1 / 17

Bahan Kuliah : Undang-undang dan Kebijakan Pembangunan Peternakan USAHA PETERNAKAN

Bahan Kuliah : Undang-undang dan Kebijakan Pembangunan Peternakan USAHA PETERNAKAN. UU No: 6 tahun 1967. Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan UU No: 18 tahun 2009. Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan PP No: 16 tahun 1977. Tentang Usaha Peternakan. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

adanne
Download Presentation

Bahan Kuliah : Undang-undang dan Kebijakan Pembangunan Peternakan USAHA PETERNAKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BahanKuliah: Undang-undangdanKebijakanPembangunan PeternakanUSAHA PETERNAKAN

  2. UU No: 6 tahun 1967. TentangPeternakandanKesehatanHewanUU No: 18 tahun 2009. TentangPeternakandanKesehatanHewanPP No: 16 tahun 1977. Tentang Usaha Peternakan KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 404/Kpts/0T.210/6/2002 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

  3. PEDOMAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN A. LatarBelakang: • Mendorongpertumbuhandanpengembanganusahapeternakanperludiambillangkah-langkahuntukmenciptakaniklimusaha • Sejalandengan UU No: 25 th 2000 tentangKewenanganPemerintahdanKewenanganPropinsisebagai Daerah Otonom menciptakaniklimusaha yang lebihbaik, izinusahadanpendaftaranpeternakanrakyatmelaluimekanismedanprosedur yang dapatmenjaminkepastianusaha. • Kepmentan no: 362/Kpts/TN.120/5/1990 danKepmentan no:1018/Kpts/KP.430/12/98 tentangIzin Usaha danPendaftaranPeternakansudahtidakberlakulagi

  4. B. MaksuddanTujuan Memberikanpedomanbagiaparatur yang bertugasdibidangpelayananperizinan, pembinaandanpengawasanusahapeternakan. C. RuangLingkup: Persetujuanprinsip, permohonanizinusaha, izinperluasanusahapeternakan, pendaftaranizinusaha, sertabimbingandanpengawasan.

  5. D. Pengertian: Perusahaan peternakan Perusahaan dibidangpeternakan Peternakan Rakyat Budidaya Pembibitan Bibitternak Lokasi Usaha peternakan Persetujuanprinsip Izinusahapeternakan Pendaftaranpeternakanrakyat Izinperluasandanperluasan

  6. PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN Setiapperusahaanpeternakan yang dalamskalausahatertentusebagaimanadimaksudpadalampiran 1 keputusaniniwajibmemenuhiketentuandibidangperizinanusaha yang meliputi: • PersetujuanPrinsip • Izin Usaha • IzinPerluasan Usaha Peternakan

  7. I. PersetujuanPrinsip • Izin lokasi/HGU, IMB, Izin tempat Usaha/HO, Izin tenaga kerja asing, izin pemasangan instalasi dan peralatan, Upaya Kelestarian Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) • Disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya • Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk , selambat-lambatnya 20 hari kerja sudah memberikan persetujuan. • Persetujuan prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon. • Persetujuan prinsip berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang 1X1 tahun. • Perusahaan Peternakan wajib membuat laporan kemajuan usaha setiap 6 bulan sekali.

  8. II. PemberianIzin Usaha • Setiap orang/Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha • Surat permohonan izin usaha harus memiliki Persetujuan Prinsip dahulu • Jangka waktu berlakunya izin usaha peternakan ditentukan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan melakukan kegiatan.

  9. Permohonan Izin Usaha Peternakan • Pemohon sudah memiliki Persetujuan Prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, memasukkan ternak • Permohonan Izin Usaha Peternakan diajukan kepada Bupati/ Walikota • Bupati/Walikota selambat-lambatnya 20 hari kerja telah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan peternakan berproduksi sesuai pedoman cara budidaya • Bila tidak dilakukan pemeriksaan , pemohon membuat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik • Bila syarat sudah lengkap selambat-lambatnya 20 hari kerja Bupati/Walikota, sudah mengeluarkan Izin Usaha Peternakan • Penundaan dilakukan bila ada persyaratan yang belum lengkap.

  10. Permohonan Izin Usaha Peternakan • Terhadappenundaan, Perusahaan diberikesempatanmelengkapinya paling lambat 1 tahun • Apabilatidakterpenuhi, izin Usaha PeternakanDITOLAK • IzinusahaditolakbilalokasikegiatanperusahaantidaksesuaiPersetujuanPrinsip • PenolakanolehKepalaDinasPeternakanatauKepalaDinas yang membidangifungsipeternakanselambat-lambatnya 30 harisejakmenerimapenolakan. • Pemohondapatmengajukan banding kepadaBupati/WalikotadengantembusankepadaDinasPeternakanatauDinas yang membidangifungsipeternakan.

  11. III. IZIN PERLUASAN USAHA • Perusahaan Peternakan yang telah memperoleh Izin Usaha Peternakan, dapat melakukan perluasan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Perluasan Usaha. • Tatacara permohonan izin usaha diatur dalam tatacara pendirian izin usaha peternakan. • Persetujuan perluasan tidak diperlukan apabila penambahan jumlah ternak tidak melebihi 30% dari jumlah ternak dalam Izin Usaha Peternakan. • Izin Perluasan Usaha dikeluarkan oleh Bupati/Walikota

  12. IV. PENCABUTAN IZIN USAHA PETERNAKAN 1. Izin Usaha Peternakan dicabut apabila: • Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 bulan sejak izin keluar, atau menghentikan kegiatan selama 1 tahun berturut-turut. • Memindahkan lokasi kegiatan tanpa persetujuan tertulis. • Melakukan perluasan tanpa izin. • Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 kali berturut-turut. • Memindahtangankan pemberian izin kepada pihak lain. • Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Bupati/Walikota. • Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai perundangan yang berlaku.

  13. 2. Tatacara pencabutan Uzin Usaha Peternakan • Peringatantertulis 3 kali berturut-turuttiap 2 bulan. • Usaha dibekukan 6 bulanbilaperingatantidakdiindahkan. • PembekuanIzin Usaha dicairkankembalibila, padamasapembekuanperusahantelahmelakukankegiatankembali, ataumelaksanakansegalaketentuanperizinan. • Bilabataswaktu 6 bulandilampaui, perusahaantidakmelaksanakankegiatansesuaiketentuanIzin Usaha Peternakan DICABUT

  14. V. PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT • Sebagaiusahasampingan, jumlahmaksimummasing-masingternaksesuaipetunjukLampiran 1. • Tidakdiwajibkanmemilikiizin Usaha Peternakan • Bupati/Walikotaataupejabat yang ditunjukmelakukanpendaftaran< 14 harikerja, mengeluarkanTandaPendaftaranPeternakan Rakyat, melakukanpembinaan. • TandaPendaftaranPeternakan Rakyat memilikikekuatansamadenganIzin Usaha Peternakan VI. KONTRIBUSI IZIN USAHA/TANDA DAFTAR • Untukmemperolehizinusahapeternakan/tandadaftarpeternakanrakyatdapatdikenakanretribusisesuaiperaturanperundangan

  15. VII. KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN • Perusahaan Peternakandapatmelakukankemitraanusahadenganperusahaandibidangpeternakan/pet rakyat: a) Perusahaan pemotonganhewan, babi, ayam; b) Pabrikpakan; c) Perusahaan perdagangansaranaproduksipeternakan; d) Perusahaan pembibitan • Kemitraanusahadilakukandengansukarela, salingmembantu, salingmemperkuat, salingmenguntungkan. • Perusahaan PeternakberfungsisebagaiIntidanpeternakanrakyatsebagaiPlasma

  16. VIII. PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN • Pengawasan dilakukan oleh Bupati/Walikota, secara langsung/tidak langsung. • Langsung  bimbingan dan pengawasan di lokasi kegiatan. • Tidak langsung  laporan kepada pemberi izin. • Perusahaan menyampaikan laporan setiap 6 bulan sekali. • Bupati/Walikota memberikan laporan kegiatan usaha di daerah kepada Menteri Pertanian/ Dirjen Bina Produksi Peternakan setahun sekali, tembusan kepada Gubernur

  17. IX. PENUTUP Pedoman disusun dengan harapan dapat dipakai sebagai acuan bagi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan usaha peternakan. Pedoman bersifat dinamis dan dapat diubah apabila diperlukan.

More Related