180 likes | 610 Views
MODERNISASI PERPAJAKAN. OLEH KELOMPOK 1: 1. ASRI ANGGUN S. (125030400111133) 2. DENI ELYANA SARI (125030400111013) 3. FEBIOLA A. N. (125030400111128) 4. IRUL YULINDA (125030401111003) 5. NURI ARBIYANTI (125030405111010) 6. TAPI OMAS ANISA (125030401111005).
E N D
MODERNISASI PERPAJAKAN OLEH KELOMPOK 1: 1. ASRI ANGGUN S. (125030400111133) 2. DENI ELYANA SARI (125030400111013) 3. FEBIOLA A. N. (125030400111128) 4. IRUL YULINDA (125030401111003) 5. NURI ARBIYANTI(125030405111010) 6. TAPI OMAS ANISA(125030401111005)
LATAR BELAKANG MODERNISASI Semenjaktahun 2002, DirektoratJenderalPajak (DJP) telahmeluncurkan program perubahan(change program)ataureformasiadministrasiperpajakan yang secarasingkatbiasadisebutModernisasi. Adapunjiwadari program modernisasiiniadalahpelaksanaangood governance, yaitupenerapansistemadministrasiperpajakan yang transparandanakuntabel, denganmemanfaatkansisteminformasiteknologi yang handaldanterkini.
Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.
Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut: • Struktur organisasi • Business process dan teknologi informasi dan komunikasi • Manajemen sumber daya manusia • Pelaksanaan good governance
Visi dan Misi Direktorat jendral Pajak Sebagai Otoritas Pajak • Visi Direktorat Jenderal Pajak Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. • Misi Direktorat Jenderal Pajak Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.
Definisi Sistem Administrasi Perpajakan Modern 1. Menurut A. Dunsire, yang dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu 2. Menurut Sophar Lumbantoruan (1997) 3. Menurut Marcus Taufan Sofyan 4. Menurut Suparman
Menurut Marcus Taufan Sofyan tentang Pengertian Sistem administrasi Perpajakan Modern : “Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001”. (2005:53)
Sedangkan menurut Suparman tentang Pengertian Sistem administrasi Perpajakan Modern: “Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat”. (2007:1)
Berdasarkan dua definisi tersebut diatas sistem administrasi perpajakan modern merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis dan cepat.
Tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada di suatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Jika program modenisasiiniditelaahsecaramendalam, termasukperubahan-perubahan yang telah, sedang, danakandilakukan, makadapatdilihatbahwakonsepmodernisasiinimerupakansuatuterobosan yang akanmembawaperubahan yang cukupmendasardanrevolusioner. Untukmewujudkanitusemua, makareformasiadministrasiperpajakanperludirancangdandilaksanakansecaramenyeluruhdankomprehensif.
Latarbelakangdilakukannyamodernisasiperpajakanadalah 1. Citra DJP, yang harusdiperbaikidanditingkatkan 2. Tingkat kepercayaanterhadapadministrasiperpajakan yang harusditingkatkan. 3. Integritasdanproduktivitassebagaipegawai yang masihharusditingkatkan.
Kesimpulan Dari uraiandiatasdapatdisimpulkanbahwakonsepdantujuanmodernisasiadminitrasiperpajakanmerupakanperbaikanuntukmemperbaikisistem yang sudahadadengantujuan agar tercapainyatingkatkepatuhanWajibPajak, tingkatkepercayaanwajibpajak, sertatercapainyatingkatproduktivitaspegawaipajak yang tinggi. PadadasarnyasasaranadministrasiperpajakanadalahupayapeningkatankepatuhandalampemenuhankewajibanperpajakandanpelaksanaanketentuanperpajakansecarasamaantaraFiskusdanWajibPajakdalammenilaisuatuketentuanuntukmendapatkanpenerimaanpajakmaksimaldenganbiaya optimal. Dengandemikiandenganadanyatujuanadminstrasitersebut, makaadministrasiperpajakanberpengaruhdaripenerimaanpajak. Sedangkan pendapatan atau penerimaan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.