1 / 14

mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi

mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi. DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013. Kebijakan Pendidikan (1). UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

ermin
Download Presentation

mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. mekanismeijinpendiriandanperubahanperguruantinggi DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMADIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGIKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN2013

  2. Kebijakan Pendidikan (1) • UU No. 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikan Nasional • UU No. 12 Tahun 2012 tentangPendidikanTinggi • UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen • PP No. 17 Tahun 2010 tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan , dan PP No. 66 Tahun 2010 tentangPerubahanAtas PP No. 17 Tahun 2010. Digantidengan PP No. 4 Tahun 2014. • PP No. 37 Tahun 2009 tentangDosen • PeraturanPresidennomor 8 tahun 2012 tentangKerangkaKualifikasiNasional Indonesia • Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentangPedomanPendirianPerguruanTinggi • KeputusanDirjenDikti 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Program Studi • KeputusanDirjenDikti 163/DIKTI/Kep/2007 tentangPenataandanKodifikasi Program StudiPadaPerguruanTinggi

  3. Kebijakan Pendidikan (2) • PP No. 19/2005 tentangStandarNasionalPendidikan (8 standaryaituisi, proses, kompetensilulusan, pendidikdantenagakependidikan, saranadanprasarana, pengelolaan, pembiayaan, danpenilaianpendidikan

  4. PENDIRIAN PERGURUAN TINGGIPasal 62 UU No. 20/2003 PP Nomor 66 Tahun 2010 Pasal 182 (1) Pendirian program atausatuanpendidikananakusiadini formal, pendidikandasar, pendidikanmenengah, danpendidikantinggiwajibmemperolehizinPemerintahataupemerintahdaerahsesuaikewenangannya (9a) Izinpendirianperguruantinggisebagaimanadimaksudpadaayat (1) yang diselenggarakanolehmasyarakatdiberikanolehMenteriatasusulpengurusataunama lain yang sejenisdaribadanhukumnirlaba yang sahberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan.

  5. Dokumen persyaratan pendirian PTS (1) • AktaNotarispendirianyayasan • SK MenteriHukumdan HAM tentangpengesahanyayasan • Sertifikathakatastanahatasnamayayasanatauperjanjiansewamenyewa yang dibuatdihadapanNotarisdenganjangkawaktu minimal menggunakanhakopsi. • Suratpernyataanbahwayayasansedangtidakberadadalamsengketa • Studikelayakaninstitusisesuaidengan SK Mendiknas No. 234/U/2000

  6. Dokumen persyaratan pendirian PTS (2) • Laporan keuangan yayasan selama 3 tahun terakhir • Estimasi arus kas calon PTS selama 5 tahun ke depan • Berita acara dan daftar hadir pengurus yayasan yang menyatakan bahwa yayasan bersedia untuk menanggung biaya operasional perguruan tinggi selama 5 tahun pertama • Bukti kepemilikan dana yayasan. • Rencana strategis/ RIP

  7. Dokumenpersyaratanperubahanbentuk PTS (1) • Telahmeluluskan 5 angkatan • SK Pendirian PTS • SK awalpembukaan program studi • SK Perpanjanganijin program studi PTS • Rencanastrategis/RIP • BeritaAcaradanDaftarHadirpengurusyayasanmengenaipersetujuanperubahanbentuk PTS • SuratpersetujuandariSenat PTS • SuratpersetujuandariSenatAkademik • SuratpersetujuandariSenatMahasiswa

  8. Dokumenpersyaratanperubahanbentuk PTS (2) • AktaNotarispendirianyayasan • SK MenteriHukumdan HAM tentangpengesahanyayasan • Sertifikathakatastanahatasnamayayasanatauperjanjiansewamenyewa yang dibuatdihadapanNotarisdenganjangkawaktu minimal menggunakanhakopsi. • Suratpernyataanbahwayayasansedangtidakberadadalamsengketa • Studikelayakaninstitusisesuaidengan SK Mendiknas No. 234/U/2000

  9. Dokumenpersyaratanperubahanbentuk PTS (3) • Laporan keuangan yayasan selama 3 tahun terakhir • Estimasi arus kas calon PTS selama 5 tahun ke depan • Berita acara dan daftar hadir pengurus yayasan yang menyatakan bahwa yayasan bersedia untuk menanggung biaya operasional perguruan tinggi selama 5 tahun pertama • Bukti kepemilikan dana yayasan.

  10. MEKANISME PROSES PENDIRIAN & PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI PemeriksaanKelengkapanpersyaratan PENGUSUL KEMDIKBUD/ DITJEN DIKTI KEMBALI TIDAK LENGKAP LENGKAP KEMBALI Tidakmemenuhisyarat Evaluasidokumenoleh Tim Kelembagaan FORM 5 revisi Memenuhisyarat LENGKAPI PERSYARATAN PRESENTASI OK VISITASI KEMBALI TIDAK LENGKAP SK ok LENGKAP

  11. Usulan Program Studi

  12. Terimakasih

More Related