DAYA SAING DAERAH

1. DAYA SAING DAERAH Oleh: Tim P3EKUIN Jur Ilmu Ekonomi, Fak Ekonomi UPN”Veteran” Yogyakarta yogyakarta, 23 November 2005

2. Outline • Pendahuluan • Daya Saing Nasional • Daya Saing Daerah • Permasalahan Daya Saing Nasional & Daerah • Program Pembangunan (Investasi & Ekspor) • Pola Investasi • Daya Tarik Investasi Daerah • Memasarkan Daerah • Penutup: Daya Saing & Kemandirian Daerah

3. Pendahuluan • Kecenderungan globalisasi dan regionalisasi membawa sekaligus tantangan dan peluang baru bagi pembangunan • Persaingan antar pelaku ekonomi semakin tajam • Persaingan terjadi, baik di pasar input maupun pasar output • Para pelaku ekonomi dituntut untuk menerapkan dan mengimplementasikan strategi yang tepat secara efektif dan efisien • Bagi Pemda, persaingan yang semakin tajam membuat beban tugas semakin berat • Daerah harus menyiapkan diri sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah berinvestasi dan berkembangnya industri yang tidak dihalangi oleh batas wilayah (daerah dan negara)

4. Pendahuluan • Daya saing menjadi kata kunci, bak mantra, dan menjadi sebuah obsesi • Daya saing dapat dilihat dari aras mikro (industri dan perusahaan) dan aras makro (negara/daerah) • Daya saing beberapa produk nasional dalam pasar internasional dann daya saing bangsa akhir-akhir ini semakin menurun • Permasalahan yang terkait dengan daya saing perlu diatasi dengan sesegera mungkin • Investasi dan ekspor sebagai indikator utama dalam pembangunan yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan

5. Pendahuluan Daya Saing Negara/Daerah vs Perusahaan: Beda? • Yang bersaing bukan negara, tetapi perusahaan atau industri. Bila negara/daerah memiliki daya saing, belum tentu seluruh perusahaan dan industri di negara/daerah tsb memiliki daya saing di pasar domestik maupun internasional • Definisi daya saing negara/daerah lebih problematik daripada daya saing perusahaan. Bila perusahaan kalah bersaing, maka perusahaan bisa bangkrut dan keluar dari bisnis yang digelutinya. Namun, negara tidak memiliki bottom line atau tidak akan pernah “keluar dari arena persaingan”

6. Daya Saing Nasional • Posisi Indonesia 2004-2005 (turun dr 58 ke 59 dr 60 ngr) Lima Negara Tertinggi Lima Negara Terendah

7. Daya Saing Nasional • Faktor Penentu (Porter, 2005)

8. Daya Saing Nasional • Daya Saing Produk (2000)

9. Daya Saing Daerah • Daya Saing Produk (2003)

10. Daya Saing Daerah • Daya Saing Produk (2003)

11. Permasalahan Daya Saing Nasional & Daerah • Penghambat Daya Kompetisi (LPEM-FEUI, 2002) • Masalah pungutan (9,7-11,2% dari total biaya produksi) • Pemogokan (kenaikan frekuensi pemogokan sebesar 1% akan menurunkan nilai investasi asing yang disetujui di sektor tekstil 0,3%) • Modal kerja (sulitnya aliran kredit) • Meningkatnya biaya operasi karena masalah keamanan

12. Permasalahan Daya Saing Nasional & Daerah • Permasalahan Struktural Industri Indonesia (World Bank, 1993) • Tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli, baik yang terselubung maupun terang-terangan • Dominasi kelompok bisnis pemburu rente (rent-seeking) belum memanfaatkan keunggulannya untuk bersaing di pasar global. • Lemahnya hubungan intra industri (misal: minimnya perusahaan yang bersifat spesialis yang mampu menghubungkan klien bisnisnya yang berjumlah besar secara efisien) • Struktur industri Indonesia terbukti masih dangkal, dengan minimnya sektor industri menengah. • Masih kakunya BUMN sebagai pemasok input maupun sebagai pendorong kemajuan teknologi. • Investor asing masih cenderung pada orientasi pasar domestik (inward oriented), dan sasaran usahanya sebagian besar masih pada pasar yang diproteksi.

13. Permasalahan Daya Saing Nasional & Daerah • Permasalahan Struktural Industri Indonesia (Kuncoro, 2005) • Tingginya kandungan impor bahan baku, bahan antara, dan komponen untuk seluruh industri, yang berkisar antara 28-30 persen antara tahun 1993-2002. • Lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi karena industri kita masih banyak yang bertipe "tukang jahit" dan "tukang rakit". • Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), sebagaimana tercermin dari tingkat pendidikan tenaga kerja industri. • Belum terintegrasinya UKM di Indonesia dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan industri skala besar. • Kurang sehatnya iklim persaingan karena banyak subsektor industri yang beroperasi dalam kondisi mendekati "monopoli", setidaknya oligopoli. Ini terbukti dari 50 persen lebih subsektor industri memiliki indeks konsentrasi dua perusahaan (CR2) di atas 0,5 pada tahun 2002.

14. Permasalahan Daya Saing Nasional & Daerah • Penurunan Kinerja Ekspor (RPJM 2004-2009) • Ekonomi biaya tinggi. • Meningkatnya nilai tukar riil efektif rupiah (ekspor turun). • Masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada tiga negara utama, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. • Keragaman ekspor yang masih rendah. • Meningkatnya hambatan non tarif. • Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitasi, terutama kepada eksportir kecil dan menengah. • Keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur. • Lemahnya sistem jaringan dan distribusi nasional

15. Permasalahan Daya Saing Nasional & Daerah • Penurunan Daya Saing Pariwisata (RPJM 2004-2009) • Kurang kondusifnya kondisi keamanan dan ketertiban dalam negeri akhir-akhir ini terutama dengan maraknya berbagai aksi terorisme seperti pemboman yang memberikan citra buruk bangsa Indonesia. • Maraknya hambatan dari bermunculannya berbagai regulasi baik di pusat maupun daerah sebagai dampak masa transisi pelaksanaan otonomi daerah. • Masih lemahnya pengelolaan sebagian besar daerah tujuan wisata dan aset-aset warisan budaya • Belum efektifnya kelembagaan pengelolaan pemasaran dan promosi pariwisata terutama ke masyarakat internasional.

16. Permasalahan Daya Saing Nasional & Daerah • Penurunan Investasi (RPJM 2004-2009) • Prosedur perijinan investasi yang panjang dan mahal (CoDB, World Bank, 2004: 12 prosedur, 151 hari (sekitar 5 bulan) dan biaya 131 persen dari per capita income (sekitar US$ 1.163)) • Rendahnya kepastian hukum(berlarutnya perumusan RUU Penanaman Modal dan lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga) • Lemahnya insentif investasi (termasuk insentif perpajakan) • Kualitas SDM rendah dan terbatasnya infrastruktur (keterbatasan dari daya saing produksi (supply side) dan kapasitas dari sistem dan jaringan infrastruktur) • Tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari PMA (transnational corporations)

17. Program Pembangunan Investasi & Ekspor (RPJM 2004-2009) • Reformasi perpajakan dan kepabeanan • Perbaikan iklim investasi (peningkatan iklim dan realisasi investasi, dan promosi dan kerjasama investasi) • Pengembangan kapasitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur • Peningkatan daya saing ekspor dan efisiensi sietem perdagangan (pengembangan standardisasi nasional, peingkatan dan pengembangan ekspor, kerjasama perdagangan internasional, persaingan usaha, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dan efisiensi perdagangan dalam negeri) • Peningkatan daya saing pariwisata (pengembangan pemasaran, destinasi, kemitraan)

18. Pola Investasi Domestik

19. Pola Investasi Asing

20. Daya Tarik Investasi Daerah Studi KPPOD (2000, 2001, dan 2003) Faktor-faktor penentu daya tarik investasi daerah di Indonesia berdasarkan persepsi dunia usaha melalui pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP): • Kelembagaan (31%) • Sosial Politik Budaya (28%) • Ekonomi Daerah (17%) • Tenaga Kerja dan Produktivitas (13%) • Infrastruktur Fisik (13%)

21. Daya Tarik Investasi Daerah Studi KPPOD (2000, 2001, dan 2003) • Faktor Kelembagaan (Regulation & Government Services) - Variabel Kepastian Hukum (39%) * Penegakan Hukum (17%) * Konsistensi Peraturan (11%) * Pungli di Luar Birokrasi (6%) * Hubungan Eksekutif-Legislatif (5%) - Variabel Keuangan Daerah (14%) * Anggaran Pembangunan (4%) * Rasio Retribusi-Pajak (10%) - Variabel Aparatur (22%) * Penggunaan Wewenang (15%) * Pelayanan Birokrasi (7%) - Variabel Perda/Indikator Perda (25%) *Perda (25%)

22. Daya Tarik Investasi Daerah Studi KPPOD (2000, 2001, dan 2003) • Faktor Sosial Politik (Socio-Political Factors) - Variabel Sosial Politik (27%) * Stabilitas Politik (11%) * Konflik Masyarakat (7%) * Unjuk Rasa (4%) * Partisipasi Masyarakat (5%) - Variabel Keamanan (60%) * Gangguan Masyarakat (12%) * Gangguan Usaha (20%) * Kecepatan Aparat (28%) - Variabel Budaya (13%) * Keterbukaan (3%) * Non Diskriminatif (2%) * Adat Istiadat (3%) * Etos Kerja (3%)

23. Daya Tarik Investasi Daerah Studi KPPOD (2000, 2001, dan 2003) • Faktor Ekonomi Daerah (Regional Economic Dynamism) - Variabel Potensi Ekonomi (71%) * PDRB per Kapita (29%) * Pertumbuhan (28%) * Indeks Pembangunan Manusia (14%) - Variabel Struktur Ekonomi (29%) * Nilai Tambah Tersier (7%) * Nilai Tambah Sekunder (9%) * Nilai Tambah Primer (13%)

24. Daya Tarik Investasi Daerah Studi KPPOD (2000, 2001, dan 2003) • Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas (Labor & Productivity) - Variabel Biaya Tenaga Kerja (24%) * Upah Aktual (13%) * UMP (11%) - Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja (35%) * SLTP Berpengalaman (8%) * Usia Produktif (8%) * Pencari Kerja (19%) - Variabel Produktivitas Tenaga Kerja (41%) * Produktivitas (41%)

25. Daya Tarik Investasi Daerah Studi KPPOD (2000, 2001, dan 2003) • Faktor Infrastruktur Fisik (Physical Infrastructure) - Variabel Ketersediaan Infrastruktur (54%) * Pelabuhan Udara (5%) * Pelabuhan Laut (11%) * Jalan (14%) * Telepon (13%) * Listrik (14%) - Variabel Kualitas Inrastruktur Fisik (46%) * Kualitas Pelabuhan Udara (6%) * Kualitas Pelabuhan Laut (7%) * Kualitas Jalan (7%) * Kualitas Telepon (11%) * Kualitas Listrik (15%)

26. Daya Tarik Investasi Daerah Studi KPPOD (200 Kab/Kota, 2003) • 10 Teratas Kabupaten - Purwakarta - Magetan - Bulungan - Jembrana - Kuningan - Enrekang - Barito Utara - Jeneponto - Tasikmalaya - Banggai • 10 Teratas Kota - Batam - Cirebon - Kediri - Cilegon - Sawah Lunto - Sukabumi - Bengkulu - Pangkal Pinang - Pekalongan - Bekasi

27. Memasarkan Daerah 4 Aktivitas Utama dalam Memasarkan Daerah • Mengembangkan positioning yang kuat dan menarik (image marketing) • Merancang insentif yang menarik bagi investor baru maupun yang sudah ada (attraction marketing) • Manawarkan produk dan jasa secara efisien dan bisa diakses dengan mudah (infrastructure marketing) • Mempromosikan daya tarik dan manfaat daerah melalui orang (memasarkan orang/people marketing)

28. Memasarkan Daerah Image Marketing • Slogan (Misal: Thailand dg “Amazing Thailand”, Malaysia dg “Truly Asia”, Hongkong dg “City of Life”, Jakarta dg “Enjoy Jakarta” ) • Pengambilan posisi citra (Misal: Hongkong dg “Asia’s World City”, Singapura dg “Tourism Capital”, Yogya dg “Yogya Never Ending Asia”) • Simbol secara visual (video, iklan, foto, dll)

29. Memasarkan Daerah Infrastructure Marketing • Aksesibilitas: kemudahan mendatangi, mencakup jalan, kereta api, bandara, pelabuhan, transportasi umum, dan telekomunikasi • Kualitas infrastruktur: seberapa jauh sumber daya modal, fisik, dan prasarana yang mendukung aktifitas ekonomi telah tersedia

30. Memasarkan Daerah Attraction Marketing • Atraksi: SDA dan buatan manusia • Atraksi: tempat dan peristiwa • Contoh:

31. Memasarkan Daerah People Marketing • Orang-orang terkenal (Misal: Mongolia dg “The Land of Genghis Khan”, Gujarat dg “The Birthplace of Mahatma Gandhi”, dll) • Pemimpin daerah (Misal: Sri Sultan HB memposisikan sebagai Raja Jawa di milenium baru, sekaligus Gubernur DIY) • Orang-orang kompeten dan wirausaha (Misal: daerah Kansai (Osaka) di Jepang, Taiwan dan Hongkong terkenal akan profil wirausahanya) • Sikap masyarakat (seberapa jauh keterbukaan masyarakat lokal terhadap unsur-unsur (orang, investasi, industri, produk) dari luar

32. Penutup: Daya Saing & Kemandirian Daerah • Kebijakan, strategi, dan program yang operasional haruslah terarah dan terkoordinasi antar semua pihak/komponen • Prioritas terhadap peningkatan fundamental ekonomi dan standar pelayanan minimum daerah • Penerapan strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan • Peningkatan daya tarik investasi melalui pemberian insentif investasi • Peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan komoditas potensial dan pemberantasan ekonomi biaya tinggi • Pensinergian pembangunan antara pusat-daerah dan penyeimbangan pembangunan antar daerah • Peningkatan kesadaran dan pemahaman asas manfaat oleh Pemda • Peningkatan dan pemberdayaan PAD dengan tanpa mendistorsi perekonomian daerah

33. Penutup: Daya Saing & Kemandirian Daerah Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah yg Berkelanjutan • Penciptaan dan peningkatan nilai tambah dalam perekonomian • Efisiensi manajemen dan penggunaan modal daerah • Mempertahankan kualitas lingkungan • Perbaikan kinerja institusi (good corporate governance) • Peningkatan kapasitas institusi (institutional capacity building) • Keterikatan dengan ekonomi global • Perbaikan manajemen pengelolaan aset daerah • Strategi pengurangan kemiskinan • Penurunan kesenjangan modal antar daerah • Pengembangan jaringan kerjasama antar daerah • Fokus terhadap clustering industry

34. Terima Kasih