Sharing Session Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU

1. Sharing Session PenyusunanRencana Bisnis dan Anggaran BLU Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

2. I. PENDAHULUAN

3. DASAR HUKUM • Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2005 jo. PP nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. • Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum. • Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

4. LATAR BELAKANG • RBA BLU merupakan salah satu dokumen pembentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L), sehingga harus dilakukan sinkronisasi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran antar keduanya. • Mulai tahun 2013, penelaahan RBA akan dilakukan di Direktorat Pembinaan PK BLU untuk RBA tahun 2014 untuk menjamin ketercapaian target kinerja, optimalisasi pendapatan, dan efisiensi belanja pada satker BLU. • Dari hasil monitoring dan evaluasi, kualitas aspek kuantitatif dalam sebagian besar RBA belum memenuhi ketentuan yang berlaku, namun hanya mengakomodasi kesesuaian dengan pagu/alokasi anggaran. Contoh: belum menggambarkan kelayakan belanja, belum sesuai dengan target kinerja dalam Renstra Bisnis, belum optimal dalam mencantumkan pendapatan yang diperoleh. • Peran kementerian/lembaga untuk melakukan sinkronisasi antara RBA dengan RKA K/L belum berjalan dengan efektif, sehingga perencanaan anggaran satker BLU tidak optimal. Contoh: terjadinya duplikasi belanja yang bersumber dari PNBP dan RM APBN, proses persetujuan RBA memakan waktu lama.

5. TUJUAN • Memberikan pedoman penyusunan RBA yang baik dengan mempertimbangkan aspek kualitatif yang mempengaruhi operasional satker BLU, dan aspek kuantitatif yang menggambarkan target kinerja dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. • Menggambarkan detil rencana program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran yang akan dilaksanakan. • Menggambarkan kelayakan belanja yang akan dilakukan: peruntukan, jumlah, harga, dan kualitas. • Menjadi sarana untuk penelaahan RBA dan sebagai input pada RKA K/L.

6. II. RBA

7. DEFINISI RBA DOKUMEN PERENCANAAN BISNIS DAN PENGANGGARAN TAHUNAN YANG BERISI:  PROGRAM,  KEGIATAN,  TARGET KINERJA,  ANGGARAN BLU.

8. FUNGSI RBA • Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran satker PK BLU • Pedoman pelaksanaan kegiatan satker PK BLU • Dokumen yang menggambarkan pencapaian kinerja satker PK BLU • Dokumen yang menggambarkan proyeksi keuangan satker PK BLU  RBA adalah untuk kepentingan satker PK BLU

9. KEDUDUKAN RBA • BLU menyusun RBA tiap tahun. • RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan biaya dari output yang dihasilkan. • RBA BLU merupakan bagian dari RKA-KL yang pada akhirnya sebagai dasar untuk menyusun DIPA BLU • DIPA merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan kementerian/lembaga. • RBA : • ditandatangani oleh pemimpin BLU • diketahui oleh Dewan Pengawas • disetujui oleh Menteri/Ketua lembaga.

10. MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGESAHAN RBA • UU APBN (Oktober) • ALOKASI ANGGARAN (November) RKA K/L (Juli) PAGU ANGGARAN (Juni) 4 PAGU INDIKATIF (Maret) RBA RENSTRA K/L RENJA K/L 2 3 5 1 RSB BLU 2 RBA RBA DEFINITIF 5

11. POKOK-POKOK PENGATURAN (1) • BLU menyusunRBAmengacukepada RSB BLU dan Pagu Anggaran K/L. • RBA disusunberdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannyadenganmempertimbangkankebutuhandankemampuanpendapatan (PNBPdanRM). • RBAdisusunberdasarkan basis kinerja: Penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja (kuantitas dan kualitas yang terukur). • Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja (directly linkage between performance and budget). • Alokasididasarkan pada tusi Unit Kerja (money follows function). • Fleksibilitas, efesiensi, transparansidanakuntabilitas (let the manager manages). • Penggunaanindikator kinerja, dan standar biaya (SBM, SBK, SB Lainnya), danmelakukan evaluasi kinerja.

12. POKOK-POKOK PENGATURAN (2) • RBAdisusunberdasarkanperhitunganakuntansibiaya per jenislayanan: • Paling kurangmenyajikanbiayalangsungdanbiayatidaklangsung. • BLUharusmemilikisistemakuntansibiayayang berguna a.l. dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU dan pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLU. • BLUmenyusunperhitunganbiayalayanan per unit kerja, yang didasarkanpadaperhitungan biaya per layanan (unit cost per layanan). DengandemikianBLUwajibmemilikidokumenperhitunganbiaya per layanan. • Penggunaan Standar BiayadalamRBA: mengikutiketentuandalamPMKStandarBiaya. • PerhitunganpendapatandanbelanjaBLUdalamRBA disusun per unit kerja pada satker BLU. Penentuan unit kerjadisesuaikandengankebutuhanBLU, dengankriteria: • Memiliki target output tertentusebagaibagiandari target satkerBLU • MemilikiPICdalampencapaian target tsb • Memilikialokasidana.

13. POKOK-POKOK PENGATURAN (3) • RBA memuat paling kurang: • Seluruh program,kegiatan dan targetkinerja(output); • KondisikinerjaBLUtahunberjalan, • Asumsimakro dan mikro; • Target pendapatandanpagubelanja; • Perkiraan biaya; • Prakiraanmajupendapatan dan belanja 3 tahun ke depan. • Rumusan program dan kegiatan RBA harus sama dengan RKA K/L. • RBA diajukan kepadaMenteri/PimpinanLembagamengikutisikluspenyusunanAPBN, dandilampiridenganSPM, tarif, dan/ataustandarbiaya. • Pengesahan RBA • ditandatangani olehPemimpinBLUdandiketahuiolehDewas/pejabat yang ditunjuk. • disetujui oleh Menteri/Pimpinanlembaga/ketuadewankawasan.

14. SKEMA PENYUSUNAN RBA Renstra K/L • Memuat: • Program • Kegiatan • Anggaran penerimaan/ pendapatan • Anggaran pengeluaran/ belanja • Estimasi Saldo Awal Kas & Saldo Akhir Kas • Penyusunan : • Berbasis Kinerja & perhitungan akuntansi biaya • Kebutuhan & kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima • Berbasis Akrual • Flexible Budget Termasuk Prakiraan Y + 3 Renstra Bisnis 5 Tahunan R B A

15. ASPEK PENYUSUNAN RBA • TARGET KINERJA • Kesesuaiandengan RSB • Evaluasikinerjaberjalan • Peluangdantantangan • Faktoreksternal • Peluangdantantangan • Faktoreksternal • Faktor internal • Kekuatandankelemahan • OPTIMALISASI PNBP • Aspek legal: tariflayanan • Seluruhpotensi PNBP • EFISIENSI BELANJA • Kelayakanbelanja • Penggunaanstandarbiaya Anggaran K/L

16. KEMAMPUAN PENDAPATAN BLU • Pendapatan Jasa Lemb Keu • Hasil penjualan Aset Tetap • Pendapatan Sewa • Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat • Hibah tidak terikat dan/ atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, • Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya, • Penerimaan lainnya yang sah dan/ atau • Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN

17. PENERAPAN FLEXIBLE BUDGET BUDGET REALISASI % Ambang Batas RKA-KL PENDAPATAN BELANJA DIPA FLEXIBLE PENDAPATAN BELANJA PENDAPATAN BELANJA

18. PENGGUNAAN STANDAR BIAYA • Berdasarkan basis kinerja • Perhitungan Akuntansi Biaya • Menyusun Std Biaya Standar Biaya Perhitungan Sendiri (ditetapkan sebagai SBM/SBK) Gunakan R B A XPerhitungan Akuntansi Biaya XBerdasarkan basis kinerja XMenyusun Std Biaya SBMenkeu (SBM) Gunakan

19. PENYUSUNAN IKHTISAR RBA FUNGSI IKHTISAR RBA: menyesuaikan struktur/komponen pendapatan dan biaya dalam RBA menjadi struktur/komponen pendapatan dan belanja dalam RKA KL. Ikhtisar RBA RKA-KL RBA Konsolidasi

20. Pimpinan BLU Menteri/Pimpinan Lembaga Menteri Keuangan c.q. Dirjen Anggaran Usulan RBA & Ikhtisar RBA Usulan RBA & Ikhtisar RBA Usulan RBA & Ikhtisar RBA • Disertai dengan : • Usulan standar pelayanan minimal; • Tarif; dan/atau • Biaya dari keluaran (output) yang akan dihasilkan. Disetujui dan ditandatangani • Dilakukan pengkajian mencakup : • standar biaya dan anggaran BLU; • Kinerja keuangan BLU; • Besaran persentase Ambang Batas, • dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU • Ditandatangani oleh Pemimpin • BLU, dan diketahui oleh DEWAS • atau pejabat yang ditunjuk oleh • Menteri/pimpinan lembaga jika • BLU tidak mempunyai DEWAS Dapat mengikutsertakan DJPb PENGAJUAN RBA 1 2 3 4 5 Hasil kajian RBA & Ikhtisar menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKAKL Pengkajian RBA & Ikhtisar RBA

21. REVISI RBA DEFINITIF DAPAT BERAKIBAT MERUBAH DIPA BLU TIDAK MERUBAH DIPA BLU MERUBAH DATA RKA/KL TIDAK MERUBAH DATA RKA/KL MEMBUAT IKHTISAR REVISI RBA DEFINITIF UPDATING DATA RKA K/L KE KANWIL DJPBN TIDAK MEREVISI DIPA BLU REVISI DIPA BLU

22. SISTEMATIKA FORMAT RBA (1) • RINGKASAN EKSEKUTIF Memuat uraian ringkas mengenai apa yang termuat dalam RBA(uraian singkat mengenai rencana bisnis/kegiatan dan target pencapaian serta rencana pendapatan dan biaya) • BAB I PENDAHULUAN • Gambaran Umum • Visi Badan Layanan Umum • Misi Badan Layanan Umum • Budaya Badan Layanan Umum • Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

23. SISTEMATIKA FORMAT RBA (2) • BAB II KINERJA TAHUN 2013 DAN RBA TAHUN 2014 • Gambaran Kondisi BLU (kondisi internal BLU, kondisi eksternal BLU serta asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam penyusunan RBA). • Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU. Uraian pencapaian kinerja tahun 2013, dan target kinerja yang akan dicapai tahun 2014. Informasi /tabel yang disajikan: • Rincian Pendapatan Per Unit Kerja; • Rincian Belanja Per Unit Kerja; • Pengelolaan Dana Khusus bagi satker BLU Pengelola Dana Khusus; • Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2014; • Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2014; • Pendapatan dan Belanja Agregat; • Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja; • Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja. • Informasi lainnya yang perlu disampaikan (ISO, tingkat kesehatan). • Ambang Batas Belanja BLU. • BAB III PENUTUP Kesimpulan dan Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian.

24. III. PENUTUP

25. HAL-HAL YANG HARUS DICERMATI • Memastikan bahwa program/kegiatan yang tercantum di dalam RBA telah sesuai dengan program/kegiatan yang terdapat dalam Renstra Bisnis. • Memastikan bahwa setiap pengeluaran yang tercantum di dalam RBA dan Ikhtisar RBA sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. • Menelaah kelayakan seluruh belanja yang tercantum di dalam RBA, baik yang bersumber dari RM APBN maupun dari PNBP BLU. • Memastikan bahwa nilai dalam Ikhtisar RBA harus sesuai dengan nilai di dalam RKA satker BLU, termasuk konsistensi jenis belanja yang dilakukan. • Memastikan bahwa setiap perubahan RBA/DIPA BLU yang mengakibatkan perubahan pagu belanja harus mendapat persetujuan Dewas. • Melakukan evaluasi kinerja terhadap pencapaian BLU, dengan membandingkan antara target dan realisasi RBA tahun berjalan. • Seluruh pelaksanaan anggaran yang dilakukan harus berpedoman pada RBA BLU.

26. Isu Penting • Penggunaanstandarbiaya • Pendelegasiantariflayanan • Penganggaran 2 digit • Kerjasamaoperasionaldaninvestasi • Akuntansibiaya • Endowment fund

27. Terima Kasih