PROBLEMATIKA PENYERAPAN/PENCAIRAN DANA REHABILITASI & REKONSTRUKSI NAD – NIAS

1. PROBLEMATIKA PENYERAPAN/PENCAIRAN DANA REHABILITASI & REKONSTRUKSI NAD – NIAS Paparan Direktur Anggaran BRR NAD-Nias pada Tsunami Reconstruction Seminar Series yang diselenggarakan oleh: TUNAS ACEH RESEARCH INSTITUTE Muhardi Karijanto (Direktur Anggaran) Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Banda Aceh, 28 Maret 2006

2. VISI dan MISI BRR NAD - Nias Terwujudnya masyarakat Aceh & Nias yg bermartabat, amanah, demokratis & sejahtera Misi : 1. Koordinasi 2. Standar 3. Fasilitasi 4. Input Masyarakat 5. Anti Korupsi 6. Profesionalisme 7. Struktur yg Sederhana

3. CAKUPAN & TUPOKSI BRR NAD – NIAS Perkembangan Secara Umum: • Memobilisasi sumber dana yang berasal dari APBN atau non-APBN. Total komitmen sd Febr 2006 dari Pem. Indonesia sebesar Rp 21 triliun, sedangkan dari donors sebesar Rp 24 triliun (TA 2005 – 2009); • Membentuk 101 Satker BRR yang mengelola 7 program senilai 3,9 triliun dana Moratorium, dan mengkoordinasikan 5-10 Satker K/L senilai 4,4 triliun (TA 2005); • Membentuk 106 Satker BRR yang mengelola 7 Program & 945 Kegiatan, dengan total nilai Rp 9,7 triliun (TA 2006) • Mengkoordinasikan 291 NGO dan lembaga donor yang menjalankan 828 proyek, dengan nilai proyek Rp 24 triliun (2005-2009) • Tugas Pokok & Fungsi BRR berdasarkan UU No.10/2005 • Melaksanakan Rehab & Rekon berdasakan DIPA & Kerjasama dng Pihak Lain; • Mengkoordinasikan pelaksanaan Rehab & Rekon yg dilakukan oleh Pem. Pusat/Daerah & Pihak Lain.

4. Komitmen Donor (US$ Juta) Komitmen Efektif Janji 982 982 NGOs Int’l Red Cross 600 320 971 Donor Bilateral 1.414 Donor Multilateral* 541 1.203 MDTF 349 450 391 391 United Nations 2,100 970 GoI US$ 7,1 miliar Total US$4,5 miliar

5. Alokasi Komitmen Vs Kebutuhan Minimal(Juta US$)

6. Kemajuan vs Mandat Waktu BRR • BRR telah menggunakan waktu 11 bulan dari mandat BRR selama 4 tahun, atau sekitar 23 % dari total waktu yang tersedia • Dalam waktu tersebut, komitmen pendanaan yang sudah diperoleh adalah Rp 45 triliun dari estimasi awal sebesar Rp 60 triliun (75% dari total kebutuhan) • Realisasi keuangan sebesar 15%, lebih rendah dari jumlah waktu yang tersedia karena proses perencanaan 4 Tahun Rp 60 T Rp 60 T 100% 100% 100% Rp 45 T 75% 11 bulan Rp 9 T 23% 15% Komitmen Pendanaan Realisasi Keuangan Mandat BRR

7. DIPA 2006 (Rp 9,6 T) DIPA 2005 (Rp 3,9 T) Rp 3,9 T Mei Juli Okt - Des April 100% Rp 3,1 T 80% BRR berdiri DIPA 2005 Terbit Pembentukan Satker oleh Dept. Teknis, Pemda, dan Dinas Tenggat Waktu DIPA Luncuran 2006 Rp 1,9 T 49% Rp 860 M 21% Proses Pengadaan Terkontrak/ Terswakelola Realisasi Keuangan Anggaran Tingkat Penyerapan DIPA–L 2006

8. Faktor2 Internal Penyebab RendahnyaPenyerapan DIPA 2005 • RKAKL/DIPA disusun tanpa perencanaan strategis jangka menengah / panjang (RKP/RKJM/RKJP) & studi kelayakan shg banyak yg tdk sesuai dng kenyataan di lokasi, shg perlu revisi; • POK DIPA tidak dibuat / tidak jelas, shg Satker gamang utk melakukan kegiatan; • Duplikasi kegiatan dng proyek2 dekonsentrasi, APBD maupun NGO / Donors shg DIPA BRR perlu disesuaikan; • Terlambat dibentuknya Pusat Layanan Pengadaan & PMCS utk membantu penyelesaian dokumen tender; • Kapasitas SDM Bapel & Satker BRR kurang memadai; • Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BRR (ic. SAK), shg mengakibatkan pelaksanaan kegiatan lambat (banyak proses lelang yg dibatalkan); • Menumpuknya tanggungjawab pelaksanaan kegiatan yg tersebar & variatif hanya pada 1 orang PPK.

9. Faktor2 External Penyebab RendahnyaPenyerapan DIPA 2005 • Terdapat beberapa peraturan dikeluarkan lebih lambat dari yang diperlukan (mis: Perpres 70/2005 baru terbit akhir Nov. 2005; bahkan PP ttg Pemberian Fasilitas Perpajakan belum terbit); • Penetapan Satker BRR oleh Kementerian/ Lembaga Teknis /Gubernur/Bupati/Walikota terlambat terbit; • Keppres ttg Pemberian Remunerasi & Honorarium utk Pimpinan BRR sd sekarang belum terbit; • Tdk samanya persepsi atas keabsahan & kelengkapan dokumen SPM antara Satker BRR dng KPPN-Khusus Banda Aceh; • Kapasitas Kontraktor kurang memadai.

10. Langkah2 PercepatanPenyerapan DIPA 2006 • Melakukan penunjukan Satker secara langsung oleh Kepala Bapel BRR NAD – Nias; • Menyusun RKAKL/DIPA & POK yg lebih baik; • Melakukan penunjukan langsung seluruh pekerjaan perencanaan, desain & konstruksi perumahan (sesuai Perpres 70/2005); • Melakukan penajaman program dng mempertimbangkan aspek koherensi dng program2 yg berasal dari DIPA 2005/DIPA-L 2006; • Melaksanakan Pelatihan Manajemen Proyek & Manajemen Keuangan baik kpd Staf BRR maupun para Pejabat Inti Satker; • Menyesuaikan jumlah PPK dng tingkat kompleksitas kegiatan; • Merencanakan utk menyusun SEB DJPB & BRR sbg pedoman baku dlm tatacara pencairan dana di KPPN Khusus B. Aceh; • Koordinasi Program dng Bappeda NAD & Kanwil DJPB Banda Aceh.

11. Contoh Proyek APBN / Non-APBN yang sudah selesai • Perumahan Lebih dari 38 ribu unit telah selesai dibangun atau setara dengan 25% kebutuhan (mengkoordinasikan program yang didanai oleh donor dan NGO) • Infrastruktur 335 ruas jalan (7,8% dari kebutuhan), 5 pelabuhan utama (35%) dan 35 jembatan (30%) telah diperbaiki • Mata pencarian warga pendistribusian 3.122 perahu (66% dari kebutuhan), pembersihan 5000 hektar tambak (25%), 13 ribu hektar sawah (21%) dan pelatihan untuk 7000 pekerja • Kesehatan 36 rumah sakit, berikut klinik dan fasilitas kesehatan telah direhabilitasi (31% dari total kebutuhan) • Pendidikan 335 gedung (16,7% dari kebutuhan) dalam proses perbaikan, 1,7 juta eksemplar buku didistribusikan

12. Fokus 2006 – Mid 2007:Program Perumahan Dana APBN (On-Budget) Dana NGO/Donor (Off-Budget)

13. Alokasi Anggaran Permukiman A Rencana Total Kebutuhan: Rp 13.075.398.000.000 Perhitungan didasarkan pada Konsep BRR yaitu Perumahan sebagai Complete Settlement B APBN 2006 Rupiah : Rp 1.836.931.574.000 ADB : Rp 322.740.000.000 C D Sep April Juli Des Juli 2006 2007

14. Langkah2 PercepatanPengembangan Dunia Usaha • Menandatangani MOU dng BRI dan Ditjen Perbendaharaan utk memberi fasilitas Kredit Modal Kerja dan Program Jaminan Bank TANPA AGUNAN kepada Pengusaha2 Aceh yg Loan Capacity nya menurun akibat tsunami; • Menandatangani PKS dng BRI utk memberi fasilitas LC DN (SKBDN) bagi Supplier/Distributor Lokal atas pembelian Bahan2 Bangunan Utama dari Pabrikan; • Menyelenggarakan Program Pemberian Kredit Mikro secara bergulir kepada kelompok2 masyarakat marjinal melalui Aceh Micro Finance;

15. 2006 (Rp 9,6 triliun) 2005 (Rp 3,9 triliun) Mei Juli Okt - Des April BRR berdiri DIPA 2005 Terbit Pembentukan Satker oleh Dept. Teknis, Pemda, dan Dinas Tenggat Waktu DIPA Luncuran 2005 Dukungan yang Diperlukan • Estimasi moderate daya serap April 2006 adalah Rp 2 triliun • DJAPK tidak mengizinkan BRR melakukan revisi DIPA–L yang bertujuan untuk memaksimalkan daya serap • Dibutuhkan dukungan dari DPR • agar sisa dana DIPA-L 2005 yang tidak terserap LANGSUNG bisa dipakai sebagai tambahan DIPA 2006 untuk membiayai Program Perumahan • metode penganggaran yang lebih fleksibel agar penyesuaian terhadap kondisi lapangan bisa dilakukan setiap diperlukan Est. Rp 2 – 2.5 triliun Rp 414 miliar

16. Terima Kasih