Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

1. Badan Rehabilitasi danRekonstruksi NAD-Nias Bidang Ekonomi dan Usaha

2. Dampak dan Penanganan Tsunami Organisasi BRR Bidang Ekonomi dan Usaha BRR Prospek Ke Depan

3. Kerusakan Akibat Tsunami 800 km x 1 s/d 6 km rusak NAD (*) NIAS (*) Housing*) • 55,200 rumah rusak/hancur • 148.000 rumah rusak/hancur • 403 jembatan rusak • 1066 km jalan rusak (Jalan Provinsi, Kabupaten, dan Pedesaan) • 226 jembatan (2,4 Km) rusak • 5,403 km jalan rusak (Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Pedesaan) Infrastructure • Menurunnya kapasitas kerja Institusi Pemerintah • Menurunnya kapasitasi kerja Institusi Pemerintah Institutions • 150,000 pelajar kehilangan sekolahnya • 2,112 sekolah rusak • 755 sekolah rusak Education • 690 Fasilitas Kesehatan rusak • Kurangnya tenaga medis • 2 rumah sakit rusak • 173 Puskesmas rusak Health • 20.000 Ha sawah rusak • 60.000 Ha tambak rusak • 100,000 pengusaha kecil menengah kehilangan usahanya • Petani dan nelayan kehilangan pekerjaannya • 219 pasar rusak (*) Sumber: Blue Print

4. Dampak dan Penanganan Tsunami Organisasi BRR Bidang Ekonomi dan Usaha BRR Prospek Ke Depan

5. Pembentukan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias UU No. 10/2005 Tentang Pembentukan BRR dan Mandatnya • Mandat BRR • Mengelola proyek-proyek yang didanai oleh APBN • Mengoordinasi proyek-proyek yang didanai oleh donor atau LSM Perpres No. 34/2005 Tentang Organisasi BRR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dewan Penasehat Badan Pelaksana Dewan Pengawas Bertanggung jawab memastikan bahwa aspirasi berbagai pihak yang diwakilinya menjadi acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Bertanggung jawab mengelola kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca-bencana. Bertanggung jawab memastikan kegiatan rehab rekon telah berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

6. Struktur Badan Pelaksana BRR Deputi/ Kepala Operasi Deputi Agama, Sosial & Budaya Deputi Perumahan & Permukiman Deputi Ekonomi dan Usaha Deputi Pendidikan, Kesehatan, & Peran Perempuan Deputi Infratrukstur, Lingkungan & Pemeliharaan Deputi Kelembagaan & Pengmbngan SDM Safir Wijaya Said Faisal Andi Siswanto Eddy Purwanto Cut Cayarani Bastian Sihombing Sudirman Said KEPALA BAPEL Kuntoro Mangkusubroto Perpres No. 76 Tahun 2006 WAKIL KEPALA BAPEL Mustafa Abubakar STAF AHLI Deputi Bidang Pengawasan Sekretaris Badan Pelaksana Ramli Ibrahim T. Kamaruzzaman Deputi Bidang Keuangan dan Perencanaan Amin Subekti Kepala Perwakilan I Kepala Perwakilan II Asmadi Syam Kepala Perwakilan III M. Ali Kasim Kepala Perwakilan IV Taqwallah Kepala Perwakilan V M.Azmi Kepala Perwakilan VI William P. Sabandar

7. Visi dan Misi BRR Visi BRR Mewujudkan masyarakat NAD dan Nias yang bermartabat, amanah, demokratis dan sejahtera Misi BRR Memulihkan kembali penghidupan dan memberdayakan masyarakat di NAD dan Nias dengan merancang dan menerapkan program rekonstruksi dan pembangunan yang terkoordinasi dan berbasis masyarakat dengan standar profesionalitas yang tinggi.

8. TUGAS Merumuskan strategi dan kebijakan operasional Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai DIPA Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa Mengorganisir dan mengkoordinir rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah Pusat, Daerah dan pihak lain Memastikan penggunaan dana dilakukan dengan menjunjung integritas dan bebas korupsi WEWENANG Mengelola pelaksanaan kegiatan Mengelola Keuangan, SDM, SDA, dan Teknologi untuk pelaksanaan kegiatan Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kegiatan Non-APBN Mengkoordinasikan dan bekerjasama dalam pengawasan kegiatan pihak luar negeri/asing Mendapatkan informasi dan dukungan teknis dari Pemerintah Pusat, Daerah dan pihak lain yang terkait Tugas dan Wewenang BRR

9. Peran BRR On-Budget Pelaksana Mandat UU No 10 tahun 2005 d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran g. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait • Enabling • Facilitating • Partnership Off-Budget

10. Fokus Kegiatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi 2005.2009 Institutional Development & Social Development Infrastructure Development Housing Development Economic Development Land Admin. 2005 2006 2007 2008 2009 Masa Bakti BRR

11. Satuan Anti Korupsi BRR Proses Tender 412 Keluhan | 40 % Lain-lain 156 Keluhan | 15 % Satuan Anti Korupsi dibentuk untuk mencegah berbagai upaya korupsi dan manipulasi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Tuntutan Hak Korban 72 Keluhan | 7 % Total Keluhan: 1. 030 Tindak Lanjut Peraturan, Prosedur, dan Compliance 93 Keluhan | 9 % Telah diinvestigasi 75 % Penyimpangan Proyek 165 Keluhan | 16 % 7 Kasus diserahkan ke KPK Potensi Korupsi 144 Keluhan | 14 % Sumber: BRR- Laporan 2 Tahun Tsunami

12. Kemajuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pendidikan dan Kesehatan

13. Kemajuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur

14. Dampak dan Penanganan Tsunami Organisasi BRR Bidang Ekonomi dan Usaha BRR Prospek Ke Depan

15. Dampak Tsunami di Bidang Ekonomi: Total Kerusakan pada sektor produktif: USD 1.2 B Sumber: BRR-Renstra 2005-2009

16. Sebelum tsunami, pendapatan daerah perkapita NAD berada di urutan ketiga di Indonesia

17. Namun termasuk provinsi termiskin……. Dampak kemiskinan akibat tsunami

18. Mengembalikan dan membangun kehidupan ekonomi masyarakat Aceh dan Nias yang lebih baik melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan pertumbuhan ekonomi Mendorong terciptanya basis-basis ekonomi berdasarkan keunggulan komparatif dan investasi kemitraan yang kondusif Mendorong sumber daya manusia lokal untuk mampu menjadi pelaku aktif dalam membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik Mendorong terciptanya lembaga ekonomi masyarakat yang professional, efektif, transparan dan akuntabel Menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam dan ruang secara efisien dan optimal Mengembalikan industri kecil dan menengah unggulan yang mampu bersaing di pasar global Kedeputian Ekonomi dan Usaha BRR Misi

19. Status Pendanaan Total Alokasi Total dana untuk pengembangan Ekonomi Sampai dengan Oct. 2006 USD 660 M Sumber: BRR-Laporan 2 Tahun Tsunami

20. Alokasi Anggaran APBN 2006 Kehutanan Rp. 36.3 M | 4 % Direktorat Perkebunan Rp. 68.6 M | 8 % Direktorat Pengembangan Ekonomi: 1. Pemberdayaan Ekonomi Nias 2. Tenaga Kerja 3. Koperasi dan UK 4. Life Skill 5. Industri dan Pertambangan 6. Perdagangan, Industri, dan Pariwisata Direktorat Pengembangan Pertanian: 1. Pertanian Tanaman Pangan 2. Perkebunan 3. Peternakan Direktorat Pengembangan Perikanan: 1. Perikanan Direktorat Pengembangan Ekonomi Kehutanan: 1. Kehutanan 2. Pesisir dan Lingkungan HIdup Peternakan Rp. 48.7 M | 6 % Pemberdayaan Ekonomi Nias Rp. 36.3 M | 4 % Pertanian Tanaman Pangan Rp. 125.4 M | 15 % Perikanan Rp. 285 M | 35 % Total: Rp. 835.4 M Tenaga Kerja Rp. 28 M | 4 % Koperasi dan UK Rp. 71.7 M | 9 % Life Skill Rp. 14 M | 2 % Industri dan Pertambangan Rp. 40.5 M | 5 % Perdagangan, Industri dan Pariwisata Rp. 37.25 M | 4 % Pesisir dan Lingkungan Hidup Rp. 43.2 M | 5 %

21. Memulihkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja dan pelatihan Memulihkan kegiatan perbankan melalui pengembalian fungsi intermediasi Memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan sarana produksi Memberikan dukungan kepada masyarakat terutama UKM untuk memperoleh akses sumberdaya produktif Kebijakan dan Strategi Bidang Pengembangan Usaha TAHAP REHABILITASI TAHAP REKONSTRUKSI • Meningkatkan akses kredit • Mengembangkan kemitraan pemerintah – swasta • Memperkuat bantuan teknis dan memberdayakan UKM • Percepatan pembangunan sektor produktif

22. Kebijakan dan Strategi Bidang Pengembangan Pertanian • Revitalisasi pertanian (pertanian, perikanan, kehutanan dan peternakan) dan peningkatkan kesejahteraan • Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan keterkaitan depan (forward lingkage) dan ke belakang (backward lingkage) • Pengembangan agribisnis, agroindustri pedesaan dan kawasan pertanian melalui moderenisasi pertanian • Pengembangan kelembagaan usaha petani, nelayan, petani hutan dan pelayanan usaha. • Pelestarian dan pemantauan lingkungan hidup dan sumberdaya alam (sustainable)

23. Kebijakan dan Strategi Bidang Pengembangan Perikanan • Rehabilitasi lahan tambak,sistim irigasi, dan drainase. • Pengembangan Pilot Project Kegiatan budidaya pantai untuk beberapa komoditi yang berorientasi ekspor seperti rumput laut, kerapu, kakap, lobster, dan teripang. • Perbaikan tempat pembenihan udang/ikan untuk menunjang budidaya tambak dan pantai. • Pemberian bantuan kepada nelayan dan petambak (boat/kapal, alat tangkap). • Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap secara terintegrasi • Penerapan Peta Zonasi Potensi Penangkapan Ikan melalui peningkatan kinerja nelayan dengan cara penguasaan terhadap IPTEK • Pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan perikanan. • Penerapan restorasi ekosistem utama pesisir dan laut (mangrove, hutan pantai, coral reef, dan rumput laut) • Peningkatan nilai tambah (added value) terhadap komoditi perikanan yang bernilai ekonomis yang berorientasi pasar domestik dan internasional.

24. Program Dit. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Peternakan Perkebunan • Rehabilitasi sawah • Agro Input • Peralatan dan mesin pertanian (Hand tractor, water pump) • Pengembangan Kawasan Palawija: • Kedelai • Jagung • Kacang Tanah • Pengembangan Kawasan Peternakan • Rehabilitasi Pasar Hewan, • Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) • Pengembangan Breeding Center • Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat: • Kelapa Sawit • Kopi • Coklat • Karet

25. Program Dit. Pengembangan Perikanan

26. Program Dit. Pengembangan Ekonomi Kehutanan

27. Program Dit. Pengembangan Usaha

28. Tantangan dan Tindakan Pemecahan Tantangan Tindakan untuk mengatasi masalah • Pemanfaatan sumberdaya perikanan di kawasan ZEE, terutama di kawasan pantai barat • Peningkatan kualitas dan jumlah produk pertanian dan perikanan secara berkelanjutan • Penyediaan infrastruktur dasar di pelabuhan perikanan terutama untuk menunjang kegiatan investasi • Meningkatkan nilai jual produk • Membuka kesempatan kerja seluas-luasnya di Aceh dan Nias • Penyediaan kapal tangkap berukuran besar • Pemanfaatan teknologi tepat guna dan pemberian pelatihan kepada petambak, nelayan, pengolah produk pertanian dan perikanan • Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudra • Penyediaan bengkel kemasan • Penyediaan kantor penujang kegiatan investasi utuk memberi kemudahan para investor mengembangkan usahanya di Aceh dan Nias

29. Dampak dan Penanganan Tsunami Organisasi BRR Bidang Ekonomi dan Usaha BRR Prospek Perekonomian Ke Depan

30. Coklat, Padi, Kedelai Kopi & Sayur-sayuran Karet Kelapa Sawit Ternak Sapi Kacang Tanah Jagung dan Kemiri Pala dan Nilam Produk Pertanian

31. Shrimp SEA WEED TUNA Produk Perikanan

32. Produk UKM • Kerajinan Tangan • Pengolahan Makanan Berbasis Pertanian dan Perikanan) • Furnitur (Rotan, Kayu) • Konveksi • Rempah-rempah

33. The New Aceh: Opportunities Without Boundaries

34. Terima Kasih