Dr . Ir. Marzan A. Iskandar KEPALA BPPT

1. MASUKANKEBIJAKAN STRATEGIS NASIONALILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI2015-2019 Dr. Ir. Marzan A. Iskandar KEPALA BPPT Jakarta, 3Juni2013

2. I. KONDISI SAAT INI 1. Rendahnya Daya Saing Nasional 2.Rendahnya Tingkat Kewirausahaan 4.Rendahnya Kesiapan Teknologi Nasional 3. Rendahnya Perolehan Paten Nasional 2

3. II. PERMASALAHAN 1. Regulasi Yang Menghambat 2. DayaDukungInovasi yang belumKuat 3. InteraksiIptekdanIndustri yang MasihLemah Skor Linkage Iptek-Industri Rasio Anggaran IPTek 4. RendahnyaBudayaInovasi 5. KelemahandalampengembanganRantaiNilai 6. KemampuanMemenuhiTantangan Global Rendah 3

4. III. MASUKAN POKOK 3.1. UMUM • NomenklaturIptekdisesuaikanmenjadiIptekdanInovasi • Landasan legal untukJakstranasIptek & Inovasi 2015 – 2019 : PeraturanPresiden(UU No. 18/202, Pasal 18, Ayat 2) • JakstranasIptekmenjadiacuanpenyusunanRencanaStrategisbagisemualembagaiptekyaitu. Perguruantinggi, Lembaga litbang (organisasi yang berdirisendiri, ataubagiandariorganisasipemerintah/ pemerintahdaerah, organisasimasyarakat), Badanusaha, Lembagapenunjang • Penguatankomitmenberinvestasidi bidangIptek & Inovasi (dimulaidenganperanpemerintah : penganggaranuntukIptek & Inovasi > 2% dari total APBN dan/atau GERD ≥ 1% dalamkurun 5 tahun

5. III. MASUKAN POKOK 3.2. ARAH • Memperkuatsisteminovasidalamrangkamendorongpercepatandanperluasanpembangunanekonomiberbasispengetahuan (sejalandengan UU No. 17/2007 – RPJPN 2005 – 2025; danPerpres 32/2011 – MP3EII • Tujuanpokokiptek & inovasi 2015 – 2019 : mendukungpembangunannasional yang progresifdanberkualitas, inklusif, danberkelanjutan • Orientasi yang salingmemperkuatuntuk : • Memenuhikebutuhandasarrakyat & perlindunganmasyarakat (basic needs/security & public interests) • Meningkatkandayasaingdankohesisosial(competitiveness & social cohesion) • MendukungkemandirianBangsadanmenjagakedaulatan Negara (souvereignity) 5

6. Merealisasikan isi PP No. 35 tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi. • MendukungdanmendorongKemenkoPerekonomian (melaluiDeputiIndustri, InovasiTeknologidanKawasanEkonomi) agar mensinergikanpenguatanSINasantarLembagaIptek, Kementerian/lembagapenggunaiptek (antara lain KementerianPerhubungan), Badan Usaha danKementerianKeuanganterkaitinsentifpengembanganiptek. • Mengupayakanterusberjalannyainkubasiteknologidan modal venturadansejenisnyauntukmemperkuataktorinovasidalammemasukipersainganpasar. 3.2. Arah 6

7. 3.3. PRIORITAS 3.3. Penetapan“Prioritas” : • Menataekosistem yang kondusifbagiiptek & inovasi di seluruhwilayah (secaranasional & daerah) (Amanat UU No. 18/2002 & UU No. 17/2007) • Mendorongpengembanganklastertekno-industri yang kompetitif(keunggulankompetitif) berdasarkanpotensikeungguankomparatif (Amanat UU No. 18/2002 & UU No. 17/2007) • Memperkuatjejaringiptek & inovasidanmendinamiskanpemajuandanpemanfaataniptek & inovasi(Amanat UU No. 18/2002) • Meningkatkanperkembanganbisnis-bisnis/industriinovatif& ramahlingkungan(Amanat UU No. 18/2002, Pasal 19, Ayat3b) • Memperkuatpilar-pilariptek & inovasitertentu : • Amanat UU No. 18/2002, Pasal 19, Ayat 3a: PenguatanIlmuDasar; PenguatanIptekstrategis; PeningkatanKapasitasLitbang; PenguatanIlmuSosial & Budaya; dan • Amanat UU No. 17/2007 : Teknologipangan, kesehatan & obat, energibaru & terbaruan, transportasi, informasi & komunikasi, pertahanan & keamanan, material maju. 7

8. Program Kemitraan antara Badan Usaha dengan Universitas dan atau Lembaga Penelitian dan Pengembangan berdasarkan kebutuhan Badan Usaha (demand pull), dengan insentif sesuai PP No.35/ 2007 pasal 6 (1), (2) dan (3) • KoordinasiProgram, berkaitandenganPenguatanSINasolehKemenkoPerekonomiandalammensinergikanpenguatanSINasantarLembagaIptek, Kementerian/lembagapenggunaiptek (antara lain KementerianPerhubungan), Badan Usaha danKementerianKeuanganterkaitinsentifpengembanganiptek • Program promosi dan utilisasi HAKI dalam bentuk insentif bagi industri dan hak royalti bagi inventor • Program penguatan Pembangunan berbasis Iptek dan inovasi di daerah dengan: • Memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi dengan industri di daerah • Memperkuat kompetensi/ spesialisasi universitas di daerah, sesuai dengan potensi utama daerah ybs. • Membangun pusat unggulan/ S&T Park di daerah-daerah 3.3. PRIORITAS 8

9. 3.4. KERANGKA KEBIJAKAN 3.4. KerangkaKebijakan: DasarPertimbangan • “Kebijakan” dirancanguntukmenjawab “isu-isukebijakan” iptek & inovasi • “Isukebijakan” dirumuskansesuaidengan “kegagalan/kelemahan yang sangatpentingdalamsistemiptek & inovasi” (systemic failures) • “Kerangkakebijakan” (policy framework)merupakansegi-segipenting yang menjadiacuanbagiperancanganinstrumen/alat-alatkebijakan yang lebihoperasional 9

10. Permintaan (Demand) Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara) Sistem Politik Sistem Industri Sistem Pendidikan dan Litbangyasa Pemerintahan Perusahaan Besar Pendidikan dan Pelatihan Profesi Intermediaries Lembaga Litbangyasa Brokers Penadbiran (Governance) Pendidikan Tinggi dan Litbang UKM “Matang/ Mapan” Litbang Pemerintah PPBT Kebijakan RPT Supra- dan Infrastruktur Khusus Standar dan Norma Dukungan Inovasi dan Bisnis HKI dan Informasi Perbankan Modal Ventura Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota • Kebijakan Ekonomi • Kebijakan ekonomi makro • Kebijakan moneter • Kebijakan fiskal • Kebijakan pajak • Kebijakan perdagangan • Kebijakan persaingan • Budaya • Sikap dan nilai • Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan • Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan • Mobilitas dan interaksi Kebijakan Keuangan Kebijakan Pendidikan Kebijakan Promosi & Investasi Infrastruktur Umum/ Dasar Kebijakan Industri/ Sektoral SDA dan Lingkungan Agenda Peningkatan Kemampuan Iptek Untuk PenguatanSistemInovasi Kelembagaan & DayaDukungIpteksertaAbsopsiolehIndustri Interaksi & Pelayanan Fokus & KeterpaduanRantaiNilai IsuKebijakan 2 3 5 Global IsuKebijakan Lingkungan / KerangkaUmum BudayaInovasi KeselarasandenganTantangan Global 1 4 6 10

11. 3.4. KERANGKA KEBIJAKAN 3.4. KerangkaKebijakan: Elemenpenting • Bagaimanamemperbaikiiklim yang lebihkondusifbagiperkembanganiptek & inovasidanbisnis yang inovatif • Bagaimanamemperkuatdayadukungkelembagaandansumberdayaiptek & inovasi, sertameningkatkankemampuanbisnismemanfaatkaniptek & inovasi • Bagaimanameningkatkankemitraanantarpihakdanpemanfaataniptek & inovasi, khususnyakarya Indonesia sendiri (di instansipemerintah, duniausahadanmasyarakat) • Bagaimanamendorongperkembanganbudayainovasi • Bagaimanameningkatkankoherensikebijakan • Bagaimanameningkatkankemampuandanpenyelarasandalammenghadapitantanganglobal 11

12. INDIKATOR KINERJA • Pertumbuhan Ekonomi • Peringkat Daya Saing Bangsa • Kontribusi Total Factor Productivity • Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) • Penyerapan tenaga kerja terampil • Pembangunan Berbasis Iptek artinya mendasarkan semua aspek pembangunan pada Iptek, bahwa pertimbangan Iptek merupakan dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional. 3.4. KERANGKA KEBIJAKAN 12

13. 3.4. KERANGKA KEBIJAKAN IDEALISASI 2% Investasi • Mencapai>2% rasioanggaranIptek & Inovasi/APBN • Mencapai 1% rasioLitbangyasa/PDRB (GERD/GDP) Input ① Penguatansisteminovasidaerah ② Pengembanganklasterindustri ③ Pengembanganjaringaninovasi ④ Pengembanganteknoprener ⑤ Pengembanganpilar-pilartematik Proses 5Program Prioritas 6 KerangkaKebijakanInovasi ① Mengembangkaniklim yang kondusifbagiinovasidanbisnis ② Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM ③ Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, sertameningkatkan pelayanan berbasis teknologi ④ Mendorong budaya inovasi ⑤ Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi ⑥ Penyelarasan dengan perkembangan global Kinerja • 12 EkonomiDunia • Among STI hubs in APEC • Among top 3 in ASEAN STI • 0,4 Technopreneurs 13

14. IV. CATATAN PENUTUP • Pengarusutamaaniptek & inovasidalampembangunannasional 2015 - 2019 • Perbaikankebijakaniptek & inovasi (regulasi-deregulasi; insentif), termasuk UU No. 18/2002 • Diskresikebijakan : Komitmenberinvestasidalamiptek & inovasi (pembiayaanuntukiptek & inovasi) • Affirmative actions : untukpemanfaataniptek & inovasikarya Indonesia • Dimensipenting : daerah, gender, danusiamuda • Pembangunan iptek & inovasimenjadi “gerakannasional”. 14

15. Terimakasih www.bppt.go.id