KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

1. KEBIJAKANKABUPATEN/KOTA LAYAK ANAKKLASTER KESEHATAN DASARDAN KESEJAHTERAAN oleh: LENNY N. ROSALIN DeputiBidangTumbuhKembangAnak KementerianPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak Jakarta, 8 September2014

2. Argumentasi Menghadapi Masa Depan Eksistensidan KemajuanBangsa Ketahanan Nasional Tabungan Nasional Investasi Fisik danSosial Pendapatan National InvestasiNasional Investasi SDM Produktifitas Nasionaldan Dayasaing Produktifitas SDM berkualitas Inovasidan Kreatifitas Anakberkualitas TumbuhKembangdan PerlindunganAnak

3. Jumlah dan Sebaran Anak • Perkiraan Jumlah Anak • SP 2010: 83,1 juta (meningkat dari 74 juta pada 2000) • Susenas 2009: 79,4 juta (51,4% L; 48,6% P) • Susenas 2012: 84,36 juta (51,5% L, 48,5% P) • Sebaran anak • Susenas 2009: 54% (desa), 46% (kota) • Susenas 2012: 51% (desa), 49% (kota) Hampir 50% anakadadiperkotaan

4. Sebaran Anak Menurut Provinsi 15,6 juta Sumber: Susenas 2009 dan 2012 (diolah Semeru)

5. PERIODISASI PERKEMBANGAN ANAK Masa dalam Kandungan Masa formatif pertumbuhan fisik, KIA, Gizi Usia Sekolah Belajar norma sosial-kultural, keterampilan skolastik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bawah Lima TahunPenyempurnaan otot, tulang, kemampuan bahasa, persiapan sekolah Masa Remaja Pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder, perkembangan hubungan heteroseksual, persiapan mengandung dan melahirkan untuk perempuan Kesehatan Reproduksi, Gizi Bawah Tiga TahunPerkembangan motorik (otot dan refleks), penyenpurnaan panca indra, bahasa, keterdekatan sosial dan emosional dengan pengasuh

6. ANAK Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandunganPasal 1 (1) UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak HAKANAK Bagiandari HAM yang WAJIB DIJAMIN, DILINDUNGI DAN DIPENUHI olehorangtua, keluarga, masyarakat, pemerintahdan Negara.

7. Universal Declaration of Human Rights Konvenan tentang Hak sipil dan Politik International Covenant on Civil & Political Rights (ICCPR) Ratifikasi : UU No. 12 Tahun 2005 Kovenan Hak-Ekonomi, Sosial dan Budaya / Kovenan tentang Hak EKOSOB Ratifikasi : UU No. 11 Tahun 2005 Convention on the Rights of the Child (KHA) Ratifikasi: Keppres No. 36 Tahun 1990 World Fit for Children Dunia Layak Anak UU 23/2002 Perlindungan Anak IDOLA Indonesia LayakAnak • Mempunyai 3 Optional Protokol: • Protokol KHA tentangProstitusi, PornografiAnak, • danPerdaganganAnak (UU 10/2012) • Protokol KHA tentangKeterlibatanAnak • dalamKonflikBersenjata (UU 9/2012) • Protokol KHA tentangProsedurKomunikasi PROVILA Provinsi Layak Anak KLA Kab/Kota Layak Anak

8. KEWAJIBAN NEGARA 1. Memenuhi semua hak anak 2. Melindungi semua anak 3. Menghormati pandangan anak KONSEKUENSI NEGARA 1. Membuat aturan hukum 2. Mensosialisasikan KHA hingga ke anak 3. Membuat Laporan Berkala

9. 5 KLUSTER “HAK ANAK”(sesuai Konvensi Hak Anak) • Hak Sipil dan Kebebasan • Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif • Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan • Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya • Perlindungan Khusus KonvensiHakAnakdiratifikasi Indonesia melaluiKeppres 39/1990

10. Bagaimana “menjabarkan” KHA kedalamdimensi “wilayah” di era otda? Kabupaten Layak Anak (KLA)

11. Apa? Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kabupaten/kota yang mempunyai sistempembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dandunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutandalam kebijakan, program dan kegiatanuntukmenjamin terpenuhinya hak-hak anak.

12. DUNIA LayakAnak (World Fit for Children) INDONESIA LayakAnak (IDOLA) PROVINSILayakAnak KABUPATEN/KOTA LayakAnak (KLA) • KECAMATANLayakAnak KELURAHAN/DESA LayakAnak RW dan RT LayakAnak KELUARGA Ramah Anak Kampung Ramah Anak (KRA) ANAK

13. “SistemKab/Kota” di Indonesia Kab/Kota Hijau Kab/Kota Peduli HAM Kab/Kota Layak Anak (KLA) Kab/Kota Inklusi Kab/Kota Aman Bencana Kab/Kota Sehat

14. STAKEHOLDERS MAPPING PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA PAKAR ANAK LEMBAGA YUDIKATIF Sesmen 24 K/L 104 Es II Dir Dik Bappenas Asdep MSA Kemagri Kemkes Kemhukham Dir PPK Kemdagri Kemenag Kem PU D3 D4 D5 Kasubid Polri Asdep KTA Dir Pe Kemdagri Kem PU Asdep PKLA Kemsos Kemenko Kesra Asedep PHKA Kemensos Kemkes Kemenag Kemendikbud Dir PWNI Kemlu Kemhub Asdep ABH FORUM ANAK PERGURUAN TINGGI Dir KP3A Asdep HSA Kemsos Asdep PHPA Dir KGM Bappenas Kemnakertrans Asdep LPNL Perpust Nasional Kemsos Kemenpera BNN Kemsos Kemhuk ham Kemenlu Asdep PA Dir PT Kominfo Asdep ABK Polri KLH Polri KPI BPOM Perpust Nasional Dir PMP Kominfo BKKBN Kembud par DUNIA USAHA LEMBAGA MASYARAKAT BKKBN KPAI Sdep PKPO Dir PPI KemKominfo Kominfo LEMBAGA LEGISLATIF

15. KLA TERKOORDINASI DAN TERINTEGRASI (31 indikator) Hak Sipil Perlindungan khusus Hak Pengasuhan Hak Pendidikan Hak Kesehatan Sebelum KLA

16. DuniaLayakAnak (World Fit for Children) Indonesia LayakAnak (IDOLA) Provinsi LayakAnak Kabupaten/Kota LayakAnak (KLA) TUMBUH KEMBANG ANAK PERLINDUNGAN ANAK PTPPO Pendidikan Kesehatan Partisipasi Lingkungan & PNNL ABH MSA ABK KTA PHS • 5 KLASTER HAK ANAK olehMasyarakat olehDunia Usaha olehLembagaLegislatif olehLembagaYudikatif olehPemerintah: K/L, SKPD Prov, SKPD Kab/Kota PNNL: PenanamanNilai-NilaiLuhur PTPPO: PenangananTindakPidanaPerdaganganOrang ABH:anak berhadapan hukum MSA: masalah sosial anak ABK: anak berkebutuhan khusus KTA: kekerasan terhadap anak PHS: pemenuhan hak sipil KELUARGA ANAK

17. Indikator PENGEMBANGANKABUPATEN/KOTALAYAK ANAK (KLA)

18. Peraturan Menteri PP-PA No. 12/2011: Indikator KLA Indikator KLA adalah variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan KLA. sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kotadalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.

19. INDIKATOR KLA Setiapkabupaten/kotadapatdikategorikansebagai KLA apabilatelahmemenuhihak anak yang diukur dengan 31 Indikator KLA meliputi: • penguatankelembagaan  7indikator 2. klasterhakanak  5 klaster: 24indikator

20. Tidakada Pernikahan Usia Dini Akta Kelahiran Anak yg memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan Informasi Layak Anak TersediaLembaga Konsultasi Keluarga Kelompok/Forum Anak ABH ditangani dengan Restorative Justice Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak Kabupaten/Kota Layak Anak Penanggulangan bencana dengan memperhatikan anak HAK SIPIL DAN KEBEBASAN AngkaKematianBayi Tidak ada pekerja anak Angka Gizi Buruk PERLINDUNGAN KHUSUS LING. KELUARGA DAN PENG. ALTERNATIF Puskesmas Ramah Anak PENGUATAN KELEMBA-GAAN Cakupan ASIEksklusif TersediaRuangLaktasi PAUD Cakupan Imunisasi Wajib Belajar 12 th PENDIDIKAN, PEMANFAAT-AN WAKTU LUANG DAN KEG. BUDAYA KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTE-RAAN Layanan Kespro Sekolah Ramah Anak Anak dr keluarga miskin yg memperoleh akses peningkatan kesejahteraan Rute Aman ke/dari Sekolah Fasilitas Kegiatan Kreatif dan Rekreatif ramah anak Rumah Tangga dng akses air bersih Kawasan tanpa rokok Kebj. Pemenuhan Hak Anak, Anggaran unt Pemenuhan Hak Anak, Kebj. yg mendapatkan masukan dr Forum/Kelompok Anak, Tersedia SDM terlatih KHA, Tersedia Data Anak, Keterlibatan Lembaga Masy/DuniaUsaha/dll dlm pemenuhan hak anak

21. MILESTONESKabupaten/KotaLayakAnak (KLA) Tahun 2014 diharapkan 100 kab/kotaMenuju KLA untukmempercepatpemenuhanhakanak 2012 Indikator KLA terintegrasidalamperubahanPermendagrittg EKPD Indikator KLA terintegrasikedalam ASIA • 2011 • PeraturanMenteri PP dan PA No 11 Tahun 2011 • PeraturanMenteri PP dan PA No 12 Tahun 2011 tentangIndikator KLA • PeraturanMenteri PP dan PA No 13 Tahun 2011 tentangPedoman KLA 2009(penggantiPermen PP No 2 tahun 2009 • PeraturanMenteri PPPA No 14 Tahun 2011 • 2010 • KLA menjadisalahsatu program perioritaspresiden yang tertuangdalam INPRES 01 tahun 2010. • PERMEN 13/2010 • PERMEN 14/2010 2009 PeraturanMenteri Negara PP dan PA tentangKebijakan KLA 2006 Pengembangan KLA dimulaidenganmengembangkandi 5 kab/kota 2013 Pengembangan KLA di 90 Kab/kota 2012 Pengembangan KLA di 60 Kab/kota 2011 Pengembangan KLA di 35 Kab/kota 2010 Pengembangan KLA di 20Kab/Kota. 2008 Pengembangan KLA di 10 Kab/Kota percontohan

22. Perkembangan KLA di Indonesia Tahun 2013

23. Jumlah kabupaten/kota yang menginisiasi KLA dan Kab/Kota yang telah mendapatkan Award

24. AMANAT KHA BASIC HEALTH AND WELFARE Pasal 23. HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS • Negara peserta mengakui Hak-hak • anak Cacat untuk menikmati secara • penuh kehidupannya : • Martabat • Meningkatkan rasa percaya diri • Partisipasi aktif di dalam masy. • Hak anak cacat atas perawatan khusus • Menjamin tersedianya kebutuhan • khusus anak cacat • Pendidikan • Pelatihan • Pelayanan kesehatan • Pelayanan rehabilitasi • Persiapan kerja • Kesempatan rekreasi • Kerjasama internasional

25. AMANAT KHA BASIC HEALTH AND WELFARE Pasal 6. (2) Child’s Right to life and Maximum Survival and Development Negara menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin Pasal 26. Hak anak untuk mendapatkan Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan • Mengakui hak anak atas jaminan sosial termasuk • asuransi sosial • Melaksanakan realisasi penuh atas hak ini

26. AMANAT KHA BASIC HEALTH AND WELFARE Pasal 24. Hak anak untuk mendapatkan Kesehatan dan layanan kesehatan • Hak anak untuk menikmati standard • kesehatan yang tertinggi • Menjamin akses kesehatan tak tercabut • Implementasi sepenuhnya atas hak ini • khususnya : • Mengurangi angka kematian bayi dan anak • Menjamin bantuan medis dan kesehatan/PHC • Memerangi penyakit dan malnutrisi • Menjamin perawatan kesehatan bagi para ibu ketika sebelum dan sesudah melahirkan • Menjamin pendidikan kesehatan : • Preventif • Bimbingan dan • Pelayanan KB dan orangtua • Kerjasama internasional

27. AMANAT KHA BASIC HEALTH AND WELFARE Pasal 27. (1-3) Child’s Right to an Adequate Standard of Living • Mengakui hak anak atas standard • kehidupan yang layak bagi • perkembangannya : • Fisik • Mental • Spiritual • Moral • Sosial • Negara harus mengambil langkah • langkah untuk membantu orangtua • dalam mengimplementasikan ini : • Gizi • Pakaian dan • Perumahan

28. AMANAT KHA BASIC HEALTH AND WELFARE 18. (3) Parent’s Joint Responsibilities, Assisted by the State • Orangtua/Wali bertanggung jawab membesarkan dan • mengembangkan anak • Negara memberi bantuan kepada orangtua/wali yang syah • Menjpamin anak (orangtua yang bekerja) berhak memeroleh manfaat dan jasa pemeliharaananak

29. Indikator KLA untuk KLASTER 3:Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan • Angka Kematian Bayi) • Prevalensi kekurangan gizi pada balita • % Air Susu Ibu (ASI) eksklusif • Jumlah Pojok ASI • %Imunisasi dasar lengkap • Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental • Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan • % Rumah tangga dengan akses air bersih • Tersedia kawasan tanpa rokok

30. FAKTA PEMENUHAN HAK ANAK DIBIDANGKESEHATAN DASARDAN KESEJAHTERAAN

31. PERMASALAHAN • Angka kematian bayi dan balita masih tingg;  (2009:34, 2012:32 dan target 2014:24) ??? • Angka kematian ibu melahirkan masih tinggi; • Cakupan ASI masih rendah; • Cakupan imunisasi masih rendah; • Masih minimnya pelayanan kesehatan yang ramah anak; • Masih banyak kantin di sekolah yang belum menyediakan pangan jajanan anak sekolah yang aman dikosumsi anak 25 % Keracunan (KLB) terjadi di Sekolah • Periode Tahun 2010 -2012 Pangan Jajanan Tidak Memenuhi Syarat berkisar 24 – 44 % • Masih banyaknya anak berkebutuhan khusus belum mendapatkanakses pemerataan pada layanan kesehatan. • Masih rendahnya continum of care bagi anak, termasuk bagi anak yang berkebutuhan khusus

32. Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Menurut Tipe Daerah Dan Jenis Kelamin, 2012 Sumber: Diolah dari Susenas 2012, BPS

33. Isu Baru • Stunting (anak pendek)

34. PUSKESMAS RAMAH ANAK

35. Ruang Pelayanan Anak

36. Ruang Laktasi

37. Alat Permainan Edukatif

38. Contoh-contoh Fasilitas Bandara Narita yang ramah Anak

39. TERIMA KASIH