440 likes | 1.03k Views
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF. Oleh: Tommy Hermawan. Disampaikan dalam Regional Seminar JFP Denpasar, 5 Desember 2013. Outline. Latar Belakang dan Tantangan Konseptual Background Identifikasi Permasalahan Kerangka Fikir Telaahan Masukan untuk RPJMN 2015-2019.
E N D
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF Oleh: Tommy Hermawan Disampaikan dalam Regional Seminar JFP Denpasar, 5 Desember 2013
Outline • Latar Belakang dan Tantangan • Konseptual Background • Identifikasi Permasalahan • Kerangka Fikir Telaahan • Masukan untuk RPJMN 2015-2019
Latar Belakang Inovasi untuk Pertumbuhan dan Keadilan Sosial • Inovasi diakui sebagai sumber daya saing dan pertumbuhan ekonomi bagi negara maju dan berkembang melalui: -Menciptakan pekerjaan dengan nilai tambah tinggi -Meningkatkan pendapatan dan meningkatkan standar hidup • Tapi manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya dinikmati oleh semua warga negara, terutama masyarakat miskin
TANTANGAN: Mengikutsertakan masyarakat miskin dalam pembangunan ekonomi • Jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen) • Mereka membentuk masyarakat dasar piramid (MDP) -Terjebak di zona kemiskinan -Kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar hidup layanan air dan sanitasi, perumahan, pendidikan berkualitas, pelayanan dasar kesehatan, listrik, telepon, jalan, jasa keuangan modern, dll ... -Akses rendah ke pasar yang dapat diandalkan untuk membeli dan menjual barang dan jasa • Tidak mendapat manfaat dari integrasi pasar global maupun nasional • Merupakan pasar yang belum dimanfaatkan
INOVASI INKLUSIF • Di negara-negara berkembang, mayoritas masyarakat miskin sering terkonsentrasi di daerah pedesaan dan kurangnya tingkat akses yang sama seperti kebanyakan warga perkotaan • Inovasi yang dipimpin oleh pertumbuhan inklusif dapat memasukkan jutaan sumber daya masyarakat miskin yang tidak mendapat akses ke kebutuhan penting dari kehidupan
TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSI (2011) Sumber: diolah dari Susenas 2011, dalam Draft MP3KI Tingkat kemiskinan rata-rata tahun 2011 adalah 12,49%, di mana tingkat kemiskinan tertinggi berada di wilayah Indonesia bagian timur (Papua dan Papua Barat)
Inovasi dan Sistem Inovasi • Inovasi, • ide “pembaruan” yang diterapkan pertama kali yang memberikan dampak pemanfaatan nyata dalam kehidupan manusia (Tatang,2012) • Sistem Inovasi, • suatu kesatuan dari sekumpulan entitas pelaku (aktor), kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi, dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan inovasi dan difusinya, serta proses pembelajarannya (Taufik, 2005)
Posisi Kebijakan Inovasi • Tradisional : promosi inovasi didekati dalam perspektif sempit bertujuan menjembatani kesenjangan antara industri ( pertanian ) dan struktur universitas / penelitian • Implisit: tindakan dalam mendukung inovasi yang diambil di sebagian besar departemen pemerintah, tetapi tidak sangat terlihat dalam konteks ideologi yang tidak intervensi • Explicit: kebijakan inovasi jelas diletakkan di tengah panggung dari strategi pembangunan secara keseluruhan dan melibatkan kementerian kunci dan kelompok masyarakat sipil ( bisnis , serikat buruh , dll ), dengan badan koordinasi yang kuat ( dipimpin Presiden atau Perdana Menteri)
Daya Saing Indonesia tahun 2013-2014 di Peringkat 38 • Peningkatan daya saing terutama didukung oleh kinerja makroekonomi, perbaikan infrastruktur dan inovasi, namun di sisi lain kinerja di bidang kesehatan dan pendidikan masih belum optimal. • Penguatan inovasi masih dapat didorong lebih optimal dengan meningkatkan penguasaan IPTEK melalui penguatan dukungan R & D serta peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
Permasalahan Inovasi • Belum berkembangnya budaya inovasi di masyarakat padahal inovasi dan teknologi merupakan mesin pertumbuhan. • Kurangnya insentif dalam pengembangan inovasi. • Penghargaan terhadap inovator masih rendah. • Rendahnya persentase SDM per total populasi yang menguasai keahlian bidang teknik yang dianggap sebagai pendorong pengembangan inovasi. • Rendahnya inovasi yang dipatenkan dan masih terkendalanya waktu dan biaya dalam pengurusan paten. • Kurangnya lomba, diseminasi, dan promosi hasil inovasi
....lanjutan • Masih tingginya ketergantungan terhadap inovasi dari luar • Tingginya resiko pengembangan inovasi di dalam negeri • Orientasi keuntungan perusahaan berjangka pendek dengan pembelian lisensi/paten inovasi yang murah daripada mengembangkan inovasi dengan resiko tinggi • Kurangnya insentif pajak untuk nilai tambah dari inovasi di tingkat lokal/dalam negeri • Rendahnya alokasi dana untuk pengembangan inovasi dari pemerintah daerah • Rendahnya insentif inovasi yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan seperti ‘green ekonomi’ dan ‘blue ekonomi’.
Sistem Inovasi Nasional (dilihat secara luas dan terintegrasi)
MASUKAN UNTUK RPJMN 2015-2019 • Inovasi inklusif sebagai prioritas dengan memberikan stimulus atau insentif bagi inovasi yang memberdayakan rakyat miskin agar pertumbuhan yang inklusif dapat dicapai • Promosi akan meningkat kesadaran masyarakat akan pentingnya peran inovasi dalam pembangunan • Dukungan terhadap inovator (teknis, keuangan/dana start, komersial, hukum, inkubator,) • Penyempurnaan kerangka peraturan terkait dengan inovasi, • Penguatan penelitian dan pengembangan, • Pembinaan inovasi melalui pendidikan dan pelatihan, • Evaluasi dan monitoring sistem inovasi dan program pelaksanaannya (indikator global/GCI-WEF, survai inovasi, evaluasi program /review kebijakan), • Pembuatan kebijakan inovasi, • Promosi industri kompetitif dan inovatif,
.....Lanjutan • Membangun situs/wilayah khusus untuk inovasi, • Pada tingkat nasional, para pembuat kebijakan harus dilibatkan dan kelembagaan, skenario kebijakan, evaluasi yang tepat, skema pelatihan baru dan lainya. • Pada tingkat meso: eksperimen sosial , " laboratorium hidup ", pusat masa depan, diharapkan membuka jalur inovatif baru yang melibatkan semua aktor kunci. • Pada tingkat individu : manajer, pengusaha, dan pemuda (terutama) ditantang u/ meningkatkan potensi sebagai inovator • Pada tingkat global : program inovasi global harus dibentuk untuk menangani isu-isu global dengan melibatkan sektor bisnis, dan tingkat pemerintahan baik lokal, nasional, maupun regionaI
TERIMA KASIH • Tim Analisis Kebijakan-Bappenas • Gedung TS 2 Lantai 5, Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310