1 / 28

Dinas DIKPORA Kota Surakarta BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

Dinas DIKPORA Kota Surakarta BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA. Tahun Anggaran 201 2. BANTUAN KEPADA KAB/KOTA PERMENDAGRI 13/2006 PERMENDAGRI 59/2007. BELANJA TIDAK LANGSUNG. Bantuan Keuangan. Bantuan Sosial. Hibah. Bantuan Keuangan.

pascale-stevenson
Download Presentation

Dinas DIKPORA Kota Surakarta BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Dinas DIKPORA Kota Surakarta BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TahunAnggaran2012

  2. BANTUAN KEPADA KAB/KOTA PERMENDAGRI 13/2006 PERMENDAGRI 59/2007 BELANJA TIDAK LANGSUNG • Bantuan Keuangan • Bantuan Sosial • Hibah

  3. Bantuan Keuangan • Perekat antara Pem Prov dengan Pem Kab/Kota • Perwujudan sinergitas dan keterpaduan serta kesinambungan program antara Pusat, Prov dan Kab/Kota PERMENDAGRI 32/2008 • BERSIFAT UMUM, didasarkan pd pertimbangan utk mengatasi kesenjangan fiskal • BERSIFAT KHUSUS,utk mendukung capaian porgram prioritas pemprov yg dilaks sesuai urusan yg jadi kewenangan pem kab/kota

  4. ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN 2012 Rp. 1.692.898.597.000,- ( 20,13% dari APBD Rp. 8.411.313.583.000,-) (Amanat Ps. 49 UU No. 20/2003) BL Rp. 404.230.065.000,- BTL Rp. 1.288.668.532.000,- Dinas Pendidikan Rp.201.361.309.000,- SKPD Lain Rp. 202.868.756.000,- Gaji Pegawai Rp. 68.751.032.000,- Bankeu Rp. 858.400.000.000,- Bansos Rp. 4.640.500.000,- Hibah Rp. 356.877.000.000,- DANA BOS SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMP T Rp. 2.834.430.710.000,-

  5. PROPORSI ANGGARAN PENDIDIKAN PROV JATENG (TH 2010- 2012) BESARAN BANTUAN KAB/KOTA BID PENDIDIKAN SANGAT SIGNIFIKAN

  6. Pencairan Bantuan Tahap I TOTAL BANTUAN 7.615.000.000 Jenis Bantuan 28 Jenis 1 Penerima Bantuan 83 sekolah 2 Hibah 2.845.000.000 3 DPA Sekolah 4.770.000.000 4 Pencairan tahap I 7.336.500.000 5 Pencairan tahap II 892.500.000 6

  7. ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA Bersifat DUKUNGAN Bersifat STIMULAN PP 38 Tahun 2007 dilakukan dengan tetap memperhatikan masing-masing urusan dan kewenangan yang dimiliki masing-masing pemerintahan, baik Pusat, Provinsi dan Kab/Kota diberikan kepada Kab/Kota, sbg upaya memperkuat pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Kab/Kota agar tercipta kesinambungan dan keharmonisan urusan antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota diberikan kepada pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat guna mendukung peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah

  8. KEBIJAKAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA Tahun 2012 (SE SEKDA Prov. Jateng No. 050/03684 tgl 16Peb 2011) KEBIJAKAN UMUM KEBIJAKAN KHUSUS Bant Keu Umum Perencanaan Bant Keu Khusus Pelaksanaan Pendidikan Pelaporan

  9. Perencanaan (KEBIJAKAN UMUM) • Prioritas usulan diutamakan yg telah melalui jaring asmara (mekanisme perencanaan pemb daerah ataupun aspirasi melalui unsur legislatif • Pemkab/kotamenyediakandanapendampingan (biayaperencanaan, pengawasan, administrasi) • Kinerja pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan kpd kab/kota tahun yg lalu menjadi pertimbangan untuk penentuan alokasi tahun berikutnya • Usulantdkdiperkenankanutktambahanusaha/modal daerah, membayarhutang, pembebasantanah, pengadaankendaraanbermotor , DED, studi/kajian/penelitian & peralatankantorpendukung 5. Standar harga satuan kegiatan mendasarkan pada standar harga satuan barang & kegiatan di masing-masing kab/kota serta harga pasar

  10. Pelaksanaan (KEBIJAKAN UMUM) • Pelaks kegiatan yg dibiayai melalui bantuan keu harus diselesaikan dlm 1 (satu) tahun anggaran & tdk dpt diluncurkan pd tahun anggaran berikutnya • Pengadaanbarang/jasaygdilakukanharussesuai dg Perpres 54/2010 (penggantiKeppres 80/2003) besertaperubahan-perubahannya • Dana bantuan agar digunakansesuairencanasemula, danpelaksanaansepenuhnyamenjaditanggungjawabBupati/Walikotaygbersangkutan • Kab/kotawajibmenyusunproposalpelaksanaankegiatandengan sistematika : latarbelakang, maksud & tujuan, sasaran, keluaran , manfaat , dampak yang diharapkan, RAB, jadwalpelaksanaan, copy DPA provinsi & kab/kota, dankhususkegiatanfisikdilampiri gambar rencana/desain,foto 0% & petalokasi. • Pemprov tdk akan mengalokasikan biaya pemeliharaan setelah kegiatan dimaksud berakhir. Pemeliharaan dan pengembangan hasil bantuan Pemprov kpd Kab/Kota sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pem Kab/Kota

  11. Pelaporan (KEBIJAKAN UMUM) • Bupati/walikotawajibmenyampaikanlaporanadministrasipelaksanaankegiatanbantuankeuangansetiapbulan paling lambattanggal 10 bulanberikutnyakepadaGubernurcq Biro AdmPembg Daerah SetdaProvJateng dg tembusanBappeda, DinasPendidikandan Biro Keu. SetdaProvJateng. 2. Laporan program agar dapat diselesaikan pada akhir bulan Nopember, Capaian indikator program agar dilakukan secara periodik/per triwulan, disampaikan kepada Bappeda Prov. Jateng selaku Ketua Forum PUS Prov. Jateng dengan tembusan Dinas Pendidikan Prov. Jateng. 3. PadaakhirtahunanggaranBupati/Walikotawajibmenyampaikanlaporanakhirtahunsebgaibahanpenyusunan LKPJ Gubernur.

  12. PELAKSANAAN • Pelaksanaan alokasi bantuan pendidikan yang dibiayai melalui Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota harus dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, utamanya untuk membiayai pekerjaan fisik • Pelaks kegiatan mempertimbangkan jenis, sifat, nilai barang/jasa, serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada, dg memperhatikan ketentuan pelaksanaan MoU bagi kegiatan yang terkait dg pelaksanaan MoU Catatan : Pengadaan barang/jasa yang dilakukan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku Perpres 54/2010 ttg Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (pengganti Keppres 80/2003) dan peratur-an lain penyertanya.

  13. DASAR HUKUM PELAKSANAAN 1. SE SEKDA Prov. Jateng No. 050/03684 tgl 16Peb 2011) Tentang Kebijakan Umum Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota APBD Prov. Jateng TA. 2012 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 70 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Prov. Jateng TA. 2012 3. Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Kepada Kab/Kota Prov. Jateng Tahun 2012 4. DPA PPKD Prov. Jateng Tahun 2012 No. 2396/DPA/2012 tanggal 9 Desember 2011. 5. Rencana Kerja Operasional (RKO)

  14. SyaratPencairan 1 Surat permohonan pencairan dana dari Bupati/ Walikota; 2 SK Walikota Penetapan Sekolah 3 Pernyataan Walikota 4 Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota; Kuitansi bermeterai cukup, rangkap 6 (enam) lembar; 5 RAB, jadwal dan lokasi kegiatan (proposal); 6 Kegiatan fisik yang dilaks penyedia barang dan jasa dilampiri SKPPBJ/SPMK/Kontrak kerja 7 8 pencairantahapberikutnyadilampiriLaporanpenyerapankeuangantahapsebelumnya Rencana Kerja Operasional (R K O) 9

  15. SISTIMATIKA RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) 1.Latarbelakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Sasaran 4. Keluaran/Output 5. Manfaat 6. Dampak Lampiran-lampiran

  16. SISTIMATIKA RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) • 1.Latarbelakang : • Sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai : • Kondisi eksisting spesifik pada kegiatan yang akan diusulkan (kontruksi eksisting, kategori kerusakan dll) • Permasalahan spesifik pada kegiatan yang akan diusulkan • Kewenangan dari kegiatan yang diusulkan

  17. SISTIMATIKA RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) • 2. Maksud dan Tujuan : • Spesifik pada kegiatan yang akan diusulkan • Misal : • Memenuhi kebutuhan Ruang Kelas Baru untuk kegiatan pembelajaran • Tersedianya Ruang Kelas Baru yang memadai

  18. SISTIMATIKA RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) • 3. Sasaran : • Menguraikan obyek/jenis penanganan/pekerjaan utama (mayor item) dan lokasi kegiatan (Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan); • Harus sesuai dengan judul proposal, baik jenis/obyek/substansi kegiatan pekerjaan utamanya maupun lokasinya; • Misal : • Meningkatnya struktur kontruksi jalan dari semula jalan makadam menjadi perkerasan beton ruas “A” – “B” di Dusun “D”, Kec “E” • Meningkatnya sarpras ruang kelas baru ...unit di......

  19. SISTIMATIKA RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) • 4. Keluaran/Output • Volume harus kuantitatif dan satuan pekerjaan jelas • Misal : • Terbangunnya jalan sepanjang 1,00 km • Terbangunnya Ruang Kelas Baru SD.... Desa.... Kec.... Kab...... 1 unit

  20. SISTIMATIKA RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) • 5. Manfaat : • Menguraikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat setelah bangunan terbangun/ kegiatan selesai dilaksanakan. • Misal : • Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan • Meningkatkan sarpras di .....

  21. SISTIMATIKA RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) • 6. Dampak : • Menguraikan dampak jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi setelah kegiatan dilaksanakan • Misal : • Terpenuhinya Ruang Kelas sesuai Standar Nasional Pendidikan • Meningkatnya mutu dan kualitas sarpras pendidikan melalui pembangunan Ruang Kelas Baru di.......

  22. SISTIMATIKA RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) Lampiran : 1. Gambar/Desain rencana kegiatan : dibuat/diketahui oleh Dinas teknis terkait dan ditandatangani oleh SKPD ybs • 2. Jadwal Pelaksanaan : • Pekerjaan harus selesai dalam 1 Tahun anggaran • Telah memperhitungkan proses pengadaan/lelang • Ditandatangani oleh SKPD ybs 3. RAB, dibuat/diketahui oleh Dinas Teknis terkait dan ditandatangani oleh Ka. SKPD ybs. 4. DPA Kab/Kota yang telah disahkan , judul kegiatan harus sesuai dengan DPA Provinsi. 5. Foto O% , sesuai lokasi yang diusulkan dan menggambarkan permasalahan yang ada. 6. Peta Lokasi, merupakan peta Kab/Kota yang diberi notasi/tanda yang jelas dan sesuai.

  23. Lamp. bagi Sekolah Negeri: 1 RAB 2 Jadwal Pelaksanaan 3 Jadwal Pengeluaran Anggaran Foto 0 % dan gambar rencana 4 5 DPA Sekolah

  24. Lamp. bagi penerima hibah: 1 RAB 2 Jadwal Pelaksanaan 3 Jadwal Pengeluaran Anggaran 4 Foto 0 % dan gambar rencana

  25. Jadwal Pelaksanaan

  26. JADWAL PENGELUARAN ANGGARAN

  27. SISTIMATIKA RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) Latarbelakang (permasalahan), maksuddantujuan, sasaran, keluaran, manfaat, dampakdanpenganggaran. DitandatanganiolehKepalaDinas Pendidikan Kab/Kota ( kecuali PUS oleh Kepala Bappeda Kab/Kota selaku Ketua Forum PUS) RKO dibuatrangkap 5 (tujuh) Surat Pengantar dari Bappeda Kab/Kota ditujukan kepada Bappeda Prov. Jateng dengan tembusan Karo Keuangan, Karo Adm. Bangda dan SKPD Prov. Terkait ( 1 surat pengantar untuk semua kegiatan , nama-nama kegiatan dilampirkan)

  28. TerimaKasih…

More Related