1 / 41

TIM REVIU BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEMARANG, 17 JANUARI 2013

SOSIALISASI PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-55/PB/2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. TIM REVIU BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEMARANG, 17 JANUARI 2013. Latar Belakang.

fleta
Download Presentation

TIM REVIU BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEMARANG, 17 JANUARI 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SOSIALISASI PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-55/PB/2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TIM REVIU BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEMARANG, 17 JANUARI 2013

  2. LatarBelakang • Adanyaperaturan/kebijakanterkaitakuntansidanpelaporankeuangan yang baru/diganti/dihapus • Penyesuaiandengan BAS terakhir • Penyederhaan LKKL danlampirannya

  3. PokokPerubahan • DasarHukum • RuangLingkup • Format CaLK • Lampiran

  4. 1. DasarHukum • Ketentuan yang mendasarikewajibanpenyusunanLaporanKeuanganKementerian Negara/Lembaga; • KetentuanmengenaiPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum; • Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan; • Ketentuan tentang hibah; • Ketentuan tentang kualitas piutang dan penyisihan piutang tak tertagih.

  5. 2. RuangLingkup • Pasal 2 ayat (3) dihilangkan: ” Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini” • Pasal 5 ayat (1) dihilangkan: ” Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga adalah dokumen sumber tahun anggaran berjalan sampai dengan 31 Desember” • Pasal 8 ayat (5) -> tambahan: ”Format penyajian Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran III disesuaikan dengan kondisi dan situasi entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan”

  6. 3. Format CaLK • Format CaLKharusdisesuaikandengankondisidansituasientitasakuntansidan/atauentitaspelaporan; • Contoh format penyajiandalam PER-55/PB/2012 dibuatdengan model simulasi,contohkasus, transaksidan/ataukejadian yang biasaterjadipadaentitasakuntansi/pelaporanuntukmempermudahpemahamanuser; • Format CaLKpada PER-55/PB/2012 mengacupadaakuntansi yang diterima umum

  7. 4. Lampiran….(1) DIHILANGKAN

  8. 4. Lampiran….(2)

  9. 4. Lampiran….(3)

  10. 4. Lampiran….(4)

  11. 4. Lampiran….(5) DIHILANGKAN

  12. 4. Lampiran….(6)

  13. 4. Lampiran….(7)

  14. LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Catatan Atas Laporan Keuangan

  15. Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK) CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai

  16. PERANAN CaLK • CALK adalahunsur LK PokokdanWajib, bukantambahan. • CALK bagiantakterpisahkandari LK • Meningkatkan transparansi LK, dan • Menyediakan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah

  17. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) • A. PENJELASAN UMUM • A.1. DASAR HUKUM • A.2. KEBIJAKAN TEKNIS ENTITAS • A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN • A.4 .KEBIJAKAN AKUNTANSI

  18. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) • B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN • B.1 Pendapatan Negara dan Hibah • B.2. Belanja Negara • B.2.1 Belanja Pegawai • B.2.2 Belanja Barang • B.2.3 Belanja Modal

  19. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) • PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA • C.1. Aset Lancar • C.2 Aset Tetap • C.3 Piutang Jangka Panjang • C.4 Aset Lainnya • C.5. Kewajiban Jangka Pendek • C.6 Ekuitas Dana Lancar • C.7 Ekuitas Dana Diinvestasikan

  20. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) • D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA • D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA • D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK • D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL • D.4 REKENING PEMERINTAH • D.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

  21. TerimaKasih BadanPengawasanMahkamahAgung RI Jl. JenderalAchmadYani (By Pass) Kav. 59 CempakaPutihTimur – Jakarta Pusat 13011 Telp. +6221 -29079177 Fax. +6221 - 29079274 TerimaKasih

More Related