Transaksi Elektronik dan e-commerce

1. TransaksiElektronikdane-commerce

2. TERMINOLOGI HUKUM ISTILAH “TRANSAKSI ELEKTRONIK” • Pengertian : RUU ITE (Pasal 1 angka 10) : • Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. • Penjelasan : • Transaksisecaraelektronik, padadasarnyaadalahperikatanataupunhubunganhukum yang dilakukansecaraelektronikdenganmemadukanjaringandarisistemelektronikberbasiskankomputerdengansistemkomunikasi, yang selanjutnyadifasilitasiolehkeberadaanjaringankomputer global atau Internet.

3. SegiHukumKeperdataan (Perikatan): • Dalampenjelasan RUU ITE disebutkantransaksielektronikdipandangsebagaibagiandariperikatanparapihak (Pasal 1233 KUHPerdata). • Transaksitersebutakanmerujukkepadasemuajenisdanmekanismedalammelakukanhubunganhukumsecaraelektronikitusendiri yang akanmencakup : • jualbeli, • lisensi, • asuransi, • lelang, • danperikatan-perikatan lain yang lahirsesuaidenganperkembanganmekanismeperdagangandimasyarakat.

4. SegiHukumPerdataDagang ( Hk. Dagang) • TransaksielektronikdirumuskandefinisinyadariterminologiE-Commerce (Electronic Commerce) ataumengarahpadaperniagaan/perdagangan. • RUU ITE tidakmendefinisikan e-commerce secarajelas, hanyadalampenjelasandisebutkan : • “ …transaksiseringkalidireduksisebagaiperjanjianjualbeliantarparapihak yang bersepakatuntukitu”. Transaksi elektronik oleh kalangan bisnis diidentikkan sebagai perdagangan elektronik (e-commerce) yang maknanya lebih sempit dari makna transaksi elektronik. Argumentasi : Perdagangan/perniagaan adalah hanya sebagian dari aspek perikatan dalam hukum perdata.

5. E-commerce dapatdidefinisikansebagaisegalabentuktransaksiperdagangan/perniagaanbarangataujasa (trade of goods and service) denganmenggunakan media elektronik. • ( Sutedjo SB, 1999: 4). Electronic Commerce adalah kemampuan untuk membentuk transaksi bisnis yang meliputi pertukaran barang dan jasa di antara dua pelaku bisnis dengan menggunakan peralatan dan teknologi elektronika. (Indonesian Information Society Initiative, UGM).

6. SegiHukumAdministrasiPublik /AdministrasiPemerintahan • Penjelasan RUU ITE menyatakanbahwadalamlingkuppublik, makahubunganhukumtersebutakanmencakuphubunganantarawarganegaradenganpemerintahmaupunhubunganantarsesamaanggotamasyarakat yang tidakdimaksuduntuktujuan-tujuanperniagaan. Transaksi elektronik pada lingkup hukum publik ini dapat berupa transaksi pelayanan publik dan transaksi informasi antar organisasi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Inpres No.3 Tahun 2003.

7. WILAYAH HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK • Penjelasan RUU ITE : • Dalamperspektifyuridis, maknayuridistransaksipadadasarnyalebihditekankanpadaaspekmateriildarihubunganhukum yang disepakatiolehparapihak, bukanperbuatanhukumnyasecaraformil. • Olehkarenaitu, keberadaanketentuan-ketentuanhukummengenaiperikatantetapmengikatwalaupunterjadiperubahan media maupunperubahantatacarabertransaksi. • HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN • PADA UMUMNYA • HUKUM PERDATA DAGANG / HK. BISNIS • KHUSUS MENGATUR PERNIAGAAN • HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK Hubungan HK Transaksi elektronik

8. Hubungan Hk Subyek Hukum (Orang / badan Hk) Subyek Hukum (Orang / badan Hk) Obyek Hk Obyek Hk Hak & Kewajiban PENGERTIAN HUBUNGAN HUKUM • Hubunganhukummerupakanhubunganantaraduapihakataulebih (subyekhukum) yang mempunyaiakibathukum (menimbulkanhakdankewajiban) dandiaturolehhukum. Hak = Kewenangan atau peranan yang ada pada seorang (pemegangnya) untuk berbuat atas sesuatu yang menjadi obyek dari haknya itu terhadap orang lain.

9. Kewajiban = sesuatu yang harusdipenuhiataudilaksanakanolehseseoranguntukmemperolehhaknyaataukarenatelahmendapatkanhaknyadalamsuatuhubunganhukum. ObyekHukum = sesuatu yang berguna, bernilai, berhargabagisubyekhukumdandapatdigunakansebagaipokokhubunganhukum. SubyekHukum = segalasesuatu yang dapatmenjadipendukunghakdankewajibannyaataumemilikikewenanganhukum (rechtsbevoegdheid).

10. PENGERTIAN PERISTIWA HUKUM • Peristiwahukumadalahperistiwa-peristiwa yang mempunyaiakibathukumatauperistiwa yang mengakibatkantimbulataulenyapnyahakdankewajiban. Peraturan hukum menetapkan peristiwa-peristiwa tertentu dalam suatu masyarakat sebagai peristiwa hukum. Peristiwa hukum ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan manusia dan peristiwa-peristiwa hukum lainnya yang diatur oleh peraturan hukum. Contoh : Jual beli adalah peristiwa hk dari perbuatan manusia, sedangkan bencana alam sebagai force major merupakan peristiwa hukum yang terjadinya dipicu bukan dari perbuatan manusia meskipun dapat menimbulkan atau melenyapkan hak dan kewajiban seseorang. (Burhan Ashofa, 1996).

11. PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK • Melibatkantigapelaku / pihak yang berbeda : • * Perusahaan ("busines"), • * Konsumen("consumer") • * Pemerintah("public administration"). POLA TRANSAKSI ELEKTRONIK / HUBUNGAN HUKUM : • Business to Business (B2B). • Business to Consumer (B2C). • Business to Public Administration(B2G) • Consumer or Business to Public Administration(C2G) • Consumer to Consumer(C2C) • Public Adminstration to Public Administration (G2G)

12. KERANGKA HUKUM E-COMMERCE

13. PERATURAN TRANSAKSI ELEKTRONIKDARI NEGARA ASING • AS : Uniform Electronic Transaction Act 1998 • Singapura : Electronic Transaction Act 1996 • Malaysia : Digital Signature act 1997 • Kanada : Electronic Transaction Act 1999 • Irlandia : Electronic Commerce Bill 1999 UETA Electronic Sign 2001 (UNCITRAL) Convention on Cyber Crime (OECD) UNCITRAL Model Law on E-Commerce Resolusi PBB Nomor 55/63

14. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUMTERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK RUU TindakPidana TI RUU ITE RUU KebebasanMemperolehInformasiPublik UU PerlindunganKonsumen UU Telekomunikasi UU No.12 / 2002 tentangHakCipta UU No.14 / 2001 tentang Paten UU No.15 / 2001 tentangMerek UU Money Laundring UU Kedokteran UU Penyiaran

15. ACUAN PERUNDANGAN DARI LUAR NEGERI : UETA Electronic Sign 2001 (UNCITRAL) CyberCrime Act 2001 USC Code Tittle 18 (1029, 1030) Children Online Privacy Protection Act ETA of Singapore Convention on Cyber Crime (OECD) UNCITRAL Model Law on E-Commerce Resolusi PBB Nomor 55/63 Dll.

16. Pengaturan E-commerce menurut UNCITRAL • “ Internationlly, the United Nations Commision on International • Trade Law ( UNCITRAL ) , has completed work on a model law • that supports the commercial used of internatonal contracts in • electronic commerce . This model law establishes rules and norms • that validate and recognize contract fromed through electronic • means , sets default rules for contract formation and governance of • electronic contract performance, defines the characteristicof a valid • electronic writing and an original document ,provides far the • acceptability of electronic signatures for legal and commercial • purposes and support the admission of computer evidence in court • and arbitration proceedings “ • ( UNCITRAL Model Law EC, 1996 : 3).

17. ETA (Electronic Transaction Act) Singapore (Undang-undangTransaksiElektronik): • SalahsatubunyiPasalmenyebutkansecarategas • “ untukmenghindarikeragu-raguanmaka , suatuketerangantidakdapatdibantahkeabsahannya, akibathukumnyaataupelaksanaannyadengandasarbahwaketerangantersebutadalahdalambentukcatatanelektronik”. • (CatrineTaySweeKian).