140 likes | 414 Views
KELOMPOK 2. Kasus Hak Azasi Manusia Dan Rule Of Law “Human Trafficking”. Ketua : Mario Chandra Sekretaris : Iis Nurmala Moderator : Dicke Aji Nurahman Notulis : Halidah Ismi. Tsaniya Fitriani Yosia Dwi Atmo Welnia Fauziah Rinaldo Yuliser Rama Aditya Nugraha Arief Hamdallah
E N D
KELOMPOK 2 Kasus Hak Azasi Manusia Dan Rule Of Law “Human Trafficking”
Ketua : Mario Chandra Sekretaris : Iis Nurmala Moderator : Dicke Aji Nurahman Notulis : Halidah Ismi
Tsaniya Fitriani Yosia Dwi Atmo Welnia Fauziah Rinaldo Yuliser Rama Aditya Nugraha Arief Hamdallah Tari Mentari PENYAJI
Pengertian HumanTrafficking Yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau keuntungan untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.
URAIAN KASUSEmpat Perempuan Indonesia Terlibat Penjualan Anak Empat perempuan asal Indonesia menjadi tersangka sindikat perdagangan anak, yang dibongkar polisi Kerajaan Malaysia pada pekan ini. Demikian siara pers yang pihak berwenang pada Minggu (18/7).
Kejahatan ini juga terbongkar dari tertangkapnya seorang wanita Indonesia pada Senin (12/7), saat dia hendak menjual seorang bayi berusia 23 hari seharga 10.000 ringgit Malaysia atau sekitar Rp 29 juta. Dari sana penyelidikan dilakukan secara cepat sehingga para tersangka lainnya tertangkap. Namun polisi belum bisa mengungkap dalang dari sindikat ini. Mereka juga belum bisa mengatakan bahwa sindikat ini terkait dengan sindikat internasional.
Pada Desember 2009 Kepolisian Malaysia juga mengungkap sindikat penjualan anak, menangkap 13 tersangka termasuk seorang dokter, dan menyelamatkan 13 balita. Mereka terancam hukuman 20 tahun penjara jika terbukti bersalah. Sindikat ini biasanya menjual bayi-bayi dari keluarga miskin baik di Malaysia maupun di Indonesia, atau bayi tak diinginkan dari para tenaga kerja Indonesia. Bayi-bayi ini kemudian dijual kepada pasangan yang tak memiliki anak.
Analisis Kasus Traffickingtidakhanyamerampashakasasi manusiatapijugamembuatmerekarentanterhadappemukulan, penyakit, trauma danbahkankematian. Pelakutrafficking menipu, mengancam, mengintimidasidanmelakukantindakkekerasanuntukmenjerumuskankorbankedalamprostitusi.
FaktorPenyebabHuman trafficking • Kurangnyakesadaran • Kemiskinan • KeinginanCepatKaya • FaktorBudaya • KurangnyaPencatatanKelahiran • Korupsi & LemahnyaPenegakanhukum. • Kurangnya Pendidikan
SOLUSI KELOMPOK • pendidikannya harus semakin ditingkatkan merata ke seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah dibodohi • mempertahankan anak supaya tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. • tersedia lapangan pekerjaan sehingga bila ada yang tidak mampu tersedianya suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga tidak perlu melakukan penjualan manusia. • Merubah sikap dan pola fikir keluarga dan masyarakat terhadap human trafficking .
SOLUSI PEMERINTAH Berikutinibeberapaperaturanperundang-undangan : • KitabUndang-undangHukumPidana (KUHP), Pasal 285, 287-298; Pasal 506. • UU RI no 7 tahun 1984 (ratifikasikonvensiPenghapusanSegalaBentukdiskriminasiterhadapPerempuan/CEDAW; pasal 2,6,9,11,12,14,15,16). • UU RI no 20/1999 (ratifikasikonvensi ILO no. 138 tentangUsia minimum yang diperbolehkanbekerja), • UU RI no. 1/2000 (ratifikasikonvensi ILO no 182 tentangBentuk-bentukPekerjaanTerburukuntukAnak), • UU RI no. 29/1999 (ratifkasiKonvensiuntukMengeliminasiDiskriminasiRasial) • Keppres No 36/1990 ( ratifikasiKonvensiHakAnak
PENCEGAHAN Mengatasipermasalahanperdagangananaktidakhanyamelibatkansatulembaga, akantetapiharusmelibatkansemuapemangkukepentingan yang adadimasyarakat, yaituinstansi-instansipemerintah, LSM, organisasikemasyarakatan yang tergabungdalamsebuahkemitraan yang diperkuatolehperaturanpemerintah, paling tidakkeputusanmenteriuntukbersama-samamenanganimasalahperdagangananak.
Hambatan Pemberantasan Human Trafficking • Budaya masyarakat (culture) • Kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (legal substance) • Aparat penegak hukum (legal structure)
TERIMAKASIH Ada Pertanyaan??