PSAP NO. 0 2 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PSAP NO. 02LAPORAN REALISASI ANGGARAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2. RUANG LINGKUP DAN MANFAAT PSAP No. 02 • PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas; • LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

3. DEFINISI LRA Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

4. BASIS AKUNTANSI PENCATATAN LRA MENGGUNAKAN “BASIS KAS”: • Pendapatan-LRAdiakuipadasaatditerimapadarekeningKasUmum Negara/KasUmum Daerah • BelanjadiakuipadasaatterjadinyapengeluarandarirekeningKasUmum Negara/KasUmum Daerah • PenerimaanpembiayaandiakuipadasaatditerimapadarekeningKasUmum Negara/KasUmum Daerah • Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

5. ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

6. ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

7. ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

8. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LRA • Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan LRA. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan; • Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

9. AKUNTANSI ANGGARAN • Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. • Anggaranpendapatanmeliputiestimasipendapatan yang dijabarkanmenjadialokasiestimasipendapatan. • Anggaranbelanjaterdiri dari apropriasi yang dijabarkanmenjadiotorisasikreditanggaran (allotment). • Anggaranpembiayaanterdiridaripenerimaanpembiayaandanpengeluaranpembiayaan • Akuntansianggarandiselenggarakanpadasaatanggarandisahkandananggarandialokasikan Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

10. AKUNTANSI PENDAPATAN LRA • Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada RKUN/D • Pendapatan-LRAdiklasifikasikanmenurutjenispendapatan • Transfer masukadalahpenerimaan uangdarientitaspelaporan lain, misal DAU dan DBH • Akuntansipendapatandilaksanakanberdasarkanazasbruto, yaitudenganmembukukanpenerimaanbruto, dantidakmencatatjumlahnetonya (setelahdikompensasikandenganpengeluaran) Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

11. AKUNTANSI PENDAPATAN LRA • Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; • Dalamhal BLU, pendapatandiakuidenganmengacupadaperaturanperundang-undangan yang berlaku. • Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

12. AKUNTANSI PENDAPATAN LRA • Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama; • Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

13. AKUNTANSI BELANJA • BelanjadiakuipadasaatterjadinyapengeluarandariRekeningKasumum Negara/Daerah • Pengeluaranmelaluibendaharapengeluaran, pengakuanbelanjanyaterjadipadasaatpertanggungjawab an ataspengeluarantersebutdisahkanoleh unit yang mempunyaifungsiperbendaharaan. • Belanja BLU diakuidenganmengacupadaperaturanperundang-undangan yang mengatur BLU • Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

14. AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT LRA • Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA • Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan • Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

15. AKUNTANSI PEMBIAYAAN • Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. • PenerimaanpembiayaandiakuipadasaatditerimapadaRekeningKasUmum Negara/Daerah • Akuntansipenerimaanpembiayaandilaksanakanberdasarkanazasbruto, yaitudenganmembukukanpenerimaanbruto, dantidakmencatatjumlahnetonya (setelahdikompensasikandenganpengeluaran) Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

16. AKUNTANSI PEMBIAYAAN • PengeluaranpembiayaandiakuipadasaatdikeluarkandariRekeningKasUmum Negara/Daerah; • Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan; • Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

17. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING • Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah • Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sental pada tanggal transaksi Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

18. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING • Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

19. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING • Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka: • Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; • Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

20. SALDO NORMAL ANGGARAN Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

21. LRA DALAM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL • LRA dihasilkan dari siklus anggaran yang sebaiknya tidak disatukan dengan siklus akuntansi. • Untuk siklus anggaran, yang dicatat hanyalah transaksi anggaran dan harus sesuai dengan pos anggarannya • LRA hanya berfokus pada transaksi dengan basis kas, sehingga untuk penerimaan dan pengeluaran yang tidak terkait dengan kas tidak dicatat dalam LRA. Jika ditambahkan boleh dimasukkan dalam informasi tambahan LRA. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

22. TRANSAKSI ANGGARAN • Transaksi belanja Akun Perantara • Transaksi pendapatan • Jurnal penutup SAL xxxx Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

23. TRANSAKSI BELANJA ASET TETAP & PERSEDIAAN Pemda pada 5 Desember membayar 500.000.000 untuk membeli peralatan melalui pengeluaran LS Pemda pada 15 Desember membayar 40.000.000 untuk membeli persediaan dengan pengeluaran LS

24. TRANSAKSI PENERIMAAN Pada tanggal 7 Januari, SKPD A mengeluarkan SKP atas restoran Lazata sebesar 10.000.000 dan hotel Melati 300.000.000. Pada tanggal 16 Februari restoran Lazata membayar ke bendahara penerimaan SKPD A dan pada hari yang sama bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas daerah. Pada 25 Februari Hotel Melati membayar pajak hotel ke kas umum daerah.

25. TRANSAKSI BELANJA Pada tanggal 30 Januari, SKPD A membayar gaji pegawai dengan LS sebesar 80.000.000 Pada tanggal 3 Maret, SKPD A membayar biaya pemeliharaan dengan kas sebesar 10.000.000

26. Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

27. Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

28. TERIMA KASIHKomiteStandar AkuntansiPemerintahan(KSAP)GedungPrijadiPraptosuhardjo III, Lt. 2, KementerianKeuanganJl. Budi Utomo No. 6, JakartaTelepon/Fax (021) 352 4551,website : www.ksap.org Email: webmaster@ksap.org