160 likes | 302 Views
K esiapan implementasi JKN (Jaminan Kesh Nasional) dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dilihat dari perspektif masyarakat. Kelompok 1 Anggota: Aisyah Wahyu N. 101011033 Lukman Hakim 101011037 Dwi Sinta Nirmala 101011047 Adelia Perwita Sari 101011056 Novintiyasari 101011098
E N D
Kesiapan implementasi JKN (Jaminan Kesh Nasional) dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dilihat dari perspektif masyarakat Kelompok 1 Anggota: AisyahWahyu N. 101011033 Lukman Hakim 101011037 Dwi Sinta Nirmala 101011047 Adelia Perwita Sari 101011056 Novintiyasari 101011098 Anisa Balqis Hadiana 101011228 Friendika Rinanda 101011236 Nur Jannah 101011253 Afiniar Nilamsari Maulidya 101011260
Jaminan Kesehatan adalahperlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
UU No. 40 tahun 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) • Perlindungan sosial yang menjamin agar setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.
UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS • BPJS Kesehatanmerupakantransformasidari PT Askes. • BPJS Ketenagakerjaan yang merupakantransformasi PT Jamsostek.
SAAT INI KEDEPAN Aspekkepesertaan 2010: 237,6 Juta jiwa Tambahan: +/- 3-4 juta/thn • Askes PNS : 16,8 juta jiwa • TNI, POLRI : 3,5 juta jiwa • Penduduk miskin & tdk mampu: 76,4 juta jiwa • JPK Jamsostek: 4,4 juta jiwa • Jamkesda/PJKMU: 11,3 juta • Askes Komersial: 8,8 juta • TOTAL: 121,2 juta ? 116, 4 jt jiwa
MASALAH TERKAIT PENERAPAN JKN PADA 1 JANUARI 2014 DARI PRESPEKTIF MASYARAKAT
PengetahuanMasyarakattentangpenerapan JKN masihkurang: “SurveipadaDesember 2012 => 20 % respondentidakmemahamitentang SJSN dan BPJS. 60 % lebihmengakupahamdenganjamkesmas” “AsosiasiPengusaha Indonesia (Apindo) mengkritikpemerintahkarenahinggasaatini (25/9/2013) belumadapenjelasanatausosialisasimengenaipembayaraniuranSJSN”
2. Data mengenaipenerimabantuaniuranmasihbelumlengkapdanjelas. “BupatiSukoharjosecaraterbukamengusulkanditundanyapemberlakukan SJSN terkaitdengan BPJS yang rencananyadimulaipadatahun 2014 => masihterdapat data statistik yang tidaksesuaidengan rill. Misal : catatanwargakurangmampudalamJamkesmas”
3. PenolakanBuruhuntukpembayaraniuran yang sebagiandibebankanpadamereka “Buruhmenolakmembayariuran (5% darigajipokok), karenasebelumnya program jamkesmastidakadasistemiuran. Telahditetapkanuntukpekerja formal komposisiiuranpremi 2% dibayarolehburuhsendiridan 3% darimajikan (perusahaan). Namunpekerjamasihmenolakkomposisiitu”
“Buruh menganggap UU SJSN dan UU BPJS merampas hak buruh => dasarpertimbangan “bahwajaminankesehatan, kecelakaankerja, danjaminankematianadalahhakpekerjasesuaidengan UU Nomor : 2 Tahun 1951 tentangKecelakaanKerjadan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentangKesehatandanKeselamatanKerja.”SaatpekerjadilindungiolehJaminanSosialTenagaKerja (Jamsostek), kewajibanmembayariuranbiayakesehatanjatuhkepundakparapemilikusaha.”
DaftarPustaka • http://www.antaranews.com/berita/358447/legislator-nilai-sosialisasi-sjsn-bpjs-rendah • http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/394 • http://manajemen-jaminankesehatan.net/index.php/list-berita/995-apindo-kritik-kesiapan-program-bpjs • http://www.jamsosindonesia.com/newsgroup/selengkapnya/persiapan-pelaksanaan-jkn-semakin-matang-jkn-siap-dilaksanakan-pada-2014-_6533