PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28TAHUN 2014 Tentang DIREKTORAT PEMBINAAN PTK DIKDAS DITJEN PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tahun 2014

2. Prinsip Penyetaraan GBPNS • PemberianKesetaraandilakukanberdasarkankualifikasiakademik paling rendah S1/DIV, penghargaanterhadapmasakerjaselama yang bersangkutanmelaksanakantugassebagai guru bukanpegawainegerisipil, dan/atausertifikatpendidik yang dimiliki. • Kualifikasiakademiksebagaimanadimaksudpadaayat (1) diperolehdariperguruantinggi yang terakreditasi. • Penghargaanterhadapmasakerjasebagaimanadimaksudpadaayat (1) diperhitungkansebesar 15% darihasilperhitungannormaangkakreditpembelajaran/pembimbingansebesar 7,628 setiap semester dikalikanmasakerjadan/atau 5,25 setiap semester dikalikanmasakerja. • Masakerjasebagaimanadimaksudpadaayat (3) paling sedikit 2 tahun. • Norma angkakreditpembelajaran/pembimbingansebesar 7,628 sebagaimanadimaksudpadaayat (3) berlakusampaidengantahun 2012. • Norma angkakreditpembelajaran/pembimbingansebesar 5,25 sebagaimanadimaksudpadaayat (3) berlakumulaitahun 2013.

3. Persyaratan Guru yang mengajukan Penyetaraan: a. bertugas sebagai guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat; b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari program studi yang terakreditasi paling rendah B; c. bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik, mengajar mata pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki; d. bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, mengajar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki; e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diusulkan. f. memiliki nomor unik yang dikeluarkan oleh Kementerian. g. melaksanakan tugas sebagai guru kelas/guru mata pelajaran/ guru bimbingan dan konseling/guru pembimbing khusus; dan h. memenuhi beban kerja guru setiap minggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Prosedur pengusulan pemberian kesetaraan • kepala sekolah mengusulkan kepada Menteri melalui Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan pada kepala dinas yang membidangi pendidikan di provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; • kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang membidangi pendidikan mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; • kepala madrasah mengusulkan kepada kepala kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota bagi guru madrasah. Selanjutnya kepala kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota meneruskan pengusulan kepada Menteri Agama melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama untuk diproses lebih lanjut; • kepala sekolah pada kementerian lain/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan mengusulkan kepada kepala biro kepegawaian kementerian lain/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang bersangkutan.

5. Berkas Persyaratan Pengajuan Penyetaraan: • bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah, melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh gubernur/bupati/walikota; atau • bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan; • surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah satminkalnya dengan mencantumkan NUPTK atau NRG bagi yang sudah memiliki; • salinan atau fotokopi ijazah yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang; • Salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang diketahui oleh pejabat yang berwenang; • surat keterangan asli dari kepala sekolah bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan yang menyatakan mengajar 24 jam tatap muka per minggu yang diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi; • Salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar dan diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi.

6. 1. Surat Keputusan sebagai guru tetap CONTOH :

7. 2. Surat keterangan aktif mengajar CONTOH :

8. 3. NUPTK CONTOH :

9. 4. fotokopi ijazah yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang CONTOH :

10. 5. surat keterangan asli dari kepala sekolah mengajar 24 jam tatap muka per minggu yang diketahui oleh dinas pendidikan CONTOH :

11. 5. surat keterangan asli dari kepala sekolah mengajar 24 jam tatap muka per minggu yang diketahui oleh dinas pendidikan CONTOH :

12. 6. fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang; CONTOH :

13. 7. Surat Keputusan dari kepala sekolah mengenai Pembagian Tugas Mengajar dan jadwal pembelajaran CONTOH :

14. 7. Surat Keputusan dari kepala sekolah mengenai Pembagian Tugas Mengajar dan jadwal pembelajaran CONTOH :

15. 7. Surat Keputusan dari kepala sekolah mengenai Pembagian Tugas Mengajar dan jadwal pembelajaran CONTOH :

16. MEKANISME PENYETARAAN GURU BUKAN PNS Kepala Sekolah/ Kepala Yayasan Dinas Pendidikan Biro Kepegawaian Guru P2TK DIKDAS Website P2TK 1 • Informasi proses penyetaraan • 2. Pengumuman penolakan Guru melihat informasi penyetaran pada website Pangkalan Data PTK Dikdas Siapkan berkas usulan Tembusan usulan penyetaraan Berkas usulan dan Pengantar Kepala Sekolah Pengantar Penyetaraan dan SK PAK Berkas usulan penyetaraan Berkas usulan penyetaraan Input data manual Memenuhi syarat? Memenuhi syarat? YA TDK Guru melengkapi berkas usulan Proses penilaian berkas Penyetaraan Penerbitan SK Penetapan Jabatan dan Pangkat TDK YA Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit GBPNS SK Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS Pengantar Kepala Sekolah/Yayasan Penerbitan surat penolakan Keterangan : SK Kesetaraan dan PAK dikirim ke Sekolah Alur berkas Pengantar Penyetaraan dan SK PAK Berkas usulan dan Pengantar Kepala Sekolah Surat penolakan ditampilkan melalui website Berkas ditolak/tdk memenuhi syarat Alur data 1

17. Mekanisme Pengusulan dan Pemberian Kesetaraan: • Guru menyiapkan berkas usul pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat kepada kepala sekolah masing-masing satuan pendidikan. • Kepala sekolah TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK atau yang sederajat memeriksa kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan guru. • Kepala sekolah/yayasan mengusulkan daftar guru beserta kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah sesuai kewenangannya melalui Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan terkait, dengan menggunakan Format 1 dengan tembusan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota/ provinsi.

18. Lanjutan ... • Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan terkait melakukan verifikasi kelengkapan administratif dan keabsahan berkas usul yang diusulkan. • Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan terkait, untuk dan atas nama Menteri, menetapkan angka kredit pemberian kesetaraan guru bukan pegawai negeri sipil, dengan menggunakan Format 2. • Pejabat lain yang ditunjuk pada Biro Kepegawaian, untuk dan atas nama Menteri, menetapkan Keputusan Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, dengan menggunakan Format 3.

19. PengirimanBerkas: 1. Waktu pengiriman dan penerimaan berkas: • Berkas dapat kirimkan setelah nama-nama guru yang memenuhi persyaratan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi GBPNS di umumkan melalui laman: www.p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id. • Pengumuman guru yang dapat mengirimkan berkas dilaksanakan secara bertahap dengan berdasarkan urutan kriteria masa kerja, kualifikasi pendidikan dan pemenuhan tatap muka 24 jam, sesuai dengan data dapodik. • Guru yang bersangkutan dapat mengirimkan berkas pengajuan pemberian kesetaraan dengan melampirkan Format yang harus dicetak dan tersedia di laman: www.p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id sebagai bukti GBPNS yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk disetarakan jabatan dan pangkatnya. 2. Alamat Pengiriman Berkas disampaikan kepada : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud dengan alamat: PO Box 1316 JKS 12013

20. Aspek dalam Pemberian Kesetaraan: Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu • pendidikan atau kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), • penghargaan terhadap masa kerja selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru bukan pegawai negeri sipil, dan • sertifikat pendidik yang dimiliki.

21. 1.Aspek Pendidikan (kualifikasi akademik) Aspek Pendidikan (kualifikasi akademik) dengan menggunakan ketentuan lampiran I Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

22. 2. Masa Kerja • masakerjaselama yang bersangkutanmelaksanakantugassebagai guru bukanpegawainegerisipildiperhitungkansebesar15% darihasilperhitungannormaangkakreditpembelajaran/pembimbingan, denganketentuan: 3. SERTIFIKAT PENDIDIK Nilai angka kredit 2

23. Tabel 3. Jenjang Jabatan Guru, Angka Kredit Kumulatif, dan Pangkat, Golongan/Ruang

24. TERIMA KASIH