengaja memberikan keterangan atau bukti palsu • Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum • Melakukan penyelewangan terhadap Idiologi Negara • SK Honorarium guru bantu dibatalkan oleh pejabat yang berwenang • Sedang mengikuti tugas belajar lebih dari 6 bulan

23. D. Penghentian Tunjangan Kualifikasi • Tidak memenuhi kreteria sebagai penerima tunjangan • Meninggal dunia • Mencapai batas usia 55 tahun • Mengundurkan diri sebagai guru • Mutasi kejabatan struktural • Sakit jasmani dan rohani berturut-turut selama 6 bulan • Melanggar sumpah dan janji jabatan • Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum • Melakukan penyelewangan terhadap Idiologi Negara • Tidak melaksanakan tugas selama 1 bulan secara berturut-turut • Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif dan legeslatif

24. E. Penghentian Tunjangan Fungsional • Tidak memenuhi kreteria sebagai penerima tunjangan • Meninggal dunia • Mencapai batas usia pensiun • Mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri • Diangkat sebagai CPNS • Telah mendapatkan tunjangan profesi • Mutasi kejabatan struktural • Sakit jasmani dan rohani berturut-turut selama 6 bulan • Melanggar sumpah dan janji jabatan • Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum • Melakukan penyelewangan terhadap Idiologi Negara • Tidak melaksanakan tugas selama 1 bulan secara berturut-turut • Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif dan legeslatif

25. F. KOUTA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS

26. F. KOUTA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS (Lanjutan)

27. II.Kouta Penerima Tunjangan Fungsional

28. II.Kouta Penerima Tunjangan Fungsional (Lanjutan)

29. III.Kouta Penerima Tunjangan Peningkatan Kualifikasi

30. III.Kouta Penerima Tunjangan Peningkatan Kualifikasi (Lanjutan)

31. INFORMASI LEBIH LENGKAP SILAHKAN BACA PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) TUNJANGAN BAGI PTK PAUDNI

32. TERIMAKASIH Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Email : programptkpaudni@yahoo.co.id atau tunjangangurutk@yahoo.co.id Website: http://pptkpaudni.kemdiknas.go.id