1 / 52

Sumedang , 13 Januari 2014

PAPARAN. Dalam rangka. HASIL RAKERNIS KORBRIMOB POLRI 2014. Sumedang , 13 Januari 2014. PRAKATA. 2. 4. 3. 1. IMPLIKASI PERKEMBANGAN TERSEBUT APABILA TIDAK DIKELOLA DENGAN BAIK AKAN MENGGANGGU STABILITAS KAMTIBMAS.

gwyn
Download Presentation

Sumedang , 13 Januari 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAPARAN Dalamrangka HASIL RAKERNIS KORBRIMOB POLRI 2014 Sumedang, 13 Januari 2014

  2. PRAKATA 2 4 3 1 IMPLIKASI PERKEMBANGAN TERSEBUT APABILA TIDAK DIKELOLA DENGAN BAIK AKAN MENGGANGGU STABILITAS KAMTIBMAS PERKEMBANGAN LINGTRA YANG DIPENGARUHI OLEH ISU GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL MEMBERI PENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN KAMDAGRI BRIMOB POLRI SEBAGAI FUNGSI OPERASIONAL KEPOLISIAN BERTUGAS MENANGGULANGI GANGGUAN KAMTIBMAS BERINTENSITAS TINGGI, DENGAN MELAKSANAKAN PERAN : MEMBANTU, MELANGKAPI, MELINDUNGI, MEMPERKUAT DAN MENGGANTIKAN TUGAS KEPOLISIAN PADA SATUAN KEWILAYAHAN IMPLEMENTASI STRATEGI SEBAGAI PENJABARAN KEBIJAKAN KAPOLRI TENTANG PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KAMDAGRI 2

  3. 12 PROGRAM PRIORITAS PENGAMANAN PAM PEMILU MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS KORUPSI MENINGKATKAN PENANGGULANGAN TERORISME PENGUATAN INTREGITAS SELURUH PERSONIL POLRI PENGUATAN PEMELIHARAAN KAMTIBMAS MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN KASUS – KASUS MENONJOL PENGUATAN KERJA SAMA LINTAS LEMBAGA PENGEMBANGAN SISTEM PEMBINAAN PERSONIL PENINGKATAN PROFESIONALISME MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN EFEKTIF PENGUATAN INSTITUSI DALAM RANGKA MEREALISASIKAN VISI DAN MISI POLRI 3

  4. FOKUS UTAMA • TAHAP 1 • TAHAP 2 • TAHAP 3 STRATEGI PENGUATAN BIDANG PEMBINAAN 12 KEBIJAKAN KAPOLRI STRATEGI PENGUATAN BIDANG OPERASIONAL STRATEGI PENGUATAN SINERGI POLISIONAL LINGTRA STRATEGI PENGUATAN BIDANG PENGAWASAN 4

  5. PERIODE WAKTU TAHAP 2 TAHUN 2014 TAHAP 3 TAHUN 2015 TAHAP 1 NOVEMBER 2013 – JANUARI 2014 5

  6. FOKUS UTAMA KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014 3 4 2 1 PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS KEJAHATAN / MENONJOL & MERESAHKAN MASYARAKAT TERGELARNYA ANGGOTA POLRI PADA SAAT DIBUTUHKAN DISETIAP KEGIATAN MASYARAKAT MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA 6

  7. Startegi Korbrimob Polri Dalam Menjabarkan 12 Kebijakan Kapolri STRATEGI PENGUATAN BIDANG PEMBINAAN STRATEGI PEGUATAN BIDANG OPERASIONAL STRATEGI PENGUATAN BIDANG PENGAWASAN STRATEGI PEGUATAN SINERGI POLISIONAL 7

  8. Startegi Korbrimob Polri Dalam Menjabarkan 12 Kebijakan Kapolri STRATEGI PENGUATAN BIDANG PEMBINAAN - PROGRAM SDM - PROGRAM SARANA & PRASARANA - PROGRAM STRATEGI ANGGARAN - PROGRAM PENATAAN SISTEM MELALUI PERCEPATAN RBP STRATEGI PENGUATAN BIDANG OPERASIONAL - PROGRAM HARKAMTIBMAS - PROGRAM BID. GAKKUM - PROGRAM BIDANG LINDUNG,AYOM & LAYAN 8

  9. Startegi Korbrimob Polri Dalam Menjabarkan 12 Kebijakan Kapolri STRATEGI PENGUATAN SINERGI POLISIONAL - PROGRAM KERMA DALAM NEGERI - PROGRAM KERMA LUAR NEGERI STRATEGI PENGUATAN BIDANG PENGAWASAN - PROGRAM OPTIMALISASI PENGAWASAN - PROGRAM PROGRAM GKPLIN - PROGRAM BUKA AKSES INFO DAN PENERAPAN REAWORD 9

  10. PROGRAM 100 HARI KERJA KAKORBRIMOB POLRI TINGKATKAN SINERGITAS DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TINGKATKAN KESEJAHTERAANKELUARGA BESAR KORBRIMOB TINDAK LANJUT KELOLA PUSLAT KORBRIMOB PROYEKSI FOSTUR KORBRIMOB BAGI KESIAPA ANTISIPASI KONTIJENSI DAN PAM PEMILU 2013 5. EVALUASI & PENERTIBAN SYSTEM PENGAMANAN KESATRIAN EVEKTIFITAS KOMANDO, KENDALI DAN KOMUNIKASI SERTA INFORMASI DILINGKUNGAN BRIMOB OPTIMALISASI RAYONISASI KUATBACK-UP BRIMOB KPD SATWIL OPTIMALISASI JEMEN SDM GUNA TUNJANGKESIAPAN OPSNAL PAM PEMILU 2014 10

  11. KESIAPAN PAM PEMILU 2014 JAJARAN SATUAN BRIMOB POLDA JABAR 11

  12. AstaSiapSatbrimobPoldaJabardalamPengamananPemilu 2014 : SIAP PILUN SIAP POSKO SIAP LAT PRA OPS SIAP KONDISI KAMTIBMAS SIAP MASYARAKAT SIAP KUAT PERSONIL SIAP SARPRAS SIAP DUK ANGGARAN SatuanBrimobPoldaJawa Barat JalanKolonelAchmadSyam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : 022 779 578 7) 12

  13. PILUN YANG DIPERSIAPKAN : • OPERASI MANTAP BRATA LODAYA – 2014 POLDA JABAR TENTANG PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 DI WILAYAH HUKUM POLDA JABAR; • PERINTAH PELAKSANAAN OPERASI MANTAP BRATA LODAYA - 2014; • PERATURAN KAPOLRI NOMOR 16 TENTANG PENGENDALIAN MASSA; • PERATURAN KAPOLRI NOMOR 08 TENTANG LINTAS GANTI PHH; • PROTAP 01 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN TINDAKAN ANARKHIS; • PERKAP 01 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN; • PERKAP 23 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME; • PERKAP 11 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN PENJINAKAN BOM; • UU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. SIAP PILUN 1 SatuanBrimobPoldaJawa Barat JalanKolonelAchmadSyam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : 022 779 578 7) 13

  14. MENYIAPKAN POSKO OMB 2014 DI MAKO SATBRIMOB SBG POSKO UTAMA SERTA DIJAJARAN SATBRIMOB POLDA JABAR DGN KELENGKAPAN POSKO : • PEMBUATAN PANEL DATA • MEKANISME PELAPORAN • PENGGELARAN JARINGAN KOMUNIKASI • PENYIAPAN ATK, KOMPUTER DAN PERANGKATNYA SIAP POSKO 2 SatuanBrimobPoldaJawa Barat JalanKolonelAchmadSyam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : 022 779 578 7) 14

  15. MELAKSANAKAN LATIHAN PRA OPS MANTAP BRATA 2014; • MELAKSANAKAN LATIHAN PRA OPS MENGHADAPI KONTIJENSI; • MELAKSANAKAN LATIHAN SATGAS BRIMOB; • MELAKSANAKAN LATIHAN PENGAMANAN VVIP CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN; • MELAKSANAKAN LATIHAN FOOD SECURITY; • MELAKSANAKAN LATIHAN DALAM MENGHADAPI KONTIJENSI; • MELAKSANAKAN LATIHAN TERPADU ANTAR FUNGSI, ADAPUN KOMPONEN LATIHAN MELIPUTI : • TENAGA INSTRUKTUR; • BAHAN AJAR; • PESERTA LATIHAN; • SARANA PRASARANA PENDUKUNG LATIHAN; • PENYELENGGARAAN LATIHAN; • ANGGARAN LATIHAN; • JADWAL LATIHAN. SIAP LAT PRA OPS 3 SatuanBrimobPoldaJawa Barat JalanKolonelAchmadSyam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : 022 779 578 7) 15

  16. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBINAAN MASYARAKAT (POLMAS) DAN HIMBAUAN BAIK MELALUI MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF. • MEMBERDAYAKAN FKPM SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PERSIAPAN, PENTAHAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2014; • MELAKUKAN UPAYA CIPTA KONDISI MELALUI PENGGALANGAN INTEIJEN; • MENDUKUNG PELAKSANAAN OPERASI-OPERASI KEPOLISIAN SEPERTI OPS PATUH, OPS SIKAT, OPS PEKAT, OPS ANTIK DSB, SEHINGGA SITUASI KAMTIBMAS MENJADI KONDUSIF DAN DAPAT MENDUKUNG MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA SECARA DEMOKRASI. • PEMBERDAYAAN DA’I KAMTIBMAS, JUMLING, PROGRAM BRIMOB SAHABAT SEKOLAH DAN ANAK SEBAGAI SALAH SATU SARANA KOMUNIKASI DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN DAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT. SIAP KONDISI KAMTIBMAS 4 SatuanBrimobPoldaJawa Barat JalanKolonelAchmadSyam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : 022 779 578 7) 16

  17. KESIAPAN SELURUH KOMPONEN BANGSA DALAM MELAKSANAKAN PEMILU TAHUN 2014 MELALUI PERAN : • PERPOLISIAN MASYARAKAT BRIMOB; • PENGGALANGAN INTELIJEN; • MAPPING ATAU PEMETAAN TERHADAP PROFIL MASYARAKAT, POTENSI DUKUNGAN, POTENSI GANGGUAN DAN POLA PENGAMANAN YANG AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI PENILAIAN SITUASI GUNA MERANCANG STRATEGI PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014. SIAP MASYARAKAT 5 SatuanBrimobPoldaJawa Barat JalanKolonelAchmadSyam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : 022 779 578 7) 17

  18. KUAT RIIL SATBM JABAR SIAP KUAT PERSONIL 6 SatuanBrimobPoldaJawa Barat JalanKolonelAchmadSyam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : 022 779 578 7) 18

  19. PELIBATAN PERS SATBRIMOBDA JABAR PADA TAHAPAN PAM PEMILU 2014 SatuanBrimobPoldaJawa Barat JalanKolonelAchmadSyam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : 022 779 578 7) 19

  20. PELIBATAN PERS PADA TAHAPAN PEMILU 2014 PEMILIHAN LEGISLATIF SatuanBrimobPoldaJawa Barat JalanKolonelAchmadSyam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : 022 779 578 7) 20

  21. PEMILIHAN PRESIDEN SatuanBrimobPoldaJawa Barat JalanKolonelAchmadSyam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : 022 779 578 7) 21

  22. SIAPSARPRAS 7 RANMOR R2 = 174 UNIT R4 = 40 UNIT R6 = 24 UNIT RANTIS BARACCUDA = 4 UNIT APC 10 = 1 UNIT APC 14 = 2 UNIT AWC = 4 UNIT EOD (JIBOM) = 2 UNIT APC LC. WOLF = 2 UNIT SatuanBrimobPoldaJawa Barat JalanKolonelAchmadSyam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : 022 779 578 7) 22

  23. 9 SSS ALSUS PHH 2 UNIT ALSUS ANTI ANARKI SatuanBrimobPoldaJawa Barat JalanKolonelAchmadSyam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : 022 779 578 7) 23

  24. 1 UNIT ALSUS WANTEROR 2 UNIT ALSUS JIBOM AX SNIPER CAL.338 MM SS2-V4 CAL.5.56 MM STEYR CAL.5.56 MM SatuanBrimobPoldaJawa Barat JalanKolonelAchmadSyam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : 022 779 578 7) 24

  25. DUK OPS PAM PEMILU 2014 : UANG MAKAN = Rp. 42.000,- / Hari UANG SAKU = Rp. 20.000,- / hari BEKAL KESEHATAN = Rp. 4.000,- / hari KODAL = Rp. 3.000,- / hari DANA SATUAN = Rp. 4.000,- / hari BBM : R2 = 5 Liter / Hari (Pertamax) R4 = 15 Liter / Hari (Pertamax) R6 = 30 Liter / Hari (DEX) Rantis = 60 Liter / Hari (DEX) SIAP ANGGARAN 8 SatuanBrimobPoldaJawa Barat JalanKolonelAchmadSyam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : 022 779 578 7) 25

  26. REN KONTIJENSI PEMILU 2014 BKO POLDA METROJAYA, POLDA JATENG & POLDA DIY PERSONIL PERSONIL YANG DIPERSIAPAN TERDIRI DRI : DEN A POR = 1 SSS DEN B POR = 1 SSS DEN C POR = 1 SSS RANMOR • R-4 = 4 UNIT • R-6 = 12 UNIT SatuanBrimobPoldaJawa Barat JalanKolonelAchmadSyam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : 022 779 578 7) 26

  27. TAHAPAN PENGERAHAN KEKUATAN BRIMOB KONTIJENSI PEMILU TAHUN 2014 Jumlahkeseluruhan : 5.800 pers (12 Unit AA, 6 UNIT WTR , 55 SSK) TAHAP 1 : 2.440 pers TITIK KONTINJENSI JAKARTA TAHAP 2 : 1.760 pers TAHAP 3 : 800 pers TAHAP 4 : 800 pers 27

  28. RENCANA PERGESERAN PASUKAN BKO POLDA METROJAYA APABILA TERJADI KONTIJENSI PADA PEMILU 2014 ALTERNATIF - 1 Mako Satbrimobda Jbr– Tol Purbaleunyi – Tol Cikampek –TolCawangGrogol– Jl. GatotSubroto – Jl. JenderalSudirman – PoldaMetrojaya JARAK = ± 170 KM WAKTU TEMPUH = ± 3.45 JAM PoldaMetrojaya Jl. JenderalSudirman -Jakarta MakoSatbrimob Jl. KolAchmadSyam-SMD 28

  29. ALTERNATIF - 2 Mako Satbrimobda Jbr– Tol Purbaleunyi –Padalarang – Cianjur – Bogor – Depok – JlJenderalSudirman - Polda Metro Jaya JARAK = ± 216 KM WAKTU TEMPUH = ± 5 JAM PoldaMetrojaya Jl. JenderalSudirman -Jakarta MakoSatbrimob Jl. KolAchmadSyam-SMD 29

  30. ALTERNATIF - 3 Mako Satbrimobda Jbr– Tol Purbaleunyi –Bandara Husein Sastranagara–Bandara Halim Perdanakusuma – Jl. Jenderalsudirman – PoldaMetrojaya JARAK = ±40 KM WAKTU TEMPUH = ± 2 JAM 40 MENIT PoldaMetrojaya Jl. JenderalSudirman -Jakarta MakoSatbrimob Jl. KolAchmadSyam-SMD 30

  31. PERGESERAN PASUKAN KONTIJENSI PEMILU 2014 BKO POLDA JATENG / DIY Mako Den C Por Jl.. Winong No.1 - Cirebon Mapolda Jateng Jl. Pahlawan No. 1, Semarang MakoSatbrimob Jl. KolAchmadSyam-SMD Mapolda D.I. Yogya Jl. Raya Yogya-Solo, Kalasan MAKO SAT BRIMOB – TASIKMALAYA -CIAMIS, BANJAR – MAJENANG – WANGON - GOMBONG, KEBUMEN – KUTOARJO – PURWOREJO – WATES - POLDA DIY WAKTU TEMPUH ± 7JAM 19 MENIT ( DGN JARAK ± 389 KM). MAKO DEN C POR CIREBON, BREBES, TEGAL, PEMALANG, PEKALONGAN, BATANG, KENDAL, POLDA JATENG WAKTU TEMPUH ± 4JAM 15 MENIT ( DGN JARAK ± 246 KM). 31

  32. Peran & FungsiPolriPadaPengamananPemilu 2014 32

  33. ReformasiBirokrasiBrimobPolri RencanaAksi StandarPelayananPublik Quick Win 33

  34. 9 IndikatorReformasiBirokrasiBrimobPolri 34

  35. 35

  36. Kendala 36

  37. PeranHumas PELAYANAN INFO LANGSUNG MEDIA CETAK MEDIATOR BRIMOB POLRI HUMAS POLRI MEDIA ELEKTRONIK MEDIA SOSIAL KELOLA INFO PELAYANAN INFO LANGSUNG 37

  38. HubunganPolridengan Media Massa MEMBUTUHKAN INFORMASI TTG PROSES / AKTIFITAS TUGAS KEPOLISIAN (UU NO. 40/1995 TTG PERS) POLRI MEDIA MASSA SIMBIOSIS MUTUALISME MENYAMPAIKAN INFORMASI TTG TUGAS DAN KINERJA KEPOLISIAN (UU NO. 14/2008 TTG KIP 38

  39. SikapBrimobterhadap Media 39

  40. Polri Yang Legitimate Achievement and gain: Capaiandanprestasitugaskepolisianmeningkat Transformasidaritakutpolisimenjadihormat KepercayaandanwibawaPolrimakinbesar Masyarakattaat hokum karenatanggungjawabbukankarenatakut DukunganmasyarakatkepadaPolrimenjadibesar Polrimenjadisumberkepemimpinannasional • . Legitimasi: Bervisipelayanan Bersih Efektifmenjalankantugas Mengutamakanpeirsuasi Menghindarikekerasandanpaksaan Taatprosedurdanprotap Mengimplementasikan HAM Power: Jumlahpasukancukup SDM professional Teknologi update Peralatanmemadai Anggaranmencukupi 40

  41. Polisiygtidakragu-ragu • Sebab-sebabKeragu-raguan /tidaktegas Crime by ommission: • 1. Tersandra oleh kelompok kuat atau kelompok mayoritas. • Mobokrasi NO!!! • 2. Tidak mau kerja keras menindak pelaku yang lebihkuatatauMayoritas: korban yang dituntut “mengalah” --- tidak boleh membela diri, diungsikan/diusir, disuruh menghentikan aktivitas, dll. • 2. Keberpihakan tidak pada korban. (alasan pragmatis, ideolgis atau agama) • 3. Pertimbangan Keselamatan Polisi • Prinsip: perlindungan minimal; nesessity; proporsional. • 4. Takut koflik kekerasan meluas. • 5. Takut melanggar HAM • Pengunaan represi sebagai jalan terakhir. Dengan sesuai protap (Perkapolri no. 8 Tahun 2009) akan terbebas dari pelanggaran HAM. 41

  42. PolisiygtidakDiskriminatif • Pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999(1)     Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum.Pasal 17Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. • Dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan Polri haruslah tidak tebang pilih. Tidak boleh ada “orang kuat” yang menikmati “impunitas”. Dan tidak boleh ada korban yang dikriminalisasi. Dewi Keadilan harus terus menutup mata sehingga tidak terjadi “hukum tajam ke bawah tumpul ke atas”. 42

  43. Polisiygmenjunjungazaslegalitas & kepastianhukum Pasal 18 (2)     Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya. Pasal 32)     Setiap orang berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum. Pasal 18(1)     Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan. (3)     Setiap ada perubahan dalam peraturan perudang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. (5)     Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbutan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 43

  44. Polisi yang Akuntable, Transparan dan Adil • Pasal 18(4)     Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal32)     Setiap orang berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. • Dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan Polri dituntut menjalankan prosedur hukum yang berlaku secara bertanggungjawab, memberikan informasi yang terbuka kepada tersangka mulai dari surat penangkapan hingga memberikn copy BAP kepada tersangka. Selain itu, Polri harus adil dalam memenuhi hak-hak tersangka mulai dari hak didampingi pengacara hingga hak-hak membela diri, dan bebas dari tekanan. 44

  45. Hak untuk bebas dari pidana dan tindakan yang kejam dan tidak biasa; Pasal 33(1)     Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Pasal 34Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenag-wenang. • Dalam menangkap dan menahan, Polri bertindak manusiawi menghindari tindakan yang kejam, melecehkan dan tindakan lain yang menurunkan martabat manusia. • Dalam melaksanakan tugasnya Polri tidak boleh melakukan kekerasan (torture) atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik ataupsikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan. 45

  46. Polisi yang MenghormatiHak-hak terpidana dan orang dalam tahanan; • Pasal 19(1)     Tiada suatu perlanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah. • Pasal 33(1)     Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. • Para tahanan memiliki hak akan jaminan kesehatan; tempat, sarana dan makanan yang layak; ada pelayanan kerohanian; hak bertemu dg keluarga, bertemu kuasa hukum, dsb. • Polri harus memastikan bahwa tidak ada kekerasan, penyiksaan, pelecehan seksual, pemerasan dan tindakan yang menurunkan harkat martabat manusia dalam proses penahanan. 46

  47. Polisi yang Menjaga“fair trial”; Pasal 5 (1)     Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum.(2)     Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Pasal 17 Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Polri sebagai pihak yang berwenang menyelidiki dan menyidik perkara hukum, maka keadilan dan kejujuran sangat menentukan terwujudnya pengadilan yang jujur dan adil atau tidak. Sebab,jika rusak di proses awal akan rusak pula di putusan pengadilannya. 47

  48. Polisi yang sensitifpadaperempuan dan anak-anak; Pasal 5 (3)     Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal 41(2)     Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Pasal 66 (1)     Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.(2)     Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.(4)     Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.(5)     Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.(6)     Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.(7)     Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. 48

  49. Dalam penangkapan dan penahanan anak-anak dan perempuan mempunyai hak untuk ditempatkan terpisah dari laki-laki dan dari orang dewasa. Ketika ditangkap, anak-anak berhak didampingi wali dan penasehat hukum, sementara perempuan seyogyanya ditangkap oleh polisi wanita dan berhak didampingi kuasa hukum. • Dalam pemeriksaan, anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak; hak untuk didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas); hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak. • Dalam pemeriksaan terhadap perempuan, Polri wajib menghormati hak-hak mereka untuk diperiksa di ruang khusus perempuan; perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan; hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasehat hukum ; dan penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan. • Dan hak-hak lainnya, seperti diatur dalam Perkpolri no. 8 tahun 2009. 49

  50. Polisi yang Respekterhadap”non-derogation rights”; • Pasal 4Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. • Dalam menjalankan fungsinya Polri dituntut sensitif betul terhadap hak-hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun ini. 50

More Related