1 / 35

BAGAN AKUN STANDAR

BAGAN AKUN STANDAR. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN 2011. Dasar Hukum Penerapan BAS :. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

jeri
Download Presentation

BAGAN AKUN STANDAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BAGAN AKUN STANDAR DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN 2011

  2. Dasar Hukum Penerapan BAS : • UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; • UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; • PP No. 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; • PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; • PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; • PMK No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

  3. Opini BPK atas LKPP 2009 WajarDenganPengecualian (Qualified). Yang dikecualikanada 3 haldansalahsatunyaadalah: Ketidaksesuaianantaraklasifikasianggarandanrealisasipenggunaannya minimal sebesar 27,67 triliunsehinggadapatmemberiinformasi yang tidaktepat

  4. Temuan SPI BPK atas LKPP TA 2010(temuan berulang) Anggaran Belanja minimal sebesar Rp4,70 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya)

  5. KLASIFIKASI BAGAN AKUN STANDAR • KLASIFIKASI MENURUT ORGANISASI Klasifikasi belanja berdasarkan struktur organisasi yg menjadi pusat pertanggungjawaban. • KLASIFIKASI MENURUT FUNGSI Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh unit pemerintah. • KLASIFIKASI MENURUT JENIS BELANJA (EKONOMI) Klasifikasi belanja berdasarkan manfaat ekonominya atau jenis belanja yang dikeluarkan.

  6. KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI : Pelayanan Umum Pemerintahan; Pertahanan; Hukum, Ketertiban dan Keamanan; Ekonomi; Lingkungan Hidup; Perumahan dan Pemukiman; Kesehatan; Pariwisata dan Budaya; Agama; Pendidikan; Perlindungan Sosial. MENURUT JENIS : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan jasa; Belanja Modal; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja Lain-Lain.

  7. KONSEP NILAI PEROLEHAN • Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi: • Harga beli aset tetap • Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap digunakan, termasuk: * biaya perjalanan dinas * ongkos angkut * biaya uji coba * biaya konsultan

  8. Belanja Barang atau Belanja Modal? PemilihanantaraBelanjaBarangdanBelanja Modal dalampengadaanawal MemenuhiKriteriaPengakuanAsetTetap/AsetLainnya? MemenuhiNilai Min. kapitalisasi: P/M ≥ 300.000 G/B ≥ 10.000.000 Y T T Y BelanjaBarangsesuaiperuntukannya Belanja Modal sesuaiperuntukannya

  9. DEFINISI ASET TETAP • Dimiliki dan Berwujud; • Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; • Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; • Memenuhi kriteria nilai satuan minimum kapitalisasi

  10. KRITERIA PENGAKUAN ASET TETAP • Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; • Biaya perolehan dapat diukur secara andal; • Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; • Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

  11. PEMBENTUKAN ASET DARI JENIS BELANJA BelanjaBarang Belanja Modal BelanjaBantuan Sosial

  12. KRITERIA KAPITALISASI setelahperolehan RKA-KL BELANJA MODAL BELANJA BARANG TERPENUHINYA SALAH SATU KRITERIA KAPITALISASI • BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/ UMUR EKONOMIS; • BERTAMBAHNYA KAPASITAS, PENINGKATAN STANDAR KINERJA ATAU VOLUME ASET TIDAK dan NILAI MINIMUM KAPITALISASI: ≥ 300.000 untuk Peralatan & Mesin ≥10.000.000 untuk Gedung & Bangunan TIDAK YA

  13. BMN OUTPUT DEKONSENTRASI

  14. BMN TUGAS PEMBANTUAN

  15. WHAT’S NEXT (1/2) • PERSIAPAN RKAKL 2012: • Akun Belanja Bansos sesuai tujuan penggunaan: • 571 (Belanja bansos untuk Rehabilitasi Sosial) • 572 (Belanja Bansos untuk Perlindungan Sosial) • 573 (Belanja Bansos untuk Pemberdayaan Sosial) • 574 (Belanja Bansos untuk Jaminan Sosial) • 575 (Belanja Bansos untuk Penanggulangan Kemiskinan) • 576 (Belanja Bansos untuk Penanggulangan Bencana)

  16. WHAT’S NEXT (2/2) • PERSIAPAN RKAKL 2012: • Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat (526) • Implementasi SPAN dan Akrual: COA Baru yang mengakomodasi Akun2 Akrual dan Kas, dan Budget Control serta Konsolidasi LK Pemerintah Pusat dan Daerah

  17. ILUSTRASI

  18. (1) Honorarium Panitia Pengadaan • Pengadaan Aset Tetap: dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Pengadaan AT-nya. • Contoh: Honorarium panita pengadaan pembelian peralatan dan mesin (AT) masuk ke dalam akun 532111 • Panitia Pengadaan Barang Habis Pakai yang tidak menghasilkan aset dikelompokkan ke dalam Belanja Honorarium Operasional satuan kerja (521115) • Panitia pengadaan yang dibentuk untuk seluruh pengadaan apapun dan mendapat honorarium tidak berdasarkan paket pekerjaan dalam suatu satker dibebankan pada akun 521115

  19. (2) PengadaanSistem/Aplikasi yang dikembangkansendiriataukontraktual • MenghasilkanAsetTakBerwujuddalambentukAplikasi/Program • DikelompokkankedalamBelanja Modal FisikLainnya (536111). • Contoh : PembuatanSistem Database Online olehKonsultan. • Perbaikandanpemeliharaannya yang tidakmenambahnilai : BelanjaPeme- liharaanLainnya (523119) atauBelanjaJasaLainnya (522119)

  20. (3) Pengadaan Software • Menghasilkan Aset Tak Berwujud? • Dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Fisik Lainnya (536111). • Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh Konsultan.

  21. (4) Pengadaan buku: menjadikoleksiperpus- takaanataudibagikan/disebarluaskanke-padamasyarakat? Koleksi Perpustakaan Untuk Dibagikan TidakmenjadiAset PemerintahPusat MenjadiAsetTetapLainnya PemerintahPusat Dikelompokkankedalamakun 521219 (BelanjaBarang Non OperasionalLainnya) Dikelompokkankedalamakun 536111 (Belanja Modal FisikLainnya)

  22. (5) Honor PanitiaPengadaanBukuKoleksiPerpustakaan • MenambahnilaiAsetTetapLainnyadandikelompokkankedalamBelanja Modal FisikLainnya (536111). Honor PanitiaPengadaanBukuuntukdibagikan/ disebarluaskan • DikelompokkankedalamBelanja Honor yang terkaitdenganOperasionalSatuanKerja(521115)

  23. (6) PengadaanInventaris Kantor = AsetTetap • Bilamemenuhikriteria AT, dikelompokkankedalam 532111 (Belanja Modal PeralatandanMesin) • Di bawah nilai minimum kapitalisasi: Ekstrakomtabel == dikelompokkankedalam 521111 (BelanjaKeperluansehari- hariperkantoran)

  24. (7) Perjalanan dinas (PMK No.45/PMK.05/2007): • Pengertian: perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang • Komponen Perjalanan dinas - uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transpor lokal (transpor lokal dalam rangka perjalanan dinas); - biaya transpor pegawai (tiket PP); - biaya penginapan • komponen di luar biaya perjalanan dinas : tidak dapat dibebankan pada akun 524XXX

  25. (8) a) Paket Meeting/Sosialisasi • Dalam Kota: Semuapengeluarantermasuk ATK, Penggandaandanlaporan, seminar kit, spanduk, akomodasi (hotel, ruangan, kamar), uangharian, transpordikelompokkankedalamakun 521219 (Belanja Non Operasionallainnya) Transpordalamkotabukandalamrangkaperjadinsebagaimana PMK 45/2007 tidakdapatdibebankanpada 5241XX, melainkan 521219.

  26. (9) b) Paket Meeting/Sosialisasi • Luar Kota: AkunBelanja Non OperasionalLainnya (521219) untuk: • ATK; • Penggandaandanlaporan; • Seminar kit; danSpanduk; • Uanglelah; • Akomodasi (hotel, ruangan, kamar, biayapenyelenggaraan); dan • transporpesertalokal AkunBelanjaPerjalananDinasLainnya (524119) untuk: Untukkomponenperjalanandinaspanitiadan/ataupeserta yang berasaldariluarkotatempatlokasipenyelenggaraan

  27. (10) Belanja Jasa Profesi (522115) • Untuk PNS : pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada pegawai PNS sebagai Narasumber, pembicara, praktisi, pakar dalam kegiatan yang melibatkan eselon I lain atau instansi lain • Untuk Non PNS : pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Non PNS sebagai Narasumber, pembicara, praktisi, pakar dalam suatu kegiatan dan bukan kontraktual

  28. (11) BelanjaBarangOperasionaldan Non Operasional: 5211 (BelanjaBarangOperasional): Operasionalkegiatandasar yang adadiseluruh Kantor/Satker. Terdapatpadakomponen input 0002. Tidakterkaitlangsungdengan Output tertentu 5212 (BelanjaBarang Non Operasional): TerkaitpenyelenggaraanTusispesifikkegiatankantor/satkerybs. Terkaitlangsungdenganpencapaian output tertentu

  29. (12) Belanja Jasa Konsultan Pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Non PNS secara Kontraktual,tidak menghasilkan Aset Tetap/ Aset Lainnya.

  30. (13) Belanja Transpor lokal/Uang Harian: • Dibebankan pada akun Belanja Operasional lainnya (521119): atau • Dibebankan pada akun Belanja Non Operasional lainnya (521219):

  31. (14) Biaya Lelang • Pengadaan Aset Tetap/Aset lainnya: Dibebankan pada akun pengadaan asetnya (53XXX1) • Pengadaan Barang Habis Pakai: Dibebankan pada akun belanja operasional lainnya (521119)

  32. (15) Belanja Jaringan • Bukan dimaksudkan untuk jaringan internet, jaringan sistem aplikasi dan kabel-kabelnya • Dikelompokkan dalam Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan • Merupakan jaringan dalam bentuk waduk, penunjang jalan dan jembatan.

  33. (16) Beasiswa untuk Pegawai • 521219

  34. (17)Saldo UP/Kas di Bendahara Pengeluaran-minus Analisa BAS sdh sesuai • setoran pajak (41XXXX) • Setoran PNBP (42XXXX) • setoran Pengembalian Belanja (5XXXX) • setoran sisa UP (815XXX)

  35. TERIMAKASIH

More Related