1 / 55

SUMBER DANA : APBN (BOPTN) IPB tahun 2013

MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT. SUMBER DANA : APBN (BOPTN) IPB tahun 2013. disusun oleh : DIREKTORAT KEUANGAN Institut Pertanian Bogor. disampaikan pada :

hedy-mcconnell
Download Presentation

SUMBER DANA : APBN (BOPTN) IPB tahun 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGANPROGRAM PENGEMBANGAN PENELITIAN DANPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SUMBER DANA : APBN (BOPTN) IPB tahun 2013 disusunoleh : DIREKTORAT KEUANGAN InstitutPertanian Bogor disampaikanpada : SosialisasiPertanggungjawabanKeuangan Program PPM LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Bogor, 23 Mei 2013

  2. DASAR

  3. STRUKTUR PENGANGGARAN DIPA IPB Tahun 2013 • SatuanKerja: Institut Pertanian Bogor (189772) • Fungsi IPB : Pendidikan (10) • Sub Fungsi IPB : PendidikanTinggi (10.06) • Program : PendidikanTinggi (023.04.08) • Kegiatan: PengembanganPenelitiandanPengabdianMasyarakat (023.04.08.2013)

  4. KEGIATAN PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (BOPTN)

  5. MEKANISME PEMBAYARAN KONTRAKTUAL disesuaikandenganisikontrak KETUA PENELITI LANGSUNG (LS) KPPN

  6. PENCAIRAN DANA Tahap - 1 : 80% LPPM • Dokumen : 1. Proposal Penelitian (disetujuioleh LPPM) 2. SK Rektor 3. Kontrak (fotocopy NPWP, KTP, BukuRekening Bank) • Dokumen : 1. SPP/SPM 2. SuratSetoranPajak (SSP) PPndanPPhPasal 23 3. Fotocopi NPWP KetuaPeneliti • 4. Fotocopi NPWP Bendahara DIPA IPB • 5. FotocopiBukuRekening Bank KetuaPeneliti DitKeu KPPN Atasdasar SPM, KPPN mengeluarkan SP2D – LS dimanadanalangsungmasukkerekening bank ketuapenelitisetelahdikurangipajak (Pajak PPN : 10%, PPh Ps 23 /jasa : 2%)

  7. PENCAIRAN DANA Tahap -2 : 20% LPPM • Dokumen : 1. LaporanKemajuanPenelitian 2. LaporanKeuangan Tahap-1 (SPJ) • Dokumen : 1. SPP/SPM 2. SuratSetoranPajak (SSP) PPndanPPhPasal 23 3. Fotocopi NPWP KetuaPeneliti • 4. Fotocopi NPWP Bendahara DIPA IPB • 5. FotocopiBukuRekening Bank KetuaPeneliti DitKeu KPPN Atasdasar SPM, KPPN mengeluarkan SP2D – LS dimanadanalangsungmasukkerekening bank ketuapenelitisetelahdikurangipajak (Pajak PPN : 10%, PPh Ps 23 /jasa : 2%)

  8. TandatanganKontrak Sebelum kontrak s.d Mulaiadanya “Transaksi/Belanja” Tidakbolehadatransaksi

  9. PENGGUNAAN DANA PenelitianUnggulansesuaiMandatPusat (1) Peruntukkan : Panduan Pelaksanaan PPM di PT Edisi IX tahun 2013 (Dikti) RAB (RencanaAnggaranBelanja)

  10. PENGGUNAAN DANA PenelitianStrategis IPB (2) Peruntukkan : Panduan Pelaksanaan PPM di PT Edisi IX tahun 2013 (Dikti) RAB (RencanaAnggaranBelanja)

  11. PENGGUNAAN DANA PenelitianLintasFakultas/Dept/Pusat (3) Peruntukkan : Panduan Pelaksanaan PPM di PT Edisi IX tahun 2013 (Dikti) RAB (RencanaAnggaranBelanja)

  12. PENGGUNAAN DANA PenelitianDasaruntukBagian (4) Peruntukkan : Panduan Pelaksanaan PPM di PT Edisi IX tahun 2013 (Dikti) RAB (RencanaAnggaranBelanja)

  13. PENGGUNAAN DANA PenelitianDosenMuda (5) Peruntukkan : Panduan Pelaksanaan PPM di PT Edisi IX tahun 2013 (Dikti) RAB (RencanaAnggaranBelanja)

  14. A. BELANJA UPAH/HONORARIUM Honorarium dapatdiberikanterkaitdengan output kegiatanPenelitian yang dilakukanolehPegawaiNegeri (Non FungsionalPeneliti) denganmaksimal 4 (empat) jam per hari, tarif yang diberikanadalah 85% daritarif SBU (FungsionalPeneliti). Acuan : PMK No.37/PMK.05/2012; dan PMK Perubahan No.31/PMK.02/2013 KelengkapanAdministrasi : 1. KuitansiatauDaftar penerima upah/honor; 2. SSP PajakPPh 21

  15. ACUAN STANDAR TARIF TARIF PENELITIAN

  16. Lanjutan ……Belanja Upah/Honorarium : Perpajakan : a. dipungutpadasaatmenerima honorarium b. Tarifuntuk pajak penghasilan(PPh) Pasal 21 final PNS sebagaiberikut : - Golongan IV : 15% - Golongan III : 5% - Golongan II/I : tidakdikenakan c. Jikaadatim yang belum PNS, makaperhitunganpajakPPh 21 menggunakantarifpasal 17 (progresif), yaitusebesar 5% darijumlahbruto yang diterima

  17. Lanjutan ……Belanja Upah/Honorarium : d. Surat Setoran Pajak (SSP) disetorke bank persepsi paling lambatpadatanggal 10 bulanberikutnya, denganmenggunakan : NPWP : Bendahara DIPA IPB Nomor : 00.002.658.3-434.000 Alamat : Kampus IPB Darmaga Bogor e. BuktiSurat Setoran Pajak (SSP) lampiran 1 & 3 danDaftarPenerimadikirimkeDirektoratKeuangan IPB, untukdilaporkanpada SPT masabulanan

  18. PAJAK PPhPasal 21 (sesuai PP Nomor : 80 Tahun 2010) PungutanPajakPenghasilanPasal 21 ayat 1 bersifat final dengantarif : a. Sebesar 0% (nolpersen) darijumlahbrutobagi PNS Golongan I dan II b. Sebesar 5% (lima persen) darijumlahbrutobagi PNS Golongan III c. Sebesar 15% (lima belaspersen) darijumlahbrutobagi PNS Golongan IV

  19. Contoh : KwitansiUpah/Honorarium Harussama DisesuaikandenganGolongan

  20. Contoh : Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21

  21. Contoh : LampiranBuktiPungut

  22. B. Belanja Bahan 1. JikaBelanja : s/d ≤ Rp. 1.000.000,- Kelengkapanadministrasi : - Kuitansi, Bon/Nota - materai 3000 (jikabelanja > Rp. 250.000 s/d Rp. 1.000.000) - Stempeltoko - Namajelasdantandatanganpenerima 2. Jika belanja bahan yang bernilai > Rp. 1.000.000 s/d < Rp. 50.000.000 : Kelengkapanadministrasi: - Kuitansi (+ beamaterai 6000) - Bon/Nota/FakturBarang - Stempeltoko, Namajelas & Ttdpenerima

  23. Lanjutan ……..B. Belanja Bahan 3. Jikabelanja ≥ Rp. 50.000.000 (oleh ULP IPB) KelengkapanAdministrasi : a. Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak pengadaan barang/jasa yang prosedurnya mengacu kepada Keppres Nomor 70Tahun 2012 b.Berita Acara Pemeriksaaan Barang c.Berita Acara Serah Terima Barang d.Kuitansi e.Bon/Faktur Barang f. FakturPajak g. SSP PPndan SSP PPhPsl 22

  24. Tarif Bea Meterai (UU No 13 Tahun 1985 Ps 2 jo. PP No.24 Tahun 2000): a. Mempunyaiharga nominal sampaidenganRp. 250.000,- tidakdikenakan Bea Meterai b. Yang mempunyaiharga nominal lebihdariRp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- dikenakan Bea MeteraidengantarifsebesarRp. 3.000 c. Yang mempunyaiharga nominal lebihdariRp. 1.000.000,- dikenakan Bea MeteraidengantarifsebesarRp. 6.000,-

  25. Contoh : Kwitansibelanjabahan Harus dilampirkan • Kelengkapan : • Materi 6000 • Stempel toko • Nama jelas & tanda tangan

  26. C. BELANJA PERJALANAN PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri PRINSIP PERJALANAN DINAS : 1. Selektif : hanyakepentingan yang sangattinggidanprioritas; 2. Ketersediaananggarandankesesuaian; 3. Efisiensipenggunaanbelanja; 4. Akuntabilitaspemberianperintahperjalanandinasdanpembebananbiayaperjalanandinas

  27. PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri PERJALANAN DINAS harusberdasarkan: 1. SuratTugas; SuratTugasditerbitkanoleh : KepalaSatuanKerja/PejabatEselon I/PejabatEselon II/Atasanlangsungpelaksanaperjalanandinas SuratTugassedikitnyamencantumkan : - PemberiTugas atasanlangsung (Dekan/Wadek/Kadep/Sekdep) - PelaksanaTugas - WaktuPelaksanaanTugas; dan - TempatPelaksanaanTugas 2. SuratPerjalananDinas (SPD)  atasanlangsung (Dekan/Wadek/Kadep/Sekdep)

  28. C. BelanjaPerjalanan PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri BIAYA PERJALANAN DINAS terdiriataskomponensbb: 1. UANG HARIAN; 2. BIAYA TRANSPORT 3. BIAYA PENGINAPAN 4. SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

  29. PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1. UANG HARIAN UangharianPerjalananDinasDalamNegerimerupakanpenggantianbiayakeperluansehari-haripegawainegeri/non pegawainegeridalammenjalankanperintahperjalanandinasdidalamnegeri. UanghariandiberikansesuaiSandarBiayaUmum (SBU) PMK No.37/PMK.02/2012 (lampiran-1, hal-9, point-26) yang merupakanbatastertinggi.

  30. PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2. UANG TRANSPORT: a. Tiketpesawat/kereta/kapallaut (at cost) b. Perjalanandaritempatkedudukansampaidengantempatkeberangkatandankepulangan (kotaasal), termasukbiayake terminal bus/stasiun/bandara Biayainidiberikanat cost sesuaidenganbuktipengeluaran (bukti-buktitersebutsebagaidokumenadministrasiLaporanKeuangan/SPJ) (Jikamenggunakankendaraandinas, tidakadakomponenini) c. Retribusi yang dipungutdi terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhankeberangkatandankepulangan. Biayainidiberikanat cost sesuaidenganbuktipengeluaran (bukti-buktitersebutsebagaidokumenadministrasiLaporanKeuangan/SPJ)

  31. PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3. BIAYA PENGINAPAN : a. Hotel atausejenis; Biaya yang dikeluarkanadalahsebesarbiaya yang yangdibebankanpihakpenyediajasa (hotel) dibuktikandenganbuktitagihan/kwitansi yang sah (at cost) b. Tempatmenginaplainnya Jikatidakmenggunakanpenginapan, pelaksanatugasperjalanandapatdiberikanbiayapenginapansebesar30% (tigapuluhpersen) daritarif hotel dikotatujuansesuaidenganstandartarif SBU, biayatersebutdibayarkansecaralumpsum.

  32. PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4. SEWA KENDARAAN : Sewakendaraandalamkotadapatdiberikanuntukkeperluanpelaksanaantugasditempattujuan. Sewakendaraantersebutsudahtermasukbiayauntukpengemudi, bahanbakarminyakdanpajak (at cost)

  33. PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri KELENGKAPAN ADMINISTRASI/DOKUMEN SPJ PERJALANAN DINAS : Sebagaiakuntabilitasterhadappembebananbiayaperjalanan, dokumensebagaibuktipertanggungjawaban : 1. Kwitansi total 2. RincianBiayaPerjalananDinas 3. SuratTugas; 4. SuratPerjalananDinas (SPD) yang sudahdilegalisasi; 5. BuktiKwitansi Hotel/Penginapan; 6. Bukti-bukti lain (retribusi, airport tax, boarding pass, taxi/kendaraandll) 7. Buktipengeluaranriil (jikaada)

  34. Contoh : Bukti Kwitansi Perjalanan PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri

  35. Contoh : Rincian Biaya Perjalanan PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri

  36. Contoh : Daftar Pengeluaran Riil PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri

  37. Contoh : SPPD (Halaman depan)

  38. Contoh : SPPD (Halaman belakang)

  39. D. BELANJA LAIN-LAIN 1. Biaya rapat : konsumsi KelengkapanAdministrasi : • Kwitansipembeliankonsumsi • Suratundangan • Daftarhadir • Jikarapatdikantor/komplekperkantoran : tidakdiperkenankanadanya “penggantian transport” • Tarifsatuankonsumsi “daerahpropinsiJawa Barat” (tariftertinggi): - makan : Rp. 37.000,-/kali - snack : Rp. 11.000,-/kali PMK No 37/PMK.05/2012

  40. 2. Fotocopy /Penggandaan Kelengkapanadministrasi : • Kwitansi/bon (materai, stempeltoko, namajelas) 3. Sewa alat / kendaraan: • Kwitansi(materai, stempeltoko, namaterang) 4. PenyusunanLaporan

  41. FORMAT LAPORAN KEUANGAN A. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (format-1) B. Laporan Keuangan / Buku Kas Umum (format-2) C. Rekapitulasi Penggunaan Dana (format-3) D. Cashflow (format-4) E. Penutupan Kas (format-5)

  42. A. SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

  43. B. LAPORAN KEUANGAN / BUKU KAS UMUM

  44. C. REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA

  45. D. CASH FLOW

  46. D. PENUTUPAN KAS

  47. Catatan : A. Pembelianbahan/barang/jasa : • kwitansitidakbolehditandatanganolehpenelititetapiharusolehpihakpenyediabarang/jasa (stempeltoko, beamaterai & namajelas) • PenunjukkanPenyediabarang/jasaharussesuaidenganbidangnya • JikapembeliankepadaPetani/Perorangan : fotocopy KTP danbeamaterai B. Jikaperjalananmenggunakansewakendaraan, komponenperjalananharusdikurangibiaya transport. C. Biayapenelitiantidakdiperkenankanuntukpembelianperalatandalambentukaset/investasi. D. Jikaadabiayasewaperalatan/barang, hargatersebutjangansampaimelebihihargapembelianbarangtersebut E. Tidakdiperkenankanadatransaksi yang tidaksesuaiperuntukkannya (misal : bantuansosialkepadapegawaidll)

  48. TerimaKasih 49

More Related