FOCUS GROUP DISCUSSION PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

1. FOCUS GROUP DISCUSSION PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATACARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DiselenggarakanolehMahkamahAgung RI Tanggal 3 April 2014 di Hotel Novotel, Jl. Gajah Mada No. 18 - Jakarta Pusat Oleh: Dr. Ricardo Simanjuntak SH., LL.M., ANZIIF.CIP RICARDO SIMANJUNTAK & PARTNERS Gedung Wirausaha Lantai 2 Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-5 Kuningan Jakarta 12940 1

2. MetodologiPelaksanaanKontrak VERSI BANK DUNIA -IFC • TransaksisahantaraPembelidanPenjualdi Indonesia. Penjualmenjualbarangsenilaisekitar USD 7.000,- (200% dari income per kapita Indonesia) kepadaPembeli. • SetelahPenjualmengirimkanbarangkePembeli, Pembelitidakmembayarbarangtersebutdenganalasanbahwabarangtersebuttidaksesuaidengankualitas. • PenjualmenggugatPembeli, Pembelimenolaktuntutanitu, danterjadiperselisihantuntutan. • Penjualmengajukanpermohonansitajaminanatasbarang-barangmilikPembeliuntukjaminanpelaksanaanputusan, karenaPenjualkhawatirPembelibangkrutselamaprosesgugatanberlangsung. • Masing-masingpihakmenghadirkanSaksiatauAhliuntukmemberikanpendapatmengenaiKualitasBarang. • Putusan hakim memenangkanPenjual. Hakim memutuskanbahwabarangadalahtelahsesuaidengankualitasnyadanPembeliharusmembayarharga yang telahdisepakati. • Pembelitidakmengajukan Banding atasPutusan PN sehinggaPutusanmenjadiberkekuatanhukumtetap (final) • Penjualmelakukanlangkah-langkah yang diperlukanuntukmelaksanakanPutusan (Uangberhasildidapatkandaripenjualanumumatasbarang-barangbergerakmilikPembeli) Property Right of Ricardo Simanjuntak 1

3. Metodologi Pelaksanaan Kontrak-gambaran 2

4. DETAILS OF METODOLOGY TIME FRAME OF ENFORCING CONTRACTS 3

5. 4

6. 5

7. 6

8. Pelaksanaan Kontrak di Ekonomi APEC : Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 7

9. Pelaksanaan Kontrak di Ekonomi APEC : Berapa besar biayanya? 8

10. Pelaksanaan Kontrak di Ekonomi APEC : Seberapa kompleks? 9

11. A Tidakmelaksanakan Biaya (wanprestasi) Terlambatmelaksanakan Gantirugi GantiRugi KONTRAK Bunga B Melaksanakan yang bertentangandengan yang telahdisepakati Property Right of Ricardo Simanjuntak 10

12. PengadilanNegeri ProsesdiPengadilan PengadilanNiaga PenyelesaianSengketaKontrak Negosiasi ProsesdiLuarPengadilan Mediasi Arbitrase Property Right of Ricardo Simanjuntak 11

13. PenetapanPengadilan LelangUmum HakTanggungan, GadaiatauFidusia LelangTertutup TanpaPenetapanPengadilan PenjualanSukarela Kasasi -MahkamahAgung PeninjauanKembali - MahkamahAgung GugatanPerdata PengadilanNegeri PengadilanTinggi PermohonanPailit PengadilanNiagaPadaPengadilanNegeri KasasiPadaMahkamahAgung PeninjauanKembaliPadaMahkamahAgung LangkahHukum/langkah-langkahPelaksanaanKontrakdi Indonesia DipatuhisecaraSukarela Institusi: BANI, BAPMI, Syariah Arbitrase Putusan Final EksekusiPutusan Arbitrase Ad Hoc MediasidiPengadilan AlternatifPenyelesaianSengketa Putusan Final MediasidiluarPengadilan Property Right of Ricardo Simanjuntak 12

14. YA! Berdasarkanhukumacaraperdata, parapihakharusdipanggilsecarabenar, harusdiberikesempatanberdamaimelaluimediasipengadilan, harusdiberikesempatanuntuksalingmengajukandalil-dalilpembelaan (jawabjinawab), pembuktian (fakta/ahli) kesimpulanhinggapadaputusan. Upayahukum banding terhadapputusanPengadilanNegeri, kasasiterhadapputusanPengadilanTinggi, upayahukumkhusus PK terhadapputusankasasi. 1 TIDAK! Bilaperkaraperdatatersebutlahirdarikonflikutangpiutang, dimanakreditordapatmembuktikansecarasederhana (prima facie evidence) debitortidakmelunasi minimum satuutang yang telahjatuh tempo dandapatditagihdandebitortersebutmemiliki minimum satukreditorlainnya. Apakahseluruhperkaraperdataharusdiperiksadengancarapembuktianrumitdi Indonesia? 2 TIDAK! Untukklaimberjumlahkecil (?), tidakrumitdantimbuldariaktivitasberkontrak, dapatdiperiksadandiadilimelaluiPengadilanKhusus (Small Claim Court) dalamwaktu 30 hari, dengan hakim tunggal, danputusanbersifat final 3 Property Right of Ricardo Simanjuntak 13

15. Draf RUU HukumAcaraPerdataTentang • Pemeriksaan Perkara dengan Acara Cepat (Small Claim Court) • Pasal 90A • Pada hari tertentu menurut keperluan, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk olehnya mengadakansidang pengadilan dengan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan acara cepat. • Panitera mencatat perkara yang diajukan untuk diperiksa dengan acara cepat dalam buku daftar perkara tersendiri. • Pasal 90B • Suatu perkara dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan acara cepat, jika nilai gugatannya paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). • Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara: • utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian; • Penjelasan: • Yang dimaksud dengan “utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian” misalnya dalam perjanjian jual beli pembeli tidak membayar harga barang yang disepakati atau penjual tidak menyerahkan barang yang sudah disepakati. • kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian; • Penjelasan: • Yang dimaksud dengan “kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian” misalnya dalam perjanjian sewa menyewa mobil, mobil dikembalikan dalam keadaan rusak, tidak seperti dalam keadaan ketika diserahkan oleh pemilik kepada penyewa. Property Right of Ricardo Simanjuntak 14

16. c. cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian; dan Penjelasan: Yang dimaksud dengan “cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian” misalnya penyewa kamar hotel mengalami kecelakaan dalam penggunaan fasilitas hotel sebagai akibat kelalaian pihak hotel tersebut. d. pembatalan perjanjian. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “pembatalan perjanjian” adalah pembatalan perjanjian secara sepihak yang bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian atau bertentangan dengan ketentuan berdasarkan cedera janji wanprestasi. Pasal90C Pengadilanmemutusperkaradengan acara cepatdalamwaktupalinglama 30 (tiga puluh) hari sejak perkara didaftarkan. Terhadapsemuaputusanpengadilan dengan acara cepat tidakdapatdiajukanupaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Property Right of Ricardo Simanjuntak 15

17. PENGAJUAN GUGATAN PENYAMPAIAN GUGATAN PADA PIHAK TERGUGAT/PEMANGGILAN SIDANG MEDIASI HukumAcara SMALL CLAIM COURT PEMBACAAN GUGATAN JAWABAN TERHADAP GUGATAN PEMBUKTIAN PUTUSAN Property Right of Ricardo Simanjuntak 16

18. Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 MahkamahAgungdapatmengaturlebihlanjuthal-hal yang diperlukanbagikelancaranpenyelenggaraanperadilanapabilaterdapathal-hal yang belumcukupdiaturdalamundang-undangini. PenjelasanPasal 79 Apabiladalamjalannyaperadilanterdapatkekuaranganataukekosonganhukumdalamsuatuhal, MahkamahAgungberwenangmembuatperaturansebagaipelengkap, untukmengisikekuranganataukekosongantadi. Denganundang-undanginiMahkamahAgungberwenangmenentukanpengaturantentangcarapenyelesaiansuatusoal yang belumatautidakdiaturdalamundang-undangini. Dalamhaliniperaturan yang dikeluarkanolehMahkamahAgungdibedakandenganperaturan yang disusunolehpembentukundang-undang. Penyelenggaraanperadilan yang dimaksudundang-undanginihanyamerupakanbagiandarihukumacarasecarakeseluruhan. DengandemikianMahkamahAgungtidakakanmencampuridanmelampauipengaturantentanghakdankewajibanwarganegarapadaumumnyadantidak pula mengatursifat, kekuatan, alatpembuktiansertapenilaiannyaataupunpembagianbebanpembuktian. Property Right of Ricardo Simanjuntak 17

19. PENGADILAN NIAGA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGADILAN NEGERI (PERADILAN UMUM) PENGADILAN TIPIKOR PENGADILAN KLAIM KECIL (SMALL CLAIM COURT) Property Right of Ricardo Simanjuntak 18

20. PERMA NO.2/2003 TENTANG PROSES MEDIASI DI PENGADILAN PERMA SEBAGAI PRODUK HUKUM PENYEMPURNA HUKUM ACARA PERADILAN PERMA NO.1/2002 TENTANG GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) PERMA NO.1/2000 TENTANG PAKSA BADAN Property Right of Ricardo Simanjuntak 19

21. -TERIMA KASIH-