Kebijakan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) (Berdasarkan UU 20/2003 & No.12/2012)

1. BAN-PT Kebijakan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) (Berdasarkan UU 20/2003 & No.12/2012) Prof. Dr. Mansyur Ramly Ketua BAN-PT 2012-2017 Pelatihan Akreditasi Institusi ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA (APTISI) WILAYAH III-DKI JAKARTA Jakarta, 27 November 2013 1

2. UU NO. 12/2012 ttg DIKTI Kehadiran UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu PT di Indonesia dengan melakukan penjaminan mutu yang baik

3. AMANAT Per-UU UU No. 20 THN 2003: SPN (1) Pasal 60 (1 dan 2): • 1. Akreditasidilakukanuntukmenentukankelayakanprogramdansatuanpendidikanpadajalurpendidikan formal dannonformalpadasetiapjenjangdanjenispendidikan. • 2. Akreditasiterhadap program dansatuanpendidikandilakukanolehPemerintahdan/ataulembagamandiri yang berwenangsebagaibentukakuntabilitaspublik.

4. AMANAT Per-UU UU No. 20 THN 2003: SPN (2) Pasal 61 (2 dan 3): • 2. Ijazahdiberikankepadapesertadidiksebagaipengakuanterhadapprestasibelajardan/ataupenyelesaiansuatujenjangpendidikansetelah lulus ujian yang diselenggarakanolehsatuanpendidikan yang terakreditasi. • 3. Sertifikatkompetensidiberikanolehpenyelenggarapendidikandanlembagapelatihankepadapesertadidikdanwargamasyarakatsebagaipengakuanterhadapkompetensiuntukmelakukanpekerjaantertentusetelah lulus ujikompetensi yang diselenggarakanolehsatuanpendidikan yang terakreditasiataulembagasertifikasi.

5. AMANAT Per-UU PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 (1 dan 2) dan Pasal 91: • Pemerintahmelakukanakreditasipadasetiapjenjangdansatuanpendidikanuntukmenentukankelayakan program dan/atausatuanpendidikan Kewenanganakreditasidapatpula dilakukanolehlembagamandiri yang diberikewenanganolehPemerintahuntukmelakukanakreditasi. Setiapsatuanpendidikanpadajalur formal dannonformalwajibmelakukanpenjaminanmutupendidikan.

6. AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (1) Pasal 28 (3a dan 4a): • Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang tidak terakreditasi; • Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang tidak terakreditasi;

7. AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (5) Pasal 53:

8. Sistem Penjaminan Mutu PT (SPM-PT) • SPM-PT merupakan kegiatan sistemik utk meningkatkan mutu PT secara berencana dan berkelanjutan (Pasal 52-(1)); • Pemerintah menetapkan dan menyelengarakan SPM-PT melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar utk mendapatkan pendidikan bermutu (Pasal 52 (2)) dan Pasal 51 (2)); • SPM-PT terdiri atas internal (PT) dan eksternal(akreditasi) berdasarkan PDPT.

9. PARADIGMA SPM-PT SPME BAN P T SPMI Akreditas Institusi Quality Continuously Mutu PT Kelayakan Program PT BM Quality Improve System Management L AM Akreditas Prodi University Culture EVALUASI DIRI AKREDITASI Good University Governance KKNI PDPT SNPT 9

10. DaurPenjaminanMutudalamAkreditasi

11. Komponen Evaluasi Diri dlm Proses Akreditasi

12. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

13. Tahap-Tahap Penjaminan Mutu PT Penetapan Standar Pengembangan danPerbaikan Standar Pemenuhan Standar Pengukuran Pencapaian Standar

14. Prinsip-Prinsip dan Manfaat EMI 1. Mengacu pada ASEAN University Network (AUN) 2. Makin “tinggi” skala semakin detail informasi yang dapat diakomodasi 3. Lebih detail informasi yang diakomodasi semakin mampu mengukur perlakuan kemajuan (=peningkatan) yang lebih detail 4. Mempermudah perguruan tinggi yang berpartisipasi pada jaringan AUN 5. Mengetahui kondisi perguruan tinggi dibandingkan dengan kondisi perguruan tinggi di ASEAN pada umumnya Sumber: Renny Yunus, KaBid. PenjaminanMutuPendidikanMenengah dan PT, BPSDMPK-PMP

15. Peringkat Hasil EMI 7 Sangat baik (excellent) 6 Merupakan contoh pelaksanaan yang baik (example of good practice) 5 Lebih dari mencukupi (better than adequate) 4 Mencukupi sesuai yang diharapkan (adequate as expected) 3 Kurang mencukupi, perbaikan minor akan menjadikan butir kualitas ini mencukupi (inadequate, but minor improvements will make it adequate) 2 Tidak mencukupi, perlu perbaikan besar (inadequate, improvements necessary) 1 Sama sekali tidak mencukupi, perbaikan harus segera dilakukan (absolutely inadequate; immediate improvements must be made) Sumber: Renny Yunus, KaBid. PenjaminanMutuPendidikanMenengah dan PT, BPSDMPK-PMP

16. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Akreditasi)

17. GRAND DESIGN: SAN Permendikbud Rumusan Komperensi Khusus SNPT BSNPT Rekomendasi LAM Pembinaan & Pengembangan BAN-PT Instrumen AIPT • Kecukupan • Visitasi (Lap) KEMDI KBUD Proses Asesemen AIPT ASESOR PT Rekomendasi Pendirian LAM-M SPT PT PDPT Nilai dan Peringkat Akreditasi Mutu Inves-tasi Dikti Masy Proses Asesemen Akreditasi Prodi • Kecukupan • Visitasi (Lap) Instrumen Standar Instrumen Lengkap supply Monev, supervisi LAM/LAPS 17 17 17 Kewenangan Mengakreditasi Masy/Asosiasi Pembentukan

18. Proses Akreditasi Institusi • Prodi terakreditasi ≥75% Persyaratan Usul PT Institusi: 3-7 Asesor Asesemen Kecukupan Nilai ≥200 Keputusan Akhir (Pleno BAN-PT) Visitasi (Asesemen Lapangan) • Surveilen: • Banding • Keraguan • Keluhan masy Validasi (BAN-PT) Keputusan Pleno: Nilai dan Peringkat • ≤ 200 : Tak Terakreditasi • 200 - 300 : C • 301 - 360 : B • ≥ 361 : A Banding (Pleno BAN-PT): Alasan dan bukti Pengumuman: SK dan Sertifikat 18 18 18

19. Penjaminan mutu PT diawali dari pembukaan/pendirian prodi/PT baru; • Tiap prodi/PT baru dilakukan asesemen utk menjamin pemenuhan minimum standar (syarat minimum akreditasi)

20. TUJUH STANDAR AKREDITASI BAN-PT Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan Standar 4. Sumber Daya Manusia Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta SistemInformasi Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 20

21. KOMPONEN-KOMPONEN EVALUASI DIRI Rincian SNP (PP 19/2005)

22. STANDAR NASIONAL P T Standar Nasional Pendidikan Standar Penelitian StandarPengabdian Kepada Masyarakat SNPT Ditetapkan oleh Menteri atas usul Badan SNPT SPT 1. standar bidang akademik 2. standar bidang non akademik SPT Ditetetapkan oleh setiap perguruan tinggi

23. STANDAR PENELITIAN (1) PenelitiandiPT paling sedikitbertujuan: • menghasilkanpenelitian yang memenuhiprioritasnasional yang ditetapkanolehPemerintah; • menjaminpengembanganpenelitianunggulanspesifikPT berdasarkankeunggulankomparatifdankompetitif; • meningkatkanmutudanrelevansihasilpenelitianbagimasyarakatIndonesia; • meningkatkandiseminasihasilpenelitiandanperlindunganhakkekayaanintelektual (HKI) secaranasionaldaninternasional;

24. STANDAR PENELITIAN (2) StandarpenelitiandiPT paling sedikitterdiriatas: • Standarhasilmerupakankriteria minimal produkpenelitian yang memenuhikaidahilmiah universal yang bakudandapatdipertanggung-jawabkansecara moral danetika; • Standararahmerupakankriteria minimal kepemilikanpetajalanpenelitianPT yang disusunberdasarkanvisidanmisiPT; • Standarprosesmerupakankriteria minimal mengenaiperencanaan, pelaksanaan, evaluasi, danpengendaliandalamkegiatanpenelitian;

25. STANDAR PENELITIAN (3) • Standarkompetensimerupakankriteria minimal kemampuanpenelitisesuaidengankaidahilmiah universal; • Standarpembiayaanmerupakankriteria minimal tentangmekanismependanaanpenelitian yang dapatdilaksanakanmelaluimekanismehibah yang didasarkanpadaprinsipotonomidanakuntabilitaspeneliti; • Standarsaranadanprasaranamerupakankriteria minimal fasilitas yang dapatmenghasilkantemuanilmiah yang sahihdandapatdiandalkan;

26. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (1) PKMdiPTpaling sedikitbertujuan: • memberikansolusiberdasarkankajianakademikataskebutuhan,tantangan, ataupersoalan yang dihadapimasyarakat, baiksecaralangsungmaupuntidaklangsung; • melakukankegiatan yang mampumengentaskanmasyarakat,terutamamasyarakattersisihpadasemua strata, baikmasyarakat yang tersisihsecaraekonomi, politik, sosial, maupunbudaya; • mengalihkanilmupengetahuandan/atauteknologikepadamasyarakatuntukpemenuhanmartabatmanusiadankeutuhanalamciptaan.

27. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (2) StandarPKMdiPT paling sedikitterdiriatas: • Standarhasilmerupakankriteria minimalmanfaatPKM utkmemenuhikebutuhanmasyarakat pdumumnya, terutamamasyarakattersisihpadasemua strata; • Standararahmerupakankriteria minimal kegiatanPKMmengacupadapetapengabdiankepadamasyarakatPTygdisusunberdasarkanvisidanmisiPT; • Standarprosesmerupakankriteria minimal mengenaiperencanaan, pelaksanaan, evaluasi, danpengendaliandalamPKM;

28. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (3) StandarPKMdiPT paling sedikitterdiriatas: • Standarkompetensimerupakankriteria minimal kemampuanpelakuPKMsesuaidengankaidahilmiah universal; • Standar saprasmerupakankriteria minimal fasilitasPKM yang dapatmenghasilkanmanfaatbagimasyarakat; • Standarpembiayaanmerupakankriteria minimal tentangkewajibanpenyediaandanadanjumlah program PKM; • Standarcapaianmerupakankriteria minimalhasilkegiatanPKM yang memberikanmanfaatkepadamasyarakat.

29. STANDAR, NILAI DAN PERINGKAT A K R E D I T A S I Daya Saing Internasional A S T A N D A R Sangat Baik SPT S P M I B Daya Saing Nasional Motivasi/dorongan utk meningkatkan daya saing Baik Daya Saing Lokal SNPT C Terakre-ditasi Tak Terakreditasi 29

30. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) • Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, (KKNI), adalah Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. • • KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia KKNI 9 8 7 6 5 4 3 2 1

31. Kesetaraan Kualifikasi Kompetensi Kerja (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) KKNI S3 Subspesialis S3 (T) 9 S2 Spesialis S2 (T) Ahli 8 Profesi 7 S1 D IV 6 D III Teknisi/Analis 5 D II 4 D I 3 Operator SMU SMK 2 1 Pendidikan berbasis Keilmuan Pendidikan berbasis Keahlian Pengembangan Karir berbasis Pelatihan Kerja

32. Rekognisi Pembelajaran Lampau Recognition Prior Learning (RPL) Pengakuan Maksimum S1 + PPL Profesi, S2 (T) D-IV/S1(T) + PPL Profesi, S2 (T) D-III + PPL Profesi D-II + PPL D-IV D-I + PPL D-III SMA/K/C + PPL D-II

33. Selamat berlokakarya, semoga Borang AIPTnya segera rampung dengan kualitas yang baik dan meraih peringkat akreditasi yang memuaskan Terima Kasih