HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW) By : Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.

1. HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW) By : Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. Fakultas Hukum Universitas Indonesia

2. HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PENGERTIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MERUPAKAN : • BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL UMUM YANG INTI DAN MAKSUDNYA DIARAHKAN KEPADA PERLINDUNGAN INDIVIDU, KHUSUSNYA DALAM SITUASI TERTENTU (SENGKETA BERSENJATA )

3. KESELURUHAN ASAS, KAIDAH, DAN KETENTUAN INTERNASIONAL, BAIK TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS, YANG MENCAKUP HUKUM PERANG DAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERTUJUAN MENJAMIN PENGHORMATAN TERHADAP HARKAT DAN MARTABATPRIBADI SESEORANG

4. HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL (International Human Rights Law) YANG BERLAKU DALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA

5. (Jean Pictet) International humanitarian law in widesense, is constituted by all the international legal provisions, whether written or customary ensuring respect for the individual and his well being…

6. SUMBER-SUMBER HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL 1. Konvensi Den Haag 1899 & 1907 a. Mengatur alat dan sarana berperang (means and methods of war) b. Mengatur hukum dan kebiasaan berperang (law and customs of war) • Konvensi Geneva 1949 (4 Konvensi) • Protokol Tambahan I dan II Geneva Convention 1977

7. Rina Rusman, ICRC

8. Rina Rusman, ICRC

10. Indonesia ikut serta dalam beberapa Perjanjian Internasional HHI • a.l. : • 4 Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 • tentang Perlindungan Korban Perang • Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Kesatu • tentang Perlindungan Benda Budaya • Konvensi 1972 ttg Larangan Pengembangan, Produksi, • Penyimpanan Senjata Bakteri (Biologi), Senjata Racun • serta Penghancurannya. • (Rina Rusman, ICRC)

11. Yg belum di ratifikasi oleh Indonesia a. l. Konvensi berikut : • 2 Protokol Tambahan (1977) Konvensi2 Jenewa • ( Kebiasaan Internasional ) • Konvensi 1980 tentang Larangan dan Batasan • Penggunaan Beberapa Senjata Konvensional & • 3 protokolnya ( Komitmen dan Himbauan Negara-Negara dalam Konferensi Internasional tentang Perlindungan Korban Perang 1993 di Swiss )

12. ORANG YG DILINDUNGI MENURUT HHI Anggota Angkatan Bersenjata yang terluka, sakit, menyerah / ditahan Anggota A.B. yang menjadi korban kapal karam di laut, Anggota A.B. yang menjadi tawanan musuh dalam perang. Anggota A.B. yang diinternir oleh pihak Negara netral. Anggota A.B. yang tidak menjalankan tugas tempur karena khusus bertugas sebagai petugas kesehatan dan petugas kerohanian. (Rina Rusman, ICRC)

13. …..ORANG YG DILINDUNGI MENURUT HHI • Orang sipil yang tidak ikut bertempur • atau sudah tidak dapat ikut bertempur lagi, • termasuk wanita dan anak-anak. • Pemberontak bersenjata yang sudah tidak dapat ikut bertempur lagi. • Petugas kemanusiaan • Petugas perlindungan masyarakat • Penjaga benda budaya. • (Rina Rusman, ICRC)

14. BENDA-BENDA YG DILINDUNGI MENURUT HHI • 1. Benda-benda telah dinyatakan bukan obyek militer, misalnya : • a. bangunan, kendaraan dan area kesehatan, • b. lokasi yang tidak dipertahankan, • c. zona yang telah di demiliterisasi, • d. bangunan dan instalasi • telah diberi tanda mengandung kekuatan bahaya, • e. bangunan dan peralatan perlindungan masyarakat • f. benda budaya dalam status perlindungan umum, • khusus maupun ditinggikan, • ./ .. • (Rina Rusman, ICRC)

15. … BENDA-BENDA YG DILINDUNGI MENURUT HHI • 2. Benda yang tidak digunakan untuk kepentingan militer, • yaitu obyek sipil, termasuk fasilitas umum seperti : • a. tempat ibadah, rumah atau tempat tinggal lainnya, sekolah, • b. obyek-obyek vital bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, spt: • 1) bahan makanan • 2) area pertanian untuk memproduksi bahan makanan, • 3) panen, • 4) ternak, • 5) instalasi dan saluran air minum, • 6) bangunan irigasi, • c. lingkungan alam yang diketahui apabila diserang dapat menyebabkan • bahaya bagi kesehatan dan kelangsungan hidup penduduk. • d. bangunan dan instalasi yang diketahui mengandung • kekuatan berbahaya

17. IMPELEMENTASI HHI • SEBELUM KONFLIK • KEWAJIBAN MINIMAL • (Psl 3 Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 • Memperlakuan korban scr manusiawi • ( Perlindungan HAM yg fundamental) • Mengumpulkan & merawat orang • yg terlukan & sakit • Menerapkan HHI, bekerja sama dng Protecting Powers (Kuasa Pelindung) • Beri akses kemanusiaan • SELAMA KONFLIK • SESUDAH KONFLIK … pemakaman korban, repatriasi …

18. KONVENSI JENEWA 1949 a. The geneva conv.for the amelioration for the wounded and sick in armed forces in the field of august 1949. b. The geneva conv. for the amelioration of the condition of the wounded , sick and ship wrecked members of armed forces at sea of 12 august 1949. c. The geneva conv. relative to the treatment of prinsoner of war of 12 august 1949. d. The Geneva Convention relative to the protection of Civilian Person in time of war of 12 August 1949

19. HUKUM PERANG DAN HUKUM DALAM BERPERANG • JUS AD BELLUM Hukum yang berlaku dan mengkaji tentang legalitas/ legitimasi suatu peperangan • JUS IN BELLO Hukum yang berlaku dan menjamin hak orang perorang dalam peperangan termasuk tentang metode dan alat dalam berperang

20. PROTOKOL TAMBAHAN TAHUN 1977 • Protokol tambahan pada Konvensi Geneva 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Internasional. • Protokol tambahan pada Konvensi Geneva 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Non Internasional

21. HUBUNGAN HUKUM HUMANITER DENGAN ICRC ICRC (international committee of the red cross) alias Palang Merah Internasional yang berdiri sejak 1863, memiliki mandat juga untuk mengembangkan dan mendiseminasikan hukum humaniter internasional (international humanitarian law)

22. HUBUNGAN HUKUM HUMANITER DENGAN HUKUM HAM • HUKUM HUMANITER ADALAH HUKUM HAM YANG SECARA SPESIFIK BERLAKU DI BIDANG SENGKETA BERSENJATA (ARMED CONFLICT) • HUKUM HAM ADALAH HUKUM YANG MENGATUR DAN MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SEMUA KEADAAN

23. KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik (widespread and systematic attack) yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : (a) pembunuhan (b) pemusnahan (c) Perbudakan (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain

24. (f) penyiksaan (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, dan lain-lain (h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu (vide pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

25. KEJAHATAN GENOSIDA (GENOCIDE) Kejahatan genosida (genocide) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara : (a) membunuh (b) mengakibatkan penderitaan fisik dan mental (c) mencegah kelahiran (d) memindahkan secara paksa (e) menciptakan kondisi kehidupan yang mengarahkan pada kemusnahan secara fisik.

26. [Piagam York untukRekonstruksiPascaPerang (York Charter on post war reconstruction and development unit) menetapkanbahwahal-hal yang perlumendapatprioritasdanperhatianpascaterjadinyakonflik/ perangadalahsebagaiberikut : • Tempatberteduhsementara yang baikbagiparapengungsi (Temporary Refugee) • Relokasipemukimansecarahati-hati (Relocation) • Penilaiantingkatkerusakandankebutuhan • Penanggulangankerusakanakibatkonflik • Penetapanwaktupengambilantindakan • Pemanfaatansumberdayalokal • Perlindunganidentitasbudaya • Penilaiankelangsunganlingkunganhidup

27. PERLINDUNGAN TERHADAP JURNALIS • Pasal 79 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 dengan jelas menyatakan : • Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians within the meaning of Article 50, paragraph 1.

28. PERLINDUNGAN TERHADAP JURNALIS • They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status provided for in Article 4 (A) (4) of the Third Convention. • (dalam kondisi perang sekali pun, jurnalis (wartawan) merupakan kelompok sipil yang wajib dilindungi dan diperlakukan manusiawi oleh pihak yang bertikai)

29. Protection of medical and religious personnel • Art 9. Protection of medical and religious personnel1. Medical and religious personnel shall be respected and protected and shall be granted all available help for the performance of their duties. They shall not be compelled to carry out tasks which are not compatible with their humanitarian mission.2. In the performance of their duties medical personnel may not be required to give priority to any person except on medical grounds.

30. General protection of medical duties • 1. Under no circumstances shall any person be punished for having carried out medical activities compatible with medical ethics, regardless of the person benefiting therefrom.2. Persons engaged in medical activities shall neither be compelled to perform acts or to carry out work contrary to, nor be compelled to refrain from acts required by, the rules of medical ethics or other rules designed for the benefit of the wounded and sick, or this Protocol.

31. 3. The professional obligations of persons engaged in medical activities regarding information which they may acquire concerning the wounded and sick under their care shall, subject to national law, be respected.4. Subject to national law, no person engaged in medical activities may be penalized in any way for refusing or failing to give information concerning the wounded and sick who are, or who have been, under his care.

32. Protection of medical units and transports Art 11. Protection of medical units and transports1. Medical units and transports shall be respected and protected at all times and shall not be the object of attack.2. The protection to which medical units and transports are entitled shall not cease unless they are used to commit hostile acts, outside their humanitarian function. Protection may, however, cease only after a warning has been given, setting, whenever appropriate, a reasonable time-limit, and after such warning has remained unheeded

33. Common Article 3 to Geneva Convention • Protection to persons taking no active part in hostilities : non combatants • Prohibited acts at anytime : violence, taking hostages, and so forth