1 / 7

BIDANG POLITIK

MASA PEMERINTA HAN. BIDANG POLITIK. BIDANG EKONOMI. PEND SOS BUD. BIDANG HUKUM. BIDANG MILITER. Kebijakan Pemerintah Reformasi Pada Masa Pemerintahan Gus Dur. Masa Pemerintahan Gus Dur.

keanu
Download Presentation

BIDANG POLITIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MASA PEMERINTA HAN BIDANG POLITIK BIDANGEKONOMI PEND SOS BUD BIDANG HUKUM BIDANG MILITER Kebijakan Pemerintah Reformasi Pada Masa Pemerintahan Gus Dur

  2. Masa Pemerintahan Gus Dur Pemerintahan Presiden Gus Dur meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.Inilah era yang disebut drunken master tactic regime

  3. Kebijakan-Kebijakan yang dibuat Bidang Politik 1. menentang rencana pencabutan Tap No XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh wilayah RI. 2. penundaan bantuan IMF 3. Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri: - Menyiapkan Program PR & "Marketing" - Menugaskan "Special Envoys" 4. Kampanye HAM dan Demokrasi Indonesia: memanfaatkan perkembangan kontemporer

  4. Bidang Ekonomi 1. Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan daerah dengan pusat pada tahun 2001 2. Penajaman Visi Ekonomi 3. Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional (Bank Dunia, IMF, ADB, Negara Donor) 4. Penajaman restrukturisasi Perbankan 5. Penajaman restrukturisasi BUMN 6. Penajaman restrukturisasi sektor riil 7. Realokasi subsidi: prioritas pada sektor rawan krisis, termasuk kesehatan

  5. Bidang Pendidikan,Sosial dan Budaya 1. Penajaman program JPS Pendidikan dan kesehatan: yakinkan wajib Belajar terlaksana dan gizi balita terpelihara 2. Membangun kembali rasa saling percaya antar warga negara (social cohesiveness) 3. Penggalangan demonstrasi guru-guru Jawa Barat ke DPR

  6. Bidang Hukum 1. Membentuk Badan Reformasi Hukum: 2. Inventarisasi kasus-kasus korupsi "besar" dan pernyataan tindak lanjut penyelesaiannya 3. Penataan institusi penegakan hukum: kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan: (struktur, personil, kompensasi, mekanisme kerja, dsb.)

  7. Bidang Militer 1. Solusi penyelesaian konflik di Aceh Tanpa Kodam, 70.000 ribu tentara organik di Aceh yang melakukan operasi militer melalui Inpres No. 4 2000

More Related