1 / 23

PRESENTASI SEKRETARIS DITJEN PERBENDAHARAAN

PRESENTASI SEKRETARIS DITJEN PERBENDAHARAAN. RAPIMTAS DITJEN PERBENDAHARAAN BALI, 17 S.D. 20 FEBRUARI 2011. 1. Peringkat Tertinggi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2010.

javen
Download Presentation

PRESENTASI SEKRETARIS DITJEN PERBENDAHARAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PRESENTASI SEKRETARIS DITJEN PERBENDAHARAAN RAPIMTAS DITJEN PERBENDAHARAAN BALI, 17 S.D. 20 FEBRUARI 2011

  2. 1. Peringkat Tertinggi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2010 • DitjenPerbendaharaanmendapatkanurutanpertama (skor 8,99) terhadap Program Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2010; • SumbanganKanwildan KPPN tehadapkesuksesanadalah: • Penerapan program layananunggulankanwilkepadaseluruhkanwildilingkunganDitjenPerbendaharaandan SOP Percontohankeseluruh KPPN (new initiative) • Status “close” terhadap 7 rekomendasiterkaitkajianSistemPengelolaan KPPN oleh KPK • Publikasisecaraintensifterhadapgerakan anti korupsidalambentuksosialisasi, pemasanganspanduk, banner , penyebaranpamflet, danpenayanganmelalui website. • Pembuatanpaktaintegritassecara internal daneksternalterkaittidakadanyagratifikasidalampemberianlayanankepadamitrakerja. • Pengisianformulir LHKPN olehparapejabatkanwildan KPPN yang wajibmengisi LHKPN. Pada PIAK tahun 2011 diharapkan kepada seluruh jajaran untuk mempertahankan prestasi yang ada serta meningkatkan inisiatif-inisiatif anti korupsi, penyampaian LHKPN tepat waktu, penegakan kode etik pegawai, dan pengawasan melekat anti gratifikasi

  3. 2. Peringkat Tertinggi Survey Kepuasan Layanan Publik Tahun 2010 • DitjenPerbendaharaanmendapatkanurutantertinggi (skor 4,10) dalamsurveikepuasanpenggunalayanantahun 2010 yang diselenggarakanoleh IPB bekerjasamadengan Biro HumasSetjenKementerianKeuangan. • Pelaksanaansurveidilakukanpada 385 respondensatkermitrakerjakanwildan KPPN yang tersebardi 6 kota (Jakarta, Surabaya, Medan, Balikpapan, Makassar, danBatam), denganjenislayanan yang disurveiadalah: - Kanwil : pengesahan DIPA, penerbitanrevisi DIPA, danpengajuan TUP - KPPN : penerbitan SP2D danrekonsiliasilaporankeuangan (SAI dan SAU). • HasilSurvei : jikadibandingkantahun 2009 terjadipenurunan, yaitudariskor4,13menjadi4,10. Selainitumasihterdapat9 responden(dari 385 responden) yang menyatakanmemberikanbiayatambahankepadapetugas. • Beberapahal yang memerlukan perhatiandalamlayanan:

  4. 3. Optimalisasi Penerapan Manajemen Kinerja Berbasis Balanced Scorecard • Padatahun 2010 telahdikembangkanpenyusunan IKU hingga level Kemenkeu-ThreeuntukKanwildan KPPN, denganrinciansebagaiberikut: • DalamrangkamemperkuatinternalisasiBSctelahdilakukantrainingkepadaseluruhpejabateselon III dilingkungankanwildan KPPN danperwakilankanwilsebagai administrator aplikasiBSc. • BerdasarkanKepdirjenPerbendaharaan No. 70/PB/2010 tentangPengelolaanKinerjadilingkunganDitjenPerbendaharaantelahdisusunstrukturpengelolaankinerjadiseluruhkanwildansebagianbesar KPPN. Pada tahun 2011 akan dilakukan cascading hingga level Pelaksana (Kemenkeu Five) dan Otomasi aplikasi BSc hingga level unit eselon III

  5. 4. Optimalisasi Penerapan Manajemen Risiko • Dalamrangkapencapaian target IKU Depkeu-Onetahun 2010 tentang “% jumlah UPR yang memilikiprofilrisiko” danpenerapan PMK No. 191/PMK.08/2008 tentangPenerapanManajemenRisikodilingkunganDepartemenKeuangantelahdilakukanasistensipenyusunanprofilrisikountuk 15 kanwil, yaitu Kanwil Provinsi NAD, Kanwil Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Provinsi Sumatera Selatan, Kanwil Provinsi Jawa Barat, Kanwil Provinsi Jawa Tengah, Kanwil Provinsi Yogyakarta, Kanwil Provinsi Jawa Timur, Kanwil Provinsi Bali, Kanwil Provinsi NTB, Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah, Kanwil Provinsi Kalimantan Timur, Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan, Kanwil Provinsi Sulawesi Tenggara, Kanwil Provinsi Maluku, dan Kanwil Provinsi Papua. • Pertimbangan pelaksanaanasistensidibagimenurutwilayahsesuailetakgeografis (Barat, Tengah, Timur), rentangkendali, SumberDayaManusia, kondisikhusus. • Berdasarkan hasil asistensi tersebut bahwa : • Jumlah risiko terbanyak yang berhasil dipetakan berasal dari Kanwil Provinsi Yogyakarta (44 risiko) dan paling sedikit berasal dari Kanwil Provinsi Bali (7 risiko). • Berdasarkan kategori risiko, maka dari seluruh profil risiko yang dihasilkan (386 risiko), maka kategori risiko yang paling banyak memiliki risiko adalah kategori risiko operasional sebanyak 321 risiko sedangkan kategori risiko finansial adalah yang paling sedikit jumlah risikonya sebanyak 2 risiko. Kategori risiko operasional memiliki jumlah risiko paling banyak karena sesuai karakteristik kanwil yang lebih dominan berfungsi operasional dalam menjalankan kebijakan kantor pusat dibandingkan kategori risiko lainnya, seperti kategori risiko stratejik. Adapun kategori risiko finansial memiliki risiko paling sedikit karena kanwil tidak banyak berhubungan dengan pihak ketiga terutama dalam kegiatan yang sifatnya one prestasi, seperti pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan sebagian besar pengadaan barang dan jasa sudah ditangani oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan. Pada tahun 2011 akan dilanjutkan pemetaan pada 15 Kanwil yang belum melakukan penyusunan profil risiko dan Second Assessment pada 15 Kanwil terdahulu

  6. 5. Pembinaan Kantor Vertikal • Dalamrangkamenjaminterlaksananyalayanan prima danterwujudnyapengelolaankeuangannegara yang profesional, transparandanakuntabeltelahditerbitkanKMK No. 275/KMK.01/2010 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KepdirjenPerbendaharaanNomor KEP-171/PB/2010 tentangPedomanPembinaan KPPN yang dilaksanakanolehkanwil minimal tiap 3 bulanatau 6 bulan. • Selama tahun 2010 telah dilaksanakan pembinaan KPPN oleh seluruh (30) kanwil dengan hasil sebagai berikut: • Terdapat 16 kanwil yang telah menyampaikan laporan pembinaan kanwil sesuai dengan KMK No. 275/KMK.01/2010 dan KepdirjenPerbendaharaan No. KEP-171/PB/2010. • Terdapat 5 kanwil yang telah menyampaikan laporan pembinaan kanwil tetapi belum sesuai dengan KMK No. 275/KMK.01/2010 dan KepdirjenPerbendaharaan No. KEP-171/PB/2010 dalam hal kejelasan nilai dan peringkat penilaian KPPN • Terdapat 9 kanwil yang sudah melakukan pembinaan namun belum menyampaikan laporan pembinaan. • Pembinaan yang dilakukantermasukpenilaian KPPN Percontohanuntukprosesseleksipenetapanurutan KPPN Percontohanterbaikdannominasimengikutiseleksikantorlayananunggulandalamtingkatan yang lebihtinggi (kementeriandannasional). • Selama tahun 2010 telah dilakukan penilaian 30 KPPN Percontohan dan 10 KPPN Non Percontohan, dengan hasil sebagai berikut: • Dari 30 KPPN Percontohan yang dinilai, terdapat 6 KPPN Percontahan yang mendapatkan penilaian tertinggi, yaitu KPPN Yogyakarta, KPPN Semarang II, KPPN Surabaya II, KPPN Bandung II, dan KPPN Banjarmasin. • Dari 10 KPPN Non Percontohan yang dinilai, dihasilkan beberapa KPPN terbaik dalam tiga kategori: • KPPN Yogyakarta mendapatkan penilaian tertinggi dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Kementerian Keuangan 2010 , namun secara keseluruhan mendapat peringkat 4. Pada penilaian tahun 2011, diharapkan terjadi peningkatan peringkat untuk menjadi yang terbaik, sehingga memerlukan komitmen yang lebih tinggi dari seluruh jajaran dalam memperbaiki pelayanan, sarana dan prasarana, serta integritas pegawai

  7. 6. Perumusan SOP • Selama tahun 2010, telah dihasilkan sebanyak 1399 SOP seluruh unit di lingkungan kantor pusat dan kantor vertikal berdasarkan PMK No. 100/PMk.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan PMK No. 101/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan rincian sebagai berikut: Pada tahun 2011 akan dilakukan: a. Penyempurnaan-penyempurnaan SOP di tingkat Kantor Pusat, Kanwil, & KPPN; b. Monitoring atas pelaksanaan SOP akan semakin ditingkatkan

  8. 7. Analisis Beban Kerja • Dalam rangka penerapan PMK No. 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan, pada tahun 2010 telah dilakukan analisis beban kerja pada 63 KPPN, yang terdiri dari 37 KPPN Percontohan, 10 KPPN Tipe A1 Non Propinsi, dan 16 KPPN tipe A2. • Analisis beban kerja dilakukan dengan mengukur beban kerja berdasarkan jumlah volume kerja dikalikan dengan norma waktu, dengan tujuan untukmemperolehinformasimengenaitingkatefektifitasdanefisiensikerjaorganisasiberdasarkan volume kerja. • Berdasarkan analisis beban kerja pada 63 KPPN dihasilkan penilaian sebagai berikut: • Jumlahkeseluruhanbebankerjadi 37 KPPN Percontohansebanyak 2.557.885,66 jam. Kebutuhanpejabat/pegawaiberdasarkanbesaranbeban/bobotkerjatsbadalahsebanyak 1.690 orang (2.557.885,66 jam : 1507 jam). Sedangkan jumlah pegawai yang ada per 31 Desember 2009 sebanyak 1376 orang, sehingga kekurangan sebanyak 374 orang. Adapun tingkat efisiensi unit sebesar 1,23, artinya secara rata-rata KPPN Percontohan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi yang dihitung dengan membandingkan jumlah pegawai yang seharusnya (1690 orang) dengan jumlah pegawai yang ada (1376 orang). • Jumlahkeseluruhanbebankerjadi10 KPPN tipe A1 Non Propinsisebanyak 582.584,23 jam. Kebutuhanpejabat/pegawaiberdasarkanbesaranbeban/bobotkerjatsbadalahsebanyak366orang (582.584,23 jam : 1507 jam). Sedangkan jumlah pegawai yang ada per 31 Desember 2009 sebanyak 401 orang, sehingga kelebihan sebanyak 35 orang. Adapun tingkat efisiensi unit sebesar 0,96, artinya secara rata-rata KPPN tipe A1 Non Percontohan memiliki tingkat efisiensi yang agak kurang dari nilai 1, karena jumlah pegawai yang ada lebih banyak dari jumlah pegawai yang seharusnya. • Jumlahkeseluruhanbebankerjadi16 KPPN tipe A2sebanyak514.956,65 jam. Kebutuhanpejabat/pegawaiberdasarkanbesaranbeban/bobotkerjatsbadalahsebanyak342orang (514.956,65 jam : 1507 jam). Sedangkan jumlah pegawai yang ada per 31 Desember 2009 sebanyak 341 orang, sehingga kekurangan sebanyak 1 orang. Adapun tingkat efisiensi unit sebesar 1, artinya secara rata-rata KPPN tipe A2memiliki tingkat efisiensi yang baik, karena jumlah pegawai yang ada hampir sama dengan jumlah pegawai yang seharusnya. Pada tahun 2011 akan dilakukan penghitungan ABK pada seluruh kantor vertikal dengan menggunakan Aplikasi (saat ini sedang dikembangkan)

  9. 8. Layanan Filial Dan Mobile Pada KPPN • Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan dalam peningkatan pelayanan kepada mitra kerja, maka pada tahun 2010 telah dirancang layanan Fillial dan layanan Mobile pada KPPN. • Konsep layanan Fillial merupakan satuan Tugas yang melaksanakankegiatanfront office KPPN danditempatkanpadawilayahkerja KPPN dengankriteriatertentudalamrangkameningkatkandanmendekatkanpelayanankepadamitrakerja. • Konsep layanan mobile merupakan SatuanTugasberupapelayananbergerak yang melaksanakankegiatanfront office KPPN padawilayahkerja KPPN dengankriteriatertentudalamrangkameningkatkandanmendekatkanpelayanankepadamitrakerja. • Selama tahun 2010 capaian kinerja terkait dengan proses pembentukan layanan Fillial adalah terdapat lima KPPN yang diusulkan memilki layanan fillial, yaitu • KPPN Tanjung Pinang dgn Layanan Fillial di Ranai • KPPN Meulaboh dgn Layanan fillial di Sinabang (Pulau Simeleu) • KPPN Kupang dgn Layanan fillial di Kalabahi (Pulau Alor) • KPPN Buntol dgn Layanan fillial di Muara Teweh (Kab. Barito Utara) • KPPN Ambon dgn Layanan fillial di Namlea (Pulau Buru) • Selama tahun 2010 capaian kinerja terkait dengan proses pembentukan layanan mobile terdapat dua KPPN yang diusulkan memiliki layanan mobile, yaitu KPPN Waingapu (service point di Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Tengah, dan Kab. Sumba Daya) dan KPPN Singaraja (service point di Kab. Jembrana). Rencana Operasi tahun 2011 Pada tahun 2011 akan dioperasikan 8 Layanan Mobile (Lokasi dalam Pembahasan)

  10. 9. Penertiban Aset/ Rumah Dinas PERMASALAHAN PENERTIBAN • Penyampaiansurat keberatanataspenertibandaripara pensiunan dan/ataujanda/duda/anakpensiundenganalasan, antara lain : • Ada beberapapihak yang diberikanizinuntuksewabeli • Tidakadanyakompensasidalambentukpemberianuangkerohiman/sewarumah/ongkosangkut atas pengembalianrumah negara yang dikuasainya • Telahmengeluarkanbiaya yang tidaksedikituntukmelakukanperawatan dan perbaikan atas rumah yang ditempatinya • Ada yang berkeinginanmenempatisampaipensiunanataujanda/duda meninggaldunia • Penertibanagardilakukanterbatashanyauntukpenghuni yang tidakberhak (di luarpensiunan, janda/duda/anaknya) • Terdapatpensiunan yang mengajukantuntutanke PTUN ataspelaksanaanpenertiban • Banyaknyapermohonan sewabeli rumah negaradengancara pengalihan status golonganIII • Padapaketperaturanbelum diaturmengenaitindaklanjutterhadappihak-pihak penghunirumahnegarayang sudah tidak ada kaitannya dengan pembayaran dana pensiun • Denganmasihbanyaknyarumahnegara yang dalamkeadaankosongdandengankondisirusakberat, mengakibatkan : • Para pegawaiaktiftidakberminatmenempatirumahdenganasumsilebihbaiksewa/kontrakrumahatauindekos • Dalamhalpenertibandilakukandilokasiterdapatrumahkosong, makaakanmenimbulkanproteskarenamasihterdapatrumah yang kosong • Denganadanyareorganisasijumlahrumah yang tersediamelebihidarikebutuhan minimal, sehinggadimanfaatkanolehpegawaipendatang yang berkaibatadanyakecemburuansosialpegawaiaslidaerah

  11. Masalah-masalahtersebutakandilaporkankepadaMenteriKeuanganuntukmendapatkanarahanpenetapankebijakan, antara lain denganalternatif : RENCANA PENYELESAIAN MASALAH • Penertiban dan pengosongan rumah negara dilakukan secarabertahap berdasarkan skala prioritas : • Prioritas I : Semuapenghuni yang tidakberhak (saudara/pengontrak, pensiunan yang memilikilebihdari 1 rumahdananakpensiunan yang sudahtidakmenerimapensiun • Prioritas II : Pensiunanataujanda/duda/pegawai yang masihmenerimapensiun • Denganpertimbanganketersediaanrumahdibandingkandengankebutuhan minimal, makauntukkantor yang jumlahrumahnyaberlebihdapatdimungkinkanuntukdiusulkanstatusnyamenjadirumahnegaragolongan III • Pembentukan tim pelaksana penertiban yang melibatkan komponen Ditjen Perbendaharaan, perwakilan pensiunan dan/atau LSM terkait • Untukrumah yang kosongdan/atautelahdikembalikan agar dihuniolehpegawaidan/atau dimanfaatkan untuk kegunaanlainnyasepertigudangarsip, gudangbarangataufungsilainnya • Membuat petunjuk teknis mengenai tata cara penggunaan dan penghunian rumah negara di lingkungan Ditjen Perbendaharaan • Untukrumahkosong yang dalamkondisirusakberat agar dilakukanrehabilitasi, sehinggaparapegawaiberminatuntukmenempatinya • Dalamrangkaoptimalisasipemanfaataanrumahnegara, dibuatpenegasanpemberianuangpesangonpindahdanuangbantuansewarumahterbatashanya: • Untukpegawai/pejabat yang akanmemasukimasapensiun • Untukpegawai/pejabatputradaerah yang tidakmemanfaatkan/memilikirumah • TetapmelaksanakanInstruksiMenteriKeuangan No. 299/IMK.09/2010 tentangpenertiban BMN berupatanah, rumahdan/ataukendaraanbermotor yang dikuasai/digunakanolehpensiunan PNS KementerianKeuangan

  12. 10. Penetapan Status RumahDinasMenjadiRumah Negara Gol.I • Dengan KMK No. 854/KM.1/2010 dan No. 855/KM.1/2010 tentangPenetapan Status Rumah Negara Gol I Lingkup DJPBN, padatahun 2010, 27 unit rumahdinasKepalaKanwiltelahditetapkanstatusnyamenjadiRumah Negara Gol. I • Denganpenetapan status tersebut, fasilitasperalatan/perabotrumahberkenaantelahdisediakan, danbiayapemeliharaanjugatelahdisediakandananyadalam DIPA tahun 2011. • Kanwil diharapkan segera mengajukan usulan Surat Izin Penghunian Rumah Jabatan untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan. • Dengan telah selesainya pembangunan rumah jabatan, Kanwil Surabaya agar segera mengusulkan ulang penetapan status rumah jabatan. • Padatahun 2011, rumahdinasbagipejabateselon III jugaakandiusulkanmenjadirumahnegaragolongan I sehinggaparapejabateselon III jugadapatlangsungmenempatirumahdinas.

  13. 11. Pembangunan/Rehab Berat Gdg. Kantor • LatarBelakang • Menciptakankenyamanandankeamananparapegawaidalambekerja • Adanyatuntutanpeningkatanpelayanankepadamasyarakat, perludukunganfasilitas yang memadaitermasukgedungkantor • Gedung Kantor yang Dibangun/Direhab T.A. 2010 a. KPPN Lhokseumawe b. KPPN Baturaja c. KPPN Purwakartad. KPPN Tegal e. KPPN Pacitan f. KPPN Putussibau g. KPPN Makassar I h. KPPN Tolitoli i. KPPN Saumlaki • Gedung Kantor yang Dibangun/Direhab T.A. 2011 • Sedangkanuntuk T.A. 2011 telahdisediakandanadalam DIPA untukpembangunan/rehab beratbagi : • Kanwil DJPBN Prov. Sumbar b. KPPN Sibolga c. KPPN Kotabumi d. KPPN Sumedang e. KPPN Surakarta f. KPPN Pekalongan g. KPPN Cilacaph. KPPN Bima i. Kanwil DJPBN Prov. Sulut j. KPPN Tobelo

  14. 12. Pengadaan Barang dan Jasa Langkah-langkah dalam menghadapi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (SE Menteri Keuangan No. SE-819/MK.1/2010 tanggal 13 Desember 2010): • Setiap satker wajib menyusun rencana umum pengadaan. • Paket pengadaan yang wajib dimasukkan dana rencana umum pengadaan adalah: • Di atas Rp100.000.000,- untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya. • Di atas Rp50.000.000,- untuk jasa konsultasi • Setiap satker wajib mengumumkan rencana umum pengadaan di papan pengumuman resmi dan LPSE Kemenkeu www.lpse.depkeu.go.id • Rencana umum pengadaan yang disahkan KPA wajib disampaikan ke Setjen Kemenkeu u.p. Biro Perlengkapan dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. • Pengusulan penetapan c alon pemenang untuk paket pekerjaan di atas Rp100 milyar kepada Menteri Keuangan wajib melampirkan Executive Summary dan dokumen lain yang terkait. • Setiap 3 (tiga) bulan KPA wajib membuat laporan status dan proses pengadaan setiap paket kepada Sekjen u.p. Biro Perlengkapan dengan tembusan Irjen Kemenkeu (paling lambat minggu kedua setelah triwulan yang bersangkutan). II. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan T ahun Anggaran 2011. (SE Menteri Keuangan No. SE-819/MK.1/2010 tanggal 13 Desember 2010):

  15. 13. OptimalisasiAnggaran • Dalamrangkaoptimalisasianggaran, T.A. 2011 lingkup DJPBN akandilakukanrevisiAnggaran. • Revisitersebutakandilakukandenganmenggeseralokasidanapada unit/satker yang penyerapananggarannyarendah (terutama unit-unit di Kantor Pusat DJPBN) ke unit/satker yang mempunyaikegiatanprioritastetapibelumtercukupianggarannya (kantor-kantorvertikal). Hal tersebuttelahdilaksanakanpadatahunanggaran 2010. • Penggunaananggaranhasiloptimalisasitersebutbagikantorvertikaldiutamakanuntukpenyediaanfasilitassaranadanprasarana (peralatan, penataan lay out, rehab rumahdinasdanprasaranalainnya). DalamrangkamendukungkelancaranpelaksanaantugasdanfungsisertamendukungreformasibirokrasidilingkunganDitjenPerbendaharaanmakatelahdialokasikanbiaya-biayautksaranadanprasarana; NAMUN Mengingatdana yang terbatas, pengalokasianbiayabelanja modal untukinstansivertikaldilakukansecarabertahapsesuaidenganprioritaskebutuhan;

  16. 14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011 Target 2011 adalah 100% Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 31 Desember 2010 : • Direktur Jenderal 100,00% • Direktur/Kepala Kantor Wilayah 93,75% • Eselon III (Kepala Kantor) 71,51% • Pejabat Pembuat Komitmen 58,47% • Bendahara Pengeluaran 70,18%

  17. 15. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

  18. 16. Pelaporan GratifikasiSurat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-8650/PB/2009 tanggal 31 Desember 2009 Ke depan, segera dibangun sebuah sistem pelaporan gratifikasi yang lebih transparan serta melibatkan peran serta pegawai untuk melaporkan gratifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan • Setiap pimpinan unit kerja diminta untuk memberikan fasilitasi kepada pegawai yang hendak melaporkan gratifikasi kepada KPK a.l. : • Formulir pelaporan gratifikasi • Media komunikasi (faksimili/telepon) dan sarana lain; • Menjuk Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen PBN dan Kasubbag Umum untuk menangani hal-hal terkait gratifikasi. • Setiap pimpinan unit kerja agar melakukan monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi • Menghimpun copy pelaporan gratifikasi kepada KPK setiap triwulan dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Kantor Pusat Ditjen PBN secara hierarkis meskipun NIHIL; • Pimpinan unit kerja menjaga informasi dalam pelaporan gratifikasi dari pihak-pihak yang secara dinas tidak berkepentingan.

  19. 17. Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.09/2011 tanggal 10 Januari 2011 • Peraturan Lama • IMKNomor : 02/IMK.01/1986 • Peraturan Baru • KMKNomor : 7/KMK.09/2011 • DisampaikankepadaMenteriKeuanganu.p. Kepala Biro UmumSekretariatJenderal • Waktupenyampaian LP2P : - DaftarWajib LP2P padaakhirSeptembertahunberikutnya - LP2P padaakhirbulanNopembertahunberikutnya • LP2P dibuatdalam 2 (dua) rangkap • Sanksitidakdiatursecarajelas DisampaikankepadaMenteriKeuanganu.p. InspekturJenderal Waktupenyampaian LP2P : - DaftarWajib LP2P padaakhirJanuaritahunberikutnya - LP2P padaakhirbulanApriltahunberikutnya LP2P dibuatdalam 2 (dua) rangkapdengandisertaiDaftarHartaKekayaan Dikenakansanksibilatidakmenyampaikan LP2P /terbuktimengisi LP2P tidaksesuaidenganketentuan

  20. 18. SILK (SISTEM INFORMASI LAPORAN KEPEGAWAIAN)Launching aplikasi SILK berdasarkan Surat Sesditjen Perbendaharan Nomor: S-9738/PB.1/2010 tanggal 16 November 2010 SILK adalah sebuah program/sistem laporan kepegawaian yang dapat mengintegrasikan seluruh laporan kepegawaian di Kantor Pusat dan Kantor Vertikal (Kanwil dan KPPN) sehingga data kepegawaian dapat diakses secara up to date dan dilaporkan by system. Untuk lebih mengoptimalkan aplikasi SILK, telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh operator SILK pada Kantor Pusat, Kanwil dan KPPN Ke depan, program aplikasi SILK, SIK pada Bag. Adm. Kepegawaian dan SIMDIK pada Bag. Pengembangan Pegawai dapat terintergrasi dengan lebih baik Saat ini telah dibentuk Tim Integrasi Aplikasi Laporan Kepegawaian dan SIMDIK

  21. 19. Pendaerahan ProgramPengembangan SDM • Tujuan • Mengoptimalkanpotensi yang dimilikiKanwil DJPBN dalammelakukanpembinaan SDM didalamlingkupkerjanya • Memperbesarkesempatanmengikutidiklatbagiseluruh SDM DJPBN • Meningkatkanefisiensipendanaandalammenjalankanfungsipengembangan SDM • LatarBelakang • Bebantugasdantantangankanwil DJPBN yang semakinberat yang perludiimbangidengankegiatandiklat yang massive; • Tantanganpemberdayaan SDM internal DJPBN dansatker yang menjadi concern manajemenuntukdiperhatikansecaraterusmenerus. • Efisiensipendanaandalampenyelenggaraan program pengembangan SDM DJPBN; • PembagianPeran • TahapanImplementasi • Tahun I • Finalisasikonseppendaerahankegiatanpengembangan SDM • PengembanganProsesBisnis • Piloting fasepertama: • Persiapan Trainer melalui TOT • Persiapan Training Organizer • TahunII • Evaluasi Pilot Project fasepertama • Penyempurnaankonsepdanimplementasi • Piloting fasekedua • Tahun III • Implementasipenuhdiseluruhkanwil

  22. Rencana Strategis Tahun 2011 • Penetapan mekanisme pengelolaan kegiatan, anggaran, dan kinerja dalam SE-DJPBN • Penetapan dan pengaturan operasi layanan Filial dan layanan Mobiledalam Kepdirjen dan SE-DJPBN • Evaluasi kinerja pelayanan KPPN dan penetapan peringkat layanan KPPN dan pembinaan Kanwil • Perumusan dan penetapan tipologi dan stratifikasi Kanwil dan KPPN • Perumusan dan pilotproject standarisasi sarana prasarana kantor vertikal • Evaluasi dan penyempurnaan SOP, pengendalian SOP, serta pengembangan SOP Link • Penyempurnaan Aplikasi Laporan Kepegawaian (SILK) • PenyusunanBluePrintSDM • PenyempurnaanAplikasiAssessmentCentre • Perumusan AwardkepadapegawaiberdasarkanKinerjaDJPBN • Profilingpada jabatan Pelaksanauntukmengukurkompetensi minimum pelaksana • PelembagaanPolaMutasi • Pembangunan TreasuryResearchCentre (TRC) • Perumusan Regionalisasi TLC • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKAKL 2011 dan belanja modal, seperti monev kinerja dan belanja modal, evaluasi kinerja output 2011, rekonsiliasi data RKAKL dan data DIPA • PenyusunandanPenatausahaan BMN melalui aplikasi e-BMN • Penertiban Aset, di antaranya Rumah Dinas

  23. TERIMA KASIH

More Related