HUKUM PIDANA

1. HUKUM PIDANA PENGANTAR HUKUM INDONESIA M. Hamidimasykur, S.H., M.KN

2. 1 DEFINISI HUKUM PIDANA 2 DELIK 3 5 Bahasan : PEMIDANAAN ALASAN PEMBENAR, ALASAN PEMAAF & ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN 4 AZAS-AZAS HUKUM PIDANA 6 KRIMINOLOGI

3. 1 DEFINISI HUKUM PIDANA

4. DEFINISI HUKUM PIDANA☼ IUS PONEALE☼ • Menurut MEZGER hukum pidana dapat didefinisikan sebagai berikut : “aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”. • Jadi definisi itu hukum pidana berpokok pangkal pada: 1. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu; 2. Pidana. • Pengertian “hukum pidana” tersebut juga dikenal dengan “Ius poneale”.

5. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu • Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu” itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. • Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat”. • Oleh karena itu dalam perbuatan jahat tersebut harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang ”perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi 2 yaitu: 1. perbuatan yang dilarang dan; 2. orang yang melanggar larangan itu.

6. Pidana • Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat perbuatan itu. • Di dalam hukum pidana modern, pidana ini meliputi ”tindakan tata tertib” (tuchtmaatregel). • Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan seperti yang tercantum pada pasal 10 KUHP, yaitu dalam hukuman pokok dan hukuman tambahan, sebagai berikut: • Yang termasuk hukuman pokok: 1. hukuman mati; 2. hukuman penjara; 3. hukuman kurungan; 4. hukuman denda. • Yang termasuk hukuman tambahan: 1. pencabutan hak- hak tertentu; 2. perampasan barang- barang tertentu; 3. pengumuman keputusan hakim.

7. DEFINISI HUKUM PIDANA☼ IUS PUNIENDI☼ • Di samping Ius poneale ada Ius puniendi. • Ius puniendi dapat diartikan secara luas dan sempit : Dalam arti luas Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Dalam arti sempit Hak untuk menuntut perkara- perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan peradilan. • Jadi hak puniendi adalah hak mengenakan pidana, dan ius puniendi harus berdasarkan pada ius poneale.

8. DEFINISI HUKUM PIDANA YANG LAIN

9. Lanjutan …..DEFINISI HUKUM PIDANA YANG LAIN

10. Lanjutan …..DEFINISI HUKUM PIDANA YANG LAIN

11. Lanjutan …DEFINISI HUKUM PIDANA YANG LAIN

12. FUNGSI HUKUM PIDANA • Dapat dibedakan dua fungsi dari hukum pidana yaitu : 1. Fungsi yang umum; 2. Fungsi yang khusus. • Ad.1 Oleh karena hukum pidana itu merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana sama juga dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. • Ad.2 Fungsi yang khusus dari hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosannya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang – cabang hukum yang lainnya. • Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan- aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

13. 2 D E L I K

14. ISTILAH DELIK • Asal kata : delictum (latin); delict (Jerman); delit (Perancis); delict (Belanda). • KBBI (Kamus Bebas Bahasa Indonesia)  Delik =tindak pidana • PROF. MOELJATNO  delik = perbuatan pidana • E. UTRECHT  delik = peristiwa pidana • MR. TIRTAAMIDJAJA  delik = pelanggaran pidana • Para pakar hukum pidana yg lain : VAN HAMEL, SIMONS  delik = strafbaar feit

15. DEFINISI DELIK

16. Lanjutan …... DEFINISI DELIK

17. Kesengajaan sbg Maksud (Oogmerk) Kesengajaan dgn Keinsafan Pasti (Opzet als Zekerheidsbewustzijn) KESENGAJAAN (DOLUS) Kesengajaan dgn Keinsafan Akan Kemungkinan (Dolus Evantualis) UNSUR SUBJEKTIF Tak Berhati-hati KEALPAAN (CULPA) UNSUR DELIK Dapat Menduga Kelalaian Perbuatan Aktif atau Positif (Act) PERBUATAN MANUSIA UNSUR OBJEKTIF Perbuatan Patif atau Negatif (Omission) AKIBAT PERBUATAN SIFAT MELAWAN HUKUM (WEDERRECHTELIJKHEID) & DAPAT DIHUKUM KEADAAN-KEADAAN (CIRCUMSTANCES) SKEMA UNSUR – UNSUR DELIK

18. MACAM – MACAM DELIK • Pembedaan antara KEJAHATAN dengan PELANGGARAN, Menurut WIRJONO PROJODIKORO, antara keduanya tdp perbedaan kuantitatif, dimana kejahatan pd umumnya diancam dgn pidana yg lebih berat drpd pelanggaran

19. Pembedaan Delik-Delik Lainnya :

20. Lanjutan ….. Pembedaan Delik-Delik Lainnya :

21. Lanjutan ….. Pembedaan Delik-Delik Lainnya :

22. Lanjutan ….. Pembedaan Delik-Delik Lainnya :

23. Lanjutan ….. Pembedaan Delik-Delik Lainnya :

24. 3 PEMIDANAAN

25. JENIS PIDANA DALAM KUHP • Pidana Pokok a. Pidana mati b. Pidana penjara c. Pidana kurungan d. Pidana bersyarat e. Pidana denda • Pidana Tambahan a. pencabutan hak2 ttt b. perampasan barang ttt c. pengumuman putusan hakim

26. SANKSI PIDANA • Beberapapengertianataumaknatentangsanksipidanasebagaiberikut : • Sanksihukumpidanamempunyaipengaruhpreventif( pencegahan) terhadapterjadinyapelanggaraan-pelanggaran norma hukum. Pengaruhinitidakhanyaadabilasanksipidanaitubenar- benarditerapkanterhadappelanggaran yang konkrittetapisudahada, karenasudahtercantumdalamperaturanhukum. Perludiingatbahwasebagaialatkontrol, fungsihukumpidanaadalahsubsiderartinyahukumpidanahendaknyabarudiadakan apabila usaha-usahalainkurangmemadai. • Sanksi yang tajamdalamhukumpidanamembedakannyadarilapanganhukum yang lainnya. Hukumpidanasengajamengenakanpenderitaandalammempertahankan norma-norma yang diakuidalamhukum. Olehkarenaitumengapahukumpidanaharusdianggapsebagaiultimumrediumyaituobatterakhir apabila sanksiatauupaya-upaya pada cabanghukumlaintidakmempan.

27. Dalamsanksihukumpidanaterdapatsuatuygtragis (sesuatu yang menyedihkan) sehinggahukumpidanadikatakansebagaimengirisdagingnyasendiriatausebagaipedangbermatadua. Maksuddariucapanituadalahbahwahukumpidana yang melindungibendahukum (nyawa, harta, benda, kehormatan) dalampelaksanaannyaialah apabila terdapatpelanggaranterhadaplarangan dan perintahnyajustrumengadaanperlukaanterhadapbendahukum si pelanggarsendiri. • Hukumpidanaitumerupakanhukumsanksibelaka. Hukumpidanatidakmemuat norma-norma baru, Norma-normayangadadalmcabanghukumlainnyadipertahankandenganancamanpidana. Olehkarenaituhukumpidanadisebutsebagaiaccesoirterhadaphukumlainnya.

28. 4 ALASAN PEMBENAR, ALASAN PEMAAF & ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN

29. Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah2 alasan pembenar & alasan pemaaf. Titel ke-3 dr Buku Pertama KUHP hanya menyebutkan : alasan2 yg menghapuskan pidana. • Dalam teori hukum pidana alasan2 yg menghapuskan pidana dibedakan mjd : alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus tuntutan.

30. ALASAN PEMBENAR • Yaitu alasan yg menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yg dilakukan o/ terdakwa lalu mjd perbuatan yg patut & benar. • Biasanya dalam titel 3 Buku Pertama yg dipandang orang sbg alasan pembenar adalah pasal2 sbb :  49 (1), mengenai pembelaan terpaksa (noodweer);  50, mengenai melaksanakan ketentuan UU;  51 (1), melaksanakan perintah atasan;  48, mengenai daya paksa (overmacht).

31. ALASAN PEMAAF • Yaitu alasan yg menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yg dilakukan o/ terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. • Biasanya dalam titel 3 Buku Pertama yg dipandang orang sbg alasan pemaaf adalah pasal2 sbb :  49 (2), mengenai pembelaan yg melampaui batas;  51 (2), penuntutan pidana tentang perintah jabatan yg tanpa wenang  48, mengenai daya paksa (overmacht).

32. ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN • Dikarenakan pemerintah menganggap bahwa a/ dasar utilitas atau kemanfaatannya kpd masyarakat, sebaiknya tdk diadakan penuntutan. Kalau perkaranya tdk dituntut, tentunya yg melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. • Alasan penghapus pidana dibagi mjd : 1. alasan penghapus pidana yg umum  titel 3 Buku Pertama; 2. alasan penghapus pidana yg khusus  ex : Ps. 310 (3).

33. 5 AZAS-AZAS HUKUM PIDANA

34. BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU • Pasal 1 KUHP : • Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya • Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yg paling menguntungkannya • Asas – asas yang terkandung dalam Ps. 1 KUHP : • Azas Legalitas : nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali (Hakim dilarang mencipta hukum apapila ketentuan pidana dalam UU tidak mengaturnya)  Pasal 1 ayat 1 KUHP • Azas Tidak Berlaku Surut : Hukum pidana tidak berlaku surut/mundur  Pasal 1 ayat 1 KUHP Tetapi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP, asas tsb tidak secara mutlak dianut • Azas Larangan Penggunaan Analogi : Hukum pidana tidak dapat ditafsir secara analogi  Pasal 1 ayat 1 KUHP

35. BERLAKUNYA HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN TEMPAT DAN ORANG

36. 6 KRIMINOLOGI

37. PENGERTIAN KRIMINOLOGI • MOELJATNO : Kriminologi adalah Ilmu tentang kejahatannya sendiri • KANTER & SIANTURI :  Kriminologi mempelajari sebab2 timbulnya suatu kejahatan & keadaan2 yg pd umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara2 memberantas kejahatan tsb.  Kriminologi mengartikan kejahatan sbg gejala dlm masyarakat yg tdk pantas & tidak/belum terikat kpd ketentuan2 yg telah tertulis • SUTHERLAND AND CRESSEY : Kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sbg gejala masyarakat

38. PERBEDAAN KRIMINOLOGI DENGAN ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA

39. Beberapa sarjana memasukkan kriminologi sbg bag. / pendukung dr IPHP (SIMONS, VAN HAMEL), alasannya :  bahwa u/ menyelesaikan suatu perkara pidana yg berlaku, mengkonstruksikan apa yg dimaksud serta mensitematisirnya, akan tetapi perlu diselidiki jg penyebab dr tindakan (tindak pidana) itu, terutama mengenai pribadi si pelaku, & selanjutnya perlu diperhatikan cara2 pemberantasan kejahatan.

40. Sedangkan sarjana2 yg lain tdk dapat membenarkan bahwa kriminologi termasuk dalam IPHP (ZEVENBERGEN),alasannya : • Bahwa IPHP bersifat normatif, yaitu sbg ilmu u/ mengetahui/mempelajari hukum positif, apa norma2nya & sanksi pidananya; • Pidana mrpk imbalan bg seseorang pelaku tindak pidana (krn penekanannya pd “pidana”), maka kriminologi tdk ada sangkut pautnya; • Metode IPHP adalah deduktif (ketentuan2 hk pidana sudah ada lalu berdasarkan pd hal tsb akan dinilai apakah suatu tindakan termasuk tindak pidana/tdk), sedangkan metode kriminologi adalah empiris induktif (berdasarkan penyelidikan empiris, dikaji apakah suatu tindakan dlm kenyataannya brp kejahatan/tdk, tanpa terikat pd ketentuan2 hk positif)

41. PEMBAGIAN KRIMINOLOGI • KANTER & SIANTURI Berdasarkan pembatasan yg diberikannya, Kriminologi dibagi mjd 2 bidang atau tugas : • Etiologi Kriminil (Criminal Etiology)  mempelajari sebab2 timbulnya suatu kejahatan (aethos= sebab2). • Pemberantasan atau pencegahan kriminil (penology atau criminal policy atau criminele politiek)  menemukan cara2 memberantas kejahatan.

42. Lanjutan …..PEMBAGIAN KRIMINOLOGI • SUTHERLAND AND CRESSEY : Kriminologiterdiridari 3 bagianutama : • Ilmukemasyarakatandrhukumataupemasyarakatanhukum(the sociology of law)  yaituusaha u/ menganalisakeadaansecarailmiahygakanturutmemperkembangkanhukumpidana; • Etiologikriminilyaitupenelitianscrilmiahmengenai sebab2 drkejahatan;dan • Pemberantasanataupencegahankejahatan(control of crime).

43. Lanjutan …..PEMBAGIAN KRIMINOLOGI • Di negara2 Anglo Saxon, Kriminologi dibagi mjd 3 bagian : • Criminal Biology, yg menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab2 dr perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rokhaninya; • Criminal Sociology, yg mencoba mencari sebab2 itu dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada; • Criminal Policy, yaitu tindakan2 apa yg sekiranya harus dijalankan spy orang lain tdk berbuat demikian pula

44. Thank You !