1 / 65

sebagai pengganti UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1959

NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2000. UU NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 19 TAHUN 2000. sebagai pengganti

kaia
Download Presentation

sebagai pengganti UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1959

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. NOMOR 19 TAHUN 1997TENTANGPENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2000

  2. UU NOMOR 19 TAHUN 1997TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 19 TAHUN 2000 sebagaipengganti UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1959

  3. UU No.19 Th.1959 tentang PenagihanPajak Negara dengan SuratPaksa Kurangdapatsepenuhnyamendukungpelaksanaan UU Perpajakan Memperhati kan ketentuan UU lain Perlindungan Hukum Penegakan Hukum (law enforcement) Menegak kan Keadilan Undang-undang yang dapat mengatasi semua permasalahan yang timbul di bidang penagihan pajak khususnya masalah tunggakan pajak memberikan motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan WP UU No. 19 Tahun 1997 Tentang SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.19/2000

  4. FILOSOFI DASAR PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PENAGIHAN PAJAK • Mendukung sistem hukum nasional. Disamping perlunya menyesuaikan dengan perubahan ketentuan perundang-undangan formal dan material perpajakan sendiri (seperti UU KUP, dan UU PPh) sebagai bahan acuan UU Penagihan Pajak ini; • 2. Mengikuti perkembangan ekonomi dan bisnis yang dinamis; • 3. Meningkatkan jumlah penerimaan di sektor perpajakan sebagai sumber utama penerimaan dalam negeri; • 4. Meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

  5. 1. Mengaturketentuantentangtatacaratindakanpenagihanpajak : • SuratTeguran/SuratPeringatanatausurat lain yang sejenis • PenagihanSeketikadanSekaligus • PemberitahuanSuratPaksa • Penyitaan • Pencegahandan/atauPenyanderaan • Pelelangan • 2.Mengatur tatacarapengajuangugatanPenanggungPajakkepadabadanperadilanpajakterhadaptindakanpelaksanaanpenagihanpajak

  6. RUANG LINGKUP Pajak Daerah Pajak Pusat Undang-undang ini mengatur tentang penagihan pajak atas: • PPh, • PPN & PPnBM, • PBB, • Bea Masuk, • Cukai, • Pajak Daerah Tk.I: • PajakKendaraanBermotor, • Bea BalikNamaKendaraanBermotor, • PajakBahanBakarKendaraanBermotor. • Pajak Daerah Tk.II: • Pajak Hotel danRestoran, • PajakHiburan, • PajakReklame, • PajakPeneranganJalan, • PajakPengambilandanPengolahanBahanGalianGol. C, • PajakatasPemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan. • PBB Perdesaan & PBB Perkotaan • BPHTB • .Dan lain-lain.

  7. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum Surat Paksa dilaksanakan; Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif; Mempertegas pengertian Penanggung Pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham, pemilik modal; Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Penanggung Pajak; Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang; Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan; BEBERAPA POKOK PERUBAHAN YANG TERKANDUNG DALAM UU PPSP

  8. POKOK- POKOK PERUBAHAN PADA UU PPSP 7. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak; 8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi; 9. Memperjelas hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan 10. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

  9. DASAR PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA TERHADAPPAJAK PUSAT Pasal 20 (1) UU KUP Pasal 13 UU PBB Pasal 15 UU BPHTB • STP • SKPKB • SKPKBT • UU No.6/83 • Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16/2009 • STP • UU No.12/1985 • tentang PBB • sebagaimanatelah • diubahdengan • UU No.12/1994 • STB • SKBKB • SKBKBT • SK Keberatan • SK Pembetulan • Putusan Banding • yg menyebabkan • jumlah pajak yang • harus dibayar bertambah • UU No.21/97 • sebagaimana telah • diubah terakhir dengan UU • No.20/2000 • SK Keberatan • SK Pembetulan • Putusan Banding Yang menyebabkanJumlahPajak yang HarusDibayarBertambah

  10. Terdiridari 10 BAB dan 47 Pasal • Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1) • Bab II Pejabat & Jurusita Pajak (Pasal 2 s/d Pasal 6) • Bab III Surat Paksa (Pasal 7 s/d Pasal 11) • Bab IV Penyitaan (Pasal 12 s/d Pasal 28) • Bab V Pencegahan & Penyanderaan (Pasal 29 s/d Pasal 36) • Bab VI Gugatan (Pasal 37 dan Pasal 38) • Bab VII Ketentuan Khusus (Pasal 39 s/d Pasal 41) • Bab VII A Ketentuan Pidana (Pasal 41A) • Bab VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 42) • Bab IX Ketentuan Penutup (Pasal 43 s/d Pasal 45) UU No. 19 Tahun 1997 Tentang PPSP sebagaimanatelahdiubahdengan UU No.19 Tahun 2000

  11. Pasal 1 MEMUAT PENGERTIAN ISTILAH YANG BERSIFAT TEKNIS & BAKU DALAM UNDANG-UNDANG PPSP INI Tidaksalahtafsir + kemudahan & kelancaran bagi WP bagiaparatur dalammelaksanakanhakdankewajibannya

  12. P A S A L 1 1 PAJAK YG DIPUNGUT PEMERINTAH PUSAT (TERMASUK BEA MASUK DAN CUKAI) PAJAK YG DIPUNGUT PEMERINTAH DAERAH 2 Orang Pribadi Badan Pemungut/Pemotong

  13. P A S A L 1 PENANGGUNG PAJAK 3 ORANG PRIBADI BADAN TermasukWakil/Pengurus yang menjalankanhakdanmemenuhikewajibanwajibpajakmenurutketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan, termasukorang yang nyata-nyatamempunyaiwewenangikutmenentukankebijaksanaandan/ataumengambilkeputusandalamperusahaan.

  14. P A S A L 1 B A D A N 4 Sekumpulan Orang dan atau Badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi ; • Perseroan Terbatas • Perseroan Komanditer • Perseroan Lainnya • BUMN • BUMD • Persekutuan • Perkumpulan • Firma • Kongsi • Koperasi • Yayasan/Organisasi Massa, OrganisasiSosialPolitik/Organisasiygsejenis • Lembaga • Dana Pensiun • bentukusahatetap • badanusahalainnya

  15. P A S A L 1 berwenang 5 Mengangkatdanmemberhentikan JurusitaPajak • Menerbitkan : • SuratTeguran, SuratPeringatanatauSurat lain yang sejenis. • SuratPerintahPenagihanSeketikadanSekaligus, • SuratPaksa • SuratPerintahMelaksanakanPenyitaan • SuratPencabutanSita • PengumumanLelang • SuratPenentuanHarga Limit • PembatalanLelang • SuratPerintahPenyanderaan • dansuratlainnyauntukpenagihanpajak PenanggungPajaktidakmelunasisebagianatauseluruhutangpajak

  16. P A S A L 1 6 Pelaksana tindakanpenagihanpajak PenagihanSeketikadanSekaligus, PemberitahuanSuratPaksa, PenyitaandanPenyanderaan

  17. P A S A L 1 7 PengadilanNegeri yang daerahhukumnyameliputitempattindakanpenagihanpajakdilaksanakan

  18. P A S A L 1 8 Pajak yang masihharusdibayar Termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan Tercantum dalam skp atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

  19. P A S A L 1 PENAGIHAN PAJAK 9 SERANGKAIAN TINDAKAN AGAR PP MELUNASI UTANG PAJAK DAN BIAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN MENEGUR ATAU MEMPERINGATKAN, MELAKSANAKAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS, MEMBERITAHUKAN SURAT PAKSA, MENGUSULKAN PENCEGAHAN, MELAKSANAKAN PENYITAAN, MELAKSANAKAN PENYANDERAAN, MENJUAL BARANG YANG TELAH DISITA

  20. P A S A L 1 SURAT TEGURAN, SURAT PERINGATAN ATAU SURAT LAIN YANG SEJENIS 10 ADALAH SURAT YANG DITERBITKAN OLEH PEJABAT UNTUK MENEGUR ATAU MEMPERINGATKAN KEPADA WP UNTUK MELUNASI UTANG PAJAKNYA

  21. P A S A L 1 11 Tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada PP tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak 12 Suratperintahmembayarutangpajakdanbiayapenagihanpajak

  22. P A S A L 1 13 Biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak 14 Tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang PP guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang - undangan

  23. P A S A L 1 15 Barang PP yang dapat dijadikan jaminan utang pajak BARANG 16 Tiap Benda atau Hak yang dapat dijadikan Objek Sita

  24. P A S A L 1 17 Setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli

  25. P A S A L 1 18 Kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang 19 Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang

  26. P A S A L 1 20 Larangan yang bersifat sementara terhadap PP tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 21 Pengekangan sementara waktu kebebasan PP dengan menempatkannya di tempat tertentu

  27. P A S A L 1 22 GUGATAN ATAU SANGGAHAN Upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ybs. 23 KEPALA DAERAH Gubernur, Bupati atau Walikota

  28. P A S A L 1 24 PEMERINTAHDAERAH PEMERINTAH DAERAH YANG WILAYAH HUKUMNYA MELIPUTI TEMPAT TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DILAKSANAKAN

  29. P A S A L 1 25 MENTERI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 26 H A R I ADALAH HARI KALENDER

  30. Pejabatditunjukoleh: PEJABAT Pasal 2 Pajak Pusat Pajak Daerah Ditunjuk oleh Menteri Keuangan Ditunjuk oleh Kepala Daerah Berwenang 1. mengangkatdanmemberhentikanJurusitaPajak. 2. menerbitkan : • Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis • Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; • Surat Paksa; • Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; • Surat Perintah Penyanderaan; • Surat Pencabutan Sita; • Pengumuman Lelang; • Surat Penentuan Harga Limit; • Pembatalan Lelang; dan • surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

  31. JURUSITA PAJAK Pasal 3 • Diangkat • dandiberhentikan • Syarat-syarat • Tata carapengangkatandanpemberhentian oleh Pejabat Kep. MenKeu No. 562/KMK.04/2000

  32. Pasal 4 JurusitaPajak Sebelummemangkujabatan Diambilsumpahataujanjimenurut agama ataukepercayaannya PEJABAT

  33. Pasal 5 TUGAS DAN WEWENANG JURUSITA PAJAK 1. melaksanakanSuratPerintahPenagihanSeketikadanSekaligus; 2. memberitahukanSuratPaksa; 3. melaksanakanpenyitaan; dan 4. melaksanakanpenyanderaan. Tugas Jurusita Pajak 1. memasukidanmemeriksaruangantermasukmembukalemari, laci, atautempat lain untukmenemukanobjeksita. 2. memintabantuankepadaKepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangihukumdanperundang-undangan, Pemdasetempat, BPN, DirjenPerhubunganlaut, PN, Bank, ataupihak lain dalamrangkapelaksanaanpenagihanpajak. 3. menjalankantugasnyadiwilayahkerjaPejabatygmengangkatnya, kecualiditetapkan lain denganKeputusanMenteri/Kepala Daerah. Wewenang Jurusita Pajak Catatan : Pencegahan bukan merupakan tugas Jurusita Pajak.

  34. PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS Apabila Diterbitkan SPPSS olehPejabatsebelum SP Pasal 6 Tindakanpenagihanpajak yang dilaksanakanolehJurusitaPajakkepada PP tanpamenunggutanggaljatuh tempo pembayaran yang meliputiseluruhutangpajakdarisemuajenispajak, MasaPajak, danTahunPajak • PP akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; • PP memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; • adanya tanda-tanda PP akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; • badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau, • terjadi penyitaan atas barang PP oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. a. nama WP / nama WP dan PP b. besarnyautangpajak c. perintahuntukmembayar d. saatpelunasanpajak

  35. SURAT PAKSA Pasal 7 & 8 dengan berkepala “DemiKeadilanBerdasarkanKetuhanan Yang MahaEsa” • Mempunyaikekuataneksekutorial. • KedudukanhukumSuratPaksa = putusanpengadilan yang telahmempunyaikekuatanhukumtetap. memuat • nama WP / nama WP dan PP • dasar penagihan • besarnya utang pajak • perintah untuk membayar Diterbitkan apabila: • PP tidakmelunasiutangpajak s/d tgljatuh tempo & kepadanyatelahditerbitkan ST atauSuratPeringatanatausurat lain yang sejenis; • Terhadap PP sudahdilaksanakan PSS; atau • PP tidakmemenuhiketentuandalamkeputusanpersetujuanangsuranataupenundaanpembayaranpajak. “Surat Tegoran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis diterbitkan apabila PP tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran”

  36. SURAT PAKSA PENGGANTI Pasal 9 Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Pejabat karena jabatan Menerbitkan Surat Paksa Pengganti Mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yg sama dengan Surat Paksa.

  37. PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA Pasal 10 • TerhadapOrangPribadidiberitahukankepada: • PP ditempattinggal, tempatusahaatautempat lain yang memungkinkan • orangdewasa yang bertempattinggalbersamaataubekerjaditempatPenanggungPajak, apabila PP ybstidakdijumpai • salahseorangahliwarisataupelaksanawasiatatau yang mengurushartapeninggalannya, apabila WP meninggalduniadanhartawarisanbelumterbagi • paraahliwaris, apabilahartawarisantelahdibagi Dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada PP, dituangkan dlm BAPS • TerhadapBadandiberitahukankepada: • Pengurus, kepalaperwakilan, kepalacabang,penanggungjawab, pemilik modal, baikditempatkedudukanbadanybs, ditempattinggalmereka, atautempat lain yang memungkinkan; atau. • Pegawaitetapditempatkedudukanbadanybs., jikapengurustidakditemui. • Hakim Pengawas, Kurator, apabila WP pailit • Penerima kuasa khusus dari WP, apabila WP menunjuk seorang kuasa • Melalui Pemda, apabila WP tidak diketemukan

  38. PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA Pasal 10A Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan dengan Keputusan Menteri Nomor : 561/KMK.04/2000 atau Keputusan Kepala Daerah

  39. PENYITAAN Pasal 11,12,13 • Dilakukanberdasarkan SPMP jika PP tidakmelunasiutangpajaksetelahlewat 2x24 jam setelah SP diberitahukan. • OlehJurusitaPajakdengansekurang-kurangnya 2 (dua) orangsaksi. • Penyitaandapatdilakukan, meskipun PP tidakhadirasalkansalahseorangsaksiberasaldariPemda. • SetiappenyitaanJurusitaPajakmembuat BAPS yang ditandatanganiolehJurusitaPajak, PP, dansaksi-saksi • Dalamhal PP adalahBadanmaka BAPS ditandatanganiolehpengurus, kepalaperwakilan, kepalacabang, penanggungjawab, pemilik modal ataupegawaitetapperusahaan • Walaupun PP tidakhadir, penyitaantetapdapatdilaksanakan, dengansyaratseorangsaksidariPemdasetempat. • BeritaAcaraPelaksanaanSitatetapmempunyaikekuatanmengikatmeskipun PP menolakuntuktandatangan. • Salinan BAPS dapatditempelkanpadabarangbergerak/tidakbergerakygdisitaatauditempatbarangbergerak/tidakbergerakygdisitaberada, danatauditempatumum • Atasbarangygdisitaditempelsegelsita

  40. OBYEK SITA Pasal 14 Penyitaan dilaksanakan terhadap milik PP yang berada pada tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain, termasuk yang penguasaannya pada pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu Terhadap PP Badan dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan,kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, ditempat kedudukan, di tempat tinggal maupun tempat lain Barang Bergerak mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yg dipersamakan dgn itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, penyertaan modal pada perusahaan lain Barang Tidak Bergerak tanah, bangunan, kapal dengan isi kotor tertentu Sampai dengan nilai barang yg disita cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak Hak lain ygdapatdisitadiaturdengan PP

  41. BARANG BERGERAK YANG DIKECUALIKAN DARI PENYITAAN Pasal 15 a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya; b. persediaan makanan & minuman selama 1 bulan; c. perlengkapan PP yang bersifat dinas yg diperoleh dari negara; d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan/pekerjaan PP dan alat yg dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan; e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan sehari-hari dgn jumlah tidak lebih dari Rp 20.000.000,00; atau f. peralatan penyandang cacat yang digunakan PP dan keluarga yg menjadi tanggungannya PerubahanbesarnyanilaiperalatanditetapkandenganKep.Men / Kepala Daerah. Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk dikecualikan dari penjualan secara lelang

  42. PENITIPAN BARANG SITAAN Pasal 16 BARANGSITAAN Dititipkan Penanggung Pajak Kecuali menurut Jurusita perlu disimpan Kantor Pejabat Tempat lain: Bank, Pegadaian

  43. TATA CARA PENYITAAN Pasal 12(7) &17 Terhadapbarangtidakbergerakygkepemilikan-nyabelumterdaftar. Terhadapbarang bergeraklainnya. umum Terhadap barang yg kepemilikannya sudah terdaftar. Salinan BAPS disampaikankePemdadan PN setempatuntukdiumumkan Salinan BAPS diserahkan kpd instansi tempat kepemilikan barang terdaftar. Salinan BAPS dilekatkanpadabarangybs atautempatbarangberada. terhadap: - deposito berjangka - tabungan - saldo rekening koran - giro - bentuk lain yang dipersamakan dgn itu Khusus dengan pemblokiran terlebih dulu dgn mengacu pada UU Perbankan.

  44. Penyitaanterhadapbarang yang dijadikanbarangbukti dalamkasuspidana Pasal 18 Penyitaan terhadap barang yg telah disita sebagai barang bukti kasus pidana oleh: Kepolisian Kejaksaan JSP menyampaikan SP & suratpemberitahuankeKepolisianatauKejaksaan. Penyitaan dilaksanakan apabila Kepolisian/Kejaksaan memberitahukan kepada Pejabat bahwa proses pembuktian telah selesai dan sebelum barang dikembalikan ke PP. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun barang telah dikembalikan kepada PP tanpa pemberitahuan kpd Pejabat.

  45. PENYITAAN TERHADAP BARANG YANG TELAH DISITA Pasal 19 Penyitaan tidak dapat dilaksanakan thd barang yang telah disita oleh: Pengadilan Negeri Instansi lain yg berwenang SP oleh JP disampaikan ke: Barang sitaan PN atau instansi lain yg berwenang juga merupakan jaminan pelunasan utang pajak. Pembagian hasil penjualan barang dimaksud ditentukan oleh PN atau instansi lain yang berwenang berdasarkan Hak Mendahulu Negara untuk tagihan pajak. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh PN ke Kantor Lelang untuk dasar pembagian hasil lelang

  46. HAK MENDAHULU Hak mendahulu tagihan pajak melebihi hak mendahulu lainnya, kecuali atas: • biaya perkara yg disebabkan suatu hukuman utk melelang barang; • biaya penyelamatan dari barang yang dilelang; • biaya perkara yang disebabkan pelelangan dan penyelesaian waris.

  47. PENYITAAN TERHADAP OBJEK SITA Pasal 20 Penyitaan thdp objek sita Di dalam wil. Kerja Pejabat, tapi jauh Di luar wil. Kerja Pejabat dapat meminta bantuan Pejabat yg wil. kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada dgn meminta bantuan Pejabat yg wil. kerjanya meliputi tempat objek sita berada Menerbitkan SPMP & melaksanakanpenyitaan Memberitahukan pelaksanaan SPMP dan mengirim BAPS ke Pejabat yg meminta bantuan Kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan (No.564/KMK.04/2000 /Kepala Daerah)

  48. PENYITAAN TAMBAHAN Pasal 21 Penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari 1x sampai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. biaya penagihan pajak & utang Pajak biayapenagihanpajak & utangPajak Nilai barang yang disita Hasil lelang barang yang telah disita PenyitaanTambahan

  49. PENCABUTAN SITA Pasal 22 BERDASARKAN SURAT PENCABUTAN SITA Lunas Putusan pengadilan Putusan badan peradilan pajak Ditetapkan lain oleh Menteri/ Kepala Daerah Barang yang disita kepemilikannya terdaftar, tindasan Surat Pencabutan Sita disampaikan ke instansi tempat barang tersebut terdaftar

  50. LARANGAN BAGI PENANGGUNG PAJAK DALAM PENYITAAN Pasal 23 • Memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak; • Membebani barang tdk gerak dgn hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu; • Membebani dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; • merusak, mencabut, menghilangkan salinan BAPS atau segel sita. Penanggung Pajak dilarang Tata carapenyitaandiaturdengan PP No. 135 th. 2000 & Tata caraPenghapusanPiutangPajak No. 565/KMK.04/2000 Pasal 24

More Related