1 / 30

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT SEKSI SARANA PRASARANA BIDANG DIKMEN

S E L A M A T D A T A N G PARA PESERTA SOSIALISASI DANA ALOKASI KHUSUS [DAK] 2011 LANJUTAN BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS UNTUK SMP. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT SEKSI SARANA PRASARANA BIDANG DIKMEN.

iokina
Download Presentation

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT SEKSI SARANA PRASARANA BIDANG DIKMEN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. S E L A M A T D A T A N G PARA PESERTA SOSIALISASI DANA ALOKASI KHUSUS [DAK] 2011 LANJUTAN BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS UNTUK SMP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT SEKSI SARANA PRASARANA BIDANG DIKMEN

  2. P A P A R A NDANA ALOKASI KHUSUS (DAK)BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK SMP/SMPLBOLEH :Drs. ASEP WAWAN BUDIMAN, M.SiKasiSaranaPrasaranaDikmen DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT SEKSI SARANA PRASARANA BIDANG DIKMEN

  3. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SMP/SMPLB TAHUN 2011 • DAK BidangPendidikandialokasikanuntukmenunjang program wajibbelajarpendidikandasar 9 (sembilan) tahun yang bermutudanmerata. • Sasaran program DAK BidangPendidikanTahunAnggaran 2011 untuk SMP/SMPLB dialokasikanbagi SMP/SMPLB negerimaupunswasta • Sesuaidenganhasilkesimpulan/kesepakatanPanitiaKerja Transfer ke Daerah lingkupkegiatan DAK diprioritaskanuntukmenuntaskanrehabilitasikelas SMP/SMPLB yang rusaksedangdanberattermasukuntukpeningkatanmutubangunan, pembangunanruangkelasbaru (RKB), ruangperpustakaantermasukruangbelajarlainnya (RBL) denganmemperhatikan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing daerah serta kebutuhan sarana peningkatan mutu pendidikan • Kegiatan DAK BidangPendidikanTahunAnggaran 2011 untuk SMP/SMPLB digunakanuntuk: (a) pembangunanruang/gedungperpustakaanbesertaperabotnya; (b) pembangunanruangkelasbaru (RKB) besertaperabotnya; (c) rehabilitasiruangbelajar; (d) pembangunanruangbelajar lain (RBL) besertaperabotnya; dan (e) penyediaansaranapenunjangpeningkatanmutupendidikan.

  4. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SMP/SMPLB TAHUN 2011 LANJUTAN….. • DAK BidangPendidikanTahunAnggaran 2011 untuk SMP/SMPLB sebesarRp. 2.008.260.000.000,- (duatriliundelapanmiliarduaratusenampuluhjuta rupiah) digunakanuntukpembangunanprasaranapendidikandanpenyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan rentang minimal 35% danmaksimal 65% untukmencapai 100% sesuaidengankebutuhankabupaten/kotauntukmasing-masingkegiatanberikut : • 65% UntukPembangunanprasaranapendidikanberupa: Pembangunanruang/gedungperpustakaanbesertaperabotnya; pembangunanruangkelasbaru (RKB) besertaperabotnya; rehabilitasiruangbelajar; pembangunanruangbelajar lain (RBL) besertaperabotnya; • 35% untukPenyediaansaranapenunjangpeningkatanmutupendidikanberupapengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.

  5. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SMP/SMPLB TAHUN 2011 LANJUTAN….. • Target yang akandicapaidalam program DAK BidangPendidikanuntuk SMP/SMPLB TahunAnggaran 2011 adalah : • tersedianya ruang kelas baru (RKB); • tersedianyaruang/gedungperpustakaan; • tersedianyaruangbelajardalamkondisilayaksebagaitempatterselenggaranyaprosesbelajarmengajar; • tersedianyaruangbelajar lain (RBL) untukpenunjangprosespembelajarandisekolah; • tersedianyasaranapenunjangpeningkatanmutupendidikanberupapengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan. • Asasumumdalampelaksanaan DAK BidangPendidikanTahunAnggaran 2011 meliputi : • efisien, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus diusahakan denganmenggunakandanadandaya yang terbatasuntukmencapaisasaran yang ditetapkandalamwaktusesingkat-singkatnyadandapatdipertanggungjawabkan; • efektif, berartipelaksanaan DAK BidangPendidikanharussesuaidengankebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnyasesuaidengansasaran yang ditetapkan; • terbukadanbersaing, berartipelaksanaan DAK BidangPendidikanharusterbukabagipenyediabarang/jasa yang memenuhipersyaratandandilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setaradanmemenuhisyarat/kriteriatertentuberdasarkanketentuandanprosedur yang jelasdantransparan.

  6. PROPORSI PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2011 65 % 35 % Fisik: Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Berat Mutu: Pengadaan alat Pendidikan

  7. ALOKASI DAK BIDANG PENDIDIKAN • Alokasi DAK bidangpendidikantahunanggaran2011 sebesarRp. 10,0413 Triliun. denganproporsialokasinasionalsbb: • Jenjang SD/SDLB = 80% (Rp 8,03304 triliun), • Jenjang SMP = 20% (Rp 2,00826 triliun). • Setiap kabupaten/kota penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2011wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.

  8. KRITERIA UMUM SMP/SMPLBPENERIMA DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 • diprioritaskanuntuksekolah yang berlokasididaerahmiskin, terpencil, tertinggaldanterbelakang, sertadaerahperbatasandengannegara lain; • belummemilikisaranapeningkatanmutupendidikan yang memadai; • padaTahunAnggaran 2011 danatauTahunAnggaranPelaksanaan DAK tersebuttidakmenerimadanabantuansejenisbaikdarisumberdanapusat (APBN) maupundarisumberdanadaerah (APBD I atau APBD II); dan • bagi sekolah swasta memiliki status minimal terdaftar.

  9. KRITERIA KHUSUS SMP/SMPLB PENERIMA • REHABILITASI RUANG BELAJAR Diperuntukkanbagi SMP/SMPLB yang : • Memilikiruangkelasrusakberatdengantingkatkerusakanlebih besar dari 46% • Mempunyaipotensiberkembangdandalamtigatahunterakhirmempunyaijumlahsiswastabilataumeningkat; dan • Dibangundiataslahanmiliksendiri (milikpemerintahuntuksekolahnegeri; milikyayasanuntuksekolahswasta) yang dibuktikandenganbuktikepemilikanberupasertifikatatausuratkepemilikan lain yang disahkanolehpejabat yang berwenang.

  10. KRITERIA KHUSUS SEKOLAH PENERIMA ALAT PENDIDIKAN • Telahmemilikiruang Lab IPA untuk alat Lab IPA. • Telah memiliki ruang Lab Bahasa untuk alat Lab Bahasa. • Alat yang dimiliki tidakmemadai.

  11. PENGGUNAAN DAK • FISIK • Unit Cost: • Untuk Rehab Berat = Rp. 45juta per paket • Untuk Rehab Sedang = Rp. 90juta per paket • Menggunakanmetodepenunjukanlangsung sesuai pasal 31 Perpres 54 tahun 2010 • Jumlahruangbelajar yang direhabilitasidisesuaikandengankebutuhansekolahberdasarkanhasilpemetaansekolahterbaru; • Urutan Prioritas: • Penuntasan Rehab Ruang Belajar Rusak Berat • Jika masih ada sisa, digunakan untuk Rehab Ruang BelajarLainnya (RBL, RPL, RG, RKS, • Jika masih ada sisa lagi, digunakan untuk merehab ruang lainnya

  12. PENGGUNAAN DAK .....lanjutan) B. MUTU • Menggunakanmekanismepemilihan penyediabarangdanjasa sesuai Perpres 54 tahun 2010 • Unit Cost: • Alat Lab Bahasa: Rp. 125 juta per paket • Alat Lab IPA : Rp. 50 juta per paket • Alat IPS : Rp. 9 juta per paket

  13. PENYALURAN, PELAKSANAAN, DAN PELAKSANA DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2011 PENYALURAN PELAKSANAAN PELAKSANA Cara pemindahbukuandari RekeningKasUmum Negara (PemerintahPusatc.qKementerian Keuangan) Pemilihan Penyedia barang/Jasa (Rehandanalat pendidikan) Panitia Pembangunan Sekolah untuk Fisik (Rehab) Dinas Pendidikan untuk Mutu (Alat Pendidikan) Rekening Kas Umum Daerah (kabupaten/kota)

  14. Peraturan yang Mengatur Rehab • PerMendagri • DAK digunakan utk belanja modal • Dilakukan oleh SKPD • Perpres 54 Tahun 2010 • Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa • Swakelola • Swakelola oleh K/L/D/I • Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain • Swakelola oleh Kelompok Masyarakat • Permendikbud no 57 tahun 2011 • Dilakukan dengan swakelola • Oleh Panitia Pembangunan Sekolah

  15. KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI DAK • 1. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapatdibiayai DAK adalah: • administrasikegiatan; • penyiapan kegiatan fisik; • penelitian; • pelatihan; dan • perjalanandinas. Dan • Kegiatan-kegiatan yang tidaktermasukdalamPetunjukTeknisPenggunaan DAK Pendidikan TA 2011 untukSMP/SMPLB sepertiizinmendirikanbangunan, pembebasantanah, pematangantanah, konsultan, dansebagainya. • Kegiatan yang tidakdapatdibiayai DAK sebagaimanadimaksudpadaangka 1, pembiayaannyadibebankandarianggaran/biayaumum yang disediakanmelalui APBD atausumberpembiayaan lain diluardanapendamping

  16. Tugasdan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota B Pemerintah Pendidikan Provinsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota A C Tugas & Tanggung Jawab D F Komite Sekolah Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota E Kepala Sekolah

  17. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • DINAS PENDIDIKAN PROVINSI A • Mengkoordinasikansosialisasipelaksanaan DAK bagikabupaten/kotasebagaitindaklanjutsosialisasiditingkatpusatdenganmengundangnarasumberdariinstitusi yang relevan; • Melaksanakansupervisidan monitoring sertapenilaianterhadappelaksanaan DAK bidangpendidikanuntukSMP/SMPLB dikabupaten/kota; • Melaporkanhasilsupervisidan monitoring kepadaDirekturJenderalPendidikanDasar, u.p. DirekturPembinaanSMP

  18. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA B Menganggarkandanapendampingdalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluhpersen) daribesaranalokasi DAK yang diterimanya, sesuaidenganPasal 61 ayat (1) PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Menyediakananggaran/danabiayaumumuntukkegiatanperencanaan, sosialisasi, pengawasan, biayalelangdanbiayaoperasionallainnyasesuaidengankebutuhan; Menetapkannama-namaSMP/SMPLB penerima DAK BidangPendidikanTahunAnggaran2011 dalamKeputusanBupati/WalikotadansalinannyadisampaikankepadaDirekturJenderalPendidikanDasar up. DirekturPembinaanSMP, danKepalaDinasPendidikanProvinsisetempat; Bertanggungjawabterhadappelaksanaankegiatan DAK ditingkatkabupaten/kota.

  19. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA C Membentuk Tim Teknisuntukmelakukanpemetaandanpendataankondisiprasaranasekolahdansaranapeningkatanmutupendidikandisekolah; Menghitung jumlah paket rehab per sekolah; MembuatrencanajumlahSMP/SMPLB yang akanmenerima DAK BidangPendidikan, sesuaidengankriteria yang telahditetapkan; Mengusulkannama-namaSMP/SMPLB sasaran DAK BidangPendidikantahun2011 kepadaBupati/Walikota, berdasarkanhasilpemetaandanpendataan;

  20. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA C Menyampaikanrencanapenggunaan DAK BidangPendidikanTahunAnggaran2011 kepadaDirekturJenderalPendidikanDasarc.qDirekturPembinaanSMP dengantembusankepadaMenteriKeuanganc.qDirekturJenderalPerimbanganKeuangan; Melaksanakan monitoring danevaluasisertamenyusunpelaporankegiatan DAK BidangPendidikandenganmengacupadaSuratEdaranBersamaMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadanPerencanaan Pembangunan Nasional, MenteriKeuangan, danMenteriDalamNegeriNomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihalPetunjukPelaksanaanPemantauanTeknisPelaksanaandanEvaluasiPemanfaatan DAK; dan Melaporkanpelaksanaan DAK BidangPendidikanTahunAnggaran2011 kepadaDirekturJenderalPendidikanDasar up. DirekturPembinaanSMP.

  21. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA D DewanPendidikanKabupaten/Kota melakukantugasdanfungsisesuaidenganPeraturanPemerintahNomor 66 Tahun 2010 tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor 17 tahun 2010 tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan. Dalamkontekskegiatan DAK BidangPendidikanTahunAnggaran2011, DewanPendidikanKabupaten/Kota memilikitugasdantanggungjawabmelakukanpengawasandalamrangkatransparansidanakuntabilitaspelaksanaan DAK BidangPendidikanditingkatkabupaten/kota.

  22. TUGAS DAN TANGGUNG • KEPALA SEKOLAH E • Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah; • Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang pendidikan dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; • Membentuk panitia pelaksana program DAK di tingkat sekolah, terdiri dari unsur-unsur sekolah, komite sekolah dan masyarakat. • Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.

  23. TUGAS DAN TANGGUNG • KOMITE SEKOLAH F KomiteSekolahmelakukantugasdanfungsisesuaidenganPeraturanPemerintah No. 66 Tahun 2010 tentangPerubahanatasPeraturanPemerintah No. 17 Tahun 2010 tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan. Dalamkonteks DAK BidangPendidikanTahunAnggaran2011, KomiteSekolahmemilikitugasdantanggungjawabmelakukanpengawasandalamrangkatransparansidanakuntabilitaspelaksanaan DAK BidangPendidikanditingkatsekolah.

  24. PELAPORAN • a. Laporandilakukan secara berjenjang: • Laporanpanitiatingkatsekolah, • Kepala sekolah, • Laporankab/kota, dan • Laporanpusat. • Bupati/walikota menyusun laporan triwulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK bidang pendidikan sebagaimana Format Laporan terlampir kepada: • Menteri Keuangan; • Menteri Pendidikan Nasional; dan • Menteri Dalam Negeri.

  25. PELAPORAN (….lanjutan) Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud huruf (a) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Rincian pelaporan sebagaimana dimaksud huruf (a) mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas, MenKeu, dan Mendagri No:0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tgl 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.

  26. PEMANTAUAN & EVALUASI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN PENGAWASAN KEMDIKNAS PEMERINTAH PROVINSI InspektoratJenderalKementerianPendidikanNasionaldan Inspektorat Daerah PEMERINTAH KAB/KOTA INSTITUSI LAIN SESUAI SEB

  27. SANKSI Setiaporangatausekelompokorangdisetiaptingkatpelaksana yang melakukantindakanpenyalahgunaan, penyimpanganpelaksanaankegiatandankeuangansebagaimanatertuangdalampetunjukteknisinisertaperaturanperundang-undangan yang terkait, ditindaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. 2. Pemerintahkabupaten/kota yang melakukankegiatantidakberpedomanpadapetunjukteknisiniserta peraturanperundangan lain yang terkait, dipandangsebagaipenyimpangan yang akandikenaisanksihukum.

  28. KETENTUAN LAIN Bagi Daerah yang terkenadan/ataudalamhalterjadibencanaalam,dana DAK bidangpendidikandapatdigunakansecarakeseluruhanuntukrehabilitasiataurekonstruksibangunan, setelah sebelumnya mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh kepala daerah setempat.

  29. KETENTUAN LAIN (….lanjutan) Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar. Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan Nasional memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut.

  30. Proyek Dikmen • Rekapitulasi Jumlah temuan per Proyek dan per Propinsi TERIMA KASIH

More Related