1 / 23

TINJAUAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK

TINJAUAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK. DISUSUN OLEH: ARI HANDAYANI (12080629) MIDA SETYA RIFI (12080552) NAILUL IZZAH (12080561) NITA MAY DIAN KUSUMA DEWI (12080565) NURHAYATI (12080624) TUTI SRIYANTI (12080580) VERIA YUNIANINGSIH (12080617). PENGERTIAN E COMMERCE.

vida
Download Presentation

TINJAUAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TINJAUAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DISUSUN OLEH: ARI HANDAYANI (12080629) MIDA SETYA RIFI (12080552) NAILUL IZZAH (12080561) NITA MAY DIAN KUSUMA DEWI (12080565) NURHAYATI (12080624) TUTI SRIYANTI (12080580) VERIA YUNIANINGSIH (12080617)

  2. PENGERTIAN E COMMERCE • Secaraumum e commerce adalahsistemperdagangan yang menggunakanmekanismeelektronik yang adadijaringan internet Menurut UU ITE (Pasal 1 angka 10) : Transaksi elektronik adalah perbuatan hukumyang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya

  3. Electronic Markets (EMs). • Electronic Data Interchange (EDI). • Internet Commerce. sistem e commerce terbagimenjaditigaaplikasiyaitu:

  4. EMs adalah sebuah sistem informasi antar organisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Electronic Markets (EMs).

  5. Electronic Data Interchange (EDI). EDI adalah sarana untuk mengefisienkan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial.

  6. Internet commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Internet Commerce.

  7. KARAKTERISTIK E-COMMERCE a. Business to Business (B2B)b. Business to Consumer (B2C)c. Consumer to Consumer (C2C)

  8. Business to Business (B2B) B2B melibatkanpasare-business danhubunganpasarlangsungantarperusahaan. B2B menyatakanpenjualanprodukdanjasa yang melibatkanbeberapaperusahaandandilakukandengansistemotomasi

  9. Business to Consumer (B2C) B2C melibatkaninteraksidantransaksiantarperusahaanpenjualdankonsumennya. Consumer to Consumer (C2C)C2C menyatakan model perdagangan yang terjadiantarakonsumendengankonsumenmelalui internet.

  10. KEUNTUNGAN E-COMMERCE • BagiKonsumen: hargalebihmurah, belanjacukuppadasatutempat. • BagiPengelolabisnis: efisiensi, tepatwaktu • BagiManajemen: peningkatanpendapatan, loyalitaspelanggan.

  11. TransaksipadaSitus E-Commerce • Penawaran Penjualmenunjukkanprodukdanlayanannyadiwebsite • Penerimaan/kesepakatan merupakankesepakatan yang terjadiantarapembelidanpenjual. • Pembayaran Pembayarandapatdilakukandenganberbagaicara, tergantungperusahaanmasing-masing. • Pengiriman Setelahtransaksiselesai, makabarang yang dibeliakansegeradikirimataudapatdidownload

  12. ContohTransaksipadaSitus E-Commerce Contoh: Cara transaksi pada Bhineka.com • Ketik situs penjualan online www.bhineka.com • Memilih produk yang diinginkan melalui catalog online • Klik pesan barang yang diingikan • Isi form,   • Jika sudah cocok dan sesuai dengan yang diinginkan kemudian klik ok.

  13. Cara BelanjaSecara Online Pada bhineka.com • Menggunakan Shopping Cart • Belanja Via Telphone / email

  14. Cara Pembayaran di Bhineka.com • transfer bank, • kredit, • kartu kredit, • bayar ditempat, • proses perusahaan

  15. Tinjauan Hukum Indonesia tentang Transaksi Elektronik

  16. Undang –UndangTentangTransaksiElektronikdi Indonesia RancanganUndangUndangInformasidanTransaksiElektronik (RUU ITE) disetujui DPR dandisahkanRapatParipurna DPR RI padaSelasa, 25 Maret 2 008 menjadiUndang- Undang ITE. UU inimenjadicyber law pertamadi Indonesia. Isinyacukupluas. Banyak haldiaturdisini yang amatpentingbagipelakubisnisdiduniamaya. UntukTransaksi ElektronikdimuatdalamBab V, pasal 17 – 2 yang isinyasebagaiberikut.

  17. BAB VTRANSAKSI ELEKTRONIK Pasal 17 (1) Penyelenggaraantransaksielektronikdapatdilakukanbaikdalamlingkuppublikmaupunprivat. (2)  Para pihak yang melakukanTransaksielektroniksebagaimanadimaksudpadaayat (1) wajibberitikadbaikdalammelakukaninteraksidan/ataupertukaranInformasielektronikselamatransaksiberlangsung. (3)  KetentuanlebihlanjutmengenaipenyelengaraanTransaksielektroniksebagaimanadimaksudketentuanpadaayat (1) diaturdenganPeraturanPemerintah.

  18. Pasal 18 (1)  Transaksi elektronik yang dituangkan dalam Perjanjian elektronik mengikat para pihak. (2)  Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. (3)  Apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional.

  19. (4)  Para pihakmemilikikewenanganuntukmenetapkan forum pengadilan, arbitraseataulembagapenyelesaiansengketaalternatif yang berwenangmenanganisengketa yang mungkintimbuldaritransaksielektronik. (5)  Apabilaparapihaktidakmelakukanpilihan forum sebagaimanadimaksuddalamayat (4) penetapankewenanganpengadilan, arbitraseataulembagapenyelesaiansengketaalternatif yang berwenangmenanganisengketa yang mungkintimbuldaritransaksitersebut, didasarkanpadaasas-asasHukumPerdataInternasional.

  20. Pasal 19 • Para pihak yang melakukantransaksielektronikharusmenggunakansistemelektronik yang disepakati. Pasal 20 (1)  Kecualiditentukan lain olehparapihaktransaksielektronikterjadipadasaatpenawarantransaksi yang dikirimpengirimtelahditerimadandisetujuipenerima. (2)  Persetujuanataspenawarantransaksielektroniksebagaimanadimaksuddalamayat (1) harusdilakukandenganpernyataanpenerimaansecaraelektronik.

  21. Pasal 21 (1)  Pengirimmaupunpenerimadapatmelakukansendiritransaksielektronik, ataumelaluipihak yang dikuasakanolehnyaataumelaluiAgenElektronik. (2)  Kecualidiperjanjikan lain, pihak yang bertanggungjawabatassegalaakibathukumdalampelaksanaantransaksielektroniksebagaimanadimaksuddalamayat (1) diatursebagaiberikut: a. apabiladilakukansendiri, menjaditanggungjawabparapihak yang bertransaksi; b. apabiladilakukanmelaluipemberiankuasa, menjaditanggungjawabpemberikuasa;

  22. c.    ApabiladilakukanmelaluiAgenElektronik, menjaditanggungjawabPenyelenggaraAgenElektronik. d.    ApabilakerugiantransaksidisebabkangagalberoperasinyaAgenelektronikakibattindakanpihakketigasecaralangsungterhadapSistemelektronik, menjaditanggungjawabPenyelenggaraAgenelektronik. e.    ApabilakerugiantransaksidisebabkangagalberoperasinyaAgenelektronikakibatkelalaianpihakpenggunajasalayanan, menjaditanggungjawabpenggunatersebut. (3)  Ketentuansebagaimanadimaksuddalamayat (2) tidakberlakudalamhaldapatdibuktikanterjadinyakeadaanmemaksa (force majeure) ataukesalahandan/ataukelalaiandaripihakpenggunasistemelektronik.

  23. Pasal 22 (1)  Penyelenggara Agen Elektronik tertentu wajib menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. (2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara agen elektronik tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

More Related