1 / 151

Slide 3 PPh Pasal 21 dan 26

Slide 3 PPh Pasal 21 dan 26. Dwi Martani Slide by : Jayu Pramudya Departemen Akuntansi FEUI. 1. 2. PPh Pasal 21. PPh Pasal 26. Sistematika. PPh Pasal 21. Landasan Hukum : Pasal 21 UU PPh PMK No. 252/ PMK.03/ 2008 Peraturan Dirjen Pajak No. PER.57/ PJ./ 2009. Definisi.

haviva-harding
Download Presentation

Slide 3 PPh Pasal 21 dan 26

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Slide 3PPhPasal21 dan 26 DwiMartani Slide by : Jayu Pramudya DepartemenAkuntansi FEUI

  2. 1. 2. PPhPasal 21 PPhPasal 26 Sistematika

  3. PPhPasal 21 LandasanHukum: Pasal 21 UU PPh PMK No. 252/ PMK.03/ 2008 PeraturanDirjenPajak No. PER.57/ PJ./ 2009

  4. Definisi Pajak yang dikenakanterhadap WP orang pribadidalamnegeriataspenghasilan yang terkaitdenganpekerjaan, jasa, ataukegiatan. Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun. SaatTerutang Saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan.

  5. SubjekPajak

  6. SubjekPajak(BukanPegawai yang MenerimaAtauMemperolehPenghasilan) • Tenagaahliygmelakukanpekerjaanbebas. • Seniman. • Olahragawan. • Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator. • Pengarang, peneliti, penerjemah. • Pemberijasadalamsegalabidang. • Ageniklan. • Pengawas/ pengelolaproyek. • Pembawapesanan. • Penjajabarangdagangan. • Petugasdinasluarasuransi. • Distributor MLM, direct sellingatausejenisnya.

  7. PengecualianSubjek

  8. ObjekPajak

  9. PengecualianObjek

  10. Naturadan/ atauKenikmatan Lain Naturadan/ ataukenikmatan lain diperhitungkansebagaipenghasilan, jikadanhanyajika, diberikanoleh: bukan WP, WP yang dikenaiPPh final, atau WP yang menggunakannormapenghitungankhusus. Naturadan/ ataukenikmatanlainnya yang diukurberdasarkanhargapasarataunilaiwajar. Natura yang diberikan dalam mata uang asing dikonversikan berdasar kurs KMK pada saat pembayaran atau saat dibebankannya.

  11. ObjekPPh 21 Final

  12. Pemotong, Penyetor, danPelapor

  13. PengecualianPemotong

  14. AlurPerpajakan WP Orang Pribadi

  15. PPh 21 Lebih Bayar Jika WP menyampaikan SPT lebihbayar, maka SPT disampaikanmaksimal 3 tahunsetelahberakhirnyatahunpajakbersangkutan. Jika SPT disampaikan melewati 3 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dan WP telah ditegur secara tertulis, maka pelaporan tidak dianggap sebagai SPT PPh.

  16. LapisanTarif

  17. Kepemilikan NPWP Bagiwajibpajaktidakmemiliki NPWP, makauntuksetiaplapisantarifdikenakanpersentase 20% lebihtinggi. PengenaantariflebihtinggitidakberlakuuntukobjekPPh 21 yang bersifat final. Jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan penghitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut. Atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan, dapat dijadikan dasar untuk meyesuaikan (mengurangi) pajak di periode setelahnya.

  18. DasarPengenaan (1)

  19. DasarPengenaan (2)

  20. Elemen PTKP

  21. Tata Cara Penghitungan

  22. Tata Cara Penghitungan (1) Senilai5% daripenghasilanbruto. MaksimalsenilaiRp 500.000,00 per bulanatauRp 6.000.000,00 per tahun.

  23. Tata Cara Penghitungan (2)

  24. BentukPenghasilan

  25. PenghitunganTeknis

  26. Ilustrasi 3A.1(GajiBulanan) Kertarajasapadatahun 2012 bekerjapadasebuahperusahaanmanufakturalutsistadenganmemperolehgajisebulanRp 2.750.000,00 danmembayariuranpensiunsebesarRp 125.000,00. Kertarajasatelahmenikahdanmemilikitiga orang anak. BagaimanakahpenghitunganPPh 21 atasKertarajasa?

  27. Ilustrasi 3A.1(GajiBulanan) Jawaban : JikaKertarajasatidakmemiliki NPWP, makapajakterutang per bulan= 120% x 36.375 = Rp 43.650,00

  28. Ilustrasi3A.2(GajiBulanan) Kudunggaadalahpegawaisuatuperusahaanotomotif, menikahdenganduaanakdanmemperolehgajisebulanRp4.000.000. Perusahaan mengikuti program Jamsostek, premiJaminanKecelakaanKerjadanpremiJaminanKematiandibayarolehpemberikerjadenganjumlahmasing-masing 0.5% dan 0.3% darigaji. Perusahanmenanggungiuran JHT setiapbulanyakni 3.7% darigaji, sedangkanKudunggamembayariuran JHT sebesar 2% darigajitiapbulan. Di sampingitu, perusahaanjugamengikuti program pensiununtukpegawainyadenganmembayariuranpensiununtukKudunggakedanapensiun yang pendiriannyadisahkanolehMenkeu, setiapbulansebesarRp110.000,00. KudunggasendirimembayariuranpensiunsebesarRp85.000,00. BagaimanakahpenghitunganPPh 21 atasKudungga?

  29. Ilustrasi3A.2(GajiBulanan) Jawaban :

  30. Ilustrasi3A.3(GajiHarian) HayamWurukadalahseorangpegawaitetapperusahaandenganmemperolehgaji yang dibayarhariansebesarRp88.500. Diaberstatuskawindanmemilikiseoranganak. Perusahaan mengikutiprogram Jamsostek, premiJaminanKecelakaanKerjadanpremiJaminanKematiandibayarolehpemberikerjadenganjumlahmasing-masingsetiapbulan 1% dan 0.3% darigaji. Perusahaan membayariuran JHT setiapbulansebesar 3.7% darigaji, sedangkanHayamWurukmembayariuranpensiunRp37.500 dan JHT sebesar 2% darigaji. BagaimanakahpenghitunganPPh 21 atasHayamWuruk?

  31. Ilustrasi3A.3(GajiHarian) Jawaban:

  32. PenghasilanKaryawati Atassuami yang berstatusmemilikipenghasilan, karyawatitidakberhakataspenguranganelemen PTKP “Status Kawin” sebesarRp 1.320.000,00. Atassuami yang berstatustidakberpenghasilan, karyawatiberhakataspenguranganelemen PTKP “Status Kawin” sebesarRp 1.320.000,00. Syarat yang harusdipenuhiadalahkeberadaansuratketerangandaripemerintahdaerahsetempat, minimal di tingkatkecamatan.

  33. Ilustrasi 3A.4(Karyawati) Tribhuwanatunggadewiadalahseorangkaryawatidengan status menikahdanmemilikianaktunggal. Diabekerjadi suatuperusahaanretaildengangajisebulanRp 2.350.000,00 danmembayariuranpensiunsebesarRp 65.000,00. Berdasarkansuratketerangandarikecamatantempatnyaberdomisili yang diserahkankepadapemberikerja, diketahuibahwasuaminyatidakmemilikipenghasilanapapun. BagaimanakahpenghitunganPPh 21 atasTribhuwanatunggadewi?

  34. Ilustrasi3A.4(Karyawati) Jawaban : JikasuamiTribhuwanatunggadewimemilikipekerjaan, maka PTKP yang diberikankepadanyahanya PTKP WP sendirisebesarRp 15.840.000,00.

  35. Ilustrasi3A.5(TunjanganPajak) Mahendradattaselamatahun 2012 bekerjapadasuatudenganmemperolehgajisebulanRp3.150.000,00 danmembayariuranpensiunsebesarRp145.000,00. Mahendradattatelahmenikahdanmemilikiseoranganak. Sepanjangtahun, Mahendradattaberhasilmenunjukkankinerja yang setaradenganpegawai yang lebih senior di tahunpertamanyabekerja. Atasprestasinyatersebut, perusahaanmemutuskanuntukmemberikanpenghasilan lain kepadaMahendradattaberupatunjanganpajaksebesarRp 22.500,00 per bulanmulaitahun 2013. BagaimanakahpenghitunganPPh 21 atasMahendradatta di 2013?

  36. Ilustrasi3A.5(TunjanganPajak) Jawaban : Atasselisihantarabebanpajakdengantunjanganpajaksebesar 43.941,67, pembayarannyadapatditanggungolehMahendradattaatauperusahaan. Jikapembayarannyaditanggungperusahaan, makapembayarantersebuttermasuknon deductible expense.

  37. Ilustrasi3A.6(PPhDitanggung Perusahaan) Mahendradatta, sebagaimanadideskripsikandalamilustrasi 3A.??? Ternyataberkeberatandenganrencanapemberiantunjanganpajakolehperusahaan. Iamengajukanpermohonan agar penghargaantersebutdigantibentuknyasebagaipenanggunganpajakolehperusahaandengan nominal yang sama, yakniRp 22.500,00 per bulandanperusahaanmenyetujuinya. Bagaimanakahimplikasipermohonan yang diajukanMahendradattaterhadappenghitunganPPh 21?

  38. Ilustrasi3A.6(PPhDitanggung Perusahaan) Jawaban : Pajakpenghasilan yang ditanggungperusahaanmerupakansalahsatubentuknatura, sehinggasecaraumumtidakdiperhitungkansebagaipenambahpenghasilanpegawaidantermasuknon deductible expense bagiperusahaan. JikaternyataperusahaantempatMahendradattabekerjabukanmerupakanwajibpajak, dikenaiPPh final, ataumenggunakannormapenghitungankhusus, makanaturainiakanmenambahpenghasilanMahendradattasebagaimanatunjanganpajakdanbersifatdeductible bagiperusahaan.

  39. Ilustrasi3A.7(UangRapel) Kertarajasa, sebagaimanadideskripsikandalamilustrasi 3A.1, menerimakenaikangaji di bulan September 2012, sehinggagajipokoknyamenjadiRp 3.750.000,00. Kenaikantersebutberlakusurutsejak 1 Januari 2012 sehinggaKertarajasamenerimauangrapelsejumlahRp 8.000.000,00 untukkekurangan di periodeJanuari – Agustus. BerapakahbebanPPh 21 yang dikenakanatasuangrapelKertarajasa?

  40. Ilustrasi3A.7(UangRapel) Jawaban:

  41. BentukImbalanTahunan

  42. PenghitunganTeknis(MenerimaImbalanTahunan)

  43. Ilustrasi3A.8(ImbalanTahunan) Ken Arokadalahpegawaisuatuperusahaanleasing, menikahdengansatuanakdanmemperolehgajisebulanRp3.350.000. Perusahaan mengikuti program JamsostekdanIuranPensiun, sehinggaperusahaanharusmembayarpremi yang meliputiJaminanKecelakaanKerja, JaminanKematian, JaminanHariTua, daniuranpensiundenganjumlahmasing-masing0.5%, 0.3%, dan 3.7% darigaji, sertaRp 82.500,00 per bulan. Ken AroksendirimembayariuranpensiunsebesarRp 65.000,00 dan JHT sebesar 2% darigajitiapbulan. Mengingatduaharirayakeagamaantibaberdekatan di tahunberjalan, perusahaanmemberikan THR lebihtinggidaribiasanya, yakniRp 5.500.000,00 untuksetiappegawai. BerapakahbebanPPh 21 yang dikenakanatasTHR Ken Arok?

  44. Ilustrasi3A.8(ImbalanTahunan): PenghitunganPPhAtasGaji Jawaban:

  45. Ilustrasi3A.8(ImbalanTahunan): PenghitunganPPhAtasGajidan THR Jawaban:

  46. Ilustrasi3A.8(ImbalanTahunan): PenghitunganPPhAtasTHR Pajakatas THR = Pajakatasgajidan THR - Pajakatasgaji = 1.182.800 - 921.550 = Rp 261.250,00

  47. DialektikaPajak:MetodeLangsungPPhImbalanTahunan (1) PPhatasimbalantahunan (bonus, THR, dansejenisnya) danuangrapel {dilambangkan IT} dapatdihitungdenganmetodelangsung, langkahpenghitungansebagaiberikut. • Menghitungpajakterutangsemulaataskomponengaji. • Menghitungpeningkatan PKP {dilambangkan PPKP} denganacuanbesaranpenghasilanbrutosemuladisetahunkan{dilambangkan PBS}. • Selama PBS + IT < Rp 120.000.000,00 maka: PPKP = 95% x IT. {Mengingatadanyapenguranganbiayajabatan} • Jika PBS < Rp120.000.000,00 dan PBS + IT > Rp 120.000.000,00 maka: PPKP = (95% x (120.000.000 – PBS)) + (PBS + IT – 120.000.00). {Mengingatpenguranganbiayajabatantelahmelebihibatasmaksimal} • Selama PBS >Rp 120.000.000,00 maka: PPKP = IT.

  48. DialektikaPajak:MetodeLangsungPPhImbalanTahunan (2) • MembandingkanPKP semula {dilambangkan PKPS} denganbatasbawah PKP lapisantarif di ataslapisantarif marginal semula{dilambangkan BBTM}. • Selama PPKP <(BBTM – PKPS) maka: PPhatas IT = PPKP x Tarif marginal semula {Mengingatpeningkatan PKP tidakmengubahlapisantarif marginal} • JikaPPKP > (BBTM – PKPS) maka: PPhatasIT = (((BBTM – PKPS) x Tarif marginal semula) + ((PKPS + PPKP – BBTM) x Tarifdi ataslapisantarif marginal semula)) • Penghitungandenganmetodelangsunginimengabaikan proses pembulatankebawahterhadapnilai PKP kenilairibuanterdekat, sebabbersifat immaterial.

  49. Ilustrasi3A.9(PenerapanMetodeLangsung: UangRapel) Kertarajasa, sebagaimanadideskripsikandalamilustrasi 3A.1 danIlustrasi 3A.7, menerimauangrapelsejumlahRp 8.000.000,00. BagaimanakahpenghitunganPPh 21 atasuangrapelKertarajasaberdasarmetodelangsung? Jawaban : Langkah (1)

  50. Ilustrasi3A.9(PenerapanMetodeLangsung: UangRapel) Jawaban : Langkah (2) PBS = 2.750.000 x 12 = 33.000.000 PBS + IT = 33.000.000 + 8.000.000 = 41.000.000 (PBS + IT) < 120.000.000, maka: PPKP = 95% x 8.000.000 = 7.600.000 Langkah (3) BBTM – PKPS = 50.000.000 – 8.730.000 = 41.270.000 PPKP < (BBTM – PKPS), maka: PPhatas IT = 5% x 7.600.000 = Rp 380.000,00 Makabesaran PPH 21 atasuangrapel yang diterimaKertarajasaadalahRp 380.000,00.

More Related