1 / 17

Pengalihan PBB P2

Pengalihan PBB P2. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Pengalihan PBB-P2. UU Nomor 28 Tahun 2009 Perber Menkeu 213/PJ.07/2010 dan Mendagri 58 Tahun 2010 Pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 hanya dapat dilaksanakan pada 1 Januari Tahun Pengalihan

kadeem
Download Presentation

Pengalihan PBB P2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PengalihanPBBP2 Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

  2. PengalihanPBB-P2 UUNomor 28 Tahun 2009 PerberMenkeu 213/PJ.07/2010 dan Mendagri 58 Tahun 2010 Pengalihankewenanganpemungutan PBB-P2 hanyadapatdilaksanakanpada 1 JanuariTahunPengalihan DalamhalPemdamemungut PBB-P2 sebelumtahun 2014, PemdaharusmemberitahukankepadaMenkeudanMendagri paling lambattanggal 30 JunisebelumTahunPengalihandengandilampiriPeraturan Daerah

  3. Pengalihan PBB-P2 PeraturanPelaksanaan PBB-P2 SK NJOPTKP DJP Pemerintah Daerah SOP PBB-P2 SalinanPeta Struktur, Tugas, Fungsi Salinan Basis Data PBB-P2 Data Piutang Aplikasi PBB-P2 dan Source code Mengalihkansemua kewenangan (Mendata, Menilai, Menetapkan, Mengadministrasikan, Memungut, DLL)

  4. Persiapan Pemda terkait pengelolaan PBB-P2

  5. Peraturan dan Kebijakan Pengelolaan PBB-P2

  6. Organisasi Pengelola PBB-P2 • *)sesuai dengan bentuk organisasi KP PBB

  7. Kebutuhan SDM • Operator Console • Developer • Technical Support

  8. Pengadaan software sesuai spesifikasi teknis yang digunakan DJP • Pemda dapat melakukan pengembangan aplikasi SISMIOP baru • Melakukan kustomisasi source code SISMIOP* • Software • Hardware • Pengadaan software sesuai spesifikasi teknis yang digunakan DJP Hal Terkait Penggunaan SISMIOP oleh Pemda • *) Sehubungan dengan: • Perbedaan organisasi • Perbedaan proses bisnis • Perbedaan nomenklatur • Perbedaan tarif

  9. Simulasi Jadwal Persiapan oleh Pemda Pengalihan PBB-P2 Tahun sebelum Tahun Pengalihan

  10. Pelayanan Keberatan dan pengurangan • Penyusunan RK • Pengumpulan data : OP, harga transaksi, upah, material dll • Penilaian • Entry data: SISMIOP & SIG • Penagihan Aktif Siklus Pengelolaan PBB-P2 *Pada saat masih dikelola oleh DJP • Himbauan pembayaran ke WP (Pemberitahuan jatuh tempo) Tahun t-1 Tahun t • Analisis: • Ketetapan PBB • Klasifikasi OP & NJOP • Cetak SPPT/STTS/DHKP • Penyampaian SPPT/STTS/DHKP

  11. Proses Transfer Knowledge BagiPemda Yang Akan MelaksanakanPemungutan PBB-P2 Bidang IT Kantor Pusat DJP Kostumisasi Aplikasi D1 STAN Operator Consule KPP Pratama/ Kanwil DJP Bidang Pendataan & Penilaian Pusdiklat Pajak Bidang Pelayanan

  12. PersiapanPengalihanPBB–P2 Sebagai Pajak Daerah Tahun 2013 Tugas KPP Pratama • Back up data PBB-P2 & Rincian jumlah OP per kab/kota per 30 Nopember sebelum tahun pengalihan & mengirimkan ke Dit. TIP • Menerima & menguji sistem aplikasi beserta source code-nya & basis data PBB-P2 dari Dit. TIP • Menyiapkan softcopy peta PBB-P2 • Kompilasi perubahan data PBB-P2 setelah 30 Nopember s/d 31 Desember sebelum tahun pengalihan Menyerahkan ke Pemda paling lambat 5 Januari tahun pengalihan dengan Berita Acara

  13. PersiapanPengalihanPBB–P2 Sebagai Pajak Daerah Tahun 2012 Tugas KPP Pratama • MenerimakompilasiKeputusanMenkeumengenai NJOPTKP • 10 tahunterakhirdariKanwil DJP • Kompilasi • Data piutang PBB-P2 besertadokumenpendukungnya(dok. Ketetapandandok. Penagihan PBB-P2) • Asetsitaansampai 31 Desembersebelumtahunpengalihan Menyerahkan ke Pemda paling lambat 31 Januari tahun pengalihan dengan Berita Acara • Mengirimkan surat pemberitahuan pencabutan penunjukan TP POS ke Pimpinan TP POS

  14. PersiapanPengalihan PBB–P2 Sebagai Pajak Daerah Tahun 2012 Asistensi • AtaspermintaanPemda, KPPmenyiapkannarasumberpelatihanteknispemungutan PBB-P2 • KPPdapatmemintabantuanKanwilDJPatauKPDJP

  15. Koordinasidengan DJP Pemda dapat berkoordinasi dengan KPP Pratama dan Kanwil DJP setempat terkait pengalihan PBB-P2 dan pengelolaan PBB-P2, seperti : Penyelenggaraan pelatihan pengelolaan PBB-P2 Konsultasi dan asistensi

  16. Saranadanprasarana tidak dapat dihibahkan dengan pertimbangan antara lain:

  17. Terima Kasih

More Related