1 / 25

UPAYA PERCEPATAN IMPLEMENTASI PROGRAM FEED THE WORLD DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

UPAYA PERCEPATAN IMPLEMENTASI PROGRAM FEED THE WORLD DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. DITINJAU DARI KESIAPAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SESUAI POTENSI DAERAH. Disampaikan oleh. H. ALEX NOERDIN GUBERNUR SUMATERA SELATAN. Posisi Strategis Sumatera Selatan. THAILAND. LAOS.

kelton
Download Presentation

UPAYA PERCEPATAN IMPLEMENTASI PROGRAM FEED THE WORLD DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UPAYA PERCEPATAN IMPLEMENTASI PROGRAM FEED THE WORLD DI PROVINSI SUMATERA SELATAN DITINJAU DARI KESIAPAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANSESUAI POTENSI DAERAH Disampaikan oleh H. ALEX NOERDIN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

  2. Posisi Strategis Sumatera Selatan THAILAND LAOS Manila D Bangkok CAMBODIA Philipines Ban Mabtapud South China Sea Phnom Penh VIETNAM Ho Chi Minh City Erawan Khanon Songkhla Bangkot Lawit Jerneh Kota Kinibalu Guntong BRUNEI Banda Aceh Penang Alpha West Natuna Natuna Bandara Seri Begawan Lhokseumawe Kerteh Duyong WEST MALAYSIA Kuala Lumpur Bintulu Port Klang Medan EAST MALAYSIA Pacific Ocean Manado Dumai SINGAPORE Kuching Ternate HALMAHERA Bintan Batam Duri Attaka Samarinda KALIMANTAN Tunu Padang Bekapai Sorong 725 Km 450 Km Balikpapan S U M A T R A Jambi SULAWESI Jayapura Grissik Banjarmasin Palembang PAPUA PALEMBANG SERAM BURU 480 Km Ujung Pandang I N D O N E S I A MADURA Jakarta Semarang Cirebon Bangkalan Pagerungan J A V A Surabaya BALI SUMBAWA FLORES Merauke LOMBOK Indian Ocean TIMOR SUMBA AUSTRALIA

  3. Wilayah Provinsi Sumatera Selatan LUAS WILAYAH 87. 017 Km2 JUMLAH PENDUDUK 7.471.107 Jiwa ADMINISTRASI 11Kab, 4 Kota 216 Kecamatan 379 Kelurahan 2.677 Desa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2009

  4. VISIPROVINSI SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SEJAHTERA DAN TERDEPAN BERSAMA MASYARAKAT CERDAS YANG BERBUDAYA Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2009

  5. PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN • PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN • PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT • PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN • PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA ENERGI • PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR • PROGRAM REVITALISASI LEMBAGA KEPELATIHAN DAN KETRAMPILAN

  6. RPJMDI BIDANG PANGAN Mewujudkan daerah surplus pangan yang berkelanjutan dan komoditas perdagangan yang berdaya saing tinggi • Tujuan RPJM 2009-2013 • Terpenuhinya pangan bagi masyarakat Sumatera Selatan sesuai dengan kelayakan baku gizi yang baik • Terwujudnya Sumatera Selatan sebagai pemasok pangan yang handal yang memperkuat ketahanan pangan nasional. • Sasaran RPJM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2009

  7. TATA RUANG SUMATERA SELATAN Perda No:5 Tahun 1994 Tentang: Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi Daerah Tingkat I Sumsel LUAS WILAYAH : 8.701.742 Ha 4,3 % 14,6 % 81,1 %

  8. Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Pertanian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2010

  9. KOMODITAS PERTANIAN UNGGULAN SUMSEL 1. TANAMAN PANGAN (PADI) Luas Lahan Sawah : 799.593 Ha Sementara Tidak Diusahakan (STD) Lahan Sawah Produktif

  10. KOMODITAS PERTANIAN UNGGULAN SUMSEL LuasLahanSawah Produktif : 530.204 Ha Produksi 3.080.366 ton GKG ≈ 1.956.032 ton beras Irigasi Konsumsi 709.053 ton Tadah Hujan Lebak/Polder Pasang Surut Surplus 1.246.979 ton

  11. KOMODITAS PERTANIAN UNGGULAN SUMSEL LuasLahan STD (sementara tidak diusahakan) : 269.389 Ha Tadah Hujan Lebak/Polder Pasang Surut

  12. 2. KOMODITAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PotensiLahan Perkebunan danHortikultura : 3.185.446 Ha Kelapa Sawit Karet Kopi Hortikultura Lain-lain

  13. 3. KOMODITAS PETERNAKAN POPULASI (ekor) PRODUKSI Kambing, Domba, Babi unggas

  14. 4. KOMODITAS PERIKANAN PERIKANAN TANGKAP (88.468 ha) PERIKANAN BUDIDAYA 252.468 ha KJA Pen system karamba Tambak sawah Kolam

  15. dA 5. KEHUTANAN POTENSI LAHAN KEHUTANAN 3.760.662 ha (43,22 % dari wilayah Sumatera Selatan) HTI Hutan Lindung Produksi Konversi Hutan Konservasi Hutan Produksi Produksi Terbatas Produksi Tetap

  16. KONDISI INFRASTRUKTUR • Jalan Nasional 1.298 km • Jalan Provinsi 1.748 km • Jalan Kab/Kota 15.202 km • Jalan non status 275 km • Transportasi Air (18,21 %) • Pelabuhan Sungai : Boom Baru kapasitas 500 TFEUS (Twenty Feet Equivalent Unit). Transportasi Darat (18.523 Km) 81,79 % akses transportasi Transportasi Air (18,21 %) TRANSPORTASI

  17. JARINGAN DAN IRIGASI LUAS BAKU LAHAN DAERAH IRIGASI & RAWA : 715.975 Ha PRODUKSI PADI (GABAH KERING GILING) POTENSI PRODUKSI Dimanfaatkan PRODUKSI Potensi

  18. Sasaran Produksi Komoditi Pertanian Unggulan Th. 2014 Program Sumsel Lumbung Pangan

  19. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENDUKUNG SUMSEL LUMBUNG PANGAN Pembangunan Terminal Peti Kemas Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Api-Api 1. Transportasi Pengembangan Jaringan Irigasi Pengembangan Tata Air Pasang Surut 3. Jaringan Irigasi 4. Pengembangan Jalan Produksi/Jalan Usaha Tani 2. Kawasan Industri/Agroindustri : Pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Api-Api kapasitas 3.000 TFEUS (Twenty Feet Equivalent Unit). Pembangunan Rel Kereta Api Double Track menuju Pelabuhan Tanjung Api-api

  20. Sinkronisasi & Harmonisasi Peraturan(beberapa pengalaman di Sumatera Selatan) • Dana APBD menjadi simpanan abadi (dana beku) pada bank Sumsel, bunga dana beku disubsidikan kepada pinjaman petani, simpanan dana beku akan dicairkan kepada Pemerintah Daerah setelah petani melunasi kredit dalam masa yang telah disepakati. Pola ini telah berjalan dari tahun 2005 sampai dengan 2007, sejak tahun 2008 tidak dilanjutkan lagi karena tidak mendapat persetujuan Departemen Keuangan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. • Solusi yang diupayakan yaitu : Pemerintah Kabupaten Muara Enim memberikan penjaminan kepada pihak bank penyalur kredit berupa premi asuransi sebesar 1,5 persen dari besarnya pinjaman petani. Premi dibayarkan dalam bentuk Dana Bantuan Sosial kepada Asuransi untuk menjamin pinjaman petani. • Pemprov Sumsel mengusulkan untuk menghidupkan kembali dana CESS, yaitu suatu pungutan terhadap komoditas ekspor/perdagangan antar pulau komoditas pertanian/perkebunan yang dikembalikan kepada pembangunan komoditas tersebut. • Pemerintah dalam perhitungan Dana Alokasi Umum agar areal produktif pertanian/perkebunan dijadikan sebagai faktor yang menguntungkan. • Kebijakan Permodalan • Model GerbangSerasan (Gerakan Pembangunan BumiSerasanSekundang) Kab. MuaraEnim, OKU (Peremajaan Karet Partisipatif) dan MUBA.

  21. Pengembangan karet rakyat melalui dana CSR/Community Social Responsibility (Conocco Philips) • Model IntegrasiSapi-Sawit (Kemitraan Perusahaan Intidenganpetani plasma) di 8 Kab, MusiRawas, OKU Timur, OKU, Lahat, MuaraEnim, OKI, MUBA danBanyuasin. • Di Kabupaten MUBA, pelaksanaan model Integrasi Sapi-Sawit (ISS) yang menjadi avalis adalah KUD Perkebunan Sawit, sampai saat ini pencairan kredit masih dalam proses . Pihak Perbankan mensyaratkan agunan berupa HGU dari perusahaan perkebunan, namun HGU sudah diagunkan untuk kredit pembangunan kebun sawit. • Pada tgl 22 Desember 2009, bertempat di Bank Indonesia Sumatera Selatan, telah dilakukan pertemuan antara Pihak Perbankan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi, Pengusaha Perkebunan Sawit, KUD, GAPKI. Tetapi belum ditemukan solusi mengenai pembiayaan atau kredit untuk Integrasi Sapi-Sawit (ISS). • Hasil studi kelayakan mengenai Integrasi Sapi-Sawit sangat layak untuk diimplementasikan dan sudah disosialisasikan kepada stake holder.

  22. Kebijakan di bidang Pengembangan SDM • Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang bermartabat dan berkeadilan, yaitu : • Daerah dengan masyarakat sehat, berpendidikan tinggi dan berwawasan informasi terdepan. • Daerah yang masyarakatnya memiliki kemampuan daya saing tinggi, kreatif dan produktif.

  23. SINKRONISASI & HARMONISASI KEBIJAKAN • Kebijakan Prioritas Pembiayaan Fiskal dan Insentif Fiskal Provinsi dan Kabupaten/Kota • Kebijakan Permodalan dan Investasi Pertanian • Kebijakan Pemasaran • Kebijakan Riset dan Pengembangan • Kebijakan Produksi Bersih dan Kelestarian Lingkungan • Kebijakan Perlindungan Pemanfaatan Lahan dan Air • Kebijakan tata Guna Lahan dan Penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan • Kebijakan Infrastruktur • Kebijakan Peningkatan Produksi dan Kualitas Hasil • Kebijakan Pengembangan Agroindustri

  24. Kebijakan UU No. 41 Tahun 2009 (PerlindunganLahanPertanianPanganBerkelanjutan)Diperlukan investasi Pemerintah di bidang infrastruktur di wilayah sentra produksi pangan untuk melindungi konversi lahan pangan ke sektor lain. • Perda No. 6 th 2007 tentang Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan 2006-2025 • PerdaProvinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-20013 • Pergub No. 63 tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal di Sumatera Selatan (tindak lanjut Perpres No. 22 tahun 2009 pasal 3 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. • Pergub No. 71 Tahun 2008 Tentang Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) • SK Gub No. 11 Tahun 2004 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Beberapa Peraturan Perundangan mendukung pembangunan di bidang pertanian

  25. Terima Kasih

More Related