1 / 20

Harmonisasi Regulasi Antar Sektor dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam *

Harmonisasi Regulasi Antar Sektor dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam *. Oleh Prof. DR. Maria SW. Sumardjono , SH., MCL., MPA.**.

ginny
Download Presentation

Harmonisasi Regulasi Antar Sektor dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam *

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HarmonisasiRegulasi Antar Sektor dalam Pengelolaan Sumber DayaAlam* Oleh Prof. DR. Maria SW. Sumardjono, SH., MCL., MPA.** • * Pokok-pokokpikirandisampaikanpadaSemiloka “Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan”, diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 13 Desember 2012. • ** Guru BesarHukumAgrariaFakultasHukumUniversitasGadjahMadadanAnggotaAkademiIlmuPengetahuan Indonesia (AIPI)

  2. I.Disharmoni/Inkonsistensi peraturanperundang-undangansumberdayaalam (SDA) a. Inkonsitensivertikal. • Contoh: • UU No. 22/2001 tentangMinyakdan Gas Bumi. • UU No. 2/2002 tentangKetenagalistrikan. MK membatalkan UU tersebut. • UU No. 25/2007 tentangPenanaman Modal. • UU No. 27/2007 tentangPengelolaan Wilayah PesisirdanPulau-pulau Kecil. Melalui judicial review ke MK penyelesaian

  3. b. Inkonsitensihorisontal DISHARMONI ATAU INKONSISTENSI ANTAR UU SEKTORAL berdasarkan 7 tolokukur:

  4. Inkonsitensiantara UUPA dengan UUK

  5. Inkonsitensiantara UUPA dengan UUK UUPA UUK Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945 Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945 Negara Negara Tanah Hutan Tanah Negara Hutan Negara Tanah hak (ulayat) MHA Tanah hak Hutanhak

  6. Inkonsitensiantara UUPA dengan UUK • UUK tidakkonsisten: tidakmengakuihutanulayat (obyek) tetapimengaturtentangsubyekhakulayat, yakni MHA • Keragu-raguan untuk melakukanpendaftarantanahnegara,khususnya terhadap tanah-tanah di kawasan hutan negara Masalah

  7. Inkonsitensiantara UUPA dengan UU Minerba

  8. Inkonsitensiantara UUPA dengan UU Minerba UU Minerba Pengakuan, penghormatan, danperlindunganhakulayat MHA • Alpamengaturataumenganggaptidakperludiatur ; dampaknya.

  9. Inkonsitensiantara UUPA dengan UU SDA

  10. Inkonsitensiantara UUPA dengan UU SDA UUSDA HGA terdiri dari HGPA dan HGUA Istilah “hak” tetapi esensinya “ijin” • Pengertian HGA berbeda dengan HGA menurut Pasal 47 UUPA

  11. Inkonsitensiantara UUPRdengan UU Kehutanan

  12. Inkonsitensiantara UU Kehutanandengan UU Minerba

  13. Inkonsitensiantara UU Kehutanandengan UU SDA

  14. Inkonsitensiantara UU Minerbadengan UU SDA

  15. II. Harmonisasipengaturan SDA • Dampakinkonsistensi • kelangkaandankemundurankualitasdankuantitas SDA; • ketimpanganstrukturpenguasaan/pemilikan, peruntukan, penggunaan, danpemanfaatan SDA; • timbulnyaberbagaikonflikdansengketadalampenguasaan/pemilikan, penggunaandanpemanfaatan SDA (antarsektor, antarasektordengan MHA/masyarakat, antara investor dengan MHA/masyarakat, danantar investor terkaithak/ijinpemanfaatan SDA).

  16. Alternatif Solusi • UUSDA samaderajatnya, tidakada UU yang berfungsisebagai platform bersama (lexgeneralis) (UUPA yang dimaksudkansebagai platform bersamadidegradasikankedudukannyamenjadi UU sektoralsejaktahun 1970an). • Kewenanganmasing-masingsektordilaksanakanolehKementeriandanBadan (BPN untukpertanahan). Tidakadakementerian yang mengkoordinasikankebijakan SDA danimplementasinya. • Moratorium penyusunan RUU SDA (ada kendala) Jikatidakdapatdihindarkan, upayakan semaksimal mungkinharmonisasinya dengan UU sektoral lain (NA: Evaluasidananalisisperaturanperundang-undanganterkait) Tidakdapat optimal

  17. Alternatif Solusi Legislative review oleh DPR-RI Landasanhukum: TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 Landasankerja: kajian-kajianterkaitinkonsistensihorisontalpengaturan SDA Tidakdapat optimal • Belumada UU tentang (PengelolaandanPemanfaatan) SD Alam/ SD Agraria yang berfungsisebagailexgeneralis.

  18. Alternatif Solusi Sementara UU yang berfungsisebagailexgeneralisbelumterbentuk, penyusunan RUU SDA dan/atau legislative review dapatmengacupadaprinsip-prinsip yang digariskanoleh UUPA dan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001.

  19. Penutup Perludipertimbangkan dengan sungguh-sungguh: Gagasanpembentukan UU terkaitpengelolaandanpemanfaatan SD Alam/ SD Agrariadalamrangkamenciptakansatusistemhukumterkait SDA. LandasanHukum: Ketetapan MPR RI No.9/MPR/2001 danKetetapan MPR RI No.5/MPR/2003. Keberadaansatukementerian yang mempunyaikewenanganmengkoordinasikankebijakandibidang SDA danimplementasinya

  20. TerimaKasihJakarta, 13Desember 2012

More Related