1 / 5

Hukum Pidana

Hukum Pidana. Oleh : Leha silfiana (134254055) Eva nurmalia (134254093). Adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman. Hukum pidana. ANALISIS. Melanggar Kepentingan Umum. menggunakan area konservasi atau perlindungan.

pello
Download Presentation

Hukum Pidana

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Hukum Pidana Oleh : Leha silfiana (134254055) Eva nurmalia (134254093)

  2. Adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman. Hukum pidana

  3. ANALISIS Melanggar Kepentingan Umum menggunakan area konservasi atau perlindungan

  4. Terdapat dalam undang-undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 5 ayat (1) dan (2) (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: • memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan • maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat • sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau • memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan • dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam • jabatannya. (2)Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

More Related