300 likes | 840 Views
Introducing Hukum acara pidana. Flora Dianti, SH, MH. TODAY’S. INTRODUCTION PERATURAN SATUAN ACARA PROGRAM DEFINISI PRINSIP BAGAN PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA. INTRODUCTION. BAGAIMANA BISA LULUS ? PRESENCE 10% ASSIGNMENTS 15% MID TERM TEST 35%
E N D
Introducing Hukum acara pidana Flora Dianti, SH, MH.
TODAY’S • INTRODUCTION • PERATURAN • SATUAN ACARA PROGRAM • DEFINISI • PRINSIP • BAGAN PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
INTRODUCTION BAGAIMANA BISA LULUS? PRESENCE 10% ASSIGNMENTS 15% MID TERM TEST 35% FINAL TEST 40% (10+15+15+16) ALTERNATIF: KUIZ OR PRESENTATION TOLERANSI KETELATAN MAX 30 MIN.
SAP DAN TUGAS • SAP = tugas mingguan SYARAT: - dikumpulkan tepat waktu • Tulis tangan • Min 3 referensi • Kertas Folio • Fotokopi sebg bukti
Pembahasan Definisi KedudukanHapid ProsesHukumAcaraPidana Penyelidikan Penyidikan
DEFINISI • KUHAP: tidakmemberikandefenisi, tapimendefenisikanttgfungsidsb sep penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusanpengadilan, upayahukum, dll. • DefinisiWirjonoProdjodikoro: rangkaian peraturan2 ygmemuatcarabgmnaparaturpenegakhukumdlmsistemperadilanpidanabertindakgunamencapaitujuannegaradgnmengadakanhkmpidana. Dalamhkmpidanadiatur “bila”, kepada “siapa” dan “bagaimana” hakim dptmenjatuhkanpidana. (pengertianinisempit, punishment oriented).
DEFINISI • Hkacarapidanadiadakanutkmenegakkan (i) keadilan, (ii) memberantaskejahatandan (iii) mencegahsekaligus. Hkacarapidanaharusbeorientasikesisteman, suatusistem yang menegakkankeadilan, memberantaskejahatan, danmencegahkejahatan. • Pengertianhkacarapidanasebagairangkaianpenegakanhukum yang diarahkanuntukmencapaiketigatujuantersebutkemudiandisebutsistemperadilanpidana (“SPP”) pengertian yang lebihluasdarihkacarapidana ( vide, Luhut M.P Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, SuatuStudiTeoritisMengenaiSistemPeradilanPidana, 2009:72-74).
UU No.8 Tahun 1981 ttg Hukum Acara Pidana (KUHAP) • UU “Para Penegak Hukum” • UU 2002:2 ttg Kepolisian Negara RI • UU 2004:16 ttg Kejaksaan RI • UU 2009: 48 ttg Kekuasaan Kehakiman; • UU 2009:3 ttg MA RI; • UU 2004:5 ttg Peradilan Umum • UU yg mengatur wewenang PPNS 2. Ketentuan Hukum Acara Pidana • UU Substansial • UU 2000:26 ttg Pengadilan HAM • UU 2002:30 ttg KPK • UU 2009:46 ttg Pengadilan Tipikor • UU 1997:3 ttg Pengadilan Anak • UU 2009:22 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • UU 2003:15 ttg Pemberantasan TP Terorisme • UU 2004:31 ttg Perikanan Ketentuan Hukum Acara Pidana Perundang-Undangan Sektoral Secara Khusus • Peraturan Pemerintah, mis : PP No.27 Tahun 1983 • Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) • Surat Keputusan Kapolri • Surat Keputusan Jaksa Agung • Surat Keputusan Menteri Kehakiman • Peraturan Menteri Kehakiman Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Lainnya
3. SISTEM PERADILAN PIDANAPERJALANAN ORANG BEBAS MENJADI TERPIDANA Upaya Paksa Pra-P Pembuktian SPDP Bisa disidik? SD Upaya Paksa BAP Putusan ST Tugas & Tanggung Jawab LP Hakim Wasmat Wewenang Wewenang Hakim Wewenang JPU Wewenang Penyidik/Penyelidik Penyidik J-Peneliti (1) Orang bebas (3) Tersangka (2) Saksi (4) Terdakwa (5) Terpidana Hak Peristiwa Hukum Pidana Hak Hak Surat Keberatan Praperadilan Remisi, Asimilasi & pelepasan bersyarat Eksepsi Pledoi Surat Pengalihan/ Penangguhan Penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang dengan konpensasi uang Pasca-Ajudikasi: terima atau upaya hukum,biasa & luarbiasa Ajudikasi Pra-Ajudikasi
JalurDiketahuinya TP • Laporan: • Pemberitahuan yang disampaikanseorangkrnhak / kewjbberdasar UU kpdpejabatberwenangttgtelahatausedangataudidugaakanterjadiperistiwapidana. (pasal 1 butir 24) • Dilaporkanolehsemuaorang yang mengalami, melihat, mendengarsuatuperistiwapidana. • Tidakdapatdicabutkembali • Merupakandelikumum • Bukanmerupakansyaratuntukdilakukannyaprosespenyidikan.
JalurDiketahuinya TP • 2. Pengaduan: • Pemberitahuandisertaipermintaanolehpihak yang berkepentingankpdpejabatberwenanguntukmenindakmenuruthukumseorang yang telahmelakukan TP aduan yang merugikannya. (pasal 1 butir 25) • Dilakukanolehkorban /calonkorban/pihakygberkepentinganmenurut UU. • Dapatdicabutkembali • Merupakandelikaduan • Merupakansyaratuntukdilakukannyaprosespenyidikan.
JalurDiketahuinya TP 3. TertangkapTangan: • Tertangkapnyaseorangpadawaktusedangmelakukan TP ataudengansegerasetelahbebrapatsaat TP dilakukan. Atausesaatkemndiserukanolehkhalayakramaisebgorngygmelakukannya. (Pasal 1 butir 19 KUHAP) 4. InformasiKhusus: • Adanyainformasikhususdarimasyarakatbahwatelahterjadiatauakanterjadisuatu TP, shgkemudianataslaporantersebutaparatmelakukanpenangkapan.
Penyelidikan … - Pengertian: Pasal 1 butir 5 Penyelidik: * KUHAP (Psl 1 btr 4 jo. ps 4) Polri * UU Khusus Lain Korupsi: KPK, Kejaksaan, Polisi, Timtas TPK TP Kelautan & Perikanan: TNI AL, PNS Perikanan (UU No.31/2004 ttgperikanan) TP Imigrasi: PNS Imigrasi Lingkungan: Bapedal (UU No.23/97) Money Laundering: Polisi, melaluibahan PPATK (UU No.15/2002) HAM: Komnas HAM (UU No.26/2000) Pasar Modal: Bapepam TP Kehutanan: PNS Kehutanan (UU No.41/99)
TugasdanWewenangPenyelidik Pasal 5 KUHAP 1. KrnKewajibannya: MenerimaLaporan / Pengaduan MencrKetrgndanBrgBukti MenyuruhBerhenti, MenanyakandanMemeriksaTandaPengenal AtasPerintahPenyidik: a. MelakukanUpayaPaksa b. PemeriksaandanPenyitaanSurat c. MengambilSidikJaridanMemotret
TeknikPenyelidikan • Penyelidikan Terbuka - untuk tindak pidana biasa - mudah untuk diungkap • Penyelidikan Tertutup • Untuk tindak pidana tertentu yang sulit diungkap (narkotika, terorisme, dll) • Surveillance, undercover, observation.
Penyidikan … - Pengertian: Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidik: * KUHAP (ps. 1 bt.1 jo. Ps.6 ayat 1) Min. Aipda * UU Khusus Lain Imigrasi, -Ditjen HAKI, dll Korupsi: Kejaksaan, KPK, Kepolisian TP Kelautan: TNI AL, Lingkungan:Bapedal
TugasdanWewenangPenyidik • Pasal 7 KUHAP 1). UpayaPaksa: • Penangkapan (Ps.16-19) • Penahanan (Ps.20-31) • Penggeledahan (Ps.32-37) • Penyitaan (Ps. 38-46) • PemeriksaanSurat (Ps. 47-49) 2).Melakukan Pemeriksaan2
Proses Verbal • Proses Verbal Verhoor: • Proses BAP dgncarainterogasi / tatapmukalangsung/ mendengarketerangantersangka / paratersangkaataucalontersangka, korbansertasaksi-saksidikantorkepolisian, • BAP diperiksadanditandatanganiolehpenyidikdan yang diperiksa. • secaraformilbelummerupakanalatbuktipenuhdalamprosespembuktian, secaramateriiltergantungbagaimana hakim menafsirkanisiketerangan.
Proses Verbal 2. Proses Verbal Van bevinding: • proses BAP olehpenyidik, dengancaraatasinisiatifpenyidiksendiriberdasarkewenangannya, dgnmendatangi TKP, mencarilangsung keterangan2 darisaksi-saksi, korbansertasaksi-saksi yang ditemuidi TKP, • BAP diperiksadanditandatanganiolehpenyidiksaja. • Prosesinisecaraformilsudahmerupakanalatbuktipenuhdalamprosespembuktian, hakim bisamendapatkanhasilpenyidikanlebihlengkap.