KELEMBAGAAN MASYARAKAT SEBAGAI MEDIA KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI

1. KELEMBAGAAN MASYARAKAT SEBAGAI MEDIA KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI Oleh : Simon Makarios Aruan, SIP, M.Si Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa

2. FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA : 7. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana. 1. Menguatkan kapasitas dan peran desa dan tata kelola kepemerintahan desa yang baik. Dimensi Lingkungan FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN Dimensi Sosial 6. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perdesaan. 2. Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan. 5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana. 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. Dimensi Ekonomi 4. Meningkatkan ekonomi perdesaan.

3. BP-SPAMS Suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan sarana airminum dan sanitasi di tingkat desa/kelurahan • Mewakili masyarakat • Anggotanya berasal dan dipilih oleh semua lapisan masyarakat • Dipilih berbasis pada nilai dan kualitas sifat kemanusiaan, selain kemampuan yang bersifat teknis.

4. PERAN BP-SPAMS PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN MENDUKUNG KEBERLANJUTAN KEGIATAN PROGRAM

5. FUNGSI DAN TUGAS BP-SPAMS

9. BP-SPAMS ADALAH BAGIAN DARI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA : EKSISTENSI BP-SPAMS KARENA SECARA DINAMIS MEMPUNYAI DAMPAK KEPADA 5 ASPEK PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA BP-SPAMS DIARAHKAN KEPADA 5 ASPEK

10. UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA : BAB XII tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA, dan PERMENDAGRI NO. 5 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN • Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentukolehmasyarakatsesuaidengankebutuhandanmerupakanmitraPemerintahDesadanlurahdalammemberdayakanmasyarakatan; • Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, danpemberdayaan yang mengarahterwujudnyademokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebihberperanaktifdalamkegiatanpembangunan; • Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari: a. LembagaPemberdayaanMasyarakatDesaatauKelurahan (LPMD/LPMK)/LembagaKetahananMasyarakatDesaatauKelurahan (LKMD/LKMK) atausebutannama lain; b. LembagaAdat; c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d. RT/RW; e. KarangTaruna; dan f. LembagaKemasyarakatanlainnya.

11. BAB XIV tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 112 : • Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota membinadanmengawasipenyelenggaraanPemerintahanDesa. • Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapatmendelegasikanpembinaandanpengawasankepadaperangkatdaerah • Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakanmasyarakatDesadengan: • menerapkanhasilpengembanganilmupengetahuandanteknologi, teknologitepatguna, dantemuanbaruuntukkemajuanekonomidanpertanianmasyarakatDesa; • meningkatkankualitaspemerintahandanmasyarakatDesamelaluipendidikan, pelatihan, danpenyuluhan; dan, • mengakuidanmemfungsikaninstitusiaslidan/atau yang sudahada di masyarakatDesa. • PemberdayaanmasyarakatDesasebagaimanadimaksudpadaayat (3) dilaksanakandenganpendampingandalamperencanaan, pelaksanaan, danpemantauan Pembangunan DesadanKawasanPerdesaan.

12. Pasal113 : Pembinaandanpengawasan yang dilakukanolehPemerintahsebagaimanadimaksuddalamPasal 112 ayat (1) meliputi: • MemberikanpedomandanstandarpelaksanaanpenyelenggaraanPemerintahanDesa; • MemberikanpedomantentangdukunganpendanaandariPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepadaDesa; • Memberikanpenghargaan, pembimbingan, danpembinaankepadalembagamasyarakatDesa; • Memberikanpedomanpenyusunanperencanaanpembangunanpartisipatif; • MemberikanpedomanstandarjabatanbagiperangkatDesa.

13. BAB X tentangBADAN USAHA MILIK DESA : BUMDES SEBAGAI SALAH SATU OPSI Pasal87 • DesadapatmendirikanBadan Usaha MilikDesa yang disebut BUM Desa. • BUM Desadikeloladengansemangatkekeluargaandankegotongroyongan. • BUM Desadapatmenjalankanusaha di bidangekonomidan/ataupelayananumumsesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan. Pasal88 • PendirianBUM DesadisepakatimelaluiMusyawarahDesa. • PendirianBUM Desasebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditetapkandenganPeraturanDesa. Pasal89 Hasilusaha BUM Desadimanfaatkanuntuk: • Pengembanganusaha; dan • Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untukmasyarakat miskin melaluihibah, bantuansosial, dankegiatandanabergulir yang ditetapkandalamAnggaranPendapatandanBelanjaDesa.

14. Membangun Lembaga di Level Masyarakat lebih berdaya :

15. ASPEK KELEMBAGAAN MENEMPATI POSISI STRATEGIS UNTUK KEBERLANJUTAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN SEPERTI BP-SPAMS ORGANISASI 7 ASPEK KELEMBAGAAN YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN KHUSUS

16. FORMAT PENILAIAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARAN Nama KPP : ………………… Tanggalpenilaian : ………………. Desa/Kelurahan ………………… Waktupenilaian : ………………. Kecamatan : ………………. Pelaksana : ……………… Kabupaten : ………………… Metode : ……………….

17. PANDUAN PENILAIAN KELEMBAGAAN

19. ASPEK TEKNIS ASPEK KELEMBAGAAN ASPEK SOSIAL ASPEK KEUANGAN ASPEK LINGKUNGAN 5 ASPEK KEBERLANJUTAN DALAM PAMSIMAS KEBERLANJUTAN

20. Kelembagaan di Level Pemda Lebih Optimal

21. Strategi Keberlanjutan PAMSIMAS :Eksekutif Peduli AMPL

22. PEMDA Alokasikan APBD untuk AMPL

23. HAL-HAL YANG MASIH PERLU DILAKUKAN UNTUK MENDORONG KEMANDIRIAN BP-SPAMS • Dukungan kebijakandanregulasidariPemerintahDesa; • Dukunganpendampingandan/ataupelatihan baik yang bersifat Teknismaupun Non Teknisdariberbagai stakeholders terutamaPemerintah Daerah; • Pemerintah daerah melalui SKPD sesuai tugas dan fungsinya (Bappeda, BPMD, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Kasi PMDKecamatan, dan lainnya) memberikan pembinaan kepada BP-SPAMS dengan/atau tanpa permintaan dari BP-SPAMS; • Mendorongterbangunnyasuatuwadahkebersamaan ,pembelajarandankomunikasi BP-SPAMS yaituAsosiasi di tingkatKabupaten/Kota; • Adanyadukunganditingkatmasyarakat (melalui Kader AMPL) dalammendukungpencapaian target AMPL Desa.

24. 10 KRITERIA BP-SPAMS YANG BAIK I. LEGALITAS: • Ditetapkandengan SK Kades/Lurah • MemilikiAD/ART • Memilikirencanakerja yang sinkrondenganperencanaandesa • Menjalankaniuran yang memenuhiperhitunganbiaya OP sertapenyusutan • Melakukankegiatanpembukuan • Ada kaderisasipengurus • Bermitra II. ORGANISASI : • Kondisisaranabaikdanberfungsi • Capaianlayanan AM > 50% • Capaiandusun SBS > 50% III. KINERJA :

25. SURAT DIREKTUR JENDERAL PMDNo. 413.3/7382/PMD, Tanggal 12 September 2014 “Pelaksanaan Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal Pada Program PAMSIMAS”

26. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal PMD Aktif dalam proses Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pemantauan, Pelaporan, menjaga Keberlanjutan. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat.

27. PENDATAAN masyarakat dan lembaga masyarakat lokal PENYIAPAN masyarakat dan lembaga masyarakat lokal BPMD Kab/Kota memfasilitasi PEMBERDAYAAN masyarakat dalam keberlanjutan PENGUATAN KAPASITAS kelembagaan lokal PEMBINAAN sarpras air minum dan sanitasi