1 / 50

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SATUAN KERJA PENINGKATAN FUNGSI PELABUHAN DAN PENGERUKAN PUSAT Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110. Diskusi Laporan pendahuluan. PENYUSUNAN RENCANA INDUK PELABUHAN WAIKELO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

yazid
Download Presentation

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SATUAN KERJA PENINGKATAN FUNGSI PELABUHAN DAN PENGERUKAN PUSAT Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 Diskusi Laporanpendahuluan PENYUSUNAN RENCANA INDUKPELABUHAN WAIKELO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Jakarta, Juli 2014

  2. SISTEMATIKA PENYAJIAN • Pendahuluan • GambaranUmumWilayah • PemahamanTerhadap KAK danStudiLiteratur • MetodologiPelaksanaanPekerjaan • OrganisasiPelaksanaanPekerjaan • RencanaKerja

  3. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SATUAN KERJA PENINGKATAN FUNGSI PELABUHAN DAN PENGERUKAN PUSAT Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 Bagian 1 PENDAHULUAN

  4. LATAR BELAKANG • PentingnyafungsiPelabuhan dalam sistem transportasi, sebagai simpulperalihan antar moda transportasidaratdanlaut. • UU No. 17 tahun2008 tentang Pelayaran, setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan, sesuai RTRW (provinsi/kabupaten/kota). • Salah satuPelabuhan di Indonesia yang belummemilikiRencanaIndukPelabuhanadalahPelabuhanWaikelo, yang berlokasi di Desa Payola Umbu Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur

  5. MAKSUD DAN TUJUAN • MaksudKegiatan MenyediakanpedomanperencanaanpembangunandanpengembanganPelabuhanWaikelountuktahun 2015 - 2034. • Tujuan SebagaiacuandalampelaksanaanpembangunandanpengembanganPelabuhanWaikelo, sehingga optimal dalamtataruangmaupunoperasionalpelabuhan.

  6. SASARAN • Teridentifikasinya kondisi eksisting peruntukan ruangkawasanperairandandaratanPelabuhanWaikelo; • Tersusunnya RencanaIndukPelabuhanberupaRencanaTata RuangkawasanperairandandaratanPelabuhan Waikelo, untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitasutamadanpendukung,dan kegiatan operasional pelabuhan,meliputi: a. kegiatan jasa kepelabuhanan; b. kegiatan pemerintahan; c. kegiatan jasa kawasan; d. kegiatan penunjang kepelabuhanan. • Tersusunnya Program InvestasiTahapanPelaksanaan Pembangunan danPengembanganberdasarkankebutuhanjangkapendek, jangkamenengah, danjangkapanjang.

  7. KELUARAN • Dokumen Laporan Pendahuluan (Inception Report); • Dokumen Laporan Antara (InterimReport); • DokumenLaporanHasilPengukuranTopografi, Batimetri, dan Hidro-oseonografi; • DokumenRancanganRencanaIndukPelabuhan(Draft Final Report); • DokumenRencanaIndukPelabuhan (Final Report); • DokumenRingkasanEksekutif (Executive Summary); • AlbumGambar; • Softcopy dalam CD; • Softcopy dalam flash disk.

  8. RUANG LINGKUP 1. LingkupMateriStudi • Persiapan • Survey Lapangan • Penyusunan Rancangan Rencana • PenyusunanRencana Induk Pelabuhan Waikelo. 2. Lingkup Wilayah Studi • Wilayah Pengamatan: Wilayah Hinterland PelabuhanWaikelo. • Wilayah Perencanaan: KawasanperairandandaratanPelabuhan Waikelo, berada di Desa Payola Umbu Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.

  9. HIERARKI PELABUHAN • BerdasarkanKepmenPerhubungan No.KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional • KriteriaHierarkiPelabuhanPengumpan Regional: • berpedomanpadatataruangwilayahprovinsidanpemerataanpembangunanantarprovinsi; • berpedomanpadatataruangwilayahkabupaten/kotasertapemerataandanpeningkatanpembangunankabupaten/kota;

  10. HIERARKI PELABUHAN • beradadi sekitarpusatpertumbuhanekonomiwilayahprovinsi; • berperansebagaipengumpanterhadapPelabuhanPengumpuldanPelabuhanUtama; • berperansebagaitempatalihmuatpenumpangdanbarangdari/kePelabuhanPengumpul dan/atauPelabuhanPengumpanlainnya; • berperanmelayaniangkutanlautantarkabupaten/kotadalampropinsi; • memilikiluasdaratandanperairantertentusertaterlindungdarigelombang; • melayanipenumpangdanbarangantarkabupaten/kotadan/atauantarkecamatan dalam 1 (satu) provinsi; • berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau ± 25 mil; • kedalaman maksimal pelabuhan –7 m-LWS; • memilikidermagadenganpanjangmaksimal 120 m; • memilikijarakdenganPelabuhanPengumpan Regional lainnya 20 – 50 mil.

  11. DASAR HUKUM

  12. DASAR HUKUM

  13. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SATUAN KERJA PENINGKATAN FUNGSI PELABUHAN DAN PENGERUKAN PUSAT Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 Bagian 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

  14. Provinsi Nusa Tenggara Timur 1. LetakGeografisdan Batas Administrasi terletakantara 8o - 12oLintang Selatan dan 118o - 125oBujurTimur. PelabuhanWaikelo Sumber : Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2013.

  15. Provinsi Nusa Tenggara Timur 2. Kependudukan Sumber : Nusa Tenggara Timur dalam Angka diolah

  16. Provinsi Nusa Tenggara Timur 3. Perekonomian PDRB Atas dasar harga berlaku, PDRB Atas dasar harga konstan 2000 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008-2012 (Nusa Tenggara Timur dalam Angka diolah). Lajupertumbuhantahun 2008-2012 sebesar 5,15 %. Sumber : Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2013 diolah

  17. Provinsi Nusa Tenggara Timur • Struktur perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh tiga sektor yaitu: sektor pertanian, sektor jasa-jasadansektor perdagangan, hotel dan restoran. Sumber : Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2013 diolah

  18. Provinsi Nusa Tenggara Timur 4. PotensiWilayah A. Pertanian Sektor pertanian merupakan penyumbang utama perekonomian Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2012 sektor ini menyumbang sebesar 35.96% dari PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jagungmerupakansalahsatusektorunggulanpertanian.

  19. Provinsi Nusa Tenggara Timur B. Peternakan • Perkembangan populasi ternak cenderung menunjukkan angka positif. Dengan Kenaikan populasi tertinggi disumbangkan oleh ternak Sapi (27,66%) diikuti Babi (5,26 %). Sumber : ntt.go.id

  20. Provinsi Nusa Tenggara Timur C. Pariwisata • Potensi pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat besar, selain karena ada Taman Nasional Komodo juga wisata budaya

  21. Provinsi Nusa Tenggara Timur • Transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur A. PelabuhanLaut Berdasarkan RIPN, Pelabuhanlaut di Prov. NTT sebanyak 74 pelabuhan yang 10 diantaranyaterdapat di Pulau Sumba

  22. Provinsi Nusa Tenggara TimurPelabuhan di sekitarPelabuhanWaikelo

  23. Provinsi Nusa Tenggara Timur B. Udara • Pelabuhanudarautamabagidaerahiniadalahpelabuhanudara El Tari di Kupang yang sudahdapatdidaratiolehpesawatsejenis F-28. • pelabuhan-pelabuhanudara yang lebihkecil, antara lain Mau-Hau, Waioti, Ipi, Satartacik, Gewayantana, Alor, Bajawa, Rote, TambalokadanSabu. C. Darat • Jalan-jalandaratbaik yang berupajalan Negara, jalanPropinsi, maupunjalan-jalanKabupaten. Padatahun 2012 panjang total jalanadalah , 20,022.14 km. Sumber : Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2013 diolah

  24. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA Secara geografis terletak pada koordinat 9°18’-10°20’ Lintang Selatan (LS) dan 118°55’-120°23’ Bujur Timur (BT). Pel. Waikelo

  25. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA • Persentase Luas Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Menurut Kecamatan (Sumba Barat DayadalamAngka 2013 diolah) %

  26. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 1. Keadaan Demografi Laju pertumbuhan pendudukKabupaten Sumba Barat Dayatahun 2011-2012 sebesar 4,03%, dimana laju pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Timur yang hanyasebesar 2,57%. (Sumba Barat Daya dalam Angka 2013 diolah)

  27. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA • Piramida Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya, 2012 (Sumba Barat Daya dalam Angka 2013 diolah)

  28. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA Struktur perekonomian Kabupaten Sumba Barat Daya didominasi oleh tiga sektor yaitu: sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. • Ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya PDRB Atas dasar harga berlaku, PDRB Atas dasar konstan 2000 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2008-2012 (Sumba Barat Daya dalam Angka diolah)

  29. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 3. Potensi Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya A. Pertanian • Kontribusi pertanian untuk PDRB kabupaten sektor pertanian sebesar 53.28 persen. B. Pariwisata • Dalam RTRW Provinsi NTT, Kabupaten Sumba Barat Daya diperuntukkan sebagai daerah kawasan wisata budaya atraksi pasola. 4. Transportasi di Kab. Sumba Barat Daya • Bandar Udara Tambaloka; • Pelabuhan Waikelo dan Pelabuhan Pero. • Darat. jalan Kabupaten = 859,3 km, Jalan Provinsi = 63,2 km, Jalan Nasional= 37,2 km Panjang total jalan adalah 969,7 km dengan 56,49% sudah di aspal dan 43,51% belum diaspal

  30. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA Pel. Waikelo BandaraTambolaka

  31. PELABUHAN WAIKELO • Pelabuhan Waikelo menurut Rencana Induk Pelabuhan Nasional KP 414 tahun 2013 adalah Pelabuhan Pengumpan Regional sampai tahun perencanaan 2030; • Pelabuhan Waikelo saat ini dekelola oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waikelo; • Arus kunjungan Kapal di Pelabuhan Waikelo; Sumber: Sumba Barat Daya Dalam Angka Diolah

  32. PELABUHAN WAIKELO • Arus penumpang di Pelabuhan Waikelo; • Volume bongkar muat barang di Pelabuhan Waikelo. Sumber: Sumba Barat Daya Dalam Angka Diolah Sumber: Sumba Barat DayaDalamAngkaDiolah

  33. PELABUHAN WAIKELO Pel. Mamboro Pel. Waingapu Rencana Hinterland Pel. Waikelo Pel. Waikelo

  34. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SATUAN KERJA PENINGKATAN FUNGSI PELABUHAN DAN PENGERUKAN PUSAT Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 Bagian 3 PEMAHAMAN TERHADAP KAK DAN STUDI LITERATUR

  35. PEMAHAMAN TERHADAP KAK DAN STUDI LITERATUR • Pemahaman Terhadap KAK Secara umum konsultan sudah memahami yang tercantum dalam KAK Penyusunan RIP Pelabuhan Waikelo. Namunadabeberapahalmasukandarikonsultansebagaiberikut. • Mengenai Luasan Survey Topo dan Bati • Penggunaan alat pencatat pasut otomatis diganti dengan pengamatan manusia menggunakanalatpeilschaal B. Studi Literatur 1. Uu No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

  36. PEMAHAMAN TERHADAP KAK DAN STUDI LITERATUR

  37. PEMAHAMAN TERHADAP KAK DAN STUDI LITERATUR 2. Perpres No. 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025. • Koridor Eknomi Bali – Nusa Tenggara • Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara mempunyai tema Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional. • StrukturtataruangKoridorEkonomi Bali – Nusa Tenggara dikembangkandenganmenitikberatkanpadakonektivitasdarat, lautdanudara yang menghubungkanbaikantarpulaumaupunantarprovinsidenganmempertimbangkankondisigeografiskoridorini yang berupaguguspulau. • Sistemkonektivitasiniakanmendukungseluruhkegiatanekonomiutama (pariwisata, peternakan, danperikanan) dankegiatanlainnya yang memilikinilaiinvestasitinggisepertimigas, emasdantembaga.

  38. MP3EI 2011 – 2025 Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara

  39. PEMAHAMAN TERHADAP KAK DAN STUDI LITERATUR 3. Kepmenhub No. Kp 414 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Kedudukan RIPN dalam kerangka kerja MP3EI

  40. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SATUAN KERJA PENINGKATAN FUNGSI PELABUHAN DAN PENGERUKAN PUSAT Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 Bagian 4 METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

  41. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. ALUR PIKIR Alur PikirPelaksanaanPenyusunanRencanaIndukPelabuhanWaikelo Nusa Tenggara Timur

  42. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

  43. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN 2. METODE PENGUMPULAN DATA Metodepengumpulan data dalampenyusunanRencanaIndukPelabuhanWaikelodiperolehmelaluistudikepustakaan/literatur, wawancara, diskusidanmelalui survey lapangan.

  44. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN 3. METODE ANALISIS DAN PROYEKSI DATA • Metode Analisis dan Proyeksi BarangdanPenumpang • Model Regresi linear • Model PertumbuhanMajemuk • Metoderegresi linier exponensial • Metoderegresilogaritma • Metode Analisis dan Proyeksi Kunjungan Kapal Metodeproyeksiuntukmemperkirakankunjungankapaldapatdilakukandenganberdasarkan volume barangdanukurankapalrencana. 4. METODE PERHITUNGAN KEBUTUHAN FASILITAS MetodeperhitunganmenggunakanJuknisdanUnctad

  45. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SATUAN KERJA PENINGKATAN FUNGSI PELABUHAN DAN PENGERUKAN PUSAT Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 Bagian5 ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

  46. ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

  47. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SATUAN KERJA PENINGKATAN FUNGSI PELABUHAN DAN PENGERUKAN PUSAT Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 Bagian6 RENCANA KERJA

  48. RENCANA KERJA

  49. RENCANA KERJA

  50. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SATUAN KERJA PENINGKATAN FUNGSI PELABUHAN DAN PENGERUKAN PUSAT Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 TERIMA KASIH Jakarta, Juli 2014

More Related