HUKUM PERORANGAN

1. HUKUM PERORANGAN

2. Peristilahan Hukum Perorangan • Hukum Perorangan = R.Soerojo Wignyodipoero, SH • Hukum Perseorangan = Ter Haar • Pribadi Hukum = Prof. Soekanto • Hukum Keorangan = Prof. Djoyodiguno • Hukum Pribadi = Dr. Suryono • Status Badan Pribadi = Iman Sudiyat

3. Ruang Lingkup • Hukum perorangan pada PRINSIP nya mengatur hak dan kewajiban dari subyek hukum. • Subyektum Yuris Subyek hukum dalam hukum Adat ; manusia dan badan hukum (badan hukum yang ada antara lain, desa, suku nagari, wakaf, yayasan, dll)

4. Manusia Sebagai Subyektum Yuris Wenang hukum (kecakapan berhak)= semua orang baik pria maupun wanita dalam hukum adat diakui mempunyai wenang hukum (kecakapan berhak) yang sama. Cakap hukum atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum (kecakapan bertindak)= orang-orang baik pria maupun wanita yang sudah dewasa.

5. Pengertian Dewasa • Ter Haar : seseorang yang telah tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua. • Prof. Djoyodiguno : kedewasaan datang secara berangsur. Dewasa penuh jika sudah ‘mentas’ dan ‘mencar’ (hidup mandiri dan berkeluarga sendiri)

6. Prof. Soepomo, dianggap dewasa apabila, • ‘kuwat gawe’ (dapat/mampu bekerja sendiri). • cakap mengurus harta benda serta keperluannya sendiri • Bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

7. Kriteria Dewasa Dalam Hukum Adat Dalam hukum adat kriterianya bukan umur, tetapi kenyataan-kenyataan ciri-ciri tertentu • kuwat gawe (dapat/mampu bekerja sendiri) • Cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri. • Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya itu.

8. Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) Jakarta dalam keputusannya tertanggal 16 Oktober 1908 menetapkan khusus bagi kaum wanita untuk dapat dianggap “cakap menyatakan kehendaknya sendiri” sebagai berikut : 1. Umur 15 tahun; 2. Masak untuk hidup sebagai isteri; 3. Cakap untuk melakukan perbuatan- perbuatansendiri Keputusan Raad van Justitie tersebut di atas menunjukkan adanya pemakaian dua macam kriteria yang tergabung menjadi satu, yakni kriteria barat yaitu umur dan kriteria adat yaitu kenyataan ciri-ciri tertentu.

9. Badan Hukum sbg Subyektum Yuris • Persekutuan (desa, nagari, famili, marga, dll) • Wakaf • Yayasan • Koperasi

10. WAKAF Menurut hukum adat: • Mencadangkan suatu pekarangan / tanah utk masjid/langgar. Termasuk tanah pekarangan/pertanian untuk memungut hasil. • Menentukan sebagian dari harta benda sbg benda yg tidak dapat dijual demi kepentingan keturunannya.

11. Syarat-syarat Wakaf : • Pembuat wakaf harus mempunyai hak penuh (menurut hukum adat) atas apa yang ingin diwakafkan. • Benda yang akan diwakafkan harus ditunjuk terang dan maksud serta tujuannya yang tidak bertentangan dengan agama. • Pihak yang memberikan wakaf harus disebut dengan terang. • Maksudnya harus tetap. • Yang menerima wakaf harus menerimanya (kabul)

12. YAYASAN • Badan hukum yang bergerak di bidang sosial • Harus berbadan hukum – dilakukan pendaftaran mengenai pendiriannya. KOPERASI • UUD 1945 Pasal. 33 • Dasar Hukum UU No. 25 tahun 1992 • Bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.