K EBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMK M

1. KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAMPENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM DEPARTEMEN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM Maret 2014

3. LATAR BELAKANG

4. Akses Keuangan dan UMKM dalam Destination Statement Bank Indonesia VISI BI MISI BI 10 SasaranKonkrit BI 2018: Terkendalinya inflasi sesuai dengan target yang ditetapkan Terkendalinyanilai tukar yang stabilsesuaidengankeseimbangan internal daneksternal Terwujudnya pasar keuangan yang dalam dan efisien Terpeliharanyastabilitas sistem keuangangunamendukungpencapaianinflasi yang rendahdannilaitukar yang stabil Terwujudnya sistemkeuangan yang semakin inklusif Terpeliharanya sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar, dengan memperhatikan perluasan akses dan kepentingan nasional Terjaganya kesinambungan keuangan BI Terwujudnya kapabilitas internal yang kuat Terakumulasinya dukungan SDM yang kompeten Terpeliharanya persepsi positif BI SasaranUtama BI SU #2 Menetapkanarahdanmewujudkanstrategijangkamenengah-panjangfungsimoneter, SSK, dansistempembayaran yang integratifdanberorientasikedepan SasaranStrategis BI SS #5Mewujudkankeuanganinklusif yang terarah, efisien, dansinergis Indikator Kinerja Utama DPAU Pengembangan sektor riil melalui pengembangan klaster ketahanan pangan termasuk volatile foods Peningkatan jumlah wirausaha baru yang difasilitasi BI Pertumbuhan kredit UMKM (2014) Share kredit produktif UKM terhadap total kredit Jumlah rekening TabunganKu dan basic saving account

5. Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Background : Bank Indonesia barupasca OJK. Penajamanframework pengembanganUMKM danakseskeuangan: Membantumenjagainflasidarisisi supply, & mendukungpertumbuhanekonomiyginklusif. Background : • Pasarkeuanganbelumberkembang. • Target pembangunansektorpentingperludukunganpendanaan. • Instrumenkebijakanmoneterlangsungmempengaruhilikuiditasperekonomian. Background : • Perkembanganpasarkeuangan. • Instrumenkebijakanmonetertidaklangsung. Legal basis: UU No. 23/1999 sbgmterakhirdiubahdg UU No.3/2004 Legal basis: UU No. 23/1999 sbgmterakhirdiubahdg UU No.3/2004 Legal basis: UU No. 13/1968 Sebelum 1999 Developmental Role 1999 - 2013 Promotional Role 2014 - Bank Indonesia baru Instrumen : • Penyediaan KLBI, • Ketentuankuota KUK • Kebijakankreditsektoral • Bantuanteknis Instrumen : • Bantuanteknis • Pengaturan • Kemitraanstrategis Instrumen : • Bantuanteknis • Pengaturan • Kemitraanstrategis

6. KEUANGAN INKLUSIF

7. Latar Belakang Keuangan Inklusif Hanya 20% orang dewasa di Indonesia yg memiliki rekening di Lembaga Keuangan Formal (World Bank – 2011) Central Asia & Eastern Europe 50% High income OECD & non-OECD 92% Middle East & North Africa 42% East Asia & Pacific 42% South Asia 22% Indonesia 19.6% Malaysia 66.7% Philippines 26.5% Thailand 77.7% Vietnam 21.4% India 35.2% China 63.8% Russia 48.2% Brazil 55.9% INDONESIA 20% Sub-Saharan Africa 12% Latin America & Caribbean 40% Sumber : Worldbank, Global Financial Inclusion Index , 2011 Terdapat 48% rumah tangga yg memiliki tabungan di Bank, LKNB & Non Lembaga Keuangan (Survey Neraca Rumah Tangga BI - 2011)

8. Latar Belakang Keuangan Inklusif 35,31% 20% sumber: World Bank, Global Financial Inclusion Index - 2011 Saver’s Financial Inclusion Borrower’s Financial Inclusion > 68%masyarakat menabung > 40%tidak bisa meminjam > 48%hny menabung di bank > 17%pembiayaan dari bank > 36%meminjam dari informal sumber: Survei Neraca Rumah Tangga BI - 2011

9. Latar Belakang Keuangan Inklusif Masihbanyakwilayah di Indonesia yang masihunderbanked. Rasio luas wilayah provinsi dengan jumlah kantor bank di wilayah tersebut Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa di wilayah Jawa dan Bali, 1 kantor bank melayani area seluas 1 – 10km2, sementara di wilayah Indonesia Timur1 kantor bank melayani lebih dari 1000 km2. Rasio luas wilayah dengan jumlah kantror bank Sumber: SEKDA-Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, 2011, diolah.

10. Latar Belakang Keuangan Inklusif Hambatan-hambatan masyarakat dalam mengakses jasa keuangan (Honohan, 2004) : Hambatan harga (price barriers); Hambatan informasi (information barrier); dan Hambatan desain produk dan jasa (product and service design barriers). Hambatan channel

11. Dampak Keuangan Eksklusif • Ekonomi biaya mahal • Memperbesar inequality • Sasaran eksploitasi oleh non formal • Memperlamban pertumbuhan perekonomian • Rigiditas gap kemiskinan • Eskalasi krisis • Social problem

12. Keuangan Inklusif “Haksetiap orang untukmemilikiaksesdanlayananpenuhdarilembagakeuangansecaratepatwaktu, nyaman, informatif, danterjangkaubiayanya, denganpenghormatanpenuhkepadaharkatdanmartabatnya.“ (Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2012)

13. Tujuan Keuangan Inklusif • Mempercepat akses masyarakat ke layanan keuangan. • Menyediakan sarana keuangan yang murah, mudah dan aman • Menyediakan produk dan jasa yg sesuai kebutuhan masyarakat. • Mengurangi ekploitasi masyarakat oleh sektor non formal • Meningkatkan pemahaman dan kapabilitas keuangan masyarakat.

14. Strategi Nasional Keuangan Inklusif

15. Strategi Nasional Keuangan Inklusif Mencapaikesejahteraanekonomimelaluipengurangankemiskinan, pemerataanpendapatan & stabilitassistemkeuangan di Indonesia denganmenciptakansistemkeuanganygdapatdiaksesolehseluruhlapisanmasyarakat Tujuan Utama PilarKeuanganInklusif Strategi/ Program PerlindunganKonsumen FasilitasIntermediasi & Distribusi EdukasiKeuangan PemetaanInformasiKeuangan Kebijakan / PeraturanPendukung FasilitasKeuanganPublik Program • Edukasi : • Pelajar • TKI • Masyarakat lain (Petani , Nelayan, Daerah Perbatasan) • KampanyeBersama • Multilicensing • KebijakanLayanan Keuangan Digital • Kebijakan kredit UMKM • Financial Identity Number (FIN) • Informasihargakomoditimelalui Website & HP • TabunganKu • Layanan Keuangan Digital • Pembiayaan Start-Up • Mediasi Perbankan • TransparansiProduk • PKH • Jamkesmas • BLT • Bansos • BLSM

16. Edukasi Keuangan Tahun 2013 • Integrasi kurikulum 156 sekolah. • Pilot project di 7 Ibukota Prov. • MoU dengan Kanwil Kemenag Jabar. • Penyempurnaan bahan ajar. • Pelaksanaan ToT. • Integrasi kurikulum nasional 2013 (SMA). • Penjajakan integrasi edukasi keuangan dalam kurikulum dasar (SD dan SMP). • Penjajakan edukasi keuangan kepada Masyarakat tertentu (Petani). • Penyusunan Materi Edukasi Keuangan kepada masyarakat tertentu. • Pelatihan TKI. • Edukasi keuangan kepada masyarakat daerah perbatasan. Sasaran • Pelajar (SD, SMP, SMA/setingkat, Univ.) • Kelompok Masyarakat Tertentu (TKI, nelayan, petani, buruh, Masyarakat di Kawasan perbatasan.) Jangka Waktu: Multiyears s.d. 2018 Monitoring Per Semester Tujuan Rencana 2014 • Secara umum  Meningkatkan pengetahuan keuangan. • Secara khusus  (a) Bagi pelajar: materi edukasi keuangan masuk kurikulum nasional; (b) Bagi TKI: materi edukasi keu masuk ke dlm materi pelatihan kesiapan TKI • Pelaksanaan & pengembangan edukasi keuangan kepada masyarakat : pelajar SD, SMP, SMA sederajat, mahasiswa, kelompok usaha, Petani, Nelayan, TKI, Buruh dan masyarakat di kawasan perbatasan. • Pelaksanaan edukasi keuangan kepada agen terkait implementasi Digital Financial Services

17. TabunganKu Tahun 2013 • Penyempurnaan fitur TabunganKu • Monitoring program olehKPwBI-DN. • Penyaluran bantuan pemerintah melalui TabunganKu Rencana 2014 • Pelaksanaan, pengembangan & evaluasi kegiatan TabunganKu dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan TabunganKu TabunganKu Tabungan untuk perorangan warga Indonesia dgn persyaratan mudah & ringan yg diterbitkan secara bersama oleh Bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran: Masyarakat Umum dan Pelajar Jangka Waktu: Multiyears s.d. 2018 Monitoring Per Semester Kampanye Gerakan Indonesia Menabung Tujuan Memperluasakseslayanankeuanganbagimasyarakat, melaluipenyediaantabunganmurah. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menabung

18. LatarBelakangProdukTabunganKu Belumadaproduktabungan yang memilikifitur yang sesuaidengankebutuhanmasyarakat. Fitur produk tabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diberi nama “TabunganKu”. Pada bulan Februari 2010, produk TabunganKu diperkenalkan dan diresmikan oleh Presiden RI dan Gubernur Bank Indonesia bersamaan dengan pencanangan Gerakan Indonesia Menabung (GIM).

19. Produk TabunganKu Ini Kelebihannya

20. Layanan Keuangan Digital “the provision of some mix of financial and payment services that are delivered and managed using mobile or Web technologies and a network of agents ” DFS dalamkerangkaFinancial Inclusion ditujukanuntukmeningkatkanakseskeuanganbagimasyarakatunbanked danunderbanked, melibatkanpelakubaikdarisektorkeuangandan non sektorkeuangan.

21. Agen • Agen : adalahpihakketiga yang bertindakdanatasnamapenyelenggara, menyediakanlayananjasakeuangan/sistempembayaranbersifatterbatas (nominal, jenislayanan, dll). • Agenharusdipercayaolehkomunitassehinggaharusmemilikiintegritas, kemampuandanreputasi • Memanfaatkankearifanlokal, budayasetempat 79.075kelurahan Perbedaan Agen Individu & Badan Hukum

22. Mekanisme Transaksi LKD Data 2 Debit/kredit Akun e-moneyagen E-Money 3 Register No. HP platform 4 Rekening e-moneynasabah Nasabah dg KYC Sederhana 1 Debit/kredit 5 USSD & Notifikasi 5 2 otentifikasi buka akun, setor, & tarik Agent NetworkManagement/ Distributor I Over the Counter Transaction II Mobile Account Transaction Data Transfer, pembayaran, pembelian, tariktunai, penyaluran program bantuanpemerintahkepadamasyarakat kredit 1 Akun e-moneytujuan 2 platform 3 Rekening e-moneynasabah debit 2 authentification Real time Notifikasi

23. Kesiapan Indonesia terkait LKD Masih banyak masyarakat unbanked, potensinyabesar. Marketsudah melakukan Digital Financial Services kepada masyarakat, terutama untuk sarana pembayaran. Masyarakat semakinmobile oriented , terbukti cukup tingginya kepemilikantelepon genggam(lebih besar dari jumlahpenduduk Indonesia). Penggunaan teknologi (telepongenggam, internet, broadband) berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi(di emerging market menyumbang 1,4%). Survey di 3 negara, transaksi di Agen lebih aman di banding KC & ATM(Bankable Frontier Associates, 2010) Programedukasikeuangan jugaterusberjalan. (pelajar/Mahasiswa, TKI, nelayan, Petani). Financial Safety Net Indonesia sudahada (Crisis Mgt Protocol, Makroprudensial, FungsiMikroprudensial, FungsiPerlindunganNasabah). Indonesia termasuknegaradengankategorihigh readiness denganpenerapan digital financial services/MFS/branchless banking

24. Kementerian dan Program Keuangan Inklusif

25. Bank Indonesia dalam Fora Internasional

26. PENGEMBANGAN UMKM

27. FRAMEWORKPENGEMBANGAN UMKM DI BANK INDONESIA Sasaranakhir Pertumbuhan UMKM dan Sektor RiilsertaPengendalianInflasi Sasaranjkpendek / menengah MendukungKetahananPangandanPenciptaanPusatPerekonomianBaru di Daerah PeningkatanKoordinasi & Kerjasamadengan Stakeholder PeningkatanAksesKeuangan MinimalisirKesenjanganInformasi PeningkatanKapasitas UMKM Strategi • - Peningkatan elijibilitas keuangan UMKM • PenguatanInfrastrukturKeuangan • Fasilitasi Program Pemerintah yang MemberikanNilaiTambah • PenyediaanKajian • DiseminasiInformasi • PengembanganMicrosite UMKM - KerjasamadenganPemerintah Daerah, PemerintahPusatdanLembagaInternasional • Klaster • Wirausaha Program • MoU dengan Pemerintah • ForaInternasional • GerakanPencatatan Transaksi Keuangan UMKM • PemeringkatanKredituntuk UMKM • PPKD • AsuransiPertanian / TernakSapi • Sertipikasi Tanah • SistemResiGudang • Kredit Program - Penelitian KPJU, Lending Model, PolaPengembanganKlaster - Data base UMKM nasionalmaupunekspor - Data kredit UMKM - Aplikasi SPKUI • Klasterpadi, sapi, ikan, kopi dll • Wirausaha di sektoragribisnisdanekspor Produk Metode PenelitianPelatihanPenyediaanInformasiFasilitasi

28. USAHA BESAR USAHA MENENGAH USAHA KECIL USAHA MIKRO Definisi UMKMUU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM • Kekayaan Bersih/th >Rp10 M, atau • Hasil Penjualan >Rp50 M • Kekayaan Bersih/th >Rp500 juta s.d. Rp10 M, atau • Hasil Penjualan >Rp2,5 M s.d. Rp50 M • Kekayaan Bersih/th >Rp50 juta s.d. Rp500 juta, atau • Hasil Penjualan >Rp300 juta s.d. Rp2,5 M • Kekayaan Bersih/th <Rp50 juta, atau • Hasil Penjualan <Rp300 juta

29. Profil UMKM Indonesia • UMKM berperan penting pada ekonomi Indonesia: • Jumlah unit usaha UMKM 56,5juta,99,9% dari total pelaku usaha. • UMKM menyerap 97,2% total tenaga kerja 107,7juta. • UMKM memberi porsi sekitar 59,1% dari total GDP. • Pangsaekspor non migas UMKM sebesar 14,06%. • PangsaInvestasiUMKM sebesar 54,77%. 57.9% 97.24% 59.1% 97.16% Sumber: BPS, Kemenkop UKM

30. PerkembanganKredit UMKM • Bakidebetkredit UMKM Bank Umumpada November 2013 mencapai Rp595,4 Triliun. • Pangsakredit UMKM terhadap total kreditbank umumpada November 2013 sebesar 19,4% • JumlahNasabah (denganpendekatanrekeningkredit) UMKM sebesar 8,1 jutarekeningyang terdiridari 81,1% nasabahusahamikro, 14,7% nasabahusahakecil, dan 4,2% nasabahusahamenengah. • NPL kredit UMKM pada November 2013 (3,47%). Namundemikian, kreditkepada UMKM masihlebihtinggidibandingkan NPL kreditperbankan (1,8%). • Pertumbuhankredit UMKM padabulan November adalahsebesar 15,3% (yoy), masihlebihkecildibandingkanpertumbuhankreditperbankansebesar 22,1% (yoy). • Berdasarkansektorekonomi, sebagian besar masihdisalurkan disektor perdagangan (53,3%), yang didominasipenerimakreditdariskalausahamenengah. • Menurutwilayah, penyalurankredit UMKM masihterpusat di wilayah Jawasebesar 56,8% diikutidenganpulau Sumatera (20,8%) danpulau Kalimantan serta Sulawesi (masing-masing 7,4%). • Dilihatdarijenispenggunaan, kredit modal kerjamempunyaipangsaterbesaryaitusebesar33,2% dandankreditinvestasisebesar 9,8%

31. Permasalahan Yang Dihadapi UMKM • Permodalandan pemasaran menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil (UMK). Kurangnya permodalan menghambat ekspansi UMK (50,17%). HasilSurvei BI Th 2010 Responden : 146 institusi/dinasdi 9 provinsi • Salah satuhambatanutamadalamaksespembiayaanadalahpenjaminankredit Sensus Ekonomi Nasional (BPS, 2006)

32. Kesenjanganantara UMKM dan Bank Perbankan UMKM Banyakygmembutuhkanpembiayaan, jumlahkebutuhanrelatifkecil Biayatransaksivs profit Kebutuhanthddokumen legal formal Dokumen (cth. identitas, NPWP, agunan) legal formal terbatas Kebutuhanakaninformasikeuangan UMKM Umumnyatidakmemilikipencatatan/lap keumemadai Produkperbankansesuaikebutuhan UMKM Membutuhkanaksesinformasi & produk bank ygsesuaikarakteristikusaha Jangkauanpelayanandanperlunyajaringan/dukunganteknologi Faktorpsikologis Kapasitas & elijibilitas Pembiayaan UMKM Kebijakanpengembangan UMKM Bank Indonesia

33. Program pengembangan UMKM DaftarProduk Unggulan Daerah WirausahaBaru Klaster Pola Pembiayaan (Lending Model) UMKM Pelatihan/ Pendampingan/Promosi BDSP Pelatihan Bank & Lemb. Pembiayaan UMKM Pengaturan Kebijakan Database Profil UMKM Koordinasi dan kerjasama antaraBI dg kementerian/lembaga PPKD Asuransiternak Sertipikasitanah Credit rating untuk UMKM

34. Beberapa Program KerjaPengembangan UMKM Ketentuan Penelitian Pengembanganinfrastrukturpendukung Program pemberdayaan UMKM Kemitraandalamrangkamendukung program Pemerintah

35. Ketentuan • PBI No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Des 2012sebagaiacuan BI dalampengembangan UMKM serta monitoring pencapaiankredit UMKM olehperbankan minimum 20%. • Bank UmumwajibmemberikanKreditatauPembiayaan UMKM. • JumlahKreditatauPembiayaan UMKM ditetapkanpaling rendah 20% yang dihitungberdasarkanrasioKreditatauPembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan, denganpemenuhansecarabertahapyaitu: • Bank Indonesia dapatmemberikanBantuanTeknisdalamrangkamendukungpengembanganUMKM kepada bank, lembagapembiayaan UMKM, LembagaPenyediaJasadan UMKM. • BantuanTeknis yang diberikanoleh Bank Indonesia dapatberupapenelitian, pelatihan, penyediaaninformasi, dan/ataufasilitasi.

36. Penelitian Hasil penelitian sebagai acuan dalam rencana pengembangan UMKM ke depan serta untuk pemberianrekomendasikepada stakeholders. Penelitian yang reguler dilakukan adalah: Bertujuan mengidentifikasi KPJU unggulan di daerah yang berkontribusi terhadap pertumbuhanekonomidaerah, penciptaanlapangankerja, dayasaingdaninflasidaerah. Penelitian KPJU telahdilaksanakan di semuaProvinsi. Up-dating dilakukan setiap 5 tahun oleh KPwDN terkait. Bertujuanmemberikaninformasimengenaipolapembiayaankomoditas/produk/jasausahapotensial yang dapatdimanfaatkanoleh UMKM dalammengembangkanusahadanoleh bank dalam mengidentifikasi potensirisikoterkait bidangusahakomoditastersebut. Hasil penelitian yang telah dilakukan juga diunggah dalam website Info UMKM untuk dapat diakses oleh masyarakat dan pihak yang membutuhkan. • Komoditas, Produk, Jenis Usaha (KPJU) Unggulan Modelpembiayaan(lending model)skalamikrodankecil

37. PengembanganInfrastrukturPendukung Pengembanganinfrastrukturpendukungpemberiankredit UMKM yang dapatmengatasihambatanakses UMKM kepadapembiayaan Tengah dikembangkandengantujuan mengurangiasymmetric informationantara bank denganUMKM danmembantu bank dalammemutuskanpembiayaankepadaUMKM melaluipenyediaaninformasimengenai creditworthiness individu UMKM. PPKD didirikanuntuk meningkatkan bankability UMKM dan sebagai alternatif substitusi keterbatasan agunan yang dimiliki UMKM dalam memperoleh kredit dari bank • Pengembangancredit ratinguntuk UMKM MendukungPendirian Perusahaan PenjaminanKredit Daerah

38. Program Pemberdayaan UMKM Program pemberdayaan UMKM dilakukandengantujuanmeningkatkankapabilitasdanbankabilitas UMKM. Jeniskegiatan yang dilakukanadalah: Bertujuan meningkatkanpengetahuandankemampuan bank dan UMKM sertalembagaterkaitlainnyadalamrangkameningkatkanakses UMKM padapembiayaan. • Da Meningkatkandayasaing UMKM melaluipeningkataninteraksidankerja sama diantarapelakuusahadalamklaster agar menghasilkanmanfaat dan efisiensi yang lebihtinggi. Sasaranakhirkegiatanadalahpengendalianinflasidarisisi supply danpeningkatankapasitasekonomi. Sertipikasihakatastanah UMK digunakansbgagunantambahan, sedangkanasuransiternakuntukmitigasirisikokredit bank karenakehilangandankematianternaksekaligusmenjagakelangsunganusahapeternak. Program inidiintegrasikandengan program pemberdayaanlainnyadalamrangkameningkatkanelijibilitasdanakses UMK kepada sumber-sumber pembiayaan. • PelatihandanEdukasi Pengembanganklaster PemanfaatansertipikattanahdanasuransiternaksecaraterintegrasiuntukaksespembiayaanUMK

39. Program Kemitraan Program kemitraandilakukandalamrangkamendukung program Pemerintah, khususnyaterkaitpenyediaankredit program. • KKP-E adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Perbankan kepada petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi yang didukung dengan subsidi bunga dari pemerintah. • KPEN-RP adalah kredit investasi yang diberikan oleh Perbankan kepada petani sawit, kakao, dan karet yang didukung dengan subsidi bunga oleh pemerintah kepada petani. • KUPS adalah kredit yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang didukung dengan subsidi bunga oleh Pemerintah.

40. Terima Kasih