1 / 17

Sumatera Selatan

Sulawesi Utara. Gorontalo. Maluku Utara. Kalimanatan Barat. Sulawesi Tengah. Sulawesi Barat. Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan. Sumatera Selatan. Maluku. Sulawesi Selatan. Lampung. Sulawesi Tenggara. Banten. Jawa Barat. Jawa Timur. Jawa Tengah. Bali. Nusa Tenggara Timur.

giacomo-allen
Download Presentation

Sumatera Selatan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara Kalimanatan Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Maluku Sulawesi Selatan Lampung Sulawesi Tenggara Banten Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Bali Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat

  2. LOKAKARYA WDD SERI A PENDIDIKAN INKLUSI90 MENIT PENDIDIKAN INKLUSI

  3. PENGANTAR (5’) Tujuan: • Peserta dapat mengidentifikasi dan mencermati pasal/ayat dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yang memerlukan regulasi di Kabupaten/Kota PENDIDIKAN INKLUSI

  4. LANGKAH KEGIATAN Pengantar & Curah Pendapat 10’ Diskusi Sub Kelompok 40’ Diskusi Kelompok 30’ Refleksi & Penguatan 10’ Presentasi & Diskusi 20’ RTL & Evaluasi Sesi 10’ PENDIDIKAN INKLUSI

  5. CURAH PENDAPAT • Apakah yang Anda ketahui tentang Pendidikan Inklusif? • Berikan contoh PENDIDIKAN INKLUSI

  6. DISKUSI SUB KELOMPOK (40’) • Setiap kelompok Kabupaten/Kota membagi materi dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 menjadi dua bagian yang kurang lebih sama • Setiap Kabupaten /kota dibagi menjadi 2 sub kelompok) • Setiap Sub kelompok mencermati materi Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 PENDIDIKAN INKLUSI

  7. DISKUSI SUB KELOMPOK (LANJUTAN’) • Setiap sub kelompok mengidentifikasi dan mencermati pasal atau ayat yang memerlukan regulasi di tingkat Kabupaten/kota disertai alasannya. • Hasil diskusi tuliskan pada lembar kerja yang disediakan (LK 4) PENDIDIKAN INKLUSI

  8. LK 4: PERMENDIKNAS NOMOR 70 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF PENDIDIKAN INKLUSI

  9. DISKUSI KELOMPOK (25’) • Setiap sub kelompok memaparkan hasil diskusi dalam satu kelompok Kabupaten/Kota (paparan 5’ masukan kelompok lain 10’) • Memperbaiki hasil diskusi sub kelompok berdasar masukan sub kelompok lain (10’) sehingga diperoleh hasil kerja satu kelompok Kabupaten/Kota PENDIDIKAN INKLUSI

  10. PRESENTASI & DISKUSI (20’) Salah satu kelompok Kabupaten/Kota mempresentasikan hasil kerja kelompoknya (LK 4), kelompok lain menanggapi/memberi masukan PENDIDIKAN INKLUSI

  11. REFLEKSI (5’) • Peserta diminta untuk merenungkan hasil identifikasi Permendiknas sebagai bahan regulasi pendidikan di Kabupaten/Kota. • Menyampaikan hasil renungan dalam Sidang Pleno. PENDIDIKAN INKLUSI

  12. PENGUATAN (5’) • Fasilitator memberikan penguatan hasil diskusi tentang ruang lingkup Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tersebut. PENDIDIKAN INKLUSI

  13. PERMENDIKNAS NOMOR 70 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF • Pasal 7: Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan KTSP yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya PENDIDIKAN INKLUSI

  14. PERMENDIKNAS NOMOR 70 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF • Pasal 1: Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya PENDIDIKAN INKLUSI

  15. RTL & EVALUASI (10’) • Setiap kelompok menghimpun hasil identifikasi Permendiknas, dan menyusunnya sebagai bahan untuk menyusun regulasi pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. • Hasil kerja kelompok tersebut diserahkan kepada panitia. PENDIDIKAN INKLUSI

  16. RTL & EVALUASI (10’) lanjutan Selanjutnya peserta diminta mengisi lembar evaluasi sesi sebagai masukan dalam memperbaiki kualitas penyajian materi. PENDIDIKAN INKLUSI

  17. TERIMA KASIH PENDIDIKAN INKLUSI

More Related