1 / 67

PENYUSUNAN ANGGARAN

PENYUSUNAN ANGGARAN. Kerangka Aktivitas Organisasi. Kerangka Aktivitas Organisasi (Cont’d). Strategi : dituangkan dalam sebuah visi dan misi tersebut  diterjemahkan dalam tujuan-tujuan yang bersifat rinci untuk dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

geraldc
Download Presentation

PENYUSUNAN ANGGARAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYUSUNAN ANGGARAN

  2. KerangkaAktivitasOrganisasi

  3. KerangkaAktivitasOrganisasi (Cont’d) Strategi : dituangkan dalam sebuah visi dan misi tersebut  diterjemahkan dalam tujuan-tujuan yang bersifat rinci untuk dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Tujuan : tujuan organisasi diformulasikan dalam pernyataan-pernyataan kualitatif. Anggaran: dibuat untuk menyatakan tujuan-tujuan tersebut dalam sebuah pernyataan kualitatif. Aktivitas : dibuatberdasarkan tujuan dan anggaran yang telah dibuat.

  4. KerangkaLogisPenyusunan Program TahapanPenyusunan

  5. 1. Penetapan Strategi Organisasi (visi dan misi) Visi dan misi  cara pandang yang jauh ke depan yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi. Dari sudut pandang lain, visi dan misi organisasi harus dapat: Mencerminkan apa yang ingin dicapai; Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis; Memiliki orientasi masa depan; Menumbuhkan seluruh unsur organisasi; dan Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

  6. 2. Pembuatan Tujuan Tujuan Hal yang akandicapaidalam kurun waktu satu tahun TujuanOperasional TujuanOperasional turunanvisidanmisi  dasaralokasisumberdayauntukaktivitashariansertapemberianreward and punishment

  7. TujuanOperasional Karakteristik: Merepresentasikan hasil akhir (true ends/outcome) bukan keluaran (output). Dapat diukur untuk menentukan apakah hasil akhir (outcome) yang diharapkan telah dicapai. Dapat diukur dalam jangka pendek agar  tindakan koreksi (corrective action). Harus tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk menimbulkan interpretasi individu.

  8. 3. Penetapan Aktivitas Menjadidasarpenyusunananggaran terutamadalampendekatan PPBS Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan

  9. 4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Melibatkanreviudanpenentuanranking. Penentuankriteriaranking berdasarkanstandarbakuorganisasiataukebebasanmasing-masing unit.

  10. Agenda 1 2 3 Pelaksanaan Pertanggungjawaban Diskusi ProsesPenyusunan APBN

  11. AnggaranPendapatandanBelanja Negara PEMERINTAH Hak Kewajiban RENCANA YANG MENJADI PEDOMAN Untuksetiapkegiatantermasukkeuangan

  12. AnggaranPendapatandanBelanja Negara Memuatrencanapenerimaandanbelanjaataupengeluarandalamsatutahun. Penyusuanannyamelibatkanbanyakpihak: • Departemen • Lembaga • DPR  otoritaspengawasaruskeluardana APBN

  13. AnggaranPendapatandanBelanja Negara

  14. RuangLingkup APBN

  15. RuangLingkup APBN SaatpertanggungjawabanAPBN, seluruhrealisasipenerimaandanpengeluarandalamrekeningharusdikonsolidasikankedalamrekening BUN. Semuapenerimaandanpengeluaran yang telahdimasukkandalamrekening BUN  penerimaandanpengeluaran “on budget”

  16. Perkiraan APBN • penerimaan • pengeluaran • transfer surplus/defisit • pembiayaan

  17. Sejarah Format APBN TA 1969/70 sampaidengan 1999/2000 APBN  T-account. KelemahanT-account: tidakmemberikaninformasi yang jelasmengenaipengendaliandefisit ; dan kurangtransparan. Mulai TA 2000 format APBN  I-account, disesuaikandenganGovernment Finance Statistics (GFS)

  18. TujuanPerubahan Format APBN Meningkatkantransparansi ; Mempermudahanalisis, pemantauan, danpengendaliandalampelaksanaandanpengelolaan APBN; Mempermudahanalisiskomparasi (perbandingan); dan Mempermudahperhitungandanaperimbangan yang lebihtransparan yang didistribusikanolehpemeritahpusatkepemerintahdaerah UU No.25/1999 tentangPerimbanganKeuanganPusat Daerah.

  19. T-Account Penerimaandanpengeluarandipisahkandikolom yang berbeda. Mengikutianggarandan format anggaran yang berimbangdandinamis. Berimbangdandinamis: Penerimaan = Pengeluaran JikaPengeluaran > Penerimaan pembiayaandaridalamatauluarnegeri.

  20. T-Account (Cont’d) Pemda Tidakmenunjukkankomposisianggaran yang dikelolaPemdadanPusat Anggaranterpusat Pengeluaran APBN Pusat Pinjamanluarnegeri penerimaanpembangunan Pembayarancicilanpinjamanluarnegeri  pengeluaranrutin

  21. I-Account Penerimaandanpengeluarandalamsatukolom. Menerapkananggarandefisit/surplus: Perubahan – perubahanitudenganjelasnyadigambarkanolehposisioverall balance Defisit/Surplus  SelisihPenerimaan + HibahdenganPengeluaran Defisit Pengeluaran > Penerimaan + Hibah Pembiayaandaridalamdanluarnegeri Surplus  Pengeluaran < Penerimaan + Hibah

  22. I-Account (Cont’d) Pemda Menunjukkankomposisipengeluaran yang dikelolaPemda Pengeluaran APBN Pusat Pinjamanluarnegeridancicilan pembiayaananggaran  utang  jumlahnyaharussekecilmungkin

  23. Format I-Account APBN A. PendapatandanHibah I. PenerimaanDalamNegeri 1. PenerimaanPajak 2. PenerimaanBukanPajak II. Hibah B. Belanja Negara I. AnggaranBelanjaPemerintahPusat 1. PengeluaranRutin 2. Pengeluaran Pembangunan II. Dana Perimbangan III. Dana OtonomiKhususdanPenyeimbang C. Keseimbangan Primer D. Surplus/DefisitAnggaran (A-B) E. Pembiayaan I. DalamNegeri II. LuarNegeri

  24. APBN 2007 – 2013

  25. Komposisi APBN Penerimaan

  26. Komposisi APBN Pengeluaran • Target yang tidakbolehdilampaui. • Pengeluaran yang dilakukanpadasuatutahunanggaranharusditutupdenganpenerimaanpadatahunanggaran yang sama. Tahapanprosesterjadinya: KewenanganAnggaran PelimpahanKewenanganAnggaran Kewajiban RelasisasiPengeluaran (outlays)

  27. Komposisi APBN Dana Perimbangan Merupakan transfer daripemerintahpusatkepadapemerintahdaerahdalamrangka program desentralisasi Dana BagiHasilPenerimaan Dana AlokasiUmum Dana AlokasiKhusus

  28. Komposisi APBN Dana OtonomiKhusus Diberikankepadadaerah yang memilikikarakteristikkhusus yang membedakandengandaerah lain Tujuan untukmeningkatkankesejahteraanmasyarakatnyadanmengurangiketertinggalandaripropinsilainnya.

  29. Komposisi APBN Defisitdan Surplus Merupakanselisihantarapenerimaandanpengeluaran Pegeluaran > Penerimaan Defisit Pegeluaran < Penerimaan  Surplus

  30. Penjelasan Komposisi APBN Keseimbangan Keseimbangan Primer  total penerimaandikurangibelanjatidaktermasukpembayaranbunga DefisitAnggaran KeseimbanganUmum total penerimaandikurangi total pengeluarantermasukpembayaranbunga

  31. Komposisi APBN Pembiayaan Untukmenutupdefisitanggaran Pembiayaan DN  obligasi, panjualanaset, privatisasi Pembiayaan LN  meliputipinjamanproyek, pembayarankembaliutang, pinjaman program danpenjadwalankembaliutang

  32. ProsesPenyusunanAPBN

  33. Penyusunan APBN AtasnamaPresiden MenteriKeuangan BadanPerencanaanNasional Mengkoordinasikanpenyusunan APBN MenteriKeuangan Mengkoordinasikanpenyusunankonsepanggaranbelanjarutin BappenasdanMenteriKeuangan Mengkoordinasikanpenyusunananggaranbelanjapembangunan

  34. Penyusunan APBN

  35. Penyusunan APBN PembicaraanPendahuluan

  36. Penyusunan APBN Pengajuan, Pembahasan, danPenetapan APBN Dilakukanoleh: • MenteriKeuangandenganPanitiaAnggaran • KomisidenganDepartemen Hasil UU APBN yang memuatalokasidana per satuan

  37. Penyusunan APBN Pengajuan, Pembahasan, danPenetapan APBN (Cont’d) Satuan 3 (alokasidana per departemen/lembaga, sektor, sub sektor, program dankegiatan) DirjenAnggarandanMenterimembahas detail pengeluaranrutin Pengeluaranpembangunan DirjenAnggaran, Bappenas, danMenteriteknismembahas detail pengeluaranuntuksetiapkegiatan

  38. Penyusunan APBN Pengajuan, Pembahasan, danPenetapan APBN (Cont’d) Jika DPR menolak RAPBN yang diajukanPemerintahmenggunakan APBN tahunsebelumnya Pengeluarantahuninimaksimalsamadenganpengeluarantahunlalu

  39. Penyusunan APBN Pengajuan, Pembahasan, danPenetapan APBN (Cont’d) Hasilpembahasandidokumentasikandalam: • DaftarIsianKegiatan otorisasipengeluaranrutin unit organisasi. • DaftarIsianProyekotorisasipengeluaranpembangunanproyekpada unit organisasi. • SuratPengesahanAlokasiAnggaranRutin (SPAAR) besaranalokasianggaranrutinuntuksetiapkantor/satuankerjadidaerah dibahasoleh Kantor Wilayah DJA danInstansiVertikalDepartemen/ Lembaga DIK.

  40. Penyusunan APBN • SuratPengesahanAlokasiAnggaran Pembangunan (SPAAP)  menetapkanbesaranalokasianggaranpembangunanuntuksetiapproyek/bagianproyekdibahasoleh Kantor wilayah DJA denganinstansivertikal/dinas DIP. • SuratKeputusanOtorisasi (SKO)  otorisasiuntukpenyediaandanakepadadepartemen/lembaga/pemerintahdaerahdanpihak lain yang berhakbaikuntukrutinmaupunpembangunan.

  41. PeraturanPelaksanaan • PPNo. 20 Tahun 2004 tentangRencanaKerjaPemerintah (RKP) • PP No. 21 Tahun 2004 tentangRencanaKerjaAnggaranKementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2005 • PP No. 24 Tahun 2005 tentangStandarAkuntansiPemerintahan • PMK Nomor 571/PMK.06/2004 tentangPetunjukTeknisPenyelesaianDaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA) • PMK Nomor 606/PMK.06/2004 tentangPedomanPembayarandalamPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara Tahun 2005 • PMK Nomor 54/PMK. 02/2005 tentangPetunjukTeknisPenyusunandanPenelaahan RKA-KL

  42. Perubahan Format AnggaranBelanjaPemerintahPusat • Penerapansistempenganggaranterpadu(unified budged)  penyatuananggaranbelanjarutindananggaranbelanjapembangunan; dan • Reklasifikasirincianbelanjanegaramenurutorganisasi, fungsidanjenisbelanja.

  43. SasaranPerubahanFormat AnggaranBelanja Negara • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara, melalui: • Minimalisasiduplikasirencanakerjadanpenganggarandalambelanjanegara • Meningkatkanketerkaitanantarakeluaran(output)danhasil(outcomes) yang dicapaidenganpenganggaranorganisasi • Penyesuaiandenganklasifikasiinternasional

  44. Penyusunan RKA-KL dan DIPA • Kementerian Keuangan cq. DJAPK menelaah kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, standar biaya, dan prakiraan maju; dan • Bappenas menelaahsinkronisasi program dalam RKA-KL dengan RKP. • KementerianKeuangancqDJPbnmenelaahkesesuaianantara DIPA denganKepprestentangRincian APBN • Penelaahan RKA-KL olehKementerianKeuangan(cq DJAPK)danBappenas • PenerbitanKepprestentangRincian APBN • Pengajuankonsep DIPA olehkementerian/lembaga • KementerianKeuangancqDirekturJenderalPerbendaharaanmenelaahkesesuaianantarakonsep DIPA olehkementerian/lembagadenganKepprestentangRincian APBN • PengesahanDaftarIsianPelaksanaanAnggaran • Pelaksanaan APBN

  45. ReformasiPenganggaran • Unifikasianggaran konsolidasipengeluaranrutindanpengeluaranpembangunan; • Penerapankerangka pengeluaran jangka menengah(medium term expediture framework/MTEF)  mempereratperencanaandanpenganggaransertameningkatkanderajatprediksikemampuananggaranjangkamenengah; dan • Penerapan penganggaran berbasis kinerja  meningkatkanefisiensidanefektifitaspelayananpemerintah.

  46. APBD

  47. DasarPerundangan APBD BerbasisKinerja UU No. 22/99 ttg Pemerintahan Daerah UU No. 25/99 ttg Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Anggaran Berbasis Kinerja PP 105/2000 ttg pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah KepMen DN No.29/2000 ttg keuangan daerah& APBD

  48. Perubahan Penganggaran Line Item Budgeting Performance Budgeting • Tidakdapatdinilaiefisiensidanefektifitas program • Berorientasijangkapendek • Belummengaitkansetiappengeluarandenganmanfaatnya • Mengaitkansetiappengeluarandenganmanfaatnya • dapatdinilaiefisiensidanefektifitas program • Berorientasijangkapanjang

  49. PROSES PENYUSUNAN APBD Penyusunan Anggaran Kinerja 1. Kegiatan Pendahuluan Penetapan strategi organisasi (visi dan misi) 2. Arah dan Kebijakan Umum APBD Penetapan Aktivitas 3. Strategi & Prioritas APBD 4. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pembuatan Tujuan operasional 5. Evaluasi dan seleksi RASK 6. Pembahasan RAPBD • Review dan Ranking APBD

  50. Proses Penyusunan APBD • Langkahpenyusunan APBD dilakukandenganberdasarpadaRencanaStrategis Daerah (RENSTRADA)  dokumenstrategijangkapanjang (strategic planning) yang dimilikiPemda • Siklus RENSTRADA biasanya lima tahunan  yang akandijabarkandalambentuktujuanoperasional yang bersifattahunan

More Related