1 / 47

JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA (PERMENPANRB NO.13 TAHUN 2013)

JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA (PERMENPANRB NO.13 TAHUN 2013). BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SETJEN-KEMENKES 201 4. LATAR BELAKANG. 2. 2. TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESJA. 1. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS 2. Peningkatan Produktivitas Unit kerja

kyna
Download Presentation

JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA (PERMENPANRB NO.13 TAHUN 2013)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA (PERMENPANRB NO.13 TAHUN 2013) BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SETJEN-KEMENKES 2014

  2. LATAR BELAKANG 2 2

  3. TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESJA 1. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS 2. Peningkatan Produktivitas Unit kerja 3. Peningkatan Karier PNS 4. Peningkatan Profesionalisme PNS (Dapat bekerja mandiri, Mampu memecahkan masalah organisasi, Mampu membuahkan karya sebagai karya individu, Mampu mengembangkan diri dengan kompetensi yang telah dimiliki) 3

  4. Pembimbing Kesja ditetapkan sebagai Jabatan Fungsional Ahli Yaitu jabatan fungsional dengan kondisi sbb: • Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan paling rendah berijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV). • Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu penetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan • Jenjang jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli : • a. Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama (IIIa-IIIb); • b. Pembimbing Kesehatan Kerja Muda (IIIc-IIId) • c. Pembimbing Kesehatan Kerja Madya (IVa-IVb-IVc) 4

  5. Tugas pokok melakukan kegiatan upayakesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja

  6. RINCIAN KEGIATAN JF PEMBIMBING KESJAUNSUR, SUB UNSUR, KEGIATANI. UNSUR : PENDIDIKANA. Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah : (1.Doktor; 2.Magister; 3.Sarjana/DIV)B.Diklat FungsionalC.Diklat Prajabatan

  7. II. UPAYA KESEHATAN KERJAA. PERSIAPAN Mengumpulkan Data Demografi Kesja; Melakukan pemetaan di wilayah kerja; Mengumpulkan data kegiatan di tempat kerja/penilaian risiko kesehatan kerja; Mengumpulkan data kesehatan kerja; Menyusun perencanaan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja berdasarkan waktu; Menyusun perencanaan program upaya kesehatan kerja di wilayah kerja; Menyusun rencana aksi upaya kesehatan kerja; Melakukan pengembangan kebijakan K3.

  8. B. PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN KERJA Mengenalkan potensi bahaya di lingkungan kerja; Melakukan pengamatan lingkungan kerja; Mengenalkan potensi kecelakaan kerja; Melakukan identifikasi potensi kecelakaan kerja; Memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program kecelakaan kerja; Mencatat hambatan pelaksanaan program kecelakaan kerja; Menyusun saran/rekomendasi kepada pemberi kerja/pengusaha/pengurus untuk melakukan pengendalian kecelakaan kerja; Dst...(59). Pertama 86, Muda 112, Madya 66.

  9. C. MONEV UPAYA KESEHATAN KERJA Melakukan monitoring kesehatan kerja; Melakukan evaluasi; Melakukan pencatatan dan pelaporan; Melakukan investigasi di fasilitas kesehatan; Melakukan pembinaan upaya kesehatan kerja;

  10. III. PENGEMBANGAN PROFESI Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang upaya kesehatan kerja; Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang upaya kesehatan kerja; Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang upaya kesehatan kerja.

  11. IV. PENUNJANG TUGAS PEMBIMBING KESEHATAN KERJA Pengajar/pelatih/penyuluh /pembimbing di bidang upaya kesehatan kerja pada unit organisasi pemerintah; Peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konferensi /pelatihan di bidang upaya kesehatan kerja; Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja; Keanggotaan dalam organisasi profesi Pembimbing Kesehatan Kerja; Perolehan penghargaan/tanda jasa; Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

  12. PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESJA 1. Inpassing/ Penyesuaian 2. Pengangkatan Pertama 3. Perpindahan diagonal Dari jab S/ jab F Lain PNS PNS PNS Pengangkatan dlm JF bagi PNS yang melaksanakan tugas pokok pada saat JF tersebut ditetapkan dgn menetapkan jenjang jabatan sesuai dengan pangkat yang dimiliki pengangkatan yg dilakukan melalui perpindahan dari JS atau JF atau JF ke JF lain Pengangkatan Untuk Mengisi Formasi Melalui CPNS

  13. PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT (MEI 2014-APRIL 2015) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan kerja berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesja, dengan ketentuan sebagai berikut:

  14. Berijazah paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) di bidang kesehatan;Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

  15. Mengikuti dan lulus uji kompetensi; danNilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

  16. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESJA

  17. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESJA

  18. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESJA

  19. Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/ diinpassing, maka pelaksanaan penyesuaian/ inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan

  20. ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JAFUNG PEMBIMBING KESJA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

  21. ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JAFUNG PEMBIMBING KESJA DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

  22. ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JAFUNG PEMBIMBING KESJA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

  23. PEJABAT YANG BERWENANG menetapkan angka kredit 1. Direktur Jenderalyang membidangi kesehatan kerja Kemenkes  Jenjang Madya (IV/b,IV/c)di lingkungan Kemkes dan instansi lainnya 2. Pejabat eselon II yang membidangi kesja Kemenkes  Jenjang Pertama-Madya(III/a-IV/a) di lingkungan Kemenkes 3. Pejabat eselon II yang membidangi kesja instansi Pusat selain Kemenkes  Jenjang Pertama-Madya(III/a-IV/a) di instansi Pusat selain Kemenkes 4. Pejabat eselon II yang membidangi kesja Provinsi  Jenjang Pertama-Madya(III/a-IV/a) di Pemda Provinsi 5. Pejabat eselon II yang membidangi kesja Kab/Kota  Jenjang Pertama-Madya(III/a-IV/a) di Pemda Kab/Kota

  24. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesja dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Pembimbing Kesja yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara

  25. Formasi jabatan fungsional Pembimbing Kesja Kemenkes:Paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang; Kementerian selain Kemenkes:Paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 8 (delapan) orang;

  26. Pemda Provinsi :Paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang; Pemda Kab/Kota:Paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang;Rumah Sakit Kelas A:Paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang;

  27. Rumah Sakit Kelas B:Paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang; Rumah Sakit Kelas C:Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang;Rumah Sakit Kelas D:Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;

  28. Balai:Paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang; Loka:Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang;KKP:Paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang;

  29. Puskesmas:Paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang; Politeknik:Paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;

  30. Formasi jabatan fungsional Pembimbing Kesja didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja di bidang pelayanan kesehatan kerja

  31. PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL Persyaratan: • ada Formasi Jabatan • berijazah paling rendah (sesuai persyaratan JFnya) • pangkat paling rendah (sesuai persyaratan JFnya) • DP3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir Kebijakan: Angka kredit dari unsur pendidikan ditetapkan sama dgn jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk pengang-katan pertama kali dalam jabatan fungsional. Dengan demikian pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional dapat dilakukan dengan menggunakan angka kredit hanya dari unsur pendidikan 31

  32. Perpindahan dari jabatan lain PNS • memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional-nya • usia paling tinggi (sesuai aturan/persyaratan JF-nya= rata-rata usia 5 th sebelum BUP) 32 32

  33. Kenaikan Pangkat / Jabatan Fungsional PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan dan syarat lain yang ditentukan dikecualikan dari ujian dinas pangkat boleh lebih tinggi dari Pimpinan

  34. Kenaikan Jabatan / Pangkat Pejabat Fungsional Jabatan dan Pangkat tidak melekat 1. Jabatan sama dengan Pangkat 2. Jabatan dibawah Pangkat 3. Jabatan diatas Pangkat Kenaikan Pangkat jab Fung dalam jenjang jabatan yang Lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan Jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang

  35. Syarat Kenaikan Pangkat / Jabatan Kenaikan Pangkat • Jabatan fungsional dapat dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi • apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan : • Sekurang-kurang nya 2 tahun dlm pangkat • Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan (PAK) • DP-3 bernilai baik • Usul dari Pimpinan unit kerja Kenaikan Jabatan • Pejabat fungsional dapat dinaikan jabatan setingkat lebih tinggi • apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan : • Sekurang-kurang nya 1 tahun dlm jabatan • Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan (PAK) • DP-3 bernilai baik • Tersedianya formasi • Usia • Usul dari Pimpinan unit kerja

  36. Sanksi Pembebasan dari jabatan Pemberhentian dari jabatan

  37. Pembebasan Sementara

  38. Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan • Telah selesai menjalani hukuman disiplin. • Setelah yg bersangkutan dinyatakan selesai melaksanakan tugasnya. • Dinyatakan aktif bekerja kembali setelah cuti diluar tanggungan negara. • Dinyatakan aktif kembali setelah menyelesaikan tugas belajarnya • Telah mengumpulkan Angka Kredit • Jenjang Jabatan yang terakhir. • jumlah AK yang terakhir

  39. TIM PENILAI ANGKA KREDIT Tim penilai angka kredit dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan fungsional 39

  40. Tim Penilai • Pejabat fungsional yang senior • Dapat aktif melaksanakan tugasapabila jumlah tidak terpenuhidari jabatan yang samadapat diangkat daripejabat lain yangkompeten Pembentukan Tim Penilai jabatan fungsional satu Tim Penilai untuk satu jabatan fungsional Pembentukan Tim Penilai jabatan fungsional satu Tim Penilai untuk satu jabatan fungsional SURAT MENPAN NO. B/81/M.PAN/1/2007

  41. TIM PENILAI TIM PENILAI TINGKAT PUSAT TIM PENILAI TINGKAT UNIT KERJA TIM PENILAI TINGKATINSTANSI TIM PENILAI TINGKAT DAERAH PROP/ KAB/KOTA Tim Penilai Teknis Tim Penilai Pengganti

  42. apabila instansi tidak dapat membentuk tim penilai karena tidak ada pns yang memenuhi syarat maka penilaian dapat dimintakan kepada tim penilai pusat atau tim penilai instansi yang terdekat

  43. Tugas Intansi Pengguna

  44. JAFUNG BIDANG KESEHATAN 44

  45. JAFUNG BIDANG KESEHATAN 45

  46. JAFUNG BIDANG KESEHATAN 46

  47. Terima kasih Tejo 0813 1997 2930

More Related