1 / 25

BIDANG kedokteran

BIDANG kedokteran

helena
Download Presentation

BIDANG kedokteran

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BIDANG kedokteran Dewasainiparaulamadihadapkanpadamasalahlebihrumit, karenabanyakmasalah-masalahkedokteram yang tidakadapenegasandalamnash, AlqurandanHadits, jugatidakditemu­kanketerangannyadalamliteraturfikihkarenahal yang serupabelumdiformulasikanolehparapakarfikih (fuqaha) terdahulu, belumterjadisaatituataubahkanbelumterpikirkanakanadanya. Di sampingitu, jugamulaiterkuaknyamasalah lain yang terkait yang harus pula dipertimbangkandalammenentukanhukumnya.

  2. Di sisi lain, sekaranghampirtidakadalagiorang yang mempunyaiotoritasberijtihadsecaramandirikarenaorang yang memenuhiprasyaratakademisdan moral yang diperlukannyaristidakdapatdijumpailagi. Makayang dilakukanadalahberijtihadsecarakolektif (ijtihadjama'i) melaluilembagaatauorganisasikeulamaan. Padahalsecaranormatifteoritis, adainteraksiantaraperubahandanperkembanganteknologikedokterandenganperubahanhukum Islam. Setiapperistiwa yang terjadipastiadahukum yang mengikatnya, adadalil yang menunjukkanatashukumnya, jikatidakditemukansecarajelasdalamnashmakadalildicaridengancaraberijtihad. Denganijtihad, makasesulitdanserumitapa pun persoalan yang dihadapimanusia, makadi situ adaketentuanhukumnya

  3. HukumIslam 1. senantiasadinamisdansesuaidengantuntutanmasadantempat, 2.intinya menarik yang bermanfaatsertamenghindari yang mafsadat (Rahmān, 1983). Tujuanakhirditetapkannyahukum Islam adalahmenjadirahmatbagimanusia, 3. mewujudkankemaslahatan yang hakiki, baikdiduniamaupundiakhirat (Zahrat, 1995). 4. Ukurandansaranakemaslahatanitutidakbakudantidaktakterbatas, iaberubahseiringdenganperkem­banganzaman (Rahmān, 1983).

  4. Secarametodologis, ulamamenetapkanhukum Islam berdasarkansumber primer syariat Islam,AlqurandanHadis, duasumberkomplementer yang merupakansub-ordinat (ijmakdanqiyas),

  5. kaidah-kaidahsuplementer, meliputi 1. Istihsān(preferensijuristik), 2. AmalanPendudukMadinah, 3. al-Mashālihal-Mursalat (kemasla­hatanumum), 4. Istishhāb(aturankesesuaian), 5. Syar’ man Qablanā, 6. MadzhabShahābi, 7.Sadd al-Dzarī'at (menutupjalan yang dapatmenghantarkanterjadinyakemaksi­atan), dan 8.‘urf .

  6. Abdal-Rahim ‘Umranmenam­bah­kanempatprinsip (kaidah) umum, yaitu: • "Watakdasarsegalahaladalahhalalkecualiapabiladilarangolehsuatunash, • tidakmemudaratkandantidakdimudaratkan, • daruratmembolehkan yang dilarang, • danmemilihkemudaratan yang lebihkecil (Umran, 1992).

  7. 5 lembaga fatwa di Indonesia, 1.Bahtsul Masail NU, 2.Majlis TarjihMuhammadiyah, 3.Komisi Fatwa MUI, 4.Dewan Hisbah PERSIS, 5.dan MPKS (MajlisPertimbanganKesehatandanSyara') DepartemenKesehatanRI ditingkatpusat.

  8. PenggunaanDalil/MetodedalamFatwa KedokteranSecarametodologis, meskitidakberartimeninggalkansumber-sumberhukumataumetodependukung lain yang menguatkannya, terlepasdariadanyakelazimanmenyebutkanmetodetersebutatautidaktetapisecaraaplikatifdapatditentukan, adasatumetodeataulebihpenetapanhukum yang kuatdanmenonjoldijadikansebagaidasar, yaitusebagaiberikut:

  9. A.Melaluisumber primer, AlqurandanSunnah,  ataudenganmeng­kiyas­kannya. 1.Fatwa tentanglaranganoperasigantikelamindigunakandalildengannashtentanglaranganmerubahciptaan Allah danmenyeru­pakandiridengan lain jenis. 2.Proses pema­sanganalatkontrasepsidalamrahim/vagina ataupenanamanzigotdenganbatasanmenutupauratdanlaranganmelihataurat, agar ‘memejamkanpandangan’. 3. Keharamanmenggunakanjenazahuntuktransplantasidenganlaranganmenyakitijenazah, atausecaraspesifiklaranganuntuktidakmematahkantulangmayit. .

  10. 4. Mengkonsumsiobatberalkoholdenganlaranganminumkhamar. 5.Bolehnya menggunakanalatkontrasepsi yang sifatnyasementaradengan ‘azl. 6.Kebolehan melakukaninseminasibuatandanbayitabungdengananjuranumum agar berobatdananjuranmenikahsertaberketurunan.

  11. 4. Mengkonsumsiobatberalkoholdenganlaranganminumkhamar. 5.Bolehnya menggunakanalatkontrasepsi yang sifatnyasementaradengan ‘azl. 6.Kebolehan melakukaninseminasibuatandanbayitabungdengananjuranumum agar berobatdananjuranmenikahsertaberketurunan.

  12. B. Melaluikaidah-kaidahsuplementer, diantaranya:         a.     Istihsanataukonsepdarurat, sepertiterhadapisutentang donor organ, transplantasidengan organ orangmati, bedahmayatuntukpendidikankedokterandanpengadilan, penggu­naanobatberalko­holdan organ babi, aborsikarenaalasanmedis, darurat.       b.     Sadd al-Dzarī’atdigunakanuntukmenetapkanharamnyapenggu­naansperma donor, sewarahim, transplantasidengansesamamuslim, aborsiakibatperkosaan yang berakibatdepresiberat.     c.     MashlahatMursalat, dijadikansebagaiargumenhalalnyainsemi­nasibuatan/bayitabung, bedahmayat, transplantasi organ, dan KB.      d.     Istishhābdigunakankarenatidakadalarangandanperintahdalamnashmakadifahamisebagaibentukpembolehan, se­perti fatwa tentangisuinseminasibuatan.

  13. C. Melaluikitab-kitabfikihdengancara men-tathbīq-kannyaataumeng-ilhāq-kannya, sepertiharamnyasuntikmayatdanbedahma­yatdianalogikandenganharamnyakhitanmayat, bolehnyabedahmayatuntukpendidikanataupengadilan, donor dantransplantasi organ manusiadianalogikandenganbolehnyame­nge­luarkanbendaberhargaataubayidariperutmayat.

  14. InseminasiBuatandanBayiTabung Dilihatdarisegiteknologinya, empatlembaga fatwa, BahtsulMasail NU, Komisi Fatwa MUI, DewanHisbah PERSIS, dan MPKS menyepakatibolehnyamelakukaninseminasibuatandanbayitabung, sepanjangspermaberasaldarisuamidan ovum dariistrinya yang masihterikatdalampernikahandandihamilkanolehwanitapemilik ovum tersebut, danmengharamkaninsemi­nasibuatanataubayitabung donor karenaakanberakibatme­ran­cukannasab. MajlisTarjihmengeluarkan fatwa denganduapendirian, membolehkandanmengharamkan.

  15. BahtsulMasaildanpendapat yang membolehkanbayitabungdariMajlisTarjihmewajibkan pula caramengeluarkanspermadan/atau ovum secaramuhtaramatautidakbertentangandengansyara’, bahkanMajlisTarjihmenyarankan agar petugas yang menandur­kannyadalamrahimadalahwanita. Maksudnya, jikadalamprosespe­nge­luaranspermadanpenandurannyadalamrahimtidakmuhta­rammakahukuminseminasitersebutmenjadiharam. MUI danDewanHisbahlebihmemperluasbatasankebolehandankeha­ramannya, bagisuami yang berpoligami, zigothanyabolehdita­namdirahimpemilik ovum demimenjagakemurniannasab.

  16. Kloning Lembagafatwa yang sudahmenetapkanhukumkloningbarudualembaga, BahtsulMasaildan MUI. Merekasepakatmengha­ram­kankloningreproduksimanusiakarenaberakibatmerancukannasab, prosespenanamannyadalamrahimbertentangandenganbatasanmelihataurat, merusakpranatasosial, danakanmeren­dahkankehormataninsani, namunmenghalalkankloningpadatumbuhandanhewankarenatujuannyauntukkesejahteraandankemaslahatanmanusia. Sedangkankloningterapetik yang bertujuanuntukkemaslahatan/pengobatan, belumdifatwakanolehlembaga-lembaga fatwa di Indonesia secarakhusus. Fatwa yang adamerupakanpendapat individual, diantaranya M. QurasihShihab yang menyatakankebolehannyta (Alkaf, 2003). Kebolehannyatersebutkarenatermasukmaslahah, dandilihatdarisegipelaksanaannyatidakterdapatunsurmelanggarsyariat, makahukumnyatermasukyang dibolehkan.

  17. KeluargaBerencanaBahtsulMasail, MajlisTarjih, MUI, danDewanHisbahberbedapendapattentanghukumasalber-KB. MajlisTarjihtermasukkelompok yang mengharamkannya. AwalnyaBahtsulMasailmengharamkannyasecaramutlak, tetapidalamperkembang­annyaterjadipergeseran, membolehkannyadengansyarat-syarattertentu. Sedangkan MUI menghalalkannya, demikian pula DewanHisbahmenghalalkannyajikadiartikansebagaibentukpengaturankeluarga, namunjikaberartipembatasankelahiranhukumnyaharam. Dilihatdarisegicaraber-KB, jikadilakukandengantidakmenggunakanalat bantu, BahtsulMasail yang sebelumnyamengharamkannyasecaramutlakbergesermenetap­kanhukumnyamakruh (1960), kemudianditegaskankembalitetapmakruh, denganpenambahancatatanjikadarurathukum­nyamubah (1989). MajlisTarjihdanDewanHisbahmenentukanhukumnyatergantungpadacausa (‘illat) dantujuannya.

  18. KeluargaBerencana Adapunhukumpenggu­naanalatkontrasepsi, khusus­nya IUD, hukumasalnyasamadengandiatas. MUI tetapdenganpendiriannyamembolehkannya. BahtsulMasailmene­tapkanhukumnyatergan­tungdarisegisudutpandangnya, dilihatdarisegikerjaalat, tam­pakmembolehkannya, namunjikadilihatdarisegipemasangan­nya, mengharamkannyakarenadilakukansecaratidakmuhta­rom, karenamengharuskanmelihatauratberatwanita yang bukanisterinya, termasukjikadipasangolehwanita. MajlisTarjihtidakmemastikanhukumnya, hanyasebatasmenyarankan agar dilakukanolehorang yang sejenis.

  19. DewanHisbahtidakmenye­butkanlebihlanjuttentanghukumpenggunaan IUD. Satulagi fatwa tunggaldariBahtsulMasailtentangbolehnyamenggu­nakanvaksin yang berasaldarisperma, karenatelahterjadiperu­bahankarakter. Adapuntentangsterilisasi, MUI, MPKS, MajlisTarjih, danBahtsulMasailmengharamkansecaramutlak, denganalasantermasuktindakanmerobahciptaan Allah. Meskiadawa­canadapatnyadirehabilitasi, MUI tetapmengha­ramkan­nyakare­natingkatkeberhasilanpemulihannyakembalisangatkecil.

  20. Aborsi Seluruhlembaga fatwa di Indonesia, BahtsulMasail, MajlisTarjih, MUI, danDewanHisbahsepakatmengharamkanaborsisejakterjadinyapembuahan, kecualidarurat, adaalasanmedis. Demikian pula merekasepakattentangbatasharamnyaaborsiadalahsejakterjadinyakonsepsi. MUI merupakanlembaga fatwa yang beberapa kali merevisifatwanya. Awalnyatermasuk yang mengharamkannyasecaramutlak, dalamperkembanganberikut­nyalebihmerincihukumpengecualian, jikakarenaadanyauzursyar’i, baikdaruratmaupunhajat, sepertiakibatperkosaanataudemimenyelamatkanjiwaibu, ataukarenamenderitapenyakitberat yang dapatmengancamajiwasiibu, merekamemboleh­kannyadenganbatasandansyarattertentu, sepertisebelumusiakandungan 40 hari, diromendasikanolehkeluarga, dokterdanulama, pelaksanaannyadilakukandirumahsakittertentu (MUI, 2005). Fatwa MUI terakhirmengundangreaksidariDewanHisbah yang kemudianmenetapkanbahwaaborsibagikorbanperkosaanhukumnyaharam.

  21. Transplantasi Organ Padaprinsipnyaseluruhlembaga fatwa di Indonesia mengha­ramkantransplantasi organ manusia. MajlisTarjih, MPKS, MUI, danDewanHisbahmenambahkankecualidarurat, jugatermasukuntukkepen­tinganilmupengetahuandanpendidikankedok­teran. Fatwa BahtsulMasailmengalamipergeseran, awalnyamerekamengharam­kannyasecaramutlaknamunkemudiandire­visi yang selanjutnyadifatwakandenganduapandangan, haramsecaramutlakdanjaizkarenadarurat. DewanHisbahdanBahtsulMasailmempersyaratkanmenggunakan organ muslim. Bedanya, DewanHisbahsebatasmenyarankansedangkanBah­tsulMasailmengharuskannya. MPKS, BahtsulMasail, danDewanHisbahsecarakhusustelahmengeluarkan fatwa yang mengha­ramkantransplantasimenggunakan organ babi, kecualitidakadapilihan lain. Namunjikaadabahanpengganti, makapenggunaangigibabi, BahtsulMasailmengharamkannyasecaramutlak.

  22.  Bank ASIFatwa yang berhubungandenganpraktek bank ASI hanyadikeluarkanolehdualembaga fatwa, MPKS danBahtsulMasail. Fokuspembahasandalam fatwa inibukanterletakpadabolehdantidaknyadilakukan bank ASI tetapikepadadampaknyajikahaltersebutterjadi. Padaprinsipnyamerekasepakatmengha­lal­kanadanya Bank ASI danmemberikannyakepada yang memer­lukan, namunmerekaberbedapandangandarisegikeberpe­ngaruhannyapadahubungankemahraman yang terkaitdenganmasalahhadatsdanpernikahan. BahtsulMasailmenyatakanberdampakpadakemahramansebagaianaksusuanjikaterpe­nuhiunsur-unsurnya, sedangkan MPKS menyatakantidakbera­kibatmenjadikanhubungankemahraman. Perbedaanpandangantersebutterjadikarenaperbedaanmemaknaisusuandanperbedaanpendapatmadzhab yang dianutpadasaatmenentukanbatasantentangsusuan.

  23. OperasiGantiKelamin Hanyaadatigalembaga fatwa di Indonesia yang sudahmenge­luarkan fatwa khusustentanghukumoperasigantikelamin, yaituBahtsulMasail, MUI, danDewanHisbah. Merekasepakatmeng­haramkanoperasigantikelamindanmembolehkanoperasimem­pertegas, memperbaiki, ataumenyempurnakanjeniskelamin. Dalamupayamemastikankesejatianjeniskelaminpra-operasi, atau yang belumjelaskesejatiankelaminnya, BahtsulMasailmenyarankandibentuktimahlidaripihak-pihakterkait. Hasilkeputusantimitulah yang dijadikanacuantentangbolehdantidaknyadilakukanoperasi. Jikaoperasigantikelaminterjadi, kesejatiankelamin yang bersangkutanberstatussebagaisaatsebelumdioperasi. Jikaoperasiperbaikankelaminmakadiaditetapkanberjeniskelaminsebagaimanaarah yang dikehendakidarioperasitersebut. Keharamanoperasigantikelaminkarenatermasukmerubahciptaan Allah, dandariqiyasaulawidenganlaranganmenyerupakandengan lain jenis.

  24. AlkoholsebagaiCampuranObat Barutigalembaga fatwa di Indonesia yang secarakhususmenge­luarkan fatwa yang berhubungandenganpenggunaanalkoholsebagaicampuranobat. BahtsulMasailmengharamkandanmanajiskannya, tetapijikauntukmaksudpengobatanatauuntukmenambahkualitasobatatauproduktertentucenderungmem­bo­lehkannya. MUI danDewanHisbahmengharamkannyasecaramutlak, sedikitataubanyaknya, tetapijikatermasukjenisobattopikal, MUI membolehkannya. Penganalogianharamnyaalkoholdengankhamarberdasarkanpadanash, disampingkarenasifatmemabukkanjugakarenazatnya.

  25.   Euthanasia dan HIV/AIDS Sebagaibagiandariisukeedokteran yang penting, dalamproduk fatwa lembaga fatwa MUI danBahtsulMasail fatwa tentanghu­kum euthanasia merupakanbagiandari fatwa tentang AIDS/HIV. Namundalampenerapannyadapatterpisah. BahtsulMasaildan MUI sepakatmengharamkan euthanasia bagipenderita HIV/AIDS. Logika yang dimaksudolehkedualembagatersebut, jikauntukpenderita HIV/AIDS yang  jelassaatkematiandankepedihanpenderitaan yang dialaminyasajaharamapalagikarenaalasan lain. DewanHisbahtermasuk yang mengha­ram­kannyasecaramutlak. DewanHisbah, MUI, danBahtsulMasailsepakatbahwajenazahpenderita HIV/AIDS harustetapdiurussebagaimanamestinya, dilaksanakanolehorang yang ahli. BahtsulMasailsecarakhususmengulastentanghukumpernikah­anbagipenderita HIV/AIDS, menurutmerekapernikahanbagipenderita HIV/AIDS adalahsahnamunmakruh.

More Related