1 / 20

REFORMASI BIROKRASI PADA MAHKAMAH AGUNG republik indonesia

REFORMASI BIROKRASI PADA MAHKAMAH AGUNG republik indonesia. Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH Ketua Muda Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Koordinator Tim Pembaruan di Mahkamah Agung RI. CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN & REFORMASI BIROKRASI.

thalia
Download Presentation

REFORMASI BIROKRASI PADA MAHKAMAH AGUNG republik indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. REFORMASI BIROKRASI PADA MAHKAMAH AGUNG republik indonesia Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH Ketua Muda Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Koordinator Tim Pembaruan di Mahkamah Agung RI

  2. CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN & REFORMASI BIROKRASI • Proses Reformasi di Mahkamah Agung diawali dengan diselesaikannya Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan tahun 2003. Cetak Biru tersebut juga memuat komponen-komponen reformasi birokrasi, yaitu: • Manajemen SDM • Manajemen Keuangan • Manajemen Teknologi Informasi • Reformasi Birokrasi mulai bergulir di MA sejak adanya acara “Tatap Muka Presiden RI dengan Ketua MA beserta Hakim dari 4 Lingkungan Peradilan” pada tanggal 20 Desember 2005 di Mahkamah Agung.

  3. CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN & REFORMASI BIROKRASI • Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung RI ditandai dengan adanya pertemuan antara Tim Pembaruan Mahkamah Agung dengan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangkan menyusun kerangka pemikiran Reformasi Birokrasi sebagai suatu langkah menuju usaha preventif mencegah KKN • Sebelum Pemerintah membentuk Komite Reformasi Birokrasi Nasional, maka dibentuk lebih dahulu Tim Kerja yang beranggotakan perwakilan dari Departemen Keuangan, Meneg-PAN, BPK, KPK dan Mahkamah Agung dan mejadikan institusi-institusi tersebut sebagai lembaga percontohan dalam Reformasi Birokrasi.

  4. QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG RI • SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI) • Kode Perilaku Hakim (Code of Conduct) • Transparansi Putusan • PNBP • Manajemen SDM

  5. SIMARI • Pengembangan sistem informasi di Mahkamah Agung dilaksanakan sejak tahun 2004 meliputi: • SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara) • SIAH (Sistem Informasi Administrasi Hukum) • SIKMA (Sistem Informasi Kepegawaian) • SILOG (Sistem Informasi Logistik) • SIKEU (sistem Informasi Keuangan) • SIREN (Sistem Informasi Perencanaan) • Siwasbin (Sistem Informasi Pengawasan dan Pembinaan) • EIS (Executive Infomration System)

  6. SIMARILayanan Masyarakat Layar Sentuh SIAP Hot Line (IVR) (021) 384 9999 Internet Portal Internet http://www.mahkamahagung.go.id SMS 0856 9111 9999

  7. SIMARI • Pertengahan tahun 2007 dilakukan Audit terhadap Teknologi dan Sistem Informasi di MA dan direkomendasikan beberapa hal, antara lain: • Melaksanakan operasionalisasi aplikasi-aplikasi tersebut • Melakukan serah terima secara formal pelatihan serta konversi data • Menyempurnakan fasilitas-fasilitas dalam aplikasi, khususnya terkait masalah keamanan aplikasi • Mempersipkan prosedur back up yang baik • Melakukan beberapa perbaikan teknis • Memperbaiki praktek manajemen IT di MA • Meningkatkan kemampuan staff

  8. LANGKAH TINDAK LANJUT PEMBARUAN MANAJEMEN IT • Menyempurnakan perangkat organisasi IT • Menempatkan konsultan IT mendampingi Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi MA (melalui bantuan GGIJ-Uni Eropa) • Mengembangkan perencanaan strategis IT MA

  9. KODE PERILAKU HAKIM • Kode Perilaku Hakim (Code of Conduct) ditetapkan melalui SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 104A/SK/XII/2006, tanggal 22 Desember 2006. • Sebagai tindak lanjut, sedang disusun Panduan Prosedur bagi pelaksanaan Kode Perilaku Hakim • MA merencakan akan melakukan pelatihan bagi hakim-hakim di seluruh Indonesia agar Kode Perilaku ini dipahami secara tepat dan menyeluruh. • Sampai dengan tahun 2009, MA mentargetkan pelatihan Code of Conduct minimal untuk 2000 hakim (melalui bantuan Project MCC-USAID dan Project GGIJ-EU).

  10. KODE PERILAKU HAKIM • Untuk mencapai target tersebut MA akan membentuk “pool of trainers” sejumlah 100 orang. Sampai saat ini telah dilatih 36 calon pelatih/ instruktur. • Untuk menyempurnakan materi pelatihan, MA melakukan pilot training sebanyak 2 angkatan pada bulan Agustus 2007 (setiap angkatan 36 orang). Dari hasil pilot training tersebut dihasilkan materi yang akan dipergunakan sebagai bahan pelatihan Kode Perilaku Hakim.

  11. TRANSPARANSI PUTUSAN • Peraturan Keterbukaan Informasi di Pengadilan telah disahkan melalui SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 yang mengatur diantaranya beberapa informasi yang dapat diakses oleh publik, yakni informasi tentang perkara, pengawasan, organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan. • Untuk implementasi SK maka sedang disusun Petunjuk Teknis SK Keterbukaan Informasi.

  12. Khusus mengenai putusan, maka publik dapat mengaksesnya melalui situs resmi Mahkamah Agung www.mahkamahagung.go.id pada bagian Direktori Putusan. Putusan juga dapat diakses langsung melalui situs www.putusan.net • Saatinitelahada 1123 putusan yang terdiridariperkaraperdata, perdatakhusus, perdata agama, pidana, pidanakhusus, pidanamiliter, dantatausahanegara yang dapatdiakseslangsungolehpublik. • Sejakdiluncurkansitusinitelahdiaksesoleh 227.348 tamu.

  13. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) • Pada dasarnya PNBP di MA dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya bersumber dari biaya kepaniteraan antara lain biaya materai, biaya leges, dan lain-lain. • Telah dibentuk tim gabungan MA-Depkeu untuk menyusun peraturan yang berlaku bagi MA.

  14. PENYUSUNAN MANAJEMEN REMUNERASI BERBASIS KINERJA & TANGGUNGJAWAB • Pemetaan proses kerja • Analisa Pekerjaan  uraian pekerjaan yang mencakup kriteria minimum pekerjaan & standar kinerja • Evaluasi pekerjaan Job Grading • Struktur Remunerasi/Manajemen Remunerasi  besaran remunerasi • Peraturan Perundangan yang mendasari • PERBAIKAN PENGELOLAAN SDM • Penilaian kebutuhan SDM • Peraturan sistem Karir Hakim & non-hakim • Integrasi database SDM

  15. Saat ini, job description untuk critical position (posisi kritis) telah hampir selesai dilaksanakan untuk lanjut pada tahap penilaian kebutuhan SDM. • Telah disusun Peraturan Sistem Mutasi Promosi Hakim yang lebih mengakomodir penilaian berbasis kompetensi. Peraturan ini sedang dikaji dan disempurnakan sebelum disahkan melalui SK Ketua MA. • Rancangan payung hukum perbaikan remunerasi berupa tunjuangan khusus yaitu Peraturan Presiden tentang Tunjangan Khusus yang berlaku bagi MA dan 4 Lingkungan Peradilan, telah disusun dan disampaikan pada MenPAN untuk disahkan oleh Presiden yang harapannya akan disahkan sebelum akhir 2007.

  16. BEBERAPA CONTOH UPAYA PEMBARUAN YANG DILAKUKAN

  17. CAPAIAN DALAM PENGIKISAN TUMPUKAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG • MA setiap tahunnya menerima kurang lebih 7500 perkara

  18. Jumlah tunggakan perkara setiap tahunnya di MA

  19. KEADAAN PERKARA SAMPAI DENGAN PERTENGAHAN TAHUN 2006

  20. Terimakasih

More Related