PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILUKADA DI INDONESIA

1. PENGELOLAAN DATA DAN DOKUMEN INFORMASI PEMILU BERDASARKAN • UU NO 14 TAHUN 2008 PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILUKADA DI INDONESIA Amirudin, ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT

2. Kerangka Hukum Pelaksanaan UU KIP Catatan: UU KIP ditetapkan 30 April 2008, dilaksanakan 30 April 2010. Mempersyaratkan 2 PP (masa retensi dan ganti rugi), juklak dan juknis, serta prosedur penyelesaian sengketa informasi. Semuanya sdh ada, tinggal dilaksanakan.

3. Perubahan Mendasar PerubahanMendasar

4. Apa urgensinya UU KIP dalam pengelolaan data dan informasi Pemilu ?

5. Pemilu langsung sesungguhnya lahir (pasca reformasi) dalam konteks keinginan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berpola Community-Based Governance (CBG) dari yang semula berpola State-Centered Governance; • Tata kelola pemerintahan CBG memerlukan ketersediaan informasi yang sempurna; agar pemerintahan dapat berjalan sempurna, ada kesungguhan, bukan sekadar ”teatrikal”; • Pemerintahan CBG yang baik harus tercermin pula dari sistem pemilunya. Dan sistem pemilu yang sekarang ini adalah pilihan untuk mewujudkan CBG yang baik; • Dalam CBG memerlukan Pemilu yang berkualitas yang membutuhkan syarat ketersediaan informasi yang berkualitas pula. • Kata Abraham Lincolin: ”Let the people know the factthe country will be safe”.

6. Ciri Pemerintahan CBG PERUBAHAN POLA PEMERINTAHAN CIRI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS Acountability Responsive Equality • Kesamaanvertikal • Kesamaanhorisontal • Pengambilan Keputusan • Pelaksanaan public policy • Kebutuhan, • Kepentinganlokal Community Based Government REGULASI NB: Pemerintahan CBG menuntutadacare and share, public money menjadiasetmilikbersama, bukanmilik BP saja

7. Pemerintahan CBG hanyacocokdibangundenganPemilukadaPolyarchy KONTESTAN PENUNJUKAN PERWAKILAN POLYARCHY PEMILIH

8. Agar ada pelibatan peran serta masyarakat sebanyak-banyaknya dalam penyelengaraan pemerintahan, dimulai dari memilih kepala daerahnya; • Calon kepala daerah yang dipilih banyak, pilihan menjadi makin terbuka; • Kelak diharapkan, ada implikasi terhadap proses public policy di pemda yang equal, ada local accountability, dan memiliki sense of local response. Apafilosofinyapemilukadapolyarchy?

9. Situasi yang ingin dicapai UU KIP dalam pemilu/pemilukada Pilkada Tertutup Pilkada Terbuka PRINSIP KETERBUKAAN YG SPORTIF Informasi Tertutup Informasi Terbuka • MALE • Akses yg murah, cepat, utuh, dan akurat • Proaktif • AdaKeseimbanganHak & Kewajibanantara BP danPemohon • Penyelesaian sengketa yg cepat kompeten, independen • Sanksi bagi penghambat Informasi Terbuka Informasi Tertutup Pengcualian bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak

10. PEMILU TERTUTUP VS TERBUKA • Catatan: • PemiluTertutup(Otoritarianisme) memerlukanperlindunganterhadapnegara, parpol, danpribadisama-samakuat. Informasirahasiadiperlukansebanyak-banyaknya. • PemiluTerbuka (Polyarchy/demokrasi) memerlukanketersediaaninformasi yang sempurna/bulat. Ruangrahasianegara (RN), rahasiaparpol (RPp), danrahasiapribadi (RP) perlumenyempit, danruanginformasipublikmelebar; • UU KIP inginmendudukaninformasipublikmenjadilebihotentikdanmelebardalamPemiluPolyarchyuntukmewujudkanoptimalisasiperansertamasyarakatdalampemilu.

11. Bagaimana menerapkan Ketentuan KIP dalam pengelolaan Pemilu ?

12. 1. Peraturan Pimpinan BP tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU [SPO Layanan Info Publik); 2. Keputusan Pimpinan BP tentang Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU; • Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan KPU; • Keputusan Pimpinan BP ttg Standar Biaya Perolehan Informasi Publik; • SOP Melayani Informasi; SOP Menangani Keberatan dan Sengketa Informasi; • Menyediakan anggaran. ApaygharusdisiapkanBadanPublik

13. 1. CMA = Cepat, Murah, Akurat. 2. Bisa sentralisasi dan/atau desentralisasi menurut tingkatan kompleksitas badan publiknya; PrinsipLayanannya Cara BANK memberikanlayananjasaperbankandapatdicontohbagaimanaBadanPublikmemberikanlayananjasainformasi;

14. Meja (Desk) Informasi, lengkap dengan form2nya (form permohonan informasi, form pengajuan keberatan, buku register permohonan informasi, buku register pengajuan keberatan pemohon informasi) • Petugas Informasi yang cukup • Papan Pengumuman • Website Infrastruktur yang Diperlukan PUBLIC INFORMATION SERVICE CENTER (PUSAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK)

15. Klasifikasi informasi

16. Posisi Dokumen yg dicita-citakan UU KIP Dokumen Informasi Dikecualikan Dokumen Informasi Terbuka Catatan: SecararingkasInformasiPublikadalahdokumeninformasi yang berkenaandenganpenyelanggaranegaradanpenyelenggaraannegara; dan/ataupenyelenggarabadanpublikdanpenyelenggaraanbadanpubliklainnya, daninformasi lain yang berkaitan dg KEPENTINGAN PUBLIK

17. KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK MENURUT UU 14 TAHUN 2008 DIUMUMKAN BERKALA Pasal 9 UU KIP TERBUKA DIUMUMKAN SERTA MERTA Pasal 10 UU KIP TERSEDIA SETIAP SAAT Pasal 11 UU KIP BERDASARKAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK Pasal 22 UU KIP RAHASIA NEGARA Pasal 6 ayat (3) huruf a UU KIP DIKECUALI-KAN RAHASIA PRBADI Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP RAHASIA BISNIS Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP

18. Informasi yang wajibdisediakandandiumumkansecaraberkala • Informasi yang wajibdiumumkansecarasertamerta • Informasi yang wajibtersediasetiapsaat • Informasi yang dikecualikan KategoriInformasiPublik

19. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; • Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik; • Informasi mengenai laporan keuangan; • Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan A. Kategori-1 Cakupan & Kedalamanyadiaturdalam PERKI No 1/2010 menjadi 10 jenisinformasi

20. Informasi yang kalau tidak diberikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. B. Kategori-2

21. Informasi yang dapatmengancamhajathiduporangbanyakdanketertibanumum • Bencanaalamsepertikekeringan, kebakaranhutankarenafaktoralam, hamapenyakittanaman, epidemik, wabah, kejadianluarbiasa, kejadianantariksaataubenda-bendaangkasa; • Keadaanbencana non-alamsepertikegagalanindustriatauteknologi, dampakindustri, ledakannuklir, pencemaranlingkungandankegiatankeantariksaan; • Bencanasosialsepertikerusuhansosial, konfliksosialantarkelompokatauantarkomunitasmasyarakatdanteror; • Jenis, persebarandandaerah yang menjadisumberpenyakit yang berpotensimenular; • Racunpadabahanmakanan yang dikonsumsiolehmasyarakat; • Rencanagangguanterhadaputilitaspublik; Jenisnya

22. Mengumumkan dan mewajibkan pihak penerima izin atau perjanjian kerja untuk melaksanakan pengumuman informasi serta merta yang sekurang-kurangnya meliputi • Potensi bahaya dan/atau besarandampak yang dapatditimbulkan; • Pihak-pihak yang berpotensiterkenadampak baik masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik • Prosedurdantempatevakuasiapabilakeadaandaruratterjadi; • Tata cara pengumumaninformasi apabila keadaandaruratterjadi; • Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan; • Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;

23. DaftarseluruhInformasiPublik yang beradadibawahpenguasaannya, tidaktermasukinformasi yang dikecualikan; • HasilkeputusanBadanPublikdanpertimbangannya; • Seluruhkebijakan yang adaberikutdokumenpendukungnya; • RencanakerjaproyektermasukdidalamnyaperkiraanpengeluarantahunanBadanPublik; • PerjanjianBadanPublikdenganpihakketiga; • Informasidankebijakan yang disampaikanPejabatPublikdalampertemuan yang terbukauntukumum; • ProsedurkerjapegawaiBadanPublik yang berkaitandenganpelayananmasyarakat; dan/atau • LaporanmengenaipelayananaksesInformasiPubliksebagaimanadiaturdalamUndang­Undangini. C. Kategori-3

24. C. Kategori-3 • DaftarseluruhInformasiPublik yang beradadibawahpenguasaannya, tidaktermasukinformasi yang dikecualikan; • HasilkeputusanBadanPublikdanpertimbangannya; • Seluruhkebijakan yang adaberikutdokumenpendukungnya; • RencanakerjaproyektermasukdidalamnyaperkiraanpengeluarantahunanBadanPublik; • PerjanjianBadanPublikdenganpihakketiga; • Informasidankebijakan yang disampaikanPejabatPublikdalampertemuan yang terbukauntukumum; • ProsedurkerjapegawaiBadanPublik yang berkaitandenganpelayananmasyarakat; dan/atau • LaporanmengenaipelayananaksesInformasiPubliksebagaimanadiaturdalamUndang­Undangini. Cakupan & Kedalamanyadiaturdalam PERKI No 1/2010 menjadi 17 jenisinformasi

25. Informasi yang bersifat rahasia, yang tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon dengan alasan tertentu sebagaimana diatur dalam UU KIP. • Tata cara pengecualiannya diatur dengan melihat tatacaranya dalam PERKI No 1/2010 pasal 16 – 18. D. Kategori-4

26. Cara Mengecualikan Informasi Publik

27. Bisa aktif vs pasif (menunggu permintaan informasi) • Pengecualian dilakukan atas dasar UJI KONSEKUENSI BAHAYA (harm consequential test), dan PERTIMBANGAN KEPENTINGAN yang lebih besar • Siapa yang melakukan ? PPID • PPID wajib melakukan uji konsekuensi bahaya hanya berdasarkan ALASAN pasal 17 UU KIP sebelum menyatakan suatu informasi dikecualikan; • Khusus uji konsekuensi bahaya dengan alasan pasal 17 huruf j harus menyebutkan ketentuan yg secara jelas menyatakan informasi dikecualikan; • Alasan pengecualian harus dinyatakan secara tertulis. Tata cara

28. PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan informasi yang dikecualikan dalam suatu dokumen informasi; • PPID dalam menhitamkan/mengaburkan informasi, wajib memberikan alasan pada masing-masing yang dihitamkan/dikaburkan; • Dalam menguji konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain pasal 17 UU KIP Lanjutan

29. Alurnya … lanjutan Dokumen IP • PENGECUALIAN • Informasi yang dimohon: • ………………………… • ………………………… • ………………………… • Alasan penolakan (konsekuensi) • Pasal 17 (a-i) UU KIP • ……………………….. • ……………………….. • Undang-undang lain (j) • ……………………….. • ……………………….. Informasi dikecualikan? Y Konsekuensi apa yang akan ditimbulkan? • PERTIMBANGAN • Masyarakat tetap dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan keputusan yang memiliki dampak serius pada publik; • Masyarakat tetap dapat memperoleh informasi mengenai kemungkinan bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta upaya-upaya yang memadai untuk mencegahnya; • Pihak yang berwenang tetap dapat bertindak secara adil terhadap masyarakat; • Masyarakat tetap tidak akan mengalami kerugian akibat penyalahgunaan wewenang; • Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tetap dapat diketahui oleh publik • Akuntabilitas Badan Publik tetap terjaga. Mengkaji Pertimbangan

30. Alasan Pengecualian Menurut Pasal 17 Dokumen

31. DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN • Catatan: • Kategori umum = Semua dokumen informasi yang setiap unit memilikinya (Misal: Anggaran/Keuangan, Kepegawaian, Daftar Inventaris, Aset, dll • Kategori Khusus = Dokumen informasi yang sesuai tupoksi

32. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

33. Rahasia Pribadi • Information privacy • Bodily privacy • Privacy of communication • Territorial privacy UU KIP hanya mengatur rahasia informasi pribadi (information privacy)

34. Rahasia Informasi Pribadi • Akta otentik dan wasiat • Riwayat dan kondisi anggota keluarga • Riwayat, kondisi & perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seorang; • Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, • Hasil-hasil evaluasi sehubungan dg kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau • Catatan yg menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

35. BADAN PUBLIK = Negara dan Non Negara • PEMOHON = Perseorangan, Kelompok Orang, Badan Publik, Badan Hukum lainnya. Pemohon sebagai PENGGUNA atau BUKAN PENGGUNA Jika Ada Sengketa

36. PROSEDUR PENYELESAIANNYA PERKI NO 2 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR PENYELEAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KomisiInformasi KOMISI INFORMASI adalahlembagamandiri yang berfungsimenjalankanUndang­UndangKeterbukaanInformasiPublikdanperaturanpelaksanaannya, menetapkanpetunjukteknisstandarlayananinformasipublikdanmenyelesaikansengketainformasipublikmelaluimediasidan/atauajudikasinonlitigasi. prosedur substansi Ajudikasi Mediasi tidaksepakat ? • PutusanAjudikasiKomisi Informasi: • Menutupsebagianataukeseluruhaninformasi, atau • Membukasebagianataukeseluruhaninformasi • PutusanMediasi • Komisi Informasi: • Kersepakatan yang bersifatFINAL danMENGIKAT

37. I Penyelesaian Melalui Mediasi Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.Mediasi tidak diperkenankan untuk informasi yang dikecualikan.

38. Penyelesaian Melalui Ajudikasi Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. • DuaJenisAjudikasi: • Ajudikasiprosedur: memutussengketainformasiterbuka yang gagaldiselesaikanmelaluimediasi. • Ajudikasisubstansi: mengujialasanpenolakankarenainformasitermasukinformasi yang dikecualikan.

39. SANKSI DALAM UU KIP SANKSI • Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53) • Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54) • Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55) • Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan. Sumber: UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan inforasi Publik • Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51) • Sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berka-la, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)

40. terimakasih wassalamu’alaikum wr. wb. KIP

41. Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Telp (Sementara): 021-58900158, Faks: 021-58900159 Website: www.komisiinformasi.go.id Alamat Kantor KI Pusat